cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
PALASTREN
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 466 Documents
Strategi Pemberdayaan Perempuan Tani Padi Di Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik Dwiyana Anela Kurniasari; Andri Krisnadianto
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 14, No 1 (2021): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v14i1.8842

Abstract

Tujuan Sustainable Development Goals (SDG’s) yang ke-5 yaitu tentang isu gender, meliputi peran perempuan terhadap isu politik dan ekonomi. Pada sektor ekonomi, perempuan memiliki peran dalam bidang pertanian, namun masih banyak dijumpai ketidaksetaraan dan keadilan pemberdayaan gender. Sehingga diperlukan program pemberdayaan perempuan berwawasan gender yang dapat mempersempit kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam bidang pertanian subsektor tanaman pangan padi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi perempuan tani padi, menanalisis peran perempuan tani padi berdasarkan Model Harvard, dan merumuskan strategi pemberdayaan perempuan tani padi. Metode penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu di Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Responden yang digunakan adalah 30 sampel dari populasi perempuan tani padi di Desa Karangcangkring sebanyak 64 orang dengan metode simple random sampling. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan kuisioner. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama adalah deskriptif kualitatif, tujuan kedua adalah analisis gender Model Harvard, dan tujuan ketiga adalah analsis SWOT
PEREMPUAN DALAM TANTANGAN PENDIDIKAN GLOBAL : KONTRIBUSI KAUM PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS Dailatus Syamsiyah
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v8i2.965

Abstract

Partisipasi perempuan dalam pendidikan semakin mendapatkan momentumnya melalui indikator GDI (Gender Development Index) yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan dan jumlah pendapatan. Kenyataannya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan masih rendah. Sejumlah faktor baik agama, budaya, sosial, politik dan budaya ditengarai menjadi penyebab. Pandangan perempuan yang penting melek huruf perlu diubah dengan meningkatkan kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan. Peningkatan persentase pendidikan perempuan di Indonesia pada gilirannya akan dapat meningkatkan pencapaian MDG’s yaitu menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian anak, dan memberantas kemiskinan.The participation of women in education is increasingly gaining its momentum through indicators GDI (Gender Development Index) which is concerning about equality between men and women in life expectancy , education and income amount . In fact the numbers of female participation in education is still low. A number of factors such as religious, cultural, social,and political factors suspected to be the main cause. The views about women’s literacy are important to be changed to improve access to education for women’s equality. The increase in the percentage of female education in Indonesia in turn will be able to improve the achievement of the MDG’s is to reduce maternal mortality, reduce child mortality, and combating poverty.
PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DAN SIRRI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS GENDER DI KABUPATEN PATI Siti Malaiha Dewi; Rahayu Rahayu; Kismartini Kismartini; Tri Yuniningsih
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 12, No 2 (2019): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v12i2.6357

Abstract

Pernikahan dini di pedesaaan marak terjadi termasuk di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sebagian besar perkawinan dilakukan secara sirri, selebihnya dilakukan secara tercatat melalui proses dispensasi nikah. Berbagai upaya pencegahan pernikahan di bawah umur sudah dilakukan terutama oleh pihak KUA Sukolilo dengan melakukan penolakan secara institusional melalui pelaksanaan kebijakan pembatasan usia minimal perkawinan dan pendekatan terhadap tokoh agama yang berperan menikahkan mereka secara sirri, tetapi hasilnya belum signifikan, bahkan banyak persoalan kesenjangan gender  yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut setelah dianalisis menggunakan Gender Analysis Pathway.  Dengan demikian, collaborative governance  berbasis gender menjadi solusi alternatifnya dengan melibatkan masyarakat, pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, Ketua RT, Kepala Desa, Kecamatan, KUA, dan Pengadilan Agama.
RELASI GENDER DALAM KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DIFABEL DI KUDUS JAWA TENGAH Zaimatus Sa`diyah
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 9, No 1 (2016): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v9i1.1923

Abstract

Motif yang melandasi keputusan sebuah perkawinan serta pola relasi antara pasangan memegang perang penting dalam menjaga ketahanan sebuah bangunan pernikahan, termasuk di dalamnya pernikahan pasangan difabel. Tulisan ini mencoba untuk menelusuri motif yang mendasari pernikahan pasangan difabel di Kudus, serta pola relasi dalam pernikahan mereka. Penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa: 1. Motif yang melatarbelakangi pernikahan sesama difabel adalah kesamaan “status” difabel yang ada pada mereka. 2. Relasi dalam rumah tangga pasangan difabel terjalin dengan baik. Kerjasama dan komunikasi yang terbangun menjadikan pembagian tugas domestic dan public dilakukan dengan fleksibel. Sementara pada pasangan difabel-non difabel data yang ditemukan adalah: 1.Motif utama pernikahan adalah untuk mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih baik. 2. Relasi yang baik terbangun antara pasangan difabel laki-laki yang menikah dengan perempuan non difabel. Sementara pasangan difabel perempuan yang menikah dengan laki-laki non difabel, relasi rumah tangga tidak terjalin dengan baik sehingga menyebabkan kandasnya bangunan rumah tangga. The motif behind any marriage and relationship built between couples take a big part in its sustainability. This paper is going to describe the motif and relationship between disabled couples in Kudus. All the informants in this research are people with disability which bounded in marital contract. Through qualitative design, this research finds that: 1. The motif behind marriage between disabled couples is the sameness of disability they anguish. 2. The relationship between disabled couples built on a good cooperation and communication. On the other hand, the data found in mixed marriage (between disabled person and normal person) shows that: 1. The motif behind this marriage is to get the better life where disabled person marry normal person. 2. Good relationship found in disabled man-normal woman marriage while bad relationship found in disabled woman-normal man marriage which leads to divorce.
Persepsi Kesetaraan Jender Terhadap Perempuan Anggota DPR pada Jabatan Strategis di DPR Desy Ratnasari; Hana Panggabean; Rustono Farady Marta
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 14, No 1 (2021): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v14i1.8146

