cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30907454     EISSN : 30907462     DOI : https://doi.org/10.57235
Journal of Constitutional, Law and Human Rights dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7454 (Cetak - Print) dan 3090-7462 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. Jurnal Penelitian Mahasiswa Indonesia bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: Hukum, Politik, Sosial, Ketataanegaraan daan Hak Asasi Manusia. Journal of Constitutional, Law and Human Rights diterbitkan 1 tahun 2 kali (Maret & September)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 110 Documents
Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung Dalam Mengungkap Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Tindak Pidana pada Kasus Kekerasan Seksual pada Penyandang Cacat (Difabel) Risti Dwi Ramasari; Inge Nemas
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5426

Abstract

Unit PPA adalah unit yang diserahi tugas menawarkan jenis bantuan, sebagai jaminan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dari pelakunya. Pelayanan untuk Perempuan dan anak ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK), dimana telah banyak terjadi beberapa kasus yang melibatkan perempuan disabilitas mengalami diskriminasi, kekerasan, dan kejahatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana pada kasus kekerasan seksual pada penyandang cacat (difabel) menunjukkan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi korban. Namun, tantangan terkait komunikasi dan stigma sosial masih menjadi hambatan yang signifikan. Faktor penghambat upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana pada kasus kekerasan seksual pada penyandang cacat (difabel) adalah keterbatasan komunikasi, stigma sosial, kurangnya fasilitas dan tenaga ahli, serta ketidaksiapan prosedur hukum untuk menangani korban disabilitas. Semua faktor ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang perlu diperbaiki untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi.
Meditasi Mindfulness Untuk Mereduksi Perilaku Impulsif Meri Meri; Partono Nyanasuryanadi; Suherman Suherman; Ary Sugata; Satya Adhinugroho
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5225

Abstract

This review article examines the effectiveness of mindfulness meditation in reducing impulsive behaviors. Impulsivity is a significant psychological trait associated with various mental health disorders, including ADHD, and emotional dysregulation. Over recent years, mindfulness meditation has gained popularity as a therapeutic intervention for addressing impulsivity due to its potential to enhance self-awareness, and emotional regulation. This article synthesizes findings from empirical studies that explore the impact of mindfulness practices on impulsive behaviors. The review also considers the underlying mechanisms through which mindfulness meditation may exert its influence, such as attentional control, executive functioning, and emotional resilience. Additionally, the article evaluates the methodological quality of the studies included, results, and potential areas for future research. The findings suggest that mindfulness meditation can be an effective strategy for reducing impulsive behavior, offering valuable insights for clinicians, researchers, and individuals seeking non-pharmacological interventions.
Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja Aisya Nabila Putri; Amelia Putri; Devina Zuhra Utami; Dwi Anggraini; Hapni Laila Siregar
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5752

Abstract

Pergaulan bebas menjadi isu yang mengkhawatirkan di kalangan remaja akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi. Pendidikan Agama Islam (PAI) berperan penting dalam membentuk karakter serta moral remaja agar terhindar dari perilaku menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 30 responden berusia 12-20 tahun untuk menganalisis peran PAI dalam mencegah pergaulan bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% responden menganggap pergaulan bebas sebagai masalah serius, dengan bentuk paling umum meliputi pacaran (83,3%), pergaulan tanpa batas antara laki-laki dan perempuan (76,7%), serta konsumsi alkohol dan narkoba (73,3%). Selain itu, 60% responden menyatakan bahwa pelajaran agama Islam sangat membantu mereka dalam menghindari pergaulan bebas. PAI berkontribusi melalui penguatan akidah, pembiasaan ibadah, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung utama dalam efektivitas PAI meliputi keimanan yang kuat, lingkungan keluarga yang baik, serta peran sekolah dan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAI dapat menjadi solusi strategis dalam membentuk kesadaran remaja agar menjaga pergaulan sesuai ajaran Islam.
Dampak Pembelajaran Berbasis Literasi terhadap Kemampuan Membaca pada Siswa SD Negeri 060874 Medan Fitri Fitri; Delvita Ayu; Seri Wahyuni; Fatimah Az Zahra; Eunike Katherin Octaviani Saragih; Yananda Kania Defakto Siregar
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5601

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan pembelajaran berbasis literasi dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik di sekolah dasar. Dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan angket di SD Negeri 060874 Medan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan minat membaca, pemahaman teks, dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Namun, tantangan seperti kurangnya kebiasaan membaca dan keterbatasan sarana pendukung masih ada. Sinergi antara guru, orang tua, dan sekolah sangat diperlukan untuk membangun budaya literasi yang lebih kuat guna membantu peserta didik mengolah dan menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari.
Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alokasi Dana Desa Nini Libertina Waruwu; Ismayani Ismayani; Yusuf Hanafi Pasaribu
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5383

Abstract

Pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-progam kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Metode penelitian empiris. Penelitian empiris yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perUndang-Undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Pengaturan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hambatan kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa atas perwujudan pencegahan korupsi adalah pertama, pemahaman yang rendah mengenai gerakan anti korupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan dan administrasi kegiatan. Kedua, bentuk pencegahan korupsi adalah dengan adanya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Ketiga, pembahasan mengenai Pencegahan korupsi seakan merupakan kajian yang baru dan bersifat tabu untuk diadakan pembahasan lebih lanjut. Pelaksanaan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Morawa B mencakup nperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  dalam pengelolaan keuangan desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana rencana strategis dilaksanakan melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).
Memahami Hak dan Kewajiban Warga Negara: Psikoedukasi untuk Generasi Muda di Panti Asuhan Bersinar, Ciracas Audrey Imannuela; Raja Oloan Tumanggor; Carissa Ratu Nolanda; Elisabet Winda Putri Haryanto; Syaila Rania Adisy; Puspitasari Ambarwati
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.4628

