cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aditya
Contact Email
redaksijurnalupu@gmail.com
Phone
+6285175205250
Journal Mail Official
redaksijurnalupu@gmail.com
Editorial Address
JL. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Tanjung Mulia, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
LEX JUSTITIA
Published by Universitas Potensi Utama
ISSN : 26561530     EISSN : 28287953     DOI : https://doi.org/10.22303/lj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lex Justitia (ISSN: 2656-1530) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan sebagai sarana komunikasi akademik dan publikasi ilmiah di bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini bertujuan untuk memfasilitasi para dosen, peneliti, praktisi hukum, serta mahasiswa dalam menyampaikan hasil penelitian, kajian teoretis, maupun telaah kritis terhadap isu-isu hukum yang relevan dan aktual, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui publikasi ini, diharapkan tercipta ruang diskusi yang konstruktif antar komunitas akademik dan praktisi hukum di seluruh Indonesia. Artikel-artikel yang dimuat mencakup berbagai cabang Ilmu Hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, serta bidang-bidang hukum lainnya yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan cakupan yang luas dan pendekatan ilmiah yang ketat, Jurnal Lex Justitia berkomitmen menjadi referensi terpercaya dalam pengembangan ilmu hukum dan praktiknya di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 87 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Hukum Pajak Tentang E-Commerce Di Indonesia Erni Darmayantia; Muhsin Lambok Ilvira; Siti Nurhalisa; Edy Kristianta Tarigand; Tiopan Siagiane
Lex Justitia Vol 4 No 2 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.2 JULI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.2.2022.135-149

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi warna negara. Di era pembangunan modern sekarang ini, perkembangan ekonomi Indonesia sudah berkembang pesat, dan pertumbuhan ekonomi ini bukanlah pembangunan ekonomi yang normal. Perkembangan ekonomi Indonesia modern ini didominasi oleh pesatnya perkembangan perusahaan e-commerce. Pasar e-commerce Indonesia banyak dinikmati oleh kalangan anak muda. Anak-anak muda Indonesia ini adalah pengambil risiko dan cenderung lebih kreatif. Pemuda Indonesia tidak takut mengambil resiko dan berani mengembangkan usahanya. Dulu e-commerce dianggap tidak menjanjikan bagi orang Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, orang Indonesia lebih memilih untuk membeli, yang dianggap lebih nyaman. Pemerintah Indonesia berkembang sangat cepat sehingga perlu memantau pasar e-commerce secara ketat dan teratur. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan tarif pajak kepada perusahaan e-commerce Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penulis menulis artikel ini adalah agar masyarakat Indonesia dapat lebih mengenal e-commerce dan para pembaca dengan pelaku bisnis e-commerce dapat mengetahui tentang bagaimana tinjauan hukum pajak di dalam industri e-commerce. Kata Kunci: Hukum Pajak, E-commerce
Aktualisasi Butir Pancasila Ditengah Masyarakat Indonesia Dalam Pandemi: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Resti Dwi Sesya; Zamzami Raudia; Erni Darmayantic
Lex Justitia Vol 4 No 2 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.2 JULI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.2.2022.105-117

Abstract

Dalam mengaktualisasi nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang berbangsa dan bernegara adalah suatu keharusan agar Pancasila tetap menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Munculnya pandemi Covid-19 saat ini menjadi sebuah permasalahan global. Tidak hanya di Indonesia, pandemi ini juga berlangsung di berbagai negara di belahan dunia. Pandemi ini masih terus berlangsung dan belum tahu kapan akan berakhir. Bahkan pemerintah juga sudah menerapkan protokol kesehatan berupa social distancing, mencuci tangan dan lainnya. Disamping itu, Pancasila hadir menjadi ruh bagi bangsa Indonesia untuk tetap bekerja sama dalam serta bersatu melawan pandemi ini. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai di dalam Pancasila itu sendiri sangat diperlukan sinegritas yang baik seperti kerja sama antar masyarakat dengan masyarakat lain dan juga kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah serta harus saling memberikan keadilan bagi semua orang.
Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto : Common Law System Dan Civil Law System Fani Budi Kartika; Rendi Rizaldi; Muhsin Lambok Ilvira
Lex Justitia Vol 4 No 2 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.2 JULI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.2.2022.162-180

