cover
Contact Name
Gunawan
Contact Email
gunawan@unram.ac.id
Phone
+6281703766888
Journal Mail Official
ijssh.ipc@gmail.com
Editorial Address
Green Pagutan Blok E No. 6 Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
ISSN : 27212793     EISSN : 27212785     DOI : -
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) hadir sebagai platform publikasi ilmiah bagi mahasiswa, guru, dosen, praktisi, maupun peneliti yang berfokus pada dinamika ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini berkomitmen untuk mendiseminasikan hasil riset dan kajian kritis yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan di tingkat lokal maupun global. Focus and Scope IJSSH menerima naskah berkualitas dalam bentuk artikel hasil penelitian maupun artikel tinjauan pustaka (review article) yang mencakup berbagai disiplin ilmu, antara lain: Ilmu Sosial: Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Geografi, dan Politik. Pendidikan: Kurikulum, Teori dan Model Pembelajaran, Evaluasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, serta Inovasi Pendidikan lainnya. Humaniora: Kebudayaan, Sejarah, Linguistik, dan Filsafat. Komunikasi & Hukum: Ilmu Komunikasi, Hukum, dan Administrasi Publik. Ekonomi: Isu-isu ekonomi makro dan mikro dalam perspektif sosial. Topik Terkait: Berbagai isu lintas disiplin dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora lainnya. Peer Review Process Setiap artikel yang masuk akan melalui proses peninjauan oleh tim reviewer IJSSH yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang naskah tersebut. Penulis diwajibkan untuk melakukan registrasi dan mengirimkan artikel secara mandiri melalui sistem Open Journal Systems (OJS) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses publikasi. Open Access Policy IJSSH mendukung akses terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Seluruh artikel yang diterima akan dipublikasikan secara Open Access dan tersedia secara bebas untuk dibaca serta diunduh oleh publik. Seluruh naskah yang diterbitkan berada di bawah lisensi: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). Publication Frequency IJSSH telah aktif terbit sejak tahun 2020. Mulai tahun 2023, frekuensi penerbitan IJSSH dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun (dua edisi per volume) pada periode: Edisi Januari - Juni dan Edisi Juli - Desember
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 116 Documents
Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Wisata di The Lawu Park Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020 Najwa Syifa Radzakani; Asianto Nugroho; Rahayu Subekti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, menjadikannya memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Pariwisata menyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas, sehingga pemerintah mendorong pengembangannya sebagai industri andalan. Namun, pengelolaan pariwisata di kawasan hutan memerlukan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kepentingan ekonomi, karena pembangunan yang tidak terencana dapat merusak ekosistem.Studi hukum empiris yang dilakukan di The Lawu Park menunjukkan keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020 melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga pilar utama yaitu Lingkungan, dimana Pengelola menjaga kelestarian hutan dengan pemanfaatan lahan yang bijak, kontrol ketat terhadap aktivitas yang merusak, serta efisiensi energi dan air. Selanjutnya Ekonomi, yaitu memberdayakan masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru, seperti warung dan toko oleh-oleh, sekaligus menjaga keterjangkauan harga. Dan terakhir Sosial dapat meningkatkan kesadaran lingkungan melalui edukasi pengunjung, program konservasi, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem.The Lawu Park menjadi contoh pengelolaan wisata berkelanjutan yang mendukung perekonomian lokal, memenuhi kebutuhan wisatawan, dan melestarikan alam untuk generasi mendatang. Upaya seperti inovasi edukasi dan pelatihan masyarakat dapat terus dikembangkan demi keberlanjutan jangka panjang.
Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah Destria Revana; W Waluyo; Rosita Candrakirana
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak Air Tanah yang sangat berpotensi dalam sektor pajak namun menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar dalam menstabilkan pendapatan atas Pajak Air Tanah. Penelitian ini akan berfokus pada efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan pendapatan Pajak Air Tanah di Kabupaten Magetan. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan pendapatan Pajak Air Tanah di Kabupaten Magetan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya, pemerintah juga belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta lemahnya budaya hukum di masyarakat, seperti pengabaian sanksi, perbedaan persepsi terhadap aturan, dan rendahnya efek jera akibat sanksi yang tidak diterapkan secara tegas.
