Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.507
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Sriwijaya Law Review Hasanuddin Law Review Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jurnal Yudisial Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Abdidas BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Jurnal Legislasi Indonesia Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Neisa Angrum Adisti
Universitas Sriwijaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JUDI ONLINE Adisti, Neisa Angrum; Zuhir, Mada Apriandi; Febrian, Febrian
Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v17i1.633

Abstract

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, dan mengakibatkan munculnya jenis tindak pidana cyber crime. Salah satu dari cyber crime adalah judi melalui media internet. Di Indonesia, isu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian. Penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hukum hakim terkait tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr sebagai poin pertama dalam rumusan masalah. Kedua, hal lain yang dipertanyakan adalah apakah hakim dapat memutus perkara berbeda dengan pasal dakwaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Dari analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa poin permasalahan. Beberapa isu hukum dari putusan tersebut adalah pasal dakwaan yang kurang tepat yaitu hakim tidak merumuskan pasal perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang concursus realis dalam dakwaan, tuntutan, maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti, karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan.
PELAKSANAAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR Adisti, Neisa Angrum; Nashriana, Nashriana; Mardiansyah, Alfiyan; Yuningsih, Henny; Handayani, Lefi Evti; Rosada, Bella
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.299

Abstract

Ketentuan mengenai asas legalitas seperti yang tercantum dalam KUHP berlaku untuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP termasuk juga tindak pidana narkotika dan psikotropika. Pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini diancam dengan sanksi pidana penjara seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain diancam dengan sanksi pidana penjara para pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika dapat dikenakan sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi. Di Indonesia saat ini sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa pengguna narkotika dan Psikotropika dapat dikirim ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sebagai ganti hukuman kurungan, yaitu didalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika . Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan, Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan? Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (Field Research) atau Penelitian sosiologis yang tujuan dari penelitian ini . Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normatif dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis.Rehabilitasi pada BNN OI terdiri dari 2 yaitu Regabilitasi rawat jalan dan Rehabilitasi Rawat Inap. Pada rehabilitasi rawat inap kegiatan rehabilitasi dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu assesmen awal, rencana terapi, assesmen lanjutan.Dalam pelaksanaannya rehabilitasi di pengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat. Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang ”Pelaksanaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di BNN Ogan Ilir”.
Reforming Contempt of Court Regulation in Indonesia: Addressing Indirect Interference and Trial by the Press Adisti, Neisa Angrum; Febrian; Mutiara Nelson, Febby
Sriwijaya Law Review Volume 10 Issue 1, January 2026
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.v10i1.5065

Abstract

Contempt of court refers to acts threatening the dignity, independence, and integrity of the judicial process. In Indonesia, the regulatory treatment of contempt of court remains fragmented and incomplete. Existing provisions, including those in the Criminal Code, primarily focus on direct disruptions during court proceedings, while failing to address broader, subtler forms of interference adequately. This regulatory gap contributes to legal uncertainty and inconsistent enforcement. A notable omission is the lack of clear mechanisms to regulate indirect contempt, such as trial by the press, in which excessive or prejudicial media coverage can influence public opinion, undermine the presumption of innocence, and jeopardise judicial impartiality. This research examines the urgent need for a dedicated and comprehensive legal framework governing contempt of court in Indonesia, addressing the philosophical foundations, the urgency of enacting a specific and impartial regulation, and the limited scope of indirect forms of trial by the press under Indonesia's national Criminal Code. Employing normative legal research, this study draws upon statutory analysis, conceptual exploration, and comparative legal approaches. As a result, a comprehensive contempt of court statute is urgently needed not merely to shield judicial officers from insult, but to safeguard the right to a fair trial, legal certainty, and the continuous, unhindered administration of justice as core elements of the rule of law. Such legislation should protect the integrity and authority of the courts in a way that reinforces democratic accountability and restores public confidence in the judiciary as an institution, rather than serving as a blunt instrument to silence criticism or privilege judicial dignity over systemic transparency.
Village Existence in the Constitutional Framework: Orientation and Formulation in the Perspective of Integrative Law RS, Iza Rumesten; Muntaqo, Firman; Adisti, Neisa Angrum
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4234