Abstract

Psikoedukasi mengenai hak dan kewajiban warga negara bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda tentang peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini dilakukan di Panti Asuhan X dengan metode interaktif, seperti permainan teka-teki, penyampaian materi, dan diskusi. Peserta, terdiri dari anak-anak dan remaja tingkat SMP dan SMA, menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan. Mereka mampu memahami konsep hak, seperti hak atas pendidikan, serta kewajiban, seperti mematuhi peraturan. Hasil menunjukkan metode interaktif efektif meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta, mempermudah pengaplikasian materi dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, psikoedukasi berbasis aktivitas kreatif dapat membangun kesadaran peserta sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Untuk pengembangan, kegiatan serupa dapat dilengkapi dengan alat bantu visual dan materi yang lebih beragam agar manfaatnya semakin luas.
Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang Undang No.35 Tahun 2009 (Studi Kasus BNN Kabupaten Batanghari) Muhammad Alfansyuri; Firman Firman; Heri Usmanto
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5527

Abstract

Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika masih kurang optimal hal ini tidak terlepas dari kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari karena maraknya penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kabupaten Batanghari yang meningkat dari tahun ke tahun, dari hasil data yang diperoleh dari kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari. dengan adanya Badan Narkotika Nasional seharusnya kasus penyalahgunaan narkotika dapat diselesaikan. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran BNN Kabupaten Batanghari dalam upaya menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan Badan Narkotika Nasional belum secara optimal, hal ini didasarkan pada belum sepenuhnya keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi, sarana dan prasarana kurang memadai, kurangnya personil dan anggaran dalam menjalankan program, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberantas narkotika.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor:115/Pid.B/2024/PN Liw) Irma Wati Pasaribu; Intan Nurina Seftiniara
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5358

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum Indonesia, kasus pemerkosaan sering kali menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian, perlindungan korban, serta pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan, pertanggungjawaban pelaku berdasarkan hukum yang berlaku, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pemerkosaan, sedangkan metode empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam kasus konkret. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa putusan pengadilan serta data sekunder berupa literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya faktor lingkungan sosial, kurangnya pendidikan moral, serta lemahnya pengawasan sosial. Pelaku dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 285 KUHP yang mengatur hukuman maksimal 12 tahun penjara. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam menegakkan keadilan bagi korban, seperti tekanan psikologis yang dialami korban dalam proses peradilan serta kemungkinan hukuman yang lebih ringan bagi pelaku karena berbagai pertimbangan hakim. Dari segi pertanggungjawaban pidana, pelaku bertanggung jawab secara penuh karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan, yaitu adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Selain itu, hakim dalam putusan ini mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, visum et repertum, serta pengakuan terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga memperhatikan aspek-aspek meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, seperti latar belakang sosial dan ekonomi, dampak psikologis pada korban, serta kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia telah mengatur tindak pidana pemerkosaan secara jelas, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme perlindungan korban, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta kebijakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.
Efek Fisiologis Doping Terhadap Kesehatan Atlet: Sebuah Tinjauan Sistematis Andes Martua Harahap; Nimrot Manalu; Sheren Natahsya; Agrha Affandi Lubis; Ananda Aprilovia Syaharani; Yoel Saputra Rumahorbo
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5718

Abstract

Doping dalam olahraga telah menjadi isu yang kompleks dan kontroversial selama beberapa dekade. Meskipun berbagai regulasi anti-doping telah diterapkan, penggunaan zat peningkat performa masih sering ditemukan di kalangan atlet. Studi ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis efek fisiologis doping terhadap kesehatan atlet dengan menganalisis berbagai penelitian yang telah dilakukan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa penggunaan doping dapat berdampak negatif pada sistem kardiovaskular, hormonal, saraf, metabolisme, imun, dan psikologis. Eritropoietin (EPO) dapat meningkatkan risiko hipertensi dan gangguan jantung, sementara steroid anabolik berkontribusi terhadap gangguan hormon dan infertilitas. Penggunaan stimulan seperti amfetamin dikaitkan dengan peningkatan kecemasan dan insomnia, sedangkan hormon pertumbuhan manusia (HGH) berisiko menyebabkan resistensi insulin dan gangguan metabolisme. Selain itu, penggunaan kortikosteroid dalam jangka panjang dapat menekan sistem imun dan meningkatkan risiko infeksi. Dampak negatif doping ini dapat bersifat jangka panjang dan bahkan permanen, sehingga diperlukan upaya pengawasan, edukasi, serta penguatan kebijakan anti-doping untuk melindungi kesehatan atlet dan menjaga integritas olahraga.
Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Umum di Tinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan Syarah Defi Harahap; Zetria Erma; Ramadhany Nasution
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada angkutan umum di Kota Medan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas angkutan umum di Kota Medan tergolong tinggi, dengan pelanggaran paling sering berupa parkir sembarangan, pelanggaran rambu lalu lintas, dan kelebihan muatan. Faktor penyebab pelanggaran meliputi kurangnya penegakan hukum yang konsisten, ketidakdisiplinan pengemudi, serta infrastruktur jalan yang tidak memadai. Dampak dari pelanggaran ini sangat signifikan, termasuk peningkatan risiko kecelakaan, kemacetan lalu lintas, dan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan peningkatan infrastruktur transportasi, penegakan hukum yang lebih ketat, serta program edukasi bagi pengemudi dan masyarakat. Diharapkan, langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi angkutan umum di Kota Medan.

Page 10 of 11 | Total Record : 110