cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aditya
Contact Email
redaksijurnalupu@gmail.com
Phone
+6285175205250
Journal Mail Official
redaksijurnalupu@gmail.com
Editorial Address
JL. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Tanjung Mulia, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
LEX JUSTITIA
Published by Universitas Potensi Utama
ISSN : 26561530     EISSN : 28287953     DOI : https://doi.org/10.22303/lj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lex Justitia (ISSN: 2656-1530) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan sebagai sarana komunikasi akademik dan publikasi ilmiah di bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini bertujuan untuk memfasilitasi para dosen, peneliti, praktisi hukum, serta mahasiswa dalam menyampaikan hasil penelitian, kajian teoretis, maupun telaah kritis terhadap isu-isu hukum yang relevan dan aktual, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui publikasi ini, diharapkan tercipta ruang diskusi yang konstruktif antar komunitas akademik dan praktisi hukum di seluruh Indonesia. Artikel-artikel yang dimuat mencakup berbagai cabang Ilmu Hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, serta bidang-bidang hukum lainnya yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan cakupan yang luas dan pendekatan ilmiah yang ketat, Jurnal Lex Justitia berkomitmen menjadi referensi terpercaya dalam pengembangan ilmu hukum dan praktiknya di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 87 Documents
 5   6   7   8   9 
Pandangan Hukum Islam Mengenai Pewarisan Pada Anak di Luar Perkawinan Devi Apriani; Erni Darmayanti; Erwin Ginting
Lex Justitia Vol 5 No 2 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.2 JULI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.5.2.2023.111-123

Abstract

Perkawinan dilakukan untuk membangun kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan juga bertujuan memiliki keturunan. Anak merupakan generasi muda penerus dan pewaris bangsa. Ketika generasi muda dijaga, dirawat, dibimbing, dan dilindungi hak-haknya maka bangsa akan tumbuh lebih kuat, makmur dan sejahtera. Status hukum terhadap seorang anak yaitu anak sah, anak luar kawin, anak angkat. Anaki luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahim seorang perempuan, sehingga anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data primer dan data sekunder secara kualitatif, akan tetapi tetap teratur, konsisten, dan logis. Kedudukan anak diluar perkawinan berdasarkan kompilasi hukum islam adalah menyatakan bahwa seorang wanita, ketika hamil seorang anak, menikah dengan pria yang menghamilinya, dan anak tersebut lahir setelah menikah, maka status anak itu legal sebagai anak yang sah dan anak tersebut adalah anak dari ayah yang menikahi ibunya. Pandangan hukum islam tentang pewarisan pada anak di luar perkawinan bahwa anak sah harus menjadi penerima warisan pertama ketika mereka menerima warisan orang tua mereka. Anak yang lahir di luar nikah tidak diakui memiliki hubungan darah dengan ayahnya maka tidak ada alasan untuk mendapat waris dari ayahnya, karena anak luar nikah tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya
Penerapan E-Mail Sebagai Bukti Elektronik DalamSengketa Hukum Perdata Di Indonesia Erni Darmayanti; Bambang Indra Gunawan; Siti Aisyah Siregar
Lex Justitia Vol 5 No 2 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.2 JULI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.5.2.2023.170-185

Abstract

Perkembangan dunia teknologi yang semakin berkembang berakibat kepada hubungan hukum keperdataam yang juga dapat menimbulkan sengketa keperdataan atas hubungan hukum tersebut, oleh karena itu duniateknologi/cyber/mayasangatrentanterhadap penyalahgunaanhukumapabila lahir sengketa maka pengadilan menjadi tempat untuk penyelesaian sengketa hukum tersebut. Kemudianmenjadisuatu yangtidakbisadinafikan pembuktian atas suatu sengketa menjadi hal yang penting di dukung alat-alat bukti yang khususnya dalam dunia maya/cyber/teknologi informasi adalah bukti-bukti elektronik yang ada dapat dikategorikan sebagai sebuah alat bukti yang sebagaimanadiatur dalamhukum positif terkait hukum acaraperdata sebagai bentuk hukum formil perdata yang mempertahankan hukum materiil keperdataan. Salah satu bentuk dari bukti-bukti elektronik adalah surat elektronik (email) yang didalamnya dapat memuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.dan ketentuan hukum memperkenankan bahwa dokumen elektronik dalah ini email/surat elektronik dapat dipersamakan dengan surat yang tertulis dalam bentuk fisik kertas.
Hukum Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Boby Daniel Simatupang; Kasman Siburian; Edi Kristianta Tarigan; Tiopan Siagian
Lex Justitia Vol 6 No 1 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO.1 JANUARI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.1.2024.44-56