Abstract

Fokus penelitian ini adalah ingin menganalisis implikasi yuridis pengenaan pajak Cryptocurrency di pada civil law dan common law. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah terdapat pengaturan dan implementasi pajak atas cryptocurrency di beberapa negara civil law system dan negara common law system. Sifat cryptocurrency yang masih sulit dikategorikan, membuat adanya perbedaan cara pandang terhadap aset digital tersebut, regulator diberbagai negara memiliki kebebasan dalam penerapan pengaturan pajak cryptocurrency disesuaikan dengan sumber hukum nasional dinegara masing-masing. Beberapa negara memiliki kerangka aturan yang menyeluruh terhadap kepemilikan. Perdagangan serta aset cryptocurrency sementara beberapa negara lainnya hanya memiliki kerangka peraturan sebagian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto bahwa aset kripto merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan. Maka atas penyerahan aset kripto yang merupakan komoditi, adalah objek pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
Membangun Sikap Perilaku Remaja Terhadap Kecendrungan Game Online Dalam Mencegah Perilaku Bulliying. Tonna Balya; Fitri Yani; Muhammad Ihsan
Lex Justitia Vol 4 No 2 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.2 JULI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.2.2022.181-201

Abstract

Game online mulai hadir dalam dunia game pada era remaja saat ini, dimana fitur untuk remaja saat ini untuk berkomunikasi menjadi sangat penting dalam sebuah game online tetapi tidak jarang aplikasi komunikasi ini sering digunakan untuk saling membulliying pemain satu dengan pemain lainnya baik antara teman satu dengan team yang lainnya ataupun dengan musuh atau sering disebut dengan bullying. Kebiasaan bullying yang dilakukan oleh pemain game online akan terbawa dalam kehidupan kesehariannya tanpa terkecuali dengan teman sepermainnya. Bullying chating yang dilakukan akan akan membuat komunikasi interpersonal pemain juga terbawa dalam komunikasi dengan teman-temannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam dan memilih narasumber penelitian yaitu remaja yang biasa melakukan bullying saat main game online di Marelan. Teknik penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Metode analsisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini diketahui Komunikasi interpersonal anak pelaku bullying chatting saat main game online tidak memenuhi unsur komunikasi interpersonal seperti konsep diri, kemampuan mendengar, kemampuan mengekspresikan diri, emosi dan membuka diri.
Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Dan Ibadah Umroh Secara Virtual Muhamamd Ihsan; Fani Budi Kartika; Reza Prabudi; Rita Natalia Pangaribuand
Lex Justitia Vol 4 No 2 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.2 JULI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.2.2022.202-215

Abstract

Haji (al-hajju) diterjemahkan sebagai al-qashdu (dengan sengaja, bertujuan). Selain itu haji diartikan dengan niat pergi ke Baitullah (Makkah) dengan melakukan Tawaf, Sa'i, Wuqūf di padang arafah, berdiam di Mudzdalifah, bermalam di Mina, dan melakukan ibadah lainnya pada waktu yang telah ditentukan. menaati perintah Allah dan mencari keridhaan-Nya. ‘Umrah secara bahasa di artikan menziarahi atau berkunjung. Yang dimaksud adalah berziarah ke Ka’bah, mengelilinginya atau disebut (thawaf), Sa’i dari bukit Shafa ke Marwah dan mengunting rambut (tahallul) dengan cara-cara yang sudah di tertentu sebagaimana telah di tetapkan oleh syara’. ‘Umrah pelaksanaannya hampir sama dengan tata caranya mengerjakan ibadah haji. Akan tetapi kalau ibadah haji diwajibkan untuk lengkapi rukun dan syarat yang lainnya seperti mengerjakan wuqūf di ‘Arafah, bermalam di mudzdalifah dan Mabit di Mina namun pada ibadah ‘‘umrah syarat dan rukun tersebut tidak dilaksanakan. Pelaksanaan ibadah haji dan umroh kalau di lihat dari pelaksanan yang terdapat di rukun dan syaratnya masih sangat tradisional, kaku atau harus dilaksanakan secara nyata. Akan tetapi seperti kita ketahui secara bersama perkembangan zaman begitu pesatnya, diikuti pula dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Terlihat dari pengadaan perangkat, program dan jaringan yang sangat memudahkan segala pekerjaan manusia.Perkembangan teknologi tersebut disadari atau tidak sudah merubah kebiasaan dan prilaku sosial manusia. Banyak hal yang berubah misalnya di saat ingin berkemonukasi dan mengabarkan berita manusia tingkal memilih aplikasi apa yang diingikan untuk digunakan. Maka dari landasan ini timbul permasalahan sah atau tidak kalau pelaksaan ibadah haji dilakukan secara virtual. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris dimana sumbernya adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dari hasil penelitian ini bisa di ambil sebuah kesempulan bahwa pelaksaan ibadah haji dan ibadah umrah secara virtual tidak sah ibadahnya karena tidak memenuhi syarat rukun dari ibadah haji yang sudah di tentukan tempat dan waktunya. Semoga penelitian ini juga bisa menjawab pelaksaan ibadah haji dan ibadah umrah haruslah dilaksanakan di kota suci Mekkah dan Madinah tanpa alasan apapun.
Peran Pancasila Dalam Menjaga Konflik Etnik di Indonesia Edi Kristianta Tarigan; Edi Kristianta Tarigan
Lex Justitia Vol 4 No 1 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.1 JANUARI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.1.2022.01-13

