cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
abied76@gmail.com
Editorial Address
Street Pramuka 156. Po. Box. 116 Ponorogo 63471, East Jawa, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS
ISSN : 2502535X     EISSN : 25025341     DOI : 10.21154/muslimheritage
Core Subject : Humanities, Art,
Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, is a double-blind peer-reviewed academic journal published by the Postgraduate of State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. The journal is a semi-annual publication publishing two issues (June and December) each year. It strives to strengthen transdisciplinary studies on issues related to Islam and Muslim societies. Its principal concern includes Islamic education, Islamic law, and Islamic economic. The journal reserves as a knowledge exchange platform for researchers, scholars, and authors who dedicate their scholarly interests to expand the horizon of education, law,and economic.
Arjuna Subject : -
Articles 211 Documents
Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim Asia dan Afrika Utara: Kajian Yuridis dan Sosio-Kultural Khoiroh, Ikmilul; A Hirzan Anwari; Fitriana Deva Yanti
MUSLIM HERITAGE Vol 9 No 2 (2024): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to examine the minimum age for marriage in Muslim countries in Asia and North Africa from a juridical and socio-cultural perspective, as well as to conduct a comparative analysis. The method used in this research is library research with a normative juridical approach, collecting data from relevant literature. The findings of this study indicate that the establishment of minimum marriage ages in Muslim-majority countries across Asia and North Africa reflects variations influenced by legal, social, cultural, and political factors. Indonesia stands out with the highest marriage age requirement, set at 19 years for both men and women. Other countries, such as Pakistan and Egypt, have lower minimum ages, with some setting different standards for males and females. Additionally, the differences in age requirements are often shaped by the dominant Islamic schools of thought (mazhab) in each country, such as the Shafi’i school in Indonesia and Malaysia, the Hanafi school in Pakistan and Turkey, and the Maliki school in Morocco. Countries like Turkey and Morocco have undergone legal reforms incorporating principles of secularization and gender equality. These legal reforms also seek to reduce divorce rates and improve family life quality. Notably, Pakistan is the only country in the study to impose legal sanctions on those who violate marriage age laws, while other nations, like Indonesia, rely on judicially supervised marriage dispensation regulations to address underage marriages. Abstrak Penelitian ini bertujuan mengkaji batas usia minimal pernikahan di negara-negara Muslim Asia dan Afrika Utara dari perspektif yuridis dan sosio-kultural, serta melakukan analisis perbandingan. Metode yang digunakan adalah library research, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia perkawinan di negara-negara Muslim Asia dan Afrika Utara bervariasi, dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya, serta dinamika politik di setiap negara. Indonesia memiliki ketentuan usia perkawinan tertinggi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, di negara lain seperti Pakistan dan Mesir, usia minimal perkawinan lebih rendah dengan beberapa negara menetapkan usia yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh mazhab yang dianut, seperti mazhab Syafi’i di Indonesia dan Malaysia, mazhab Hanafi di Pakistan dan Turki, serta mazhab Maliki di Maroko. Reformasi hukum di negara-negara seperti Turki dan Maroko juga mencerminkan adopsi prinsip-prinsip sekularisasi dan kesetaraan gender. Pakistan menonjol sebagai satu-satunya negara yang memberlakukan sanksi hukum tegas bagi pelanggar batas usia perkawinan, sedangkan negara lain seperti Indonesia mengandalkan regulasi dispensasi perkawinan yang diawasi oleh pengadilan. Keywords: Batas Usia Perkawinan; Negara Muslim; Asia; Afrika Utara
Bridging Waqf and Sukuk: Cross-Country Insights from Indonesia and Malaysia on Islamic Social Finance Innovation Mufti Afif; Syahruddin; Khurun’in Zahro’; Nur Suriana Awaludin
MUSLIM HERITAGE Vol 10 No 1 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v10i1.10510

