cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gunawan
Contact Email
gunawan@unram.ac.id
Phone
+6281703766888
Journal Mail Official
ijssh.ipc@gmail.com
Editorial Address
Green Pagutan Blok E No. 6 Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Published by Indonesian Publication Center
ISSN : 27212793     EISSN : 27212785     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) hadir sebagai platform publikasi ilmiah bagi mahasiswa, guru, dosen, praktisi, maupun peneliti yang berfokus pada dinamika ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini berkomitmen untuk mendiseminasikan hasil riset dan kajian kritis yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan di tingkat lokal maupun global. Focus and Scope IJSSH menerima naskah berkualitas dalam bentuk artikel hasil penelitian maupun artikel tinjauan pustaka (review article) yang mencakup berbagai disiplin ilmu, antara lain: Ilmu Sosial: Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Geografi, dan Politik. Pendidikan: Kurikulum, Teori dan Model Pembelajaran, Evaluasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, serta Inovasi Pendidikan lainnya. Humaniora: Kebudayaan, Sejarah, Linguistik, dan Filsafat. Komunikasi & Hukum: Ilmu Komunikasi, Hukum, dan Administrasi Publik. Ekonomi: Isu-isu ekonomi makro dan mikro dalam perspektif sosial. Topik Terkait: Berbagai isu lintas disiplin dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora lainnya. Peer Review Process Setiap artikel yang masuk akan melalui proses peninjauan oleh tim reviewer IJSSH yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang naskah tersebut. Penulis diwajibkan untuk melakukan registrasi dan mengirimkan artikel secara mandiri melalui sistem Open Journal Systems (OJS) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses publikasi. Open Access Policy IJSSH mendukung akses terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Seluruh artikel yang diterima akan dipublikasikan secara Open Access dan tersedia secara bebas untuk dibaca serta diunduh oleh publik. Seluruh naskah yang diterbitkan berada di bawah lisensi: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). Publication Frequency IJSSH telah aktif terbit sejak tahun 2020. Mulai tahun 2023, frekuensi penerbitan IJSSH dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun (dua edisi per volume) pada periode: Edisi Januari - Juni dan Edisi Juli - Desember
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 116 Documents
 8   9   10   11   12 
Status Hukum Anak Perusahaan BUMN: Antara Entitas Mandiri dan Kendali Negara Muhammad Haikal Arsya; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalamn perekonomian nasional dan dapat membentuk anak perusahaan (subsidiary) guna meningkatkan daya produksi maupun daya saing. Namun, status hukum anak perusahaan BUMN masih menjadi perdebatan, terutama terkait kepemilikan dan regulasi yang mengikatnya. Penelitian ini menganalisis status hukum anak perusahaan BUMN serta tanggung jawab perusahaan induk terhadapnya dengan pendekatan normative melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan entitas hukum mandiri yang tidak termasuk ke dalam kategori BUMN. Oleh karena itu, anak perusahaan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun dengan tetap memperhatikan Undang-Undang BUMN. Meskipun demikian, perusahaan induk tetap memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasannya, terutama jika terjadi dominasi dalam pengambilan keputusan. Implikasi temuan ini menegaskan perlunya kepastian hukum dalam pengelolaan anak perusahaan BUMN agar tidak terjadi ambiguitas dalam pertanggungjawaban hukum dan keuangan. Regulasi yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara independensi anak perusahaan dan pengawasan negara atas asset BUMN.
Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PN.SKH Gita Wahyu Ramadhani; Subekti Subekti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama ini anak korban kejahatan kurang mendapat keberpihakan dan rasa keadilan, hal tersebut tidak seimbang dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan pemberian restitusi anak korban pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/PID.SUS/2022/ PN SKH. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat prespektif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak restitusi anak yang menjadi korban dalam perkara tersebut tidak terpenuhi, padahal dalam putusan tersebut hakim telah memerintahkan pelaku untuk membayarkan restitusi kepada korban. Hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan dalam putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/ PN SKH tersebut. Selain itu, peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan restitusi belum efektif untuk mewujudkan kepastian hukum. Akibatnya mempengaruhi perwujudan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban dalam perkara ini. harus mencerminkan keseluruhan substansi isi artikel dan mampu membantu pembaca untuk menentukan relevansinya dengan minat serta memutuskan apakah akan membaca dokumen secara keseluruhan.