Abstract

Hukum merupakan hasil dari penciptaan masyarakat yang di sahkan oleh pemerintah sebagai sarana masyarakat agar terciptanya suatu keadaan yang tertib, aman dan adil secara menyeluruh tanpa membedakan status sosial dan jabatan yang dimiliki masyarakat pada umumnya sehingga hukum itu dijadikan aturan yang hidup ditengah- tengah masyarakat luas serta meningkatkan Qualitas hidup masyarakat yang taat akan segala peraturan yang ada seperti taat pada hukum adatnya pada setiap kelompok masyarakat yang menjalankan adat-istiadat. Disini penulis merumuskan masalah seperti yakni Hubungan Hukum dengan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia. Jenis peneilitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskripsi Analitis dengan menggunakan teori menurut Prof. Mr.E.M Meyers “ De Algemene bergrippen van het burglijik Recht”. Hukum menjadi aturan yang hidup ditengah-tengah masyarakat dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu adanya nilai- nilai kesusilaan yang ditunjukkan didalam kehidupan sehari-hari masyarakat individu maupun masyarakat kolektif pada umumnya yang berakar dan menjadi dasar pemerintah untuk menciptakan atau menetapkan aturan hukum yang harus diterapkan didalam setiap pergaulan berbangsa dan bernegara sehingga adanya efek bagi yang melanggar aturan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan diundangkan pada lembaran Negara untuk mentaati setiap produk hukum yang ada. Hubungan hukum dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yaitu pada awalnya dahulu budaya masyarakat hukum Indonesia yaitu dengan budaya hukum yang tidak tertulis seperti yang berlaku hukum adat (unwritten law) jadi setiap wilayah nusantara Indonesia masing-masing mempunyai hukum adatnya yang dikenal sebagai budaya hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (living law). Nilai-nilai sosial dan budaya hukum ini tumbuh disetiap kesatuan kecil masyarakat hukum Indonesia. Seperti halnya setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing Sehingga secara keseluruhan budaya hukum masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai dan budaya hukum living law. Seiring dengan perkembangan zamannya kemudian masyarakat hukum Indonesia juga terbiasa dengan nilai-nilai dan budaya hukum tertulis yang diakibatkan oleh proses kolonialisme di Indonesia yang dibawa oleh penjajah, terutama Belanda sendiri yang menganut budaya hukum eropa continental yang mengutamakan kodifikasi hukum untuk dapat diterapkan
Payung Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Sebagai Korban Pemerkosaan Komparasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Muhammad Khadafi; Edi Kristianta Tarigan; Erwin Ginting; Erni Darmayanti; Rita Natalia Pangaribuan
Lex Justitia Vol 6 No 1 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO.1 JANUARI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.1.2024.57-65