Analisis Pencatuman Klausula Eksonerasi Dalam Syarat dan Ketentuan GoRide Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Hasna Nailah Yustisiana; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mengenai klausula eksonerasi pada syarat & ketentuan GoRide antara penumpang dengan PT GoTo Gojek Tokopedia berdasarkan UUPK. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pihak, khususnya Penyedia pada syarat & ketentuan GoRide dalam membuat syarat & ketentuan dengan sistem perjanjian baku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum kemudian dianalisis berdasarkan metode silogisme dengan penalaran deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penggunaan perjanjian baku diperbolehkan selama penggunaannya tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK. Berdasarkan substansi poin 2F dan 4D syarat & ketentuan GoRide penulis mengklasifikasikan sebagai klausula eksonerasi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK, pada kedua poin tersebut PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menyatakan pengalihan tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penumpang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK jo. Pasal 1337 KUH Perdata, syarat & ketentuan GoRide yang mencantumkan klausula eksonerasi batal demi hukum. Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Syarat dan Ketentuan, GoRide. Abstract The purpose of this study is to analyze the exoneration clause in the GoRide terms & conditions between passengers and PT GoTo Gojek Tokopedia based on the GCPL Law. The results of this study are expected to be used by the parties, especially the Provider in the GoRide terms & conditions in making terms & conditions with a standard agreement system. This research is a prescriptive normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. Legal materials are then analyzed based on the syllogism method with deductive reasoning. The results of this study indicate that basically the use of standard agreements is permitted as long as its use does not violate Article 18 paragraph (1) letter (a) of the Consumer Protection Law. Based on the substance of points 2F and 4D of the GoRide terms & conditions, the author classifies them as an exoneration clause and contradicts the provisions of Article 18 paragraph (1) letter (a) of the Consumer Protection Law, in both points PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk states the transfer of responsibility for the safety and security of passengers. Based on Article 18 paragraph (3) of Consumer Protection Law jo. Article 1337 BW, GoRide terms & conditions that include an exoneration clause are null and void. Keywords: Exoneration Clause, Terms and Conditions, GoRide
Hambatan dan Peluang Notaris Online (Cyber Notary) di Indonesia dalam Memasuki Cyber Space Stefanus Bagas Prakoso; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan dan peluang berlakunya Cyber Notary. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan undang – undang. Bahan hukum kemudian dianalisis berdasarkan metode preskriptif dan terapan, sehingga menghasilkan sebuah argumentasi, teori, dan konsep baru. Hasil penelitian ini mengkaji mengenai hambatan dan peluang pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia dengan melihat Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga menganalisis ketetapan hukum Akta Autentik hasil dari Cyber Notary. Kenyataannya pelaksanaan Cyber Notary dan keabsahan Akta Autentiknya masih belum dapat diberlakukan di Indonesia dikarenakan terdapat hambatan atau tabrakan peraturan pada undang – undang yang mangatur, sehingga diperlukannya harmonisasi undang – undang terlebih dahulu untuk pelaksanaan Cyber Notary dan keabsahan Akta Autentiknya.
Implementasi Pemenuhan Aspek Hak Cuti Melahirkan bagi Pekerja Perempuan di Kota Surakarta Peregrita Phalida Setyaningrum; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cuti melahirkan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja perempuan perempuan dalam sebuah perusahaan. Hak cuti melahirkan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Namun, dalam implementasinya terkadang hak cuti melahirkan ini tidak terlaksana dengan baik dan penuh. Terdapat beberapa aspek dalam hak cuti melahirkan yang diabaikan oleh perusahaan terkait. Penelitian ini akan memberikan informasi terkait bagaimana implementasi dari pemenuhan aspek hak cuti melahirkan bagi pekerja pada perusahaan di Kota Surakarta. Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai data dari 5 (lima) perusahaan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kelima perusahaan tersebut. Data penelitian ini ditargetkan langsung pada pekerja perempuan perempuan yang bersangkutan untuk meminimalisir terjadinya informasi-informasi yang sengaja ditutupi. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa pemenuhan hak cuti melahirkan di Kota Surakarta belum efektif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan pekerja perempuan untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek “STARBUCKS”) Ovi Dewi Oktavia; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menghasilkan argumentasi terkait dengan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum kemudian di analisis berdasarkan metode silogisme dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang belum terdaftar pada sengketa Starbucks Corporation sudah diberikan perlindungan hukum represif melalui Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini sudah tepat dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terutama pada Pasal 21 ayat (1) poin c dan Pasal 21 ayat (3).
