cover
Contact Name
Gunawan
Contact Email
gunawan@unram.ac.id
Phone
+6281703766888
Journal Mail Official
ijssh.ipc@gmail.com
Editorial Address
Green Pagutan Blok E No. 6 Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
ISSN : 27212793     EISSN : 27212785     DOI : -
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) hadir sebagai platform publikasi ilmiah bagi mahasiswa, guru, dosen, praktisi, maupun peneliti yang berfokus pada dinamika ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini berkomitmen untuk mendiseminasikan hasil riset dan kajian kritis yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan di tingkat lokal maupun global. Focus and Scope IJSSH menerima naskah berkualitas dalam bentuk artikel hasil penelitian maupun artikel tinjauan pustaka (review article) yang mencakup berbagai disiplin ilmu, antara lain: Ilmu Sosial: Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Geografi, dan Politik. Pendidikan: Kurikulum, Teori dan Model Pembelajaran, Evaluasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, serta Inovasi Pendidikan lainnya. Humaniora: Kebudayaan, Sejarah, Linguistik, dan Filsafat. Komunikasi & Hukum: Ilmu Komunikasi, Hukum, dan Administrasi Publik. Ekonomi: Isu-isu ekonomi makro dan mikro dalam perspektif sosial. Topik Terkait: Berbagai isu lintas disiplin dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora lainnya. Peer Review Process Setiap artikel yang masuk akan melalui proses peninjauan oleh tim reviewer IJSSH yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang naskah tersebut. Penulis diwajibkan untuk melakukan registrasi dan mengirimkan artikel secara mandiri melalui sistem Open Journal Systems (OJS) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses publikasi. Open Access Policy IJSSH mendukung akses terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Seluruh artikel yang diterima akan dipublikasikan secara Open Access dan tersedia secara bebas untuk dibaca serta diunduh oleh publik. Seluruh naskah yang diterbitkan berada di bawah lisensi: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). Publication Frequency IJSSH telah aktif terbit sejak tahun 2020. Mulai tahun 2023, frekuensi penerbitan IJSSH dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun (dua edisi per volume) pada periode: Edisi Januari - Juni dan Edisi Juli - Desember
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 116 Documents
Komparasi Analisis Kelayakan Budidaya Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) Menggunakan Pakan Buatan dan Komersil di Lembaga Regional Seameo Biotrop, Bogor, Jawa Barat Muhamad Nasruddin; Reyfani Ilham Fauzy; Mirza Andrian Syah
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pakan memiliki peran penting dalam usaha perbesaran ikan, tidak hanya sebagai penyedia bahan dan energi, tetapi juga sebagai faktor utama yang menentukan biaya produksi, yang bisa mencakup 50-70% dari total biaya. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengkomparasi analisis kelayakan budidaya ikan nila yang menggunakan pakan buatan dan komersil. Penelitian dilakukan di Lab. Akuatik SEAMEO BIOTROP, Kota Bogor, Jawa Barat pada April-Juni 2024. Metode Penentuan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode analisis data dalam penelitian yaitu menggunakan analisis kelayakan usahatani menggunakan R/C Ratio, B/C Ratio, dan BEP. Usahatani budidaya ikan nila dengan pakan buatan memperoleh R/C Ratio 1,2, B/C Ratio 0,2, dan BEP Rp22.963,-. Sedangkan budidya ikan nila dengan pakan komersil memperoleh hasil R/C Ratio 0,7, B/C Ratio -0,3, dan BEP Rp40.058,-Budidaya ikan nila dengan pakan buatan memenuhi seluruh indikator kelayakan usahatani, sedangkan budidaya ikan nila dengan pakan komersil tidak memenuhi indikator kelayakaan usahatani.
Analisis Strategi Pemasaran pada Penjualan Tanaman Hias Anggrek Bulan (Bekas Sewa) di CV. Natya Flora Praventiara De Aliyil Rivia Kemuning; Hanggita Adwaa Saputri; Safrina Maharani Putri; Prasmita Dian Wijayati
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggrek Bulan (Phalaenopsis) bekas sewa di CV. Natya Flora. Anggrek Bulan merupakan tanaman hias populer yang sering digunakan dalam dekorasi dan pembuatan taman. Secara teoritis, tanaman hias merujuk pada jenis tanaman yang dibudidayakan dan diperdagangkan terutama untuk keindahan estetika. Penelitian ini mengkaji strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan Anggrek Bulan bekas sewa di CV. Natya Flora, sebuah perusahaan tanaman hias di Surabaya. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis SWOT, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan internal perusahaan, seperti reputasi yang solid dan pelayanan pelanggan yang unggul, serta peluang eksternal seperti peningkatan minat konsumen terhadap tanaman hias dan potensi teknologi pemasaran digital. Temuan penelitian menyarankan perlunya perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, diversifikasi produk, dan inovasi pemasaran guna mengatasi tantangan dari persaingan pasar yang ketat dan ketidakpastian ekonomi.
Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Yana Indawati; Syaifullah Umar Said; Misrina Rohmatun Ismaniyah; Wahyu Yuha; Fahriza Dhya Kusuma
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dini atau pernikahan muda dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh sepasang lelaki dan perempuan yang usianya masih dibawah umur yang telah diatur oleh undang-undang atau dilakukan ketika remaja muda. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang pernikahan Tahun 1974 mengatur usia minimal dalam pernikahan untuk laki-laki dan perempuan atau yang dipandang cakap hukum untuk melakukan pernikahan ialah 19 tahun. Pada hakikatnya, hukum di Indonesia menentang adanya pernikahan dini, karena dilihat dari dampak yang ditimbulkan dapat merugikan negara. Namun realitanya, di Indonesia pernikahan yang dilakukan oleh pengantin yang umurnya dibawah 19 tahun masih banyak terjadi. Sehingga meskipun negara telah mengatur peraturan tentang larangan pernikahan dini, dengan mempertimbangkan fenomena pernikahan dini yang masih terjadi hingga saat ini, negara tidak cukup hanya membuat peraturannya saja. Perlu adanya program yang nantinya dapat mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Dan kontribusi masyarakat dalam mendukung pencegahan terjadinya pernikahan dini merupakan nilai tambah dalam pengurangan presentase pernikahan dini. Maka dengan ditulisnya artikel ini, penulis berharap tulisannya dapat menjadi pengetahuan dan mengedukasi pembaca yang nantinya dapat berdampak untuk mengurangi presentase pernikahan dini yang ada di Indonesia.
Analisis Kewenangan Hakim dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan atas Objek Waris di Pengadilan Agama (Exceptie Van Onbenveogheid) Teddy Prima Anggriawan; Sevina Ayu Wulandari; Kendra Kaulika Aliyah; Silvia Anggriyani Agustina
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh hakim di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama tidak jauh berbeda. Keberadaan dari Pengadilan agama tersebut merupakan suatu wujud lex specialis dari keberadaan hukum Islam di Indonesia. Sehingga dalam hal ini Pengadilan agama memiliki keterbatasan dalam menangani serta mengadili suatu perkara yang diajukan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.”
Implementasi Decision Support System dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembangunan Tower SUTT 150 kV Bangil Incomer PT PLN (Persero) UPP JBTB Febby Dzurrotul Amaliyah; Siti Ning Farida
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Decision Support System (DSS) dalam layanan kependudukan melalui pengembangan sistem informasi di PT PLN (Persero) UPP JBTB, memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi administratif dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan perusahaan. Melalui penggunaan DSS, telah terjadi perbaikan dalam proses administratif dan sistem informasi manajemen yang lebih cepat dan akurat, memungkinkan karyawan untuk memberikan layanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, masyarakat maupun karyawan lebih dapat memanfaatkan layanan ini secara mandiri dan lebih memahami manfaat dari kepatuhan terhadap prosedur administratif yang benar dan pengambilan keputusan yang tepat (efektif dan efisien).
Problematika Hak Waris bagi Anak Angkat dalam Masyarakat Adat Bali Meylany Putri Winarti; Farid Putra Rachmansyah; Mochamad Alvian Rafsanjani
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks hukum adat Bali, mekanisme pengangkatan anak dan pemberian hak waris memiliki peran penting. Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Bali Tahun 2022, pengangkatan anak dalam hukum adat Bali dilakukan untuk melanjutkan tanggung jawab keluarga, baik secara nyata (sakala) maupun spiritual (niskala). Anak angkat yang sah menurut hukum adat Bali memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, termasuk hak waris. Hukum adat Bali mengatur sistem kewarisan patrilineal dengan prinsip mayorat, di mana harta warisan diturunkan kepada anak laki-laki. Namun, hak waris anak angkat dapat hilang jika terdapat pelanggaran norma adat, seperti tidak menghormati orang tua angkat. Beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 14/PDT.G/2014/PN.AP, menunjukkan peran hukum formal dalam pengakuan dan perlindungan hak anak angkat berdasarkan hukum adat Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali dan bagaimana pemberian hak waris bagi anak angkat dalam hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma-norma hukum melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini melibatkan studi perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan analisis historis untuk memahami perkembangan dan penerapan norma hukum.
Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam Andi Prastiawan; Marlin Noviardana; Zahra Nasywa Salsabilla
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi telah memenuhi semua rukun dan standar penting yang digariskan dalam fiqh (hukum Islam) namun tidak memiliki dokumen pendataan formal dari instansi terkait sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan No 1 Tahun 1974 yang berlaku. Permintaan realisasi hak-hak tersebut seringkali menimbulkan konflik. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh pencatatan perkawinan terhadap hak waris istri kedua dalam konteks hukum Indonesia. Suami dan harta bersama yang diperoleh istri kedua dan suami selama masa perkawinan memerlukan rasa keadilan dan perlindungan hukum mengenai hak waris istri kedua. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik hukum. Hasil menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berperan penting dalam melindungi kedudukan dan hak-hak yang dimiliki oleh istri kedua, yang sering kali terabaikan dalam perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan hak waris dan mengesahkan perkawinan melalui pengadilan agama. Hasil Akta nikah berfungsi sebagai landasan hukum untuk mencatatkan perkawinan pada panitera. Setelah perkawinan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama akan diberikan Buku Petikan Akta yang menjadi bukti sah perkawinan yang dicatatkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan hak-hak istri dalam konteks sosial dan hukum.
Pembagian Hak Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Daniel Mangara Tua Pandingan; Narita Tarasari; Azzahra Aisyah Ayurveda
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam berarti akad yang bertenaga atau mitsaqan ghalizhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalankan dan menaati perintah Allah guna menyempurnakan agama. Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan dimana terdapat laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang, perkawinan poligami ini sah dan dapat dilakukan apabila terpenuhuinya suatu syarat-syarat tertentu. Di dalam kehidupan bermasyarakat perkawinan poligami banyak menuai pendapat mulai dari pro dan kontra karena di kalangan masyarakat ada yang berpendapat bahwa perkawinan poligami tidak adil karena tidak menjamin hak-hak istri pertama dan dianggap bahwa istri pertama tidak mendapatkan suatu keadilan dari suami nya. Ketika seseorang telah melakukan perkawinan maka harta Bersama yang di peroleh Bersama harus dibagikan secara merata kepada ahli waris yang sah dan berhak atas hak waris tersebut. Selain itu yang menjadi perhatian dalam perkawinan poligami adalah mengenai pembagian hak waris antara istri-istri ketika seorang suami telah meninggal dan pintu waris telah terbuka. Bahwa istri kedua berhak atas hak waris dari suaminya sejak dimulainya perkawinan dan istri lainnya juga memilki hak yang sama atas peninggalan waris dari mendiang suami.
Pembagian Waris Pada Pasangan Suami Istri Beda Agama Menurut Perspektif KUHPerdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Ag/2010) Rizkya Fitri Ananda Hariyanto; Shafira Tri Pinareswati; Muhammad Rafi
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pembagian warisan pada pasangan suami istri yang berbeda agama berdasarkan perspektif hukum waris perdata di Indonesia. Fokus penelitian adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Ag/2010 yang memberikan warisan kepada istri non-Muslim melalui wasiat wajibah meskipun hukum waris Islam biasanya melarang pewarisan antara orang dengan perbedaan agama. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, studi ini menyelidiki keselarasan putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum waris perdata Indonesia serta implikasinya terhadap praktik pembagian waris beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hukum waris Islam dan realitas pluralisme agama di Indonesia, dengan menerapkan konsep wasiat wajibah untuk memberikan hak waris kepada istri non-Muslim. Putusan ini membawa implikasi signifikan, membuka jalan bagi ahli waris beda agama untuk mengklaim hak waris mereka dan memperluas interpretasi hukum waris dalam konteks keberagaman agama. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam penerapannya, putusan ini telah berkontribusi pada evolusi hukum waris di Indonesia, mendorong sistem hukum untuk lebih adaptif terhadap kompleksitas hubungan keluarga dalam masyarakat modern.
Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Tradisi Ngerorod pada Adat Bali Faisal Alfarizi; Aditya Rafli Ardiano; Azmilatun Nafisah
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tradisi Ngerorod di Bali merupakan praktik pernikahan yang mencerminkan interaksi antara norma adat dan sistem hukum positif, serta memberikan perspektif unik mengenai hak-hak perempuan dalam masyarakat yang cenderung patriarkal. Dalam sistem pewarisan yang umumnya bersifat patrilineal, perempuan sering kali kehilangan akses terhadap harta warisan, yang berdampak pada kemandirian dan kesejahteraan mereka. Namun, Tradisi Ngerorod memberikan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan otonomi dan hak mereka dalam memilih pasangan hidup, sekaligus menantang norma-norma sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Tradisi Ngerorod berinteraksi dengan sistem pewarisan, serta dampaknya terhadap posisi perempuan di Bali. Melalui analisis mendalam, ditemukan bahwa meskipun Tradisi Ngerorod memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan, tantangan tetap ada akibat tekanan sosial dan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam konteks tradisi, serta mendorong upaya untuk menciptakan ruang yang lebih adil dan setara dalam praktik pernikahan di masyarakat Bali.

Page 7 of 12 | Total Record : 116