Abstract

Abortus Provocatus atau Aborsi bukan hanya merupakan suatu persoalan medis atau kesehatan, akan tetapi juga merupakan masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya wilayah perkotaan yang mengikuti pada peradaban Barat. Perlunya Payung hukum diberikan kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya revisi undang- undang kesehatan No. 36 Tahun 2009. Dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Perempuan yang menjadi korban pemerkersoaan akan selalu pihak yang merasakan penderitaan yang cukup besar, bukan mendapatkan perlindungan baik dari masyarakat maupun apparat penegak hukum, bahkan mendapatkan tekanan atau intimidasi sebagai perempuan murahan yang tidak mempunyai harga diri. Sehingga korban cenderung lebih untuk berdiam diri bahkan sampai berujung pada kematian. Untuk itu dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Kesehatan ini bisa memberikan perlindungan bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. . Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Beracun (Studi Penelitian di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya) Nova Roslinda; Ilka Sandela
Lex Justitia Vol 6 No 1 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO.1 JANUARI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.1.2024.01-11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, mengetahui kendala apa yang dialami dalam penegakan hukum penangkapan ikan menggunakan bahan beracun serta agar dapat mengetahui upaya apa yang akan dilakukan agar tidak terjadi lagi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di Gampong Bumi Sari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan penelitian ini, belum pernah ada penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di Gampong Bumi Sari. Kemudian kendala yang dialami diantaranya Gampong Bumi Sari memiliki wilayah yang luas, memiliki banyak sungai, tidak ada Qanun Gampong, sudah menjadi kabiasaan, tidak adanya ketegasan dalam penegakan hukum, tidak pernah melakukan sosialisasi secara langsung, keterbatasan anggaran dan personil, serta tidak pernah ada yang melapor atau memberikan informasi. Selain itu upaya yang dilakukan adalah aparat Gampong tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun agar menjadi contoh teladan untuk masyarakat, membuat Qanun gampong, menunggu informasi dan laporan dari masyaraka untuk dapat memulai penyelidikan dan penegakan hukun serta memasang baliho destructive fishing di 10 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan (Dpmgp4) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari Abd Bais; Dara Qythni Effida
Lex Justitia Vol 6 No 1 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO.1 JANUARI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.1.2024.12-19

Abstract

Pasal 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2021 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong menyatakan DPMG Aceh melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas Aparatur Gampong, namun digampong Bumi Sari peningkatan kinerja Aparatur Gampong khususnya pada bangian Perumusan Qanun masih belum terealisasikan di Gampong Bumi Sari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi DPMGP4 dalam meningkatkan kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari dan mengetahui faktor penghambat dari fungsi DPMGP4 dalam peningkatan kinerja aparatur Gampong Bumi Sari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi dan data primer diperoleh dari kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi DPMGP4 Nagan Raya masih belum efektif dikarenakan DPMGP4 hanya memberikan pelatihan tetapi tidak adanya melakukan evaluasi setiap bagi Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari. Terdapatnya faktor penghambat pelaksanaan fungsi DPMGP4 dalam peningkatan kinerja aparatur Gampong Bumi Sari disebabkan SDM (Sumber Daya Manusia) Gampong yang berdampak pada pembuatan produk hukum, dan evaluasi kinerja yang belum singnifikan dan belum terselesaikan.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Menurut Perspektif Hukum Adat Gampong Meunasah Krueng Kabupaten Nagan Raya Yandri Yandri; Putri Kemala Sari
Lex Justitia Vol 6 No 1 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO.1 JANUARI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.1.2024.20-31

Abstract

Peradilan Adat Aceh, memperoleh legitimasi untuk menyelesaikan sengketa tanah di Gampong melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, namun kenyataannya masih banyak terjadi penyelesaian sengketa tanah belum berjalan efektif salah satunya di Gampong Meunasah Krueng. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara mediasi menurut perspektif hukum adat Gampong Meunasah Krueng melalui Lembaga Adat (Tuha Peut), serta mengukur tingkat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa di Gampong Meunasah Krueng tergolong kurang efektif, karena Lembaga Adat (Tuha Peut) tidak dapat menyelesaikan sengketa secara maksimal, karena ada faktor yang menyebabkan yaitu faktor sumber daya manusia (SDM), faktor kesadaran masyarakat, dan faktor sarana atau fasilitas, dari faktor tersebut mengakibatkan terhambatnya proses mediasi secara maksimal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa tanah di Gampong Meunasah Krueng tergolong belum efektif.
Pengaruh Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Sosial Siswa SMP Al-Wasliyah Kampung Lalang Medan. Tonna Balya; Fitri Yani; Tiopan Siagian; Reza Prabudi; Ridho Aldhizar; Muhammad Ihsan
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.122-129