Abstract

Abstract The integration of waqf and sukuk is a strategic innovation in productive waqf management to support socio-economic development. Indonesia and Malaysia, as two countries with the largest Muslim populations and rapidly growing Islamic financial infrastructures, are relevant case studies to explore the implementation of this model. This research aims to examine sukuk-based productive waqf management in Indonesia and Malaysia, highlighting the challenges, potentials, and implementation of the integration model. This research utilizes a descriptive qualitative method with a phenomenological approach. The results show that waqf-based sukuk is a strategic innovation to optimize waqf assets and promote Islamic economic growth. However, its implementation still faces obstacles in the form of structural complexity, the need for regulatory harmonization, and low investor awareness. Waqf-based sukuk faces challenges in the form of structural complexity that requires careful planning and regulatory compliance that requires a harmonized legal framework. Low investor awareness of the instrument is also an obstacle to increasing its widespread adoption.   Abstrak Integrasi wakaf dan sukuk merupakan inovasi strategis dalam pengelolaan wakaf produktif untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan populasi Muslim terbesar dan infrastruktur keuangan syariah yang berkembang pesat, menjadi studi kasus yang relevan untuk mengeksplorasi implementasi model ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan wakaf produktif berbasis sukuk di Indonesia dan Malaysia, dengan menyoroti tantangan, potensi, dan implementasi model integrasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk berbasis wakaf merupakan inovasi strategis untuk mengoptimalkan aset wakaf dan mendorong pertumbuhan ekonomi Syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa kompleksitas struktural, kebutuhan harmonisasi regulasi, dan rendahnya kesadaran investor. Sukuk berbasis wakaf menghadapi tantangan berupa kompleksitas struktur yang memerlukan perencanaan matang dan kepatuhan terhadap regulasi yang membutuhkan kerangka hukum harmonis. Rendahnya kesadaran investor terhadap instrumen ini juga menjadi hambatan dalam meningkatkan adopsi secara luas. Keywords: Integrasi Wakaf; Sukuk; Wakaf Produktif; Indonesia; Malaysia.
Deauthorization of Hadith Studies on The Internet: Shift of Religious Authority in The Digital Age Nafisah, Lailiyatun; Alwi, Rahman; Rahman, Rahman; Sukiyat; Yuliar, Saifuddin
MUSLIM HERITAGE Vol 10 No 1 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v10i1.10633

Abstract

The development of the internet has brought about changes in various aspects of life, including in the field of hadith studies. One of the highlights of this article is the concept of the authority of the actor who conveys the content of the hadith. In addition, people have come to rely on the internet as a place to find information, including about religion, in order to solve a problem. This study aims to find out how the phenomenon of deauthorization of hadith found on the internet by looking at the concept of authorization of hadith in the Islamic tradition. Deauthorization is a shift characterized by the birth of a new authority outside the established traditional authority. The approach of this study is a literature review using the method of data analysis in descriptive form. The results of this study show that digital technology has changed the transmission, access, and interpretation of hadith, indicating a shift from traditional authority to a participatory model and highlighting epistemological changes that broaden hadith studies while encouraging more adaptive hadith learning strategies in the digital age.   Abstrak Perkembangan internet telah melahirkan berbagai perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kajian hadis. Salah satu yang menjadi sorotan dalam artikel ini adalah konsep otoritas pelaku yang menyampaikan kandungan hadis. Selain itu, masyarakat telah mengandalkan internet sebagai tempat untuk mencari informasi, termasuk tentang agama, dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena deauthorisasi hadis yang terdapat di internet dengan melihat konsep otorisasi hadis dalam tradisi Islam. Deauthorisasi adalah pergeseran yang ditandai dengan lahirnya otoritas baru di luar otoritas tradisional yang sudah mapan. Pendekatan penelitian ini adalah tinjauan literatur dengan menggunakan metode analisis data dalam bentuk deskriptif. hasil penelitian ini menunjukan bahwa teknologi digital telah mengubah transmisi, akses, dan interpretasi hadis, yang mengindikasikan adanya pergeseran dari otoritas tradisional ke model partisipatoris dan menyoroti perubahan epistemologis yang memperluas studi hadis sekaligus mendorong strategi pembelajaran hadis yang lebih adaptif di era digital. Keywords: Deauthorization; Hadith; Religious Authority; Digital Age
Moderate Ideology Of The Yellow Book (Kitab Kuning): (Study on the Moderation of the Kitab of Fatḥ al-Mu'īn Taught in Islamic Boarding Schools) Iswahyudi; Safala, Udin; Izaar, Ahmad Shohibul
MUSLIM HERITAGE Vol 10 No 1 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v10i1.10722

Abstract

The Yellow Book (Kitab Kuning; an Islamic textbook taught in Islamic boarding schools) study on moderation is still at the surface stage. Various studies conducted by intellectuals such as Ni'am, Sahri, Kusmira, and Kholis have not fully shown how the moderation of the yellow book was produced. The explanation that the Yellow Book displays a variety of opinions from scholars on a matter is insufficient to justify the Yellow Book's moderation. This paper intends to perfect these shortcomings by displaying one yellow book that is an essential reference in Islamic boarding schools, Fatḥ al-Mu'īn. The Book of Fatḥ al-Mu’īn is a standard for mastering religious science in Islamic boarding schools. This book is taught to upper-class students, is complex to read, and powerfully connects with sanad transmission. The taking of legal justifications for disputed issues, even by large NU organizations, refers to the decision of this book Fatḥ al-Mu’īn. By using a critical, descriptive method, this paper seeks to find the acceptance of the Islamic boarding school towards the Book of Fatḥ al-Mu’īn and the model of the disclosure of the Book of Fatḥ al-Mu’īn, which is indicated as a form of moderation. This study found that the Book of Fatḥ al-Mu’īn was accepted by pesantren through transmitting the scientific knowledge of its founders, who were madhhab or al-Shafi'i ideology. Meanwhile, the model of moderation in the Book of Fatḥ al-Mu’īn is shown by mentioning other opinions after making conclusions, going out of the two extreme points, and choosing the priority of the views without blaming or judging. Abstrak Kajian kitab kuning tentang moderatisme saat ini masih pada tahap permukaan. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh intelektual semacam Ni’am, Sahri, Kusmira dan Kholis belum menunjukkan secara lengkap bagaimana moderatisme kitab kuning tersebut diproduksi. Penjelasan bahwa kitab kuning menampilkan ragam pendapat dari para ulama tentang suatu masalah belum memadai untuk membuat justifikasi tentang moderatisme kitab kuning. Tulisan ini bermaksud menyempurnakan kekurangan tersebut dengan menampilkan satu kitab kuning yang menjadi rujukan penting di pesantren, yaitu Fatḥ al-Mu’īn. Kitab Fatḥ al-Mu’īn dijadikan standar penguasaan keilmuan agama di pesantren. Tidak saja, kitab ini diajarkan untuk santri kelas atas, tetapi juga karena kitab ini memiliki kerumitan tersendiri untuk dibaca dan memiliki ketersambungan transmisi sanad yang kukuh. Pengambilan justifikasi hukum untuk masalah-masalah yang diperselisihkan, oleh organisasi besar NU sekalipun, merujuk kepada keputusan kitab Fatḥ al-Mu’īn ini. Dengan menggunakan metode diskriptif kritis, tulisan ini hendak mencari penerimaan pesantren terhadap Kitab Fatḥ al-Mu’īn dan model pengungkapan Kitab Fatḥ al-Mu’īn yang diindikasi sebagai bentuk moderatisme. Penelitian ini menemukan bahwa Kitab Fatḥ al-Mu’īn diterima pesantren melalui transmisi keilmuan para pendirinya yang bermadzhab atau berideologi al-Shafi’i. Sedangkan model pengungkapan moderatisme Kitab Fatḥ al-Mu’īn ditunjukkan dengan menyebut pendapat lain setelah membuat kesimpulan, keluar dari dua titik ekstrim dan pemilihan prioritas pendapat tanpa menyalahkan atau menghakimi. Keywords: Fatḥ al-Mu’īn; Moderate; Islamic boarding schools; disclosure models
Analysis of Maqasidiyyah on The Compilation of Islamic Law and The Egyptian Al-Wasiyah Law Regarding Wajibah Bequest From Ibn Ashur's Perspective Arifin, Zainal; Hamidah, Tutik; mahmudi, Zaenul; Rouf, Abd
MUSLIM HERITAGE Vol 10 No 1 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v10i1.10733