Abstract

Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar maupun kecil, luas wilayah Indonesia kurang lebih 5.193.250 km2 yang terdiri dari pada 2.027.087 km2 daratan dan lebih dari pada 3,1 juta km2 kawasan perairan, yang terbagai dari beberapa Provinsi selanjutnya terbagi lagi menjadi beberapa kota dan kabupaten. Selain memiliki keragaman suku dan budaya, terdapat juga keragaman agama, Bahasa, adat yang sudah ada sejak semula. Sebagai suatu negara yang majemuk tentu perlu menekankan perbedaan sebagai acuan utama bagi jati diri atau identitas nasional bangsa. Karakteristik identias nasional hakikatnya merupkan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas tertentu yang membuat bangsa bersangkutan berbeda dengan bangsa lain. Pancasila sebagai system filsafat yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandun nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam menjaga keanekaragaman yang dimiliki bangsa ini, peran Pancasila masih dianggap suatu hal yang sangat berperan untuk tetap mempertahankan dan mecegah konflik etnis yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara.
Implementasi Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Terhadap Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan Tingkat SMA Tiopan Siagiane; Tiopan Siagian
Lex Justitia Vol 4 No 1 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.1 JANUARI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.1.2022.14-28

Abstract

Menganalisis Peranan Dinas Pendidikan Sumatera Utara Dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan SMA di Kota Medan, menganalisis Metode Pembelajaran Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di Sumatera Utara, untuk menemukan kendala-kendala hambatan dalam Penerapan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jenis penelitian yang diterapkan adalah metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perUndang- Undangan yang berlaku sebagai pijakan normative, dan Penelitian ini bersifat deskriftif analitis. Hasil Penelitian ini yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan merupakan langkah yang tepat untuk menjamin hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 tetang hak berkeyakinan dan hak memperoleh pendidikan yang sama di Negara Indonesia khususnya di tingkat pendidkan Sekolah Menengah Atas dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam isinya telah menguraikan bagaimana cara mendapatkan hak yang sama dalam berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan memberikan pedoman pendidikan terhadap penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kurikulum pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat terkait dengan kepercayaan pengahayat Tuhan Yang Maha Esa dengan atas kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.Kendala penerapan peraturan ini mulai dari kekurangan tenaga pengajar terhadap penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, tidak sinkronya kepercayaan tenaga pengajar dengan siswa penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa serta keterbatasan organisasi masyarakat penhayat keepercayaan Tuhan Yang Maha Maha Esa yang tidak diakui atau terdaftar dikementerian Pendidikan dan kebudayaan
Kajian Yuridis Alasan Niet Ontvankelijke Veeklard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan Wahyu Safrizaa; Fitri Yanib; Fani Budi Kartikac; Bambang Indra Gunawan; Muhsin Lambok Ilvirae
Lex Justitia Vol 4 No 1 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.1 JANUARI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.1.2022.45-67