Abstract

According to the provisions of the constitution, the village government does not actually have adequate arrangements as can be seen from the fact that the term village or something similar to it has not been accommodated in the Indonesian constitution. Orientation of village government arrangements in the constitution and efforts to formulate village government arrangements in the constitution with an integrative legal perspective. Normative legal research with a concept and statutory approach. The orientation of village arrangements in the constitution is intended to reinforce and facilitate democracy and local village leadership which is the style and identity of each village based on traditional rights and rights of origin. The formulation of integrative law so that the substance of the village government can obtain a strong legal position in the constitution, which can be done by conducting hearings or polling the aspirations of the community, efforts are needed to revise the Village Law with a pluralistic character, which means facilitating various types of village government that already exist.
Perlindungan Hukum Hak-hak Anak di Panti Asuhan Pelangi Palembang Hidayah, Ardiana; Adisti, Neisa Angrum; Banjarani, Desia Rakhma; Aprita, Serlika; Nurlani, Meirina
Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jadmas.v3i2.1503

Abstract

Children, as a trust and a gift from God Almighty, possess inherent rights, dignity, and worth as complete human beings. Within the context of national law, the state is obligated to provide protection for children’s rights as stipulated in Law Number 35 of 2014 on Child Protection, which amends Law Number 23 of 2002. Such protection includes the right to life, growth and development, education, protection from violence, and the right to social welfare. Children living in orphanages constitute a vulnerable group requiring special attention, both in terms of the fulfillment of basic needs and legal protection. This community service activity was conducted at Pelangi Orphanage in Palembang with the aim of enhancing the understanding of orphanage administrators and foster children regarding the legal protection of children’s rights, as well as encouraging the creation of a child-friendly and legally oriented orphanage environment. The method employed was a participatory-educational approach through interactive legal counseling, discussions and question-and-answer sessions, as well as simple case studies tailored to the conditions of the children and the orphanage management. The results indicate an improvement in participants’ legal understanding of children’s rights and the obligations of orphanage administrators, increased awareness among foster children regarding their right to protection from violence and discrimination, and the establishment of a commitment by the administrators to create a safe, comfortable, and child-friendly environment in accordance with the principles of child protection. This activity has a positive impact in the form of increased legal awareness and capacity within the orphanage environment, which is expected to be sustainable in supporting children’s welfare and protection.
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PADA PROSES PENYELIDIKAN SUATU PERKARA TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS Mardiansyah, Alfiyan; Adisti, Neisa Angrum; Rumesten RS, Iza; Nurliyantika, Rizka; Ramadhan, Muhammad Syahri
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i1.596

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada proses penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Kewenangan Majelis Kewenangan Notaris adalah memberikan persetujuan/penolakan untuk pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum atau meminta fotokopi minuta akta Notaris dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Proses Peradilan dalam suatu perkara tindak pidana. Yang menjadi suatu permasalahan disini adalah jika aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan memerlukan keterangan Notaris / memerlukan fotokopi minuta akta dari Notaris, apakah Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk “menilai” setuju atau menolak” permohonan pemanggilan dari aparat kepolisian untuk memanggil Notaris dalam hal perkara tindak pidana tersebut. Hal tersebut menyebabkan kepastian hukum menjadi “tidak jelas” pada saat Penegak Hukum hendak meminta keterangan dari Notaris atau fotokopi minuta akta di Notaris dalam kaitan perkara tindak pidana yang sedang mereka tangani dalam proses penyelidikan. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang ideal pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris yang dapat disampaikan dalam permasalahan ini adalah dengan memasukkan tahap penyelidikan perkara tindak pidana kedalam kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris, dengan cara mengubah norma dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris dengan menambahkan tahap “penyelidikan”, yang terdapat didalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE Ramadhan, Muhammad Syahri; Syaifuddin, Muhammad; Murty, Theta; Adisti, Neisa Angrum; Arifin, M Zainul; Nurliyantika, Rizka; Nugraha, M Ardian; Putri, Conie Pania
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i2.843

Abstract

Pada dasarnya perusahaan yang bergerak di bidang e – commerce ini sama seperti perusahaan yang kegiatan bisnisnya masih menggunakan cara – cara konvensional. Di samping itu perusahaan tersebut juga membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang bergerak di bidang e – commerce meskipun kegiatan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan bisnisnya tidak sebesar dengan perusahaan konvensional, namun perusahaan tersebut tetap saja membutuhkan anggaran untuk menjamin kelangsungan bisnis tersebut. Perusahaan yang bergerak bidang e – commerce tentunya selain mengandalkan kepada modal dasar yang dimiliki, namun perusahaan  pasti juga bergantung kepada sumber anggaran lainnya yaitu melalui kegiatan utang. Perusahaan apabila memanfaatkan pola utang ini, ada kemungkinan perusahaan di bidang e – commerce tersebut akan dapat dipailitkan jika ternyata perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Masalah selanjutnya tentunya mengenai mekanisme penentuan harta kekayaan perusahaan di bidang e-commerce tersebut untuk dijadikan boedel/harta pailit. Hal ini mengingat aset perusahaan di bidang e-commerce selain berupa benda yang berwujud seperti gedung kantor, uang, kendaraan perusahaan dan semcamnya. Di sisi lain perusahaan juga mempunyai aset dalam bentuk yang tidak berwujud yaitu aplikasi sistem e-commerce itu sendiri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE Ananda, Ummie Tsabita; Novera, Arfianna; Adisti, Neisa Angrum; Puispasari, Ayu
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1822

Abstract

Perkembangan teknologi sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya pada bidang keuangan. Adanya aplikasi pinjaman online memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman tanpa harus mendatangi perusahaan pinjaman online tersebut dan tanpa menggunakan agunan apapun.Tetapi, tindak pidana juga dapat terjadi pada pada perkembangan teknologi ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dan 2. Bagaimana efektivitas OJK dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penulisan ini. Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penyalahgunaan data pribadi bisa diselesaikan dengan cara non-litigasi maupun litigasi dan OJK selaku pengawas untuk semua penyelenggara pinjaman online berhak untuk memberikan sanksi administratif pada penyelenggara yang melanggar data pribadi peminjam.
PENYELESAIAN KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Afiudin, Ummie Tsabita Ananda; Adisti, Neisa Angrum; Puspasari, Ayu; Aimi, Aimi; Indasari, Dewi; Utama, Liza; Rasyid, Muhamad; Ramadhan, Muhammad Syahri
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2441

Abstract

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak dampak dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Banyaknya pekerja dipecat oleh perusahaan karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat pandemi. Banyaknya pekerja yang tidak mengetahui tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam menyelesaikan masalah ini, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menetapkan bahwa harus dilakukan dengan konsensus (non-litigasi) terlebih dahulu, tetapi kenyataannya tidak demikian. Pekerja/buruh secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tanpa terlebih dahulu membuat penyelesaian melalui musyawarah dan konsensus. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil diskusi menunjukkan penyelesaian kasus penghentian kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu non litigasi yang berorientasi pada musyawarah dan konsensus serta litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menekankan penyelesaian kasus penghentian kerja harus dilakukan melalui musyawarah konsensus terlebih dahulu, yakni perundingan bipartit. Dengan cara ini, jika kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dengan cara ini, jika kesepakatan masih belum tercapai, penyelesaian baru menggunakan metode pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ke depan, penulis menyarankan agar upaya dilakukan untuk terus meningkatkan kesadaran hukum para peminat terkait penyelesaian kasus penghentian pekerjaan.
Co-Authors Afiudin, Ummie Tsabita Ananda Aimi, Aimi Alfian Mardiansyah Alfiyan Mardiansyah Alfiyan Mardiansyah Alfiyan Mardiansyah Alfiyan Mardiansyah, Alfiyan Ananda, Ummie Tsabita Aprita, Serlika Arfianna Novera Ayu Puispasari CONIE PANIA PUTRI Dedeng Desia Rakhma Banjarani Fachry Abda El Rahman Febrian Febrian Febrian Febrian Febrian Firman Muntaqo Handayani, Lefi Evti Hidayah, Ardiana Indasari, Dewi Isma Nurillah Iza Rumesten Iza Rumesten iza Rumesten Iza Rumesten RS Iza Rumesten RS Iza Rumesten RS, Iza Lusi Apriyani M Ardian Nugraha M Zainul Arifin M Zainul Arifin Mada Apriandi Zuhir Mardiyansah, Alfiyan Muhammad Syahri Ramadhan Muhammad Syahri Ramadhan Muhammad Syahri Ramadhan Muhammad Syaifuddin Murty, Theta Mutiara Nelson, Febby Nashriana Nashriana Nashriana, Nashriana Nugraha, M Ardian Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh Nurlani, Meirina Nurliyantika, Rizka Ponita, Ponita Puispasari, Ayu Puspasari, Ayu Ramadhan, Muhammad Syahri Rasyid, Muhamad Rizka Nurliyantika Ros Amira bt Mohd Ruslan Rosada, Bella Ruben Achmad Theta Murty Ummie Tsabita Ananda Utama, Liza Wijaya, Melani Tania Yuningsih, Henny Zuhir, Mada Apriandi