Garuda - Garba Rujukan Digital

The Urgency of War Crimes Regulation in Indonesian Criminal Law Desia Rakhma Banjarani; Febrian Febrian; Mada Apriandi Zuhir; Neisa Angrum Adisti
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v17no2.2859

Indonesia has Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court or the Law on Human Rights Courts, similar to the Rome Statute. However, this law does not regulate war crimes, while the Rome Statute specifically regulates war crimes. Meanwhile, the perpetrators of war crimes must be tried at any time because those crimes do not know the expiration date. Meanwhile, the perpetrators of war crimes must be tried at any time because those crimes do not know the expiration date. It is the background of this research that the problem will be discussed: How are war crimes provisions in humanitarian law and international criminal law? Why do war crimes need to be regulated in Indonesian criminal law? This type of research is normative juridical research with a statute approach through qualitative descriptive analysis. The results of this study show that the regulation of war crimes is governed by humanitarian law and international criminal law. In humanitarian law, war crimes are regulated in the 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Convention, The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency 1974, and Additional Protocol II Geneva Convention 1977. Meanwhile, international criminal law regulates the responsibility of war crime perpetrators in the IMT Charter 1945, IMTFE Charter 1946, the 1993 ICTY Statute, the 1994 ICTR Statute, and the 1998 Rome Statute. The urgency of regulating war crimes in Indonesian law is due to four aspects: 1) Indonesia has ratified the 1949 Geneva Convention. 2) No regulations in Indonesia regulate war crimes, even in the 2023 Criminal Code. 3) Indonesia is part of the international community. 4) Law enforcement armed conflict cases in Indonesia is unresolved.

Kebijakan Formulasi Penggunaan Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi Adisti, Neisa Angrum
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v5i1.7966

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila ada pelanggaran. Negara dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab untuk menjaga aturan-aturan dalam perundang-undangan itu dijalankan. Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan kebijakan formulasi penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi. Keberadaan sanksi hukum diperlukan karena dengan ancaman hukuman diharapkan dapat dicapai paksaan rohani dan pengaruh mendidik terhadap yang berkepentingan. Salah satu ancaman hukuman tersebut adalah sanksi pidana.Penegakan Hukum Administrasi Negara oleh hukum pidana adalah mengenai sanksinya. Pentingnya sanksi pidana di dalam penegakan Hukum Administrasi Negara oleh Hukum Pidana dapat dilihat dari pendapat Logeman yang dikutip Soehardjo Sastrosoehardjo bahwa Hukum Administrasi Negara itu memberikan kaidah-kaidah yang membimbing turut serta pemerintah dalam pergaulan social ekonomi yaitu kaidah-kaidah yang oleh pemerintah sendiri diberi sanksi dalam hal pelanggaran. Di dalam kebijakan formulasi atau usaha pembentukan peraturan hukum pidana harus memperhatikan apa dan bagaimana formulasi pemidanaan yang tepat bagi suatu tindak pidana agar tujuan penanggulangan kejahatan dapat dicapai. Selama ini belum pernah dilakukan penelitian terhadap penggunaan hukum pidana di dalam hukum administrasi kebijakan apa yang selama ini ditempuh dan bagaimana kebijakan yang harus ditempuh dalam penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi. Menelusuri penggunaan peraturan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi merupakan suatu keharusan karena akan dapat diketahui berbagai kelemahan dan seberapa jauh perlu adanya perubahan.

PELAKSANAAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR Adisti, Neisa Angrum; Nashriana, Nashriana; Mardiansyah, Alfiyan; Yuningsih, Henny; Handayani, