cover
Contact Name
Gunawan
Contact Email
gunawan@unram.ac.id
Phone
+6281703766888
Journal Mail Official
ijssh.ipc@gmail.com
Editorial Address
Green Pagutan Blok E No. 6 Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
ISSN : 27212793     EISSN : 27212785     DOI : -
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) hadir sebagai platform publikasi ilmiah bagi mahasiswa, guru, dosen, praktisi, maupun peneliti yang berfokus pada dinamika ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini berkomitmen untuk mendiseminasikan hasil riset dan kajian kritis yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan di tingkat lokal maupun global. Focus and Scope IJSSH menerima naskah berkualitas dalam bentuk artikel hasil penelitian maupun artikel tinjauan pustaka (review article) yang mencakup berbagai disiplin ilmu, antara lain: Ilmu Sosial: Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Geografi, dan Politik. Pendidikan: Kurikulum, Teori dan Model Pembelajaran, Evaluasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, serta Inovasi Pendidikan lainnya. Humaniora: Kebudayaan, Sejarah, Linguistik, dan Filsafat. Komunikasi & Hukum: Ilmu Komunikasi, Hukum, dan Administrasi Publik. Ekonomi: Isu-isu ekonomi makro dan mikro dalam perspektif sosial. Topik Terkait: Berbagai isu lintas disiplin dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora lainnya. Peer Review Process Setiap artikel yang masuk akan melalui proses peninjauan oleh tim reviewer IJSSH yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang naskah tersebut. Penulis diwajibkan untuk melakukan registrasi dan mengirimkan artikel secara mandiri melalui sistem Open Journal Systems (OJS) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses publikasi. Open Access Policy IJSSH mendukung akses terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Seluruh artikel yang diterima akan dipublikasikan secara Open Access dan tersedia secara bebas untuk dibaca serta diunduh oleh publik. Seluruh naskah yang diterbitkan berada di bawah lisensi: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). Publication Frequency IJSSH telah aktif terbit sejak tahun 2020. Mulai tahun 2023, frekuensi penerbitan IJSSH dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun (dua edisi per volume) pada periode: Edisi Januari - Juni dan Edisi Juli - Desember
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 116 Documents
Aspek Hukum Persaingan Usaha atas Akuisisi Tokopedia oleh Tiktok Ditinjau dari Teori Privasi Merger Digital Retma Rahma Verani; Kukuh Tejomurti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuisisi pengambilbagian saham Tokopedia oleh Tiktok yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat serta teori privasi merger digital. Kedua Perusahaan merupakan Perusahaan berbasis platform digital yang memiliki kendali atas data pribadi pengguna, yang pada era ekonomi digital ini, data dianggap sebagai komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Perkembangan teori privasi merger digital sebagai teori kerugian yang baru perlu dipertimbangkan untuk menilai akuisisi di era ekonomi digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Akuisisi pengambilbagian saham Tokopedia oleh Tiktok telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasalnya kedua perusahaan telah melakukan notifikasi kepada KPPU perihal transaksi ini. 2.) Namun, Perlindungan Data Pribadi Pengguna Atas Akuisisi Tokopedia oleh Tiktok belum sesuai dengan Teori Privasi Merger Digital, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi eksploitasi data pengguna secara berlebihan
Program Leniency sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel di Era Ekonomi Digital Rara Puspita Sasta Yuliandini; Kukuh Tejomurti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada persaingan usaha, hukum harus mampu berpartisipasi agar idealisme pasar yang sehat dapat tercapai. Di era ekonomi digital saat ini, perkembangan ekonomi mengalami kemajuan pesat sekaligus menimbulkan permasalahan baru terhadap kartel dalam dunia pasar digital. Penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU di era ekonomi digital masih menggunakan dasar hukum yang sudah berusia lebih dari dua dekade. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan program leniency untuk mengungkap praktik kartel di Indonesia di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan bersifat preskriptif dan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah studi kepustakaan dengan analisis bahan hukum berupa metode silogisme dengan pola deduktif. Penelitian ini berfokus pada analisis permasalahan pengungkapan praktik kartel yang dialami oleh KPPU dan meninjau perspektif ekonomi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam permasalahan sulitnya KPPU dalam mengungkap praktik kartel tersebut dapat diterapkan program leniency sebagai upaya mengungkap praktik kartel, dengan menggunakan perbandingan hukum dengan Amerika Serikat sebagai negara pencetus program leniency pada penanganan praktik kartel.
Problematika Regulasi pada Potensi Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di Indonesia Kenny Reyza Feranda; Dona Budi Kharisma
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan minat terhadap SPAC paralel dengan kompleksitas struktur SPAC sehingga mengancam perlindungan investor. Penulisan ini bertujuan mengkaji proyeksi kebijakan khusus SPAC Indonesia dengan perlindungan tambahan kepada investor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Berkenaan dengan hal tersebut, jenis data yang digunakan yakni data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengolahan bahan hukum yang diterapkan adalah studi kepustakaan yang diolah menggunakan teknis analisis bahan hukum berupa silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa ketentuan dalam hukum perseroan terbatas dan pasar modal Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada investor jika SPAC diizinkan di Indonesia. Adapun ketentuan yang ada saat ini menimbulkan polemik terkait sistematika SPAC sehingga diperlukan penyesuaian regulasi yang selaras dengan karakteristik dan struktur SPAC dengan hukum positif Indonesia.
Analisis Jabatan pada Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Surakarta Azzahra Kintan Masayu Indra; Allya Inova Alisya Putri; Siti Hasna Wafiyatunnabihah; Susatyo Yuwono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis jabatan pada posisi Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) di Polresta Surakarta. Analisis jabatan penting dilakukan guna memahami secara mendalam mengenai tugas, tanggung jawab, persyaratan jabatan, dan standar kerja yang dibutuhkan dalam menjalani fungsi jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa jabatan Kanit PPA Polresta Surakarta memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks dengan prosedur kerja yang sistematis dan terstruktur. Persyaratan jabatan mencakup aspek administratif, psikologis dan fisik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Secara umum, tugas jabatan ini telah dilaksanakan dengan baik berkat adanya pemahaman yang kuat mengenai tanggung jawab dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti tingginya beban kerja, jadwal kerja yang tidak menentu namun fleksibel serta proses rekrutmen yang belum seluruhnya berdasarkan penilaian yang objektif. Terlepas dari berbagai kendala yang muncul, posisi Kanit PPA Polresta Surakarta tetap memegang peranan yang krusial dalam mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Surakarta.
Efektivitas Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan Imarrotul Inayah; Adi Sulistiyono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab ketidak efektivitas pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan dan mengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung efektivitas pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia dalam kredit perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dan memiliki sifat deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah sosio legal approach dan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan ketidak efektivitas pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia dalam kredit perbankan. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala dari segi struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, ketidakjelasan penyampaian makna dalam peraturan perundang-undangan, pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh legislator dengan sifat dasar masyarakat, kurangnya instrumen pendukung undang-undang, dan dari faktor masyarakat. Beberapa faktor untuk mendukung efektivitas pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan yakni penguatan substansi hukum, pembentukan lembaga appraisal, keterlibatan peran notaris, adanya asuransi nilai Hak Kekayaan Intelektual, dan sosialisasi pengaturan oleh pemerintah kepada masyarakat dan perbankan.
Perlindungan Hukum bagi Investor Green Sukuk terhadap Risiko Greenwashing Fitri Wulandari; Hernawan Hadi
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kerangka hukum di Indonesia dan Malaysia dalam memberikan perlindungan hukum investor green sukuk dari praktik greenwashing. Green sukuk sebagai salah satu instrumen yang berperan dalam pembiayaan proyek keberlanjutan rentan terhadap praktik greenwashing yang dapat merusak kepercayaan investor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor green sukuk meliputi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif terkandung dalam ketentuan penerbitan sedangkan represif berkaitan dengan pengenaan sanksi. Indonesia dan Malaysia masing-masing telah memiliki kerangka hukum dalam penerbitan green sukuk. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun demikian, Malaysia memiliki mekanisme penerbitan green sukuk yang komprehensif daripada Indonesia sehingga dapat meminimalisasi adanya praktik-praktik yang merugikan.