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap pergeseran dinamika sosial. platform jejaring sosial yang sangat populer di kalangan milenial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sosial yang terjadi dalam konteks penggunaan Sosial media dan dampaknya terhadap perkembangan identitas remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan: (1) apa yang dimaksud dengan tik tok media sosial, (2) bagaimana perilaku siswa kelas 8 (delapan) di SMP (Sekolah Menegah Pertama) Swasta Al-Washliyah Pinang Baris, dan (3) apakah ada hubungan antara tik tok media sosial dan perilaku siswa kelas 8. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, teknik simple random sampling digunakan untuk memilih 68 siswa. Tik tok media sosial adalah variabel independen penelitian ini, dan perilaku siswa adalah variabel dependennya. Metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan angket atau kuesioner. Uji normalitas dan linieritas adalah komponen uji prasyarat. Analisis akhir dilakukan setelah data linier dan normal selesai. Koefisien determinasi, regresi linier sederhana digunakan untuk menganalisis data penelitian. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan antara media sosial tik tok dan perilaku siswa kelas tinggi; dengan hasil penelitian diperoleh thitung lebih besar dari ttabel (15,804 lebih besar dari 2,024), Ha diterima dan HO ditolak. (2) Ada persentase sumbangan media sosial tik tok terhadap perilaku siswa kelas tinggi sebesar 86,8%, yang menunjukkan bahwa media sosial tik tok memiliki pengaruh 86,8% terhadap perilaku siswa kelas tinggi, sedangkan 13,2% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dibahas Dalam penelitian ini.
Permasalahan Hukum Di Indonesia dengan Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Muhammad Ihsan; Dr.Devi Oktari; Edi Kristianta Tarigan; Rinanda Purba; Fani Budi Kartika; Amos Sitorus
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan yang pesat di era digital memberikan segala kemudahan di berbagai aspek kehidupan. Namun seiring dengan perkembangan tersebut tentu timbul dampak negatife yaitu salah satunya kejahatan yang berbasis digital atau sering disebut cyiber crime. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah di tahun 2008 sepakat membuat suatu produk hukum atau paying hukum untuk memberikan perlindungan terhadap kejahatan -kejahatan dunia maya “cyiber crime”. Maka pada tanggal 21 April 2008 diundangkanlah Undang -Undang Informasi dan Transasksi Elektronik yang disebut dengan UU ITE. Seiring dengan perjalannya waktu UU ITE menimbulkan masalah baru ditengah-tengah masyarakat, banyak sekali tindakan-tindakan masyarakat yang dkriminalisasikan oleh UU ITE ini. Di dalam UU ITE masih terjadi kekaburan hukum serta pasal-pasal yang bersifat karet atau multitafsir dan tidak jelas dalam penerapannya sehingga angka kasus kriminal yang terjerat mengenai pasal tersebut sangat banyak dikalangan masyarakat. Sehingga di tahun 2016 lahirlah UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana perubahan terhadap Undang-Undang ini bisa memberikan rasa keadilan, tidak membungkam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka publik.
Penagakan Hukum Terhadap pembajakan Musik Secara On Line Erni darmayanti; Dr.Devi Oktari; Muhammad Ihsan; Fitri Fitri Yani; Edi Kristianta Tarigan; Rio Ananda Girsang
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.94-101

Abstract

Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan teknologi ini. Maka dari itu untuk memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi suatu hal yang penting. Hak Cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi dan pubikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam menjaga hak cipta di industri musik digital di Indonesia, seperti kesulitan mengenai pelanggar dan memproleh bukti yang memadai oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta yang salah satu solusinya adalah penegakan hukum yang lebih efektif dan tegas. Penegakan hukum terhadap pembajakan karya musik menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dipidana berdasarkan Pasal 112 ayat (3) dengan ancaman pidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan gugatan perdata kepada pengadilan niaga berdasarkan Pasal 99 ayat (1) untuk menuntut ganti rugi atas hak ekonomi pencipta yang dilanggar oleh pembajak.

Page 7 of 9 | Total Record : 87

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): LEX JUSTITIA VOL. 8 NO. 1 2026 Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025 Vol 7 No 1 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2025 Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024 Vol 6 No 1 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO.1 JANUARI 2024 Vol 5 No 2 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.2 JULI 2023 Vol 5 No 1 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.1 JANUARI 2023 Vol 4 No 2 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.2 JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.1 JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.2 JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.1 JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.2 JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.1 JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.2 JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.1 JANUARI 2019 More Issue