Abstract

Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara di antara pihak yang bersengketa disebut “Yurisdiksi Contentiosa “Apabila penggugat kurang memperhatikan hal ini, maka hakim menjatuhkan putusan dengan diktum “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima” Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). dalam menyelesaikan perkara perdata mengenai waris yang telah dijatuhkan putusannya pada tanggal 17 Juni 2021 dengan Nomor Perkara No. 43/Pdt.G/PN Mdn. Dengan hasil putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard).untuk hal inilah penulis melakukan penelitian alasan apa yang menyebabkan putusan NO di putuskan oleh Hakim. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Apakah sebab NO-nya Gugatan perdata waris dalam hukum acara putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn.? Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis normatif. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena gugatan yang diajukan penggugat tersebut kurang pihak, dimana gugatan kurang pihak termasuk kedalam salah satu bentuk Error in Persona. Dalam hal ini, Penggugat kurang menarik pihak lain sebagai pihak Tergugat untuk berperkara yang menyebabkan Penggugat kalah dalam persidangan dan harus dihukum dan ditolak Gugatannya.
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Dampak Globalisasi Terhadap Isu Sara dan Hoax Bersosial Media Muhammad Khadafi; Erni Darmayantib
Lex Justitia Vol 4 No 1 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.1 JANUARI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.1.2022.68-81

Abstract

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dimana didalam pancasila terkandung nilai-nilai moral dalam bernegara atau hal yang menjadi fundamental dalam berdirinya bangsa Indonesia yang dimana nilai-nilai pancasila yaitu bersifat dinamis dalam perkemabangna zaman. Perkembangan Globalisasi sangat mempengaruhi moral terutama pada kaum muda yamg dimana Perkembangan global memiliki dampak positif dan negative terutama dalam bermedia sosial yang dimana dalam bermedia sosial setiap orang bebes mengakases apa yang di inginkan apalagi dalam memperoleh berita yang dimana berita yang diterima oleh masyarakat belum tentu berita yang diberitakan itu valid sehingga masyarakat awam gampang terdoktrin dari berita yang belum diketahui kebenaran berita tersebut.Menggunakan metode yuridis normatif adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menguraikan data dan dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Pentingnya penguatan Pemahaman dan pendalaman Pancasila untuk memperkuat rasa Tolerasnis antara sesame manusia sebagai mahluk sosial yang dimana dampak dari Globalisasi dalam bermedia sosial sangat merusak rasa toleransi dalam kerukunan dalam berbangsa dan bernegara sehingga dalam bermedia sosial banyak masyarakat awam gamnpang terpengaruh akibat berita Hoax yang mengandung SARA yang dapat terjad perpecahan bangsa Indonesia yamg dimana kita ketahui bangsa indoneisa adalah Negara Pluralisme yaitu memiliki beragam ras. Suku dan agama maupun warna kulit sehingga untuk mempererat rasa kesatuan perlu adanya pedalaman pemahaman Konsep Pancasila agar masyarakat tidak gampang untuk termakan Isu nohong oleh berita yang dilakuka oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Potensi Utama Nusantara Keadilan Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Cabul Anak Fitri Yani; Muhammad Fauzi
Lex Justitia Vol 4 No 1 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.1 JANUARI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.1.2022.82-103

Abstract

Sejarah berdirinya Lembaga Bantuan Hukum selanjutnya disingkat LBH PUKNI Binjai tidak lepas dari sejarah berdirinya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia selanjutnya disingkat YLBHI yang berkantor pusat di Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970 atas inisiatif Dr.Adnan Buyung Nasution, S.H., yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian LBH di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru. Saat ini YLBHI memiliki 15 kantor cabang LBH di 15 provinsi, dan 10 pos LBH di 10 Kabupaten. Hukum Acara Pidana dan Hukum Perlindungan Anak memaparkan mengenai kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, Perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori graviora delicta atau kejahatan paling serius. Kemudian dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan seksual, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak sangatlah beragam dimulai dari dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar bahkan hal ini pun berpotensi merusak masa depan korban. Kejahatan tersebut sangat jahat dan tercela, dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation) baik nasional maupun internasional.

Page 2 of 9 | Total Record : 87

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): LEX JUSTITIA VOL. 8 NO. 1 2026 Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025 Vol 7 No 1 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2025 Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024 Vol 6 No 1 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO.1 JANUARI 2024 Vol 5 No 2 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.2 JULI 2023 Vol 5 No 1 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.1 JANUARI 2023 Vol 4 No 2 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.2 JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.1 JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.2 JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.1 JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.2 JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.1 JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.2 JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.1 JANUARI 2019 More Issue