Minimnya Pengajuan Restitusi Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Perdagangan Orang Rizmanda Nurfitria; Diana Lukita Sari
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan juga martabat manusia. Tindak pidana ini dapat mengakibatkan korban mengalami gangguan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan social. Dalam tindak pidana ada perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kemudian, dalam tindak pidana perdagangan orang korban dapat mengajukan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya akibat tindakan yang merugikan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor dari minimnya pengajuan restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan hakim yang dimana hal ini jelas sudah diatur dalam undang-undang. di Indonesia prosedur pengajuan restitusi untuk tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Kemudian, dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam purusannya agar uang restitusi dapat dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Akan tetapi untuk hal tersebut di Indonesia masih minim diajukan karena adanya kendala terkait impelementasi hak atas restitusi bagi korban tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan.
Praktik Pemilihan Jasa Pengiriman Pada E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Eunike Dian Octavi; Kukuh Tejomurti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan e-commerce di masyarakat sudah termasuk menjadi salah satu gaya hidup. Selain karena mudah dan efisien belanja online menjadi pilihan untuk menjangkau barang atau jasa yang belum atau tidak tersedia pada semua daerah. Keberjalanan platform e-commerce di Indonesia tidak luput dari praktik persaingan usaha tidak sehat, penelitian ini fokus pada praktik diskriminasi yang dilakukan Shopee dalam pemilihan jasa pengiriman yang mendahulukan Shopee Xpress (SPX) yaitu Perusahaan logistik milik Shopee. Kasus ini tercatat dengan no perkara 04/KPPU-I/2024, Perkara tersebut tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee. Shopee diduga mengatur algoritma untuk memprioritaskan SPX saat konsumen sudah membuat pesanan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya posisi dominan yang dipegang Shopee juga rangkap jabatan Handika Wiguna Jahja, Direktur PT Shopee International Indonesia, juga menjabat sebagai Direktur PT Nusantara Ekspres Kilat (SPX). Shopee terbukti melakukan praktik diskriminasi dan mengajukan Pakta Integritas Perubahan Perilaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Hak Pekerja Perempuan Pada Perusahaan Sektor Garmen Listya Taaja Hayati; Purwono Sungkowo; Rosita Candrakirana
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja perempuan khususnya pada perusahaan bidang garmen yang tentunya didominasi oleh pekerja perempuan dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan kengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Kajian Precautionary Principle Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Pada Fasilitas Layanan Kesehatan Lintang Aprilia; Rahayu Subekti; Sapto Hermawan
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 58 ayat (1) UUPPLH 2009 menyatakan bahwa siapa pun yang dalam aktivitasnya menghasilkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan B3 sesuai peraturan yang mengaturnya. Kegiatan pengelolaan Limbah B3 ini termuat di dalam UU No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 serta PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Dalam pengelolaannya ini, Limbah B3 harus memperoleh izin operasional dari pihak yang berwenang. Perizinan ini merupakan penerapan dari prinsip kehati-hatian, dimana prinsip tersebut menjadi dasar hukum dan etika dalam pengelolaan Limbah B3. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pengelolaan Limbah Medis B3 berdasarkan ketentuan pengaturan terkaitnya serta didasarkan atas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang ditinjau dari kaidah hukum positif serta studi kepustakaan. Pengelolaan Limbah Medis B3 di sejumlah fasilitas layanan kesehatan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Prinsip kehati-hatian yang merupakan etika dasar berperan penting dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan Limbah B3, hal ini diterapkan melalui proses perizinan pada kegiatan pengelolaan limbah tersebut.
Dinamika Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perkembangan Hukum di Indonesia Bima Putra Perdana; Diana Tantri Cahyaningsih
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas merupakan aspek krusial untuk menjamin keadilan, transparansi, dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas diatur melalui instrumen internal (AD/ART) dan eksternal (UUPT), termasuk hak mengajukan gugatan derivatif, kewenangan audit, hak suara dalam RUPS, dan hak appraisal rights. Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi tantangan seperti dominasi pemegang saham mayoritas, biaya litigasi yang tinggi, dan rendahnya kesadaran hukum. Simpulan penelitian menekankan pentingnya revisi UUPT, peningkatan transparansi, dan edukasi aktif bagi pemegang saham minoritas. Rekomendasi penelitian mencakup penurunan threshold gugatan derivatif, pemanfaatan teknologi, dan penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan korporasi.
Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Jonatan Christo; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada setiap tempat kerja tidak selamanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja selalu berjalan dengan baik, adakalanya pendapat antara pengusaha dengan pekerja memiliki pemikiran yang berbeda, sehingga perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja dapat menyebabkan adanya perselisihan hubungan industrial. Mediasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pihak untuk melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam pelaksanaan mediasi akan berakhir selesai dengan kesepakatan sehingga melahirkan perjanjian bersama atau selesai dengan diberikannya anjuran. Dari data yang diperoleh, masih sedikit perselisihan yang selesai dengan perjanjian bersama dibandingkan selesai dengan anjuran. Hal tersebut menandakan bahwa belum terbentuknya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hambatan yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan analisis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa efektivitas mediasi di Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo masih belum efektif, yaitu pada faktor hukum, masyarakat dan kebudayaan.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Peserta Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan pada Kecelakaan Lalu Lintas Rosita Tryas Fitriana; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelengaraan Sistem Sosial Nasional (selanjutnya disebut SJSN) merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan 28H ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini menganalisis mengenai hubungan jasa raharja dan bpjs Kesehatan dalam memberikan perlindungan hukum pada korban korban kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan normatif bersifat preskriptif melalui Pasal analisis regulasi peraturan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas jalan kini dapat dilindungi oleh Jasa Raharja maupun BPJS Kesehatan. Pemberian perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan baik itu berupa pelayanan kesehatan atau santunan oleh Jasa Raharja serta pemberian pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Mekanisme pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas yaitu Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Pasal 3 ayat (1), Korban kecelakaan lalu lintas atau ahli warisnya dapat menghubungi Jasa Raharja untuk menanyakan persyaratan serta prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan klaim ganti rugi dari dana kecelakaan lalu lintas.
Kepatuhan Hukum Pelaku Pasar Digital atas Perdagangan Buku Tiruan Ditinjau dari Teori Soerjono Soekanto Wiji Suciningtyas; Kukuh Tejomurti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan buku tiruan di platform digital terus marak terjadi meskipun telah ada peraturan yang melarangnya. Fenomena ini menunjukkan lemahnya kepatuhan hukum pelaku pasar digital, khususnya dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini memfokuskan pada analisis tingkat kepatuhan hukum pelaku pasar digital terhadap larangan perdagangan buku tiruan dengan menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pasar digital umumnya baru mencapai tingkat kepatuhan pada tahap compliance dan identification, yaitu patuh karena adanya tekanan eksternal atau pengaruh lingkungan, namun belum menginternalisasi nilai hukum secara utuh. Kesimpulannya, meskipun sudah tersedia regulasi yang jelas, implementasi dan pengawasan terhadap kepatuhan hukum dalam perdagangan digital masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan dalam sistem pengawasan dan edukasi hukum bagi para pelaku pasar digital.

Page 10 of 12 | Total Record : 116

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) Vol. 4 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) Vol. 3 No. 2 (2023): Juli - Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): Januari - Juni 2023 Vol. 2 No. 4 (2022): Edisi Desember 2022 Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Maret 2021 Vol. 1 No. 4 (2020): Edisi Desember 2020 Vol. 1 No. 3 (2020): Edisi September 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Edisi Juni 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Maret 2020 More Issue