Abstract

ABSTRAKKebijakan affirmative action 30% kuota perempuan, merupakan langkah strategis mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik.  Namun demikian perempuan masih menghadapi kendala dominasi kekuasaan laki-laki sebagai pimpinan di struktur Fraksi, yang berperan menentukan siapa yang dapat menduduki jabatan strategis di Fraksi dan DPR.  Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami gambaran persepsi kesetaraan jender terhadap perempuan Anggota DPR pada jabatan strategis di DPR.  Responden penelitian dipilih dengan teknik maximum variation sampling, yaitu laki-laki anggota DPR dari tiga Fraksi yang mewakili tiga ideologi Utama Partai Politik di Indonesia.  Data dianalisa dengan metode analisa induktif dan menunjukkan hasil bahwa laki-laki anggota DPR sudah memiliki persepsi kesetaraan jender yang menjadi prediktor atau landasan untuk memberikan kesetaraan kesempatan bagi perempuan guna meraih jabatan strategis atau pimpinan di DPR, namun hal tersebut disertai dengan beberapa kriteria persyaratan internal dan eksternal diri perempuan yang harus dipenuhi hanya oleh perempuan Anggota DPR.  Pernyataan kriteria persyaratan tersebut berdasarkan pada konstruksi pemikiran laki-laki Anggota DPR yang masih berperan dominan di DPR tentang stereotip jender kemampuan kinerja perempuan dan laki-laki dalam dunia politik yang dipengaruhi orientasi nilai budaya patriarki. Kata kunci: Persepsi kesetaraan jender, stereotip jender, Perempuan Anggota DPR 
HAID (MENSTRUASI) DALAM TINJAUAN HADIS Lutfi Rahmatullah
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v6i1.977

Abstract

Penelitian ini diarahkan pada studi Ma’ani al hadis.Rumusan masalah dalam penelitian ini mengkaji entang: 1. bagaimana makna hadits menstruasi 2.Bagaimana relevansi hadits tentang masalah kesetaraan gender dan menstruasi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik-kritis dengan pendekatan historis-hermeneutis. Temuan dari penelitianini adalah: 1. Menstruasi adalah siklus biologisalami yang diberikan oleh Allah kepada perempuan.Sebagaimana tercantum dalam  kitab al-Bukhari nomor hadits 285 Kitab al-Haid, 2. Nabi menghapus pandangan tabu dan mitos seputar wanita yang sedang menstruasi.3. Meskipun agama melarang untuk melaksanakan beberapa ibadah khusus untuk wanita yang sedang menstruasi, tetapi larangan itu tidak mengindikasikan bahwa perempuan itu dalam keadaan “kotor”.kata kunci: Haid, Hadis, Seksualitas, Perempuan. This research is directed at the study of ma’any al hadits.The formulation of the problem in this study are: 1.how is the meaning of the traditions of menstruation(periods)? 2. how is the relevance of the traditions aboutthe equality gender problem of women’s menstruation.This research uses descriptive-analytic-critical method,and gender sensitive historical-hermeneutical approach.The research fids: 1. Menstruation is a natural biologicalgiven by God to women. As contained in the history ofal-Bukhari hadith number 285 Kitab al-Haid, 2. TheProphet removed barriers taboos and myths surroundingwomen menstruation. 3.  Although religion forbids tocarry out some specific worship for menstruating women,but the banning was not intended to show that women are dirty.Keywords: Haid, Hadist, Seksuality, Women.
PERAN PEREMPUAN KAPUK DALAM PEREKONOMIAN SUKU SAMIN TAPELAN Khoirul Huda; Anjar Mukti Wibowo
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 11, No 1 (2018): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v11i1.2589