Abstract

Islamic law in Indonesia is developing rapidly, including wasiat wajibah in the KHI, which is the mandatory transfer of property between parents and adopted children through a court decision. This study is normative in nature, employing the maqasid syari’ah approach of Ibn Asyur. The study aims to analyze the concept of wasiat wajibah as stipulated in the KHI, comparing it with the Egyptian Qanun to determine whether it aligns with the objectives of Islamic law.  This study found several results: 1) Mandatory wills in the KHI are given to adopted children and adoptive parents, with a maximum of 1/3 of the estate. In the Egyptian Qanun, wills are given to grandchildren whose fathers died while their grandparents were still alive and who are prevented from inheriting. 2) In Indonesia, the concept of mandatory bequests has been expanded through a Supreme Court ruling to include adopted children, adoptive parents, and relatives barred from inheritance such as non-Muslims, stepchildren, and children born out of wedlock. In Egypt, according to a ruling by Darul al-Ifta, mandatory bequests are given to grandchildren if their father dies before their grandfather or grandmother. 3) According to Ibn Asyur's maqasid Syariah, the reformulation of Article 209 of the KHI regarding wasiat wajibah is in line with maqasid syariah because it preserves lineage, regulates inheritance proportionally, and creates clarity and peace between heirs and recipients of wasiat wajibah. Abstrak Hukum Islam di Indonesia berkembang pesat, termasuk wasiat wajibah dalam KHI, yaitu pemberian harta secara wajib antara orang tua dan anak angkat melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan maqasid syari’ah Ibnu Asyur.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wasiat wajibah yang tercantum dalam KHI yang dibandingkan dengan Qanun negara Mesir sudahkah sesuai dengan tujuan syariat Islam.  Penelitian ini menemukan beberapa hasil penelitian 1) Wasiat wajibah dalam KHI diberikan terhadap anak angkat, dan orang tua angkat maksimal 1/3 dari harta peninggalan, Sedangkan dalam Qanun Mesir wasiat diberikan kepada cucu yang ayahnya meninggal dunia sewaktu kakek atau neneknya masih hidup dan cucu tersebut tehalang untuk mendapatkan warisan. 2) Di Indonesia, konsep wasiat wajibah diperluas melalui putusan Mahkamah Agung, mencakup anak angkat, orang tua angkat, serta kerabat terhalang warisan seperti non-Muslim, anak tiri, dan anak hasil zina. Di Mesir, menurut putusan Darul al-Ifta, wasiat wajibah diberikan kepada cucu jika ayahnya meninggal sebelum kakek atau neneknya. 3) Menurut maqasid Syariah Ibnu Asyur, reformulasi Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah selaras dengan maqasid syariah karena menjaga nasab, mengatur warisan secara proporsional, serta menciptakan kejelasan dan kedamaian antara ahli waris dan penerima wasiat wajibah. Keywords: Wajibah Bequest; KHI; Al-Wasiyah Law; Ibn Ashur.
Maslahah Mursalah in Ultra Petita Decision of The Constitutional Court Safudin, Endrik; Aulia, Sesario
MUSLIM HERITAGE Vol 10 No 1 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v10i1.10764

Abstract

Ultra Petita refers to a court decision that goes beyond what was requested. Judges handling certain cases are limited to the issues raised by the parties involved. If the judge grants more than what was requested, the decision falls under Ultra Petita. In this context, the judge is only authorized to consider the claims and lawsuits based on those claims (iudex non ultra petita or ultra petita non cognoscitur). The judge only determines whether the issues at issue are true or false. Judges are prohibited from increasing or decreasing the demands and may not grant more than what is requested. This research aims to analyze two things. First, it discusses how the Constitutional Court's ultra petita decision is constructed. Second, it discusses how the principle of maslahah-mursalah is applied in the ultra petita decision of the Constitutional Court. By using descriptive analysis, the results show that the decisions of the Constitutional Court are an effort to protect the constitutional rights of citizens. Second, the ultra petita decision is in line with the principles of maslahah-mursalah. Ultra petita decisions allow constitutional judges to provide fair and valuable decisions and provide legal certainty.   Abstrak Ultra Petita mengacu pada keputusan pengadilan yang melebihi apa yang diminta. Hakim yang menangani kasus-kasus tertentu terbatas pada masalah yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika hakim mengabulkan lebih dari yang diminta, keputusan tersebut termasuk dalam Ultra Petita. Dalam konteks ini, hakim hanya berwenang untuk mempertimbangkan tuntutan dan tuntutan hukum yang didasarkan pada tuntutan tersebut (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan apakah isu yang dipermasalahkan benar atau salah. Hakim dilarang menambah atau mengurangi tuntutan dan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang diminta. Penelitian ini Bertujuan menganalisis dua hal. Pertama, membahas bagaimana putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan. Kedua, membahas bagaimana prinsip maslahah-mursalah diterapkan dalam putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan analisis deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kedua, putusan ultra petita sejalan dengan prinsip-prinsip maslahah-mursalah. Putusan ultra petita memungkinkan hakim konstitusi untuk memberikan putusan yang adil dan bernilai serta memberikan kepastian hukum.
Media Framing in The 2024 Presidential Election Contestation and Its Relevance to Critical, Tolerant, and Moderate Learning in Islamic Higher Education Hakim, Lukman; Nurbawani, Aris
MUSLIM HERITAGE Vol 10 No 1 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v10i1.10864

Abstract

Media framing is a form of news framing. In Indonesia, there are many mass media, each of which has a different background. Media framing related to the 2024 presidential election contestation can be influenced by the background of the media. Learning related to media framing is important to teach critical, trustworthy, and moderate attitudes. The purpose of this research. First, to analyse media framing related to the 2024 presidential election. Second, to analyse media framing and its relevance to critical, trustworthy, and moderate education in Islamic universities. This research uses a qualitative descriptive approach. The results of this study are that the media have different tendencies in reporting the 2024 Presidential Election Contest and framing analysis can provide learning to students about Islamic values such as objective critical, trustworthy, and standing in the middle in the truth at Islamic Universities. This research is expected to illustrate the importance of upholding Islamic values in facing the challenges of digital disruption with all the issues in it. Abstrak Framing media merupakan bentuk pembingkaian berita. Di Indonesia terdapat banyak media massa yang masing masing memilkii latar belakang berbeda. Framing media terkait kontestasi Pilpres 2024 dapat dipengaruhi oleh latar belakang media tersebut. Pembelajaran terkait framing media penting dilakukan untuk mengajarkan sikap kritis, amanah, dan moderat. Tujuan penelitian ini. Pertama, menganalisis framing media terkait Pilpres 2024. Kedua,  menganalisis framing media dan relevansinya dengan pendidikan kritis, amanah, dan moderat di perguruan tinggi keislaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu media memilik kecenderungan yang berbeda dalam memberitakan Kontestasi Pilpres 2024 dan analisis framing dapat memberikan pembelajaran kepada mahasiswa tentang nilai nilai keislaman seperti kritis objektif, amanah, dan berdiri di tengah dalam kebenaran di Perguruan Tinggi Keislaman. Penelitian ini diharapkan memberi gambaran pentingnya menjunjung tinggi nilai keislaman dalam menghadapi tantangan disrupsi digital dengan semua dinamikanya. Keywords: Framing; Media; Presidential Election; Critical Discourse; College
The Ngobeng Tradition in Palembang: Implementing Local Wisdom and Religious Moderation in Multicultural Education to Achieve Social Harmony Rohmadi; Fadil, Achmad; Zain, Zaki Faddad Syarif; Soraya, Nyayu
MUSLIM HERITAGE Vol 10 No 1 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v10i1.10874