Pemenuhan Hak Alimentasi Anak Berdasarkan Klausul Patut Menurut Pasal 839 KUHPerdata Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk Manda Ardianingrum; Diana Tantri Cahyaningsih
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak alimentasi dalam istilah hukum sederhana merupakan sebuah kewajiban yang memiliki kedudukan sebagai hubungan hukum timbal balik antara orang tua dan anak, serta sebaliknya antara anak dan orang tua. Latar belakang penelitian ini yaitu berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk di mana pihak Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dikarenakan para Tergugat menolak menandatangani pencairan aset dan tabungan milik pewaris untuk menggantikan biaya pengobatan, perawatan dan pemakaman milik Penggugat. Adapun Penggugat dan Para Tergugat merupakan saudara kandung dan merupakan ahli waris dari pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hak alimentasi dapat dijadikan dasar dalam menilai kepatutan ahli waris serta menelaah penerapan asas kepastian hukum dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap ahli waris dalam memenuhi hak alimentasi terhadap pewaris dapat menjadi faktor pertimbangan dalam menilai kelayakan mereka menerima warisan. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan aspek moral dalam hukum waris dan menawarkan perspektif baru bagi majelis hakim dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.
Kedudukan Saudara Seayah dalam Hukum Waris Islam dan Perdata: Tinjauan KHI vs KUHPerdata Ilyas Novianto; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perbandingan pengaturan hak waris saudara seayah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Peneltian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau library research. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah silogisme deduktif. Berdasarkan analisis, maka mendapatkan hasil bahwa perbandingan pengaturan anatara KHI dan KUHPerdata mengenai hak waris saudara seayah dapat ditinjau oleh beberapa aspek, yaitu syarat, hak dan kewajiban, kedudukan, dan presentase pebagian hak waris.
Efektivitas Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Melindungi Pekerja Disabilitas di Kota Surakarta Amalia Nurul Hanifah; Lego Karjoko; Abdul Kadir Jaelani
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peran Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketimpangan akses ketenagakerjaan yang masih dialami penyandang disabilitas meskipun telah adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan penelitin hukum empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, penyebaran kuesioner, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas masih bersifat administratif dan belum menyentuh perlindungan substantif. Hambatan utama meliputi lemahnya substansi hukum yang masih deklaratif, keterbatasan struktur hukum (wewenang, anggaran, data, koordinasi lintas sektor), serta rendahnya budaya hukum masyarakat termasuk penyandang disabilitas sendiri. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas memerlukan penguatan norma teknis dalam regulasi, dukungan struktur pelaksana yang solid, dan budaya hukum yang inklusif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan substansi hukum, edukasi hukum yang masif, serta strategi koordinatif lintas sektor yang sistematis agar hukum benar-benar menjadi alat transformasi sosial yang inklusif.
Implementasi Jaminan Keselamatan Atlet Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 di Kota Surakarta Alessandro Adrian Piero; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keolahragaan di Kota Surakarta, khususnya dalam menjamin keselamatan dan perlindungan hukum bagi atlet bola basket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda telah memuat prinsip-prinsip dasar mengenai keselamatan dan perlindungan hukum atlet, implementasinya masih belum optimal. KONI dan PERBASI Kota Surakarta sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah belum memiliki mekanisme, regulasi teknis, maupun anggaran yang memadai untuk menjamin hak-hak atlet secara menyeluruh. Kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan menjadi hambatan utama dalam perlindungan atlet, baik dari sisi keselamatan fisik maupun perlindungan hukum ketika terjadi cedera atau sengketa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan teknis, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta penyediaan jaminan hukum dan asuransi bagi atlet daerah.

Page 11 of 12 | Total Record : 116