Abstract

Domestifikasi peran perempuan dalam sektor ekonomi tidak dialami oleh perempuan Kapuk Samin Tapelan Bojonegoro. Meskipun suku Samin dikenal sebagai suku yang memiliki kekhasan adat, partisipasi perempuan dapat ditemukan dalam banyak aktivitas. Riset ini berjenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data melalui wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga bentuk peran perempuan Kapuk dalam sektor ekonomi. Pertama,sektor ekonomi publikutama yaitu berjualan Kapuk dengan sistem ngreyeng dan corek. Kedua,sektor publik sekunder adalah dengan memelihara ternak dan berladang, Ketiga,sektor relation-ekonomi dengan wirausaha warung, arisan, dan jualan ayam potong. Peran ekonomi perempuan Suku Samin Tapelan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian keluarga.Kata Kunci: Peran, Perempuan Kapuk, Samin, ekonomi 
ETOS KERJA DAN KUASA PEREMPUAN DALAM KELUARGA : STUDI KASUS KELUARGA NELAYAN, DI BRONDONG, LAMONGAN, JAWA TIMUR Irzum Farihah
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v8i1.938

Abstract

Penelitian ini terkait pedagang perempuan yang bekerjadalam sirkulasi  ikan yang berhubungan dengan etos kerja. Penelitian ini berfokus pada peran etos dalam pekerjaan mereka yang berjalan di sektor perdagangan dan apakah etos yang mereka bangun dapat membuat posisi tawar dalam pembuatan keputusan dalam keluarga. Penelitian ini dilakukan di pasar ikan yang terletak di Desa Brondong, Lamongan. Responden 8 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, dilanjutkan analisis reduksi  data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos perempuanpedagang  ikan yang memiliki rasa yang sulit dipahami mengapa mereka harus bekerja sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Di tingkat akses dan kontrol, perempuan telah membuat kemajuan,meskipun posisi pria yang cenderung superior. Bagi orang-orang yang sama, mereka telah saling tergantungdan didukung peran mereka di antara suami dan istri.Kata kunci: Etos kerja, Kuasa, Perempuan Nelayan.
Women and Islamic Financial Literacy Siti Amaroh; Istianah Istianah
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 13, No 2 (2020): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v13i2.6523

Abstract

This study aims to understand about Islamic financial literacy of women’s groups. The measurement includes financial goals and concepts, efforts to achieve financial goals, preferences for financial institutions both in product and services, knowledge of Islamic financial literacy, and financial practices. This study used survey method and carried out in 64 female respondents with various professional backgrounds. This research found several findings. The main financial purposes are to fulfill basic need, children’s education costs, and survive. The efforts to achieve financial goals are by working, saving, or reducing expenditure. When respondents have a surplus of money, they choose for saving, pay for the hajj or umrah, or support orphans and the poor. Saving and pension funds will be used to meet requirement in the elderly. Financial security if lack of money or loss of income was by take saving, find a new job, or open a business. Bank is the main choice in carrying out of financial transaction, the pension fund and health insurance. The preferred informal financial institution is social gathering or called as “arisan”. Respondents prefer to choose Islamic financial institutions due to fit with religious values and give an inner peace, however not refuse to choose conventional financial institutions because it is guaranteed by the governance. The knowledge of Islamic finance is quite good (sufficient literate) with a correct answer score at 51% to 75%. While the financial practices that have been carried out are saving, transferring, and paying installments.
RUU PERADILAN AGAMA PADA LEGISLASI NASIONAL 2010 DALAM TELAAH GENDER Kastoro, Widiarsih; Masudi Masudi
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.1001

Abstract

Ketimpangan yang dapat menimpa kaum perempuandalam praktik poligami atau model perkawinan lainnya,seperti sirri (sembunyi-sembunyi), mut’ah (kontrak), danperkawinan tanpa wali hakim yang tidak berhak harusditangani dengan penanganan yang terarah. Artikelini mencoba untuk melihat bagaimana Usulan RUU Peradilan Agama dalam Legislasi Nasional 2010 yang menjadi sandaran hukum dalam penentuan sanksi pidana bagi para pelaku poligami, nikah siri, kawin kontrak,dan wali hakim yang tidak sah di mata hukum. Satu halyang menarik bahwa pro kontra yang muncul akibatRUU ini merupakan satu hal yang mutlak. Namun perluditekankan bahwa kearifan dan kebijaksanaan setiapelemen bangsa Indonesia merupakan penentu eksistensiIslam yang “membumi” sebagai perwujudan semangat “rahmatan lil’alamin”.Kata Kunci: Kesetaraan, RUU Peradilan Agama, perkawinan Islam proposed equality for both men and women not only in terms of their public relation but also domesticone, i.e. marital relationship. Unfair treatment that facedby women in the practice of polygamy or other marital models, such as sirri marriage, mut’ah contract, andmarriage without a legal guardian should be solved bydirectional handling system. This article tries to see howthe Proposed Religion Justice Bill, which became theNational Legislation and the laws in the determinationof criminal sanctions for the actors of polygamy,unregistered marriage, mut’ah contract, and alsomarriage without a legal guardian in the eyes of the law.One interesting thing that the pros and cons that arise asa result of this bill is an absolute must. However, it shouldbe emphasized that the wisdom and discretion of eachelement of the Indonesian people is what determines theexistence of Islam that is “grounded” as the embodimentof the spirit of “rahmatan lil’alamin”.Key words: equality, Proposed Religion Justice Bill,marriage.