Perlindungan Investor Terhadap Instrumen Investasi Perusahaan Skema Ponzi Berkedok Trading Berbasis Artificial Flavio Valerie Eluan; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai konsep investasi trading yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan pengelola jasa keuangan yang ada di Indonesia, mengingat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan maraknya instrumen-instrumen investasi baru yang diperkenalkan kepada masyarakat, maka dalam hal ini akan membahas lebih dalam tentang investasi trading yang merupakan sebuah instrumen investasi baru didalam masyarakat. Peraturan yang terperinci pun menjadi tantangan untuk melindungi segenap investor-investor yang ada di indonesia guna menciptakan ekonomi indonesia yang baik dan meningkatkan pengetahuan akan pengelolaan keuangan serta pendapatan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan metode silogisme yang bersifat deduksi didasarkan dari pengajuan premis mayor, selanjutnya diajukan premis minor, kemudian kedua premis tersebut kemudian ditarik menjadi suatu simpulan. Silogisme terdiri dari dua premis (mayor dan minor) dan satu kesimpulan, premis mayor terdapat pada poin dimana suatu negara wajib melindungi investor dari praktik investasi ilegal dan penipuan yang bersifat merugikan, sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan yang mengatur tentang investasi di Indonesia, sementara itu premis minor terkadung pada Investasi dengan Multi-Level Marketing (MLM) skema ponzi yang beroperasi dengan berkedok trading berbasis artificial intelligence, yang telah menimbulkan kerugian finansial bagi banyak investor di Indonesia.
Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E-Commerce R Suryo Putro Matarani; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban penjual atas wanprestasi dalam perjanjian elektronik pada transaksi jual beli di e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Jenis dan sumber bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, termasuk buku serta publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transaksi jual beli dalam e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen. Berdasarkan Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel, tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online karena gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang yang telah dipesan oleh penggugat, meskipun pembayaran telah dilakukan. Oleh karena itu, tergugat diwajibkan mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh penggugat serta membayar ganti rugi kepada penggugat akibat wanprestasi tersebut.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Khusus Pekerja Perempuan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru Gupita Parahitadewi; Purwono Sungkowo Raharjo; Rosita Candrakirana
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas pekerjaan di mata hukum dan negara. meskipun perempuan memiliki hak atas pekerjaan, namun terdapat hak-hak khusus bagi perempuan yang didasari oleh fungsi reproduksinya. Menanggapi hal tersebut pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya mengatur hak-hak khusus bagi pekerja perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan dan menggunakan pendekatan undang undang (statute approach). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Perusahaan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan.
Ilustrasi Digital di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta oleh AI Ayra Adlina Mahanani Zahra; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi semakin berkembang, penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dapat dijumpai di berbagai bidang, termasuk seni, seperti text-to-image AI. Meskipun keberadaannya berpotensi besar untuk memberi manfaat dan kemajuan, AI tidak hanya merusak makna penciptaan seni, pengembangannya menimbulkan masalah hukum dan etika yang krusial terkait penggunaan materi berhak cipta, umumnya di media sosial, berupa ilustrasi digital tanpa adanya kredit yang memiliki indikasi plagiarisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua isu utama, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta karya visual di era digital dengan kemunculan teknologi AI berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta mengidentifikasi bagaimana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hak cipta di Indonesia memberi perlindungan terhadap karya visual berbagai bentuk termasuk gambar dan ilustrasi digital, dengan hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta setelah karya dibuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC belum secara eksplisit mengatur pelindungan karya dari pelanggaran oleh AI, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran hak-hak pencipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan regulasi untuk melindungi hak cipta atas ilustrasi digital dari penyalahgunaan oleh AI serta menjamin keadilan perlindungan hukum di era digital.

Page 9 of 12 | Total Record : 116