Abstract

Ngobeng tradition in Palembang is a community practice of serving food at religious and social events. This tradition has received increasing academic attention due to its role in building inter-group relations amidst increasing social and religious polarization in a multicultural society. In the context of multicultural education, Ngobeng is a learning tool that instills the values of togetherness, tolerance and respect for diversity in social life. The purpose of this study is to examine the contribution of Ngobeng tradition to multicultural education by combining local wisdom and religious moderation values to create social harmony. This research uses a qualitative method with an ethnographic approach, through participatory observation in the implementation of the Ngobeng tradition, in-depth interviews with community leaders and residents, and literature review of relevant cultural and educational theories. The results showed a dynamic integration between cultural practices and religious values. The Ngobeng tradition not only strengthens relationships between individuals across social and religious groups, but also serves as a medium for multicultural learning. Abstrak Tradisi Ngobeng di Palembang merupakan praktik masyarakat dalam menyajikan makanan pada acara keagamaan dan sosial. Tradisi ini semakin mendapat perhatian akademik karena perannya dalam membangun hubungan antar kelompok di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan keagamaan di masyarakat multikultural. Dalam konteks pendidikan multikultural, Ngobeng menjadi sarana pembelajaran yang menanamkan nilai kebersamaan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan sosial. Tujuan penelitian ini mengkaji  kontribusi tradisi Ngobeng  terhadap pendidikan multikultural dengan menggabungkan kearifan lokal dan nilai moderasi beragama untuk menciptakan harmoni sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, melalui observasi partisipatif dalam pelaksanaan tradisi Ngobeng, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan warga, serta telaah pustaka terhadap teori-teori budaya dan pendidikan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya integrasi yang dinamis antara praktik budaya dan nilai-nilai keagamaan. Tradisi Ngobeng tidak hanya mempererat hubungan antarindividu lintas kelompok sosial dan agama, tetapi juga menjadi media pembelajaran multikultu Keywords: Ngobeng Tradition; Local Wisdom; Religious Moderation; Multicultural Education
Strategic Model for Strengthening Digital Literacy at UIN Ponorogo And UIN Kediri: Synergy of Curriculum and Educational Programs Supriati, Eny; Antikasari, Tiara Widya; Komarudin
MUSLIM HERITAGE Vol 10 No 1 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v10i1.10891

Abstract

Abstract The rapid development of information requires synergy between the curriculum, the academic community, and institutional policies so that digital literacy is not only a technical skill, but also integrated with Islamic values, learning processes, and academic culture. This study aims to examine the strategy of strengthening digital literacy at the Ponorogo State Islamic University and Kediri through a collaborative approach to improve students' digital literacy competencies. Using qualitative descriptive methods with a comparative approach, through participatory observation, in-depth interviews, and documentation analysis. The results of the study show that the strategy of strengthening digital literacy in both institutions adopts the theory of Norhasni Zainal Abiddin, Gillian Hallam, and Maria Spante, which includes cognitive, emotional, and social aspects. UIN Ponorogo emphasizes strengthening the competence of reference management, technological understanding, and social interaction through social media promotion, as well as literacy class programs and special training for final year students. Meanwhile, UIN Kediri focuses on strengthening digital literacy strategies on improving scientific and popular article writing skills, as well as the use of the Maktabah Syamilah application for hadith search, which is realized through synergy between libraries and faculties. Both institutions showed significant progress in students' digital literacy, although they still faced challenges such as limited infrastructure and the absence of written institutional policies. As a recommendation, this study proposes the integration of digital literacy into the core curriculum, the implementation of periodic evaluations, adequate budget allocation, and the strengthening of infrastructure.   Abstrak Pesatnya perkembangan informasi menuntut sinergi antara kurikulum, sivitas akademika, dan kebijakan institusi agar literasi digital tidak hanya menjadi keterampilan teknis, tetapi juga terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, proses pembelajaran, dan budaya akademik. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi penguatan literasi digital di Universitas Islam Negeri Ponorogo dan Kediri melalui pendekatan kolaboratif guna meningkatkan kompetensi literasi digital mahasiswa. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif, melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan literasi digital di kedua institusi mengadopsi teori Norhasni Zainal Abiddin, Gillian Hallam, dan Maria Spante, yang mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial. UIN Ponorogo menitikberatkan penguatan kompetensi manajemen referensi, pemahaman teknologi, dan interaksi sosial melalui promosi media sosial, serta program kelas literasi dan pelatihan khusus bagi mahasiswa tingkat akhir. Sementara itu, UIN Kediri memfokuskan strategi penguatan literasi digital pada peningkatan keterampilan penulisan artikel ilmiah dan populer, serta pemanfaatan aplikasi Maktabah Syamilah untuk penelusuran hadis, yang diwujudkan melalui sinergi antara perpustakaan dan fakultas. Kedua institusi menunjukkan perkembangan signifikan dalam literasi digital mahasiswa, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan belum adanya kebijakan institusional yang tertulis. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan integrasi literasi digital ke dalam kurikulum inti, pelaksanaan evaluasi berkala, alokasi anggaran yang memadai, serta penguatan infrastruktur.
Kh. Hasyim Muzadi’s Language Politeness Strategies in Responding The Different Perspective Between Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah: a Sociopragmatic Study Muta'allim
MUSLIM HERITAGE Vol 10 No 1 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v10i1.10951

Abstract

This study highlights the concept of religious moderation as a strategic approach to mitigating conflicts that arise from differing religious viewpoints. The main objective of this research is to identify and explain the politeness strategies in language used by KH. Hasyim Muzadi (KHHM) in addressing national issues, using a socio-pragmatic approach. This study employs a qualitative descriptive method. The data analyzed consists of utterances containing language politeness strategies, with the data sources being speeches and statements made by KHHM that were uploaded to YouTube gontortv. Data collection was conducted by searching various social media platforms, online news sources, and related manuscripts. Once relevant materials were found, the researcher downloaded and watched KHHM's speech videos, then transcribed all utterances containing elements of politeness in language. After gathering the data, the researcher classified and validated the findings based on their relevance to the research questions. The results of the study show that: (1) the concept of religious moderation is effective in reducing the potential for religious conflict in Indonesia; (2) language politeness strategies are proven to be effective in addressing differing viewpoints, particularly between Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, and in encouraging mutual respect among Muslims; (3) the implementation of these strategies is influenced by several factors, such as the interlocutor’s characteristics, the social situation, the topic of conversation, the purpose of communication, and its impact on social relations; and (4) KHHM’s application of language politeness has a positive impact in fostering humane communication and harmonious social relationships, allowing communities to live together in safety, peace, and harmony.   Abstrak Penelitian ini mengangkat konsep moderasi beragama sebagai pendekatan strategis dalam meredam konflik yang timbul akibat perbedaan perspektif keagamaan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan strategi kesantunan berbahasa KH. Hasym Muzadi (KHHM) dalam merespons persoalan-persoalan kebangsaan, dengan menggunakan pendekatan sosio-pragmatik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis berupa tuturan yang mengandung strategi kesantunan berbahasa, sedangkan sumber data diperoleh dari pidato dan pernyataan KH. Hasyim Muzadi (KHHM) yang diunggah di platform YouTube gontortv. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai media sosial, berita daring, dan naskah terkait. Setelah menemukan materi yang relevan, peneliti mengunduh dan menonton video pidato KHHM, kemudian mencatat seluruh tuturan yang mengandung unsur kesantunan berbahasa. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan klasifikasi dan validasi berdasarkan kesesuaiannya dengan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) konsep moderasi beragama efektif dalam mereduksi potensi konflik keagamaan di Indonesia; (2) strategi kesantunan berbahasa terbukti ampuh dalam merespons perbedaan pandangan, khususnya antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD), serta mampu mengajak umat Islam untuk saling menghargai perbedaan; (3) penerapan strategi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik lawan tutur, situasi sosial, topik pembicaraan, tujuan komunikasi, serta dampaknya terhadap relasi sosial; dan (4) penerapan kesantunan berbahasa KHHM berdampak positif dalam membentuk komunikasi yang humanis dan hubungan sosial yang harmonis, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara aman, damai, dan tenteram. Keywords: KH. Hasyim Muzadi; Language Politeness Strategies; Concept of Religious Moderation