cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Utama Tanjung
Contact Email
indratjofficial@gmail.com
Phone
+62852 7710 9234
Journal Mail Official
isnusumut@gmail.com
Editorial Address
Jl. Durung Nomor 85, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia (20222)
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Sahabat ISNU SU
Published by ISNU Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 30640067     DOI : 10.70826
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The scope of this journal includes, but is not limited to: Primary, Secondary, and Higher Education Studies on curriculum development, teaching strategies, assessment, and competency building at various levels of education. Educational Management and Policy Research on leadership, school governance, public policy in education, and educational reform. Educational Technology Utilization of digital media, e-learning, technological innovations, and the integration of ICT in the learning process. Character and Religious Education Studies on values, morality, spirituality, and strengthening character education based on local wisdom as well as global perspectives. Educational Psychology and Learner Development Research on cognitive, affective, and social development, as well as psychological approaches to teaching and learning. Vocational and Skills Education Studies on vocational training, workforce development, entrepreneurship, and 21st-century skills. Contemporary Issues in Education Topics on inclusivity, multicultural education, special needs education, literacy and numeracy, and the challenges of globalization in education.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 78 Documents
 4   5   6   7   8 
Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata Dengan Prinsip Publisitas Dalam Hukum Benda: Implementasi Dan Tantangannya Di Era Digital Uci Pinkan Sari; Siti Novika Hutagalung; Dyna Varissa Indah Siregar; Putri Anggraini Lubis; Dhiya Ramadani Br. Limbong
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi dalam sistem pencatatan hak kebendaan merupakan langkah inovatif yang bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan keamanan data di bidang hukum perdata. Penerapan teknologi digital, seperti sertifikat tanah elektronik dan teknologi blockchain, diharapkan mampu menciptakan sistem pencatatan yang lebih efektif serta mengurangi potensi sengketa kepemilikan benda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hak kebendaan dengan prinsip publisitas dalam hukum perdata Indonesia di era digital serta melihat relevansinya dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan kajian hukum Islam, digitalisasi ini sejalan dengan prinsip syariat, yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak milik individu. Ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi SAW menunjukkan perlunya pencatatan transaksi untuk mencegah perselisihan serta menjaga amanah dalam setiap muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi menawarkan banyak peluang, tantangan seperti keamanan data dan kesiapan masyarakat tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sangat diperlukan agar sistem digital ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik di masa depan.
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Asuransi Yang Bukan Ahli Warisnya Fikri Haikal Den Pratama; Mhd. Fakhry Jaidan; Dian perwita sari; Hasniyarti Putri; Yusuf Adhyaksa Konggoasa
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan suatu perjanjian, termasuk dalam konteks perjanjian asuransi. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali menghadapi tantangan ketika pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat asuransi bukan merupakan ahli waris dari pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan batasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi yang melibatkan penerima manfaat non-ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang untuk menentukan pihak penerima manfaat, terdapat batasan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan umum dan mencegah potensi penyalahgunaan. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum kontrak, khususnya terkait perjanjian asuransi.
Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin, dan Akibat Hukumnya, Menurut KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Nabila Hilmy Khairunnisa Hasibuan; Salwa Khairina Azzahra; Vivian Alyssa Chandra; Nadiatul Maghfirah; Shafa Zhafira Khalid
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam dinamika kehidupan bernegara, Indonesia, Negara Hukum, memandang supremasi hukum sebagai cita-cita bersama. Dalam situasi ini, setiap orang berhak menikah dan mempertahankan pernikahan yang sah untuk memiliki anak. Anak-anak yang lahir di luar nikah dikenal seperti itu karena tidak semua anak adalah hasil dari orang tua yang bercerai. Penelitian ini berupaya mengkaji peraturan KUHPerdata tentang anak yang belum menikah, hukum adat, dan keabsahan akta kelahiran anak yang belum menikah. Pendekatan konseptual dan metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan kemudian dikenai analisis metodis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa awig-awig, baik tertulis maupun tidak tertulis, digunakan untuk mengatur anak-anak di luar nikah karena berfungsi sebagai panduan bagi desa adat dalam mengelola pemerintahan mereka. Akta Notaris, Akta Kelahiran, Akta yang dibuat oleh petugas pencatatan sipil, atau bahkan akta nikah itu sendiri mungkin mengatakan bahwa anak tersebut lahir di luar nikah. Karena berfungsi sebagai bukti pengakuan negara atas kewarganegaraan dan kedudukan sipil anak, akta kelahiran sangat penting bagi anak tersebut.
Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam Syahnan Habibi Nasution; Taufik Hidayat Batubara; Azri Azhad Azizan S. Meliala; Ahmad Syauqi Rifqi Rabbani; Amad Asri
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam konteks Hukum Perdata, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, menurut Hukum Islam, anak di luar nikah tidak dapat dianggap sebagai anak sah, kecuali jika lahir dalam waktu enam bulan setelah akad nikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji norma norma hukum yang ada serta implikasi praktisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, terdapat mekanisme pengakuan yang dapat mengubah status anak tersebut menjadi anak yang diakui, sehingga berhak atas hak-hak tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai status hukum anak luar kawin serta mendorong perlindungan hak-hak mereka.
Pengaturan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Syahnan Habibi Nasution; Siti Nurjannah Lase; Salwa Khairina Azzahra; Hadi Rafli Maulana Siregar; Ahmad Deedad
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan instrumen penting dalam melindungi hak cipta sebagai hasil dari kreativitas dan inovasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap karya cipta, serta hak dan kewajiban pemegang hak cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014, serta efektivitas perlindungan dan penegakan hukum terkait hak cipta di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014? (2) Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak cipta di Indonesia? (3) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu mengkaji norma hukum yang ada, serta menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 28 Tahun 2014 sudah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan kuat dalam melindungi hak cipta, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan penyalahgunaan teknologi. Kesimpulannya, untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di Indonesia, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kreatif, serta peningkatan kesadaran dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Dinamika Hukum Penanggungan Utang : Perbandingan KUH Perdata Dan KHES Dalam Praktik Bisnis M. Abdurrahman Ray; Teguh Sihotang; M. Zuhdi; Adam Rais Harahap; Adi Muhana Ginting
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanggungan utang memegang peranan signifikan dalam dunia bisnis dan kerap menjadi sumber sengketa hukum yang kompleks. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan pengaturan dan penerapan hukum penanggungan utang menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Fokus utamanya adalah mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa dan efektivitas implementasi kedua sistem hukum dalam praktik bisnis. Latar belakang kajian ini didasarkan pada kebutuhan pelaku usaha untuk memahami perbedaan dan persamaan antara kedua kerangka hukum tersebut guna meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, dan analisis dokumen hukum. Tahapan penelitian mencakup pengidentifikasian perbedaan mendasar dalam pengaturan hukum penanggungan utang pada KUH Perdata dan KHES, analisis kasus sengketa terkait, dan penilaian efektivitas penerapan masing-masing sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata memiliki keunggulan dalam struktur aturan yang jelas dan terperinci, namun prosedur penyelesaiannya cenderung memakan waktu lebih lama. Sebaliknya, KHES menawarkan pendekatan yang fleksibel dan berbasis musyawarah, yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, namun kurang dikenal di kalangan bisnis konvensional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pilihan sistem hukum yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis serta jenis sengketa yang dihadapi.
Hak Paten Iqbal Harry Wibowo; Amanda Rahmadhani; Nayla Nazmi Fazira; Abdillah Tarigan; Ananda Tama Rizki
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pembelajaran dan pemahaman pada hukum Dagang terdapat materi kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang salah satunya adalah mengkaji tentang Hak Paten. Tujuan hak paten memiliki pengaruh besar bagi ekonomi suatu negara, terutama dalam hal perdagangan. Maka perlindungan hak paten menjadi sesuatu yang sangat penting, baik dalam skala nasional maupun internasional, Penerapan pada Hak Paten sendiri diindonesia dinilai dari sistem inventor pertama yang mendaftarkan produk mereka untuk dipatenkan.
Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Nurmazidah Hasanah Hasibuan; Malik Aldiansyah; Muhammad Oktorama Setiawan; Ika Triayu Rahmadiah; Sri Azriani
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ada banyak kasus yang berkaitan dengan pernikahan khususnya terkait dengan perceraian. Banyaknya item yang masuk ke lembaga Jumlah Jumlah peradilan tidak proporsional dengan jumlah hakim yang bertanggung jawab atas kasus tersebut ini tersebut tersebut tentang mengevaluasi, menilai, dan selesai sebab-sebab diusulkan oleh mereka pencari keadilan. Jenis kasus tambahan yang sering diajukan adalah kasus yang dikuasai oleh wanita yang seharusnya mengalami dilindungi oleh perjanjian pernikahan. Tuntutan terhadap pengadilan agama di wilayah hukum seluruh Indonesia juga semakin berkembang. Namun demikian, ada yurisdiksi tertentu yang memiliki sedikit permasalahan karena memiliki peraturan adat atau tradisi budaya di bidang Perkawinan yang didasarkan pada perjanjian perkawinan sebelum pernikahan harus dipertahankan tersebut sampai salah satu pasangan meninggal. Perjanjian Perkawinan, juga dikenal sebagai "pranikah", dapat didefinisikan sebagai undang-undang perjanjian calon pasangan memasukkan klausul-klausul dalam kontrak yang akan diikat dan dipatuhi setelah mereka menikah, semua berkaitan dengan klasifikasi harta bersama, tindakan atau mengabaikannya (termasuk penggunaan kekerasan domestik), larangan selingkuh, poligami atau poliandri, penentuan penghasilan rumah tangga, perpindahan atau penyatuan harta benda yang dibuat melalui harta bawaan atau perkawinan, masing-masing bertanggung jawab hutang, pengasuh anak, pengeluaran pendidikan anak, pendidikan anak menuju kedewasaan dan independen. Perjanjian perkawinan menurut hukum perdata Amerika Serikat (Hukum Perdata) memiliki persamaan dengan peraturan Islam yang dikonfirmasi secara tertulis, tetapi kekuatan dan keabsahan membuatnya terikat terhadap pihak ketiga membedakannya. Akad nikah di era sekarang ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi niat pasangan buruk yang mengincar harta benda atau niat baik lainnya untuk menikahkan seseorang.
Perspectives on Commercial Law Enforcement in the Era of Digitalization and Globalization Taufik Hidayat Batubara; Adelia Salsabila Marbun; Aqtika Deeba Lubis; Muhammad Agis Nirodi
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Jurnal Sahabat September
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v2i2.817

Abstract

One of the most significant forces behind this change is digitalization. While facilitating a wide range of direct information and commercial transactions through digital platforms, these procedures also pose new challenges for the rules and laws governing the operations of global companies. In addition to discussing the difficulties and tactics involved in developing a current and flexible legal framework, this essay also examines how globalization and digitalization have impacted commercial law. Its primary focus is on how commercial law can foster inclusive economic growth, address the digitalization of trade, and resolve regulatory disparities. Trade law must be able to lower trade barriers in the context of globalization that prevent poor countries from accessing international markets. Case studies and a literature review are among the research techniques used. While case studies offer a practical dimension by examining actual examples of the application of commercial law in the context of globalization and digitalization, the literature review seeks to explore sources of information that discuss changes in commercial law with the advent of globalization and digitalization. The study's conclusion highlights the importance of cross-sector engagement and successful tactics in creating an appropriate legal framework considering the evolving realities of international trade in the digital age. As a result, this essay provides a comprehensive understanding of the regulatory nuances surrounding international trade alongside legal remedies and appropriate approaches to address the difficulties that arise in the digital age.
The Problem of Secularism and Formalism Models and the Relationship between the State and Religion Abdul Hakim; Misdin Arifin; Imamuddin
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Jurnal Sahabat September
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v2i2.818

Abstract

The discourse between Islam and the state remains a hot topic in Islamic thought. Among these, there are three models of the relationship between religion and the state: formalism, which promotes the unity of Islam and the state, and secularism, which advocates the absolute separation of Islam and the state. Both have logical foundations and refer to original sources. Debate between the two is inevitable, therefore, discussions on this topic remain heated. The authors highlight Abu A'la al-Maududi and Sheikh Ali Abd. Rajik. Both are Islamic thinkers who have written extensively on the model of Islam and the state. They have also engaged in serious debates regarding these issues.

Page 6 of 8 | Total Record : 78

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Jurnal Sahabat September Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol.1 No. 1 Mei 2024 : Jurnal Sahabat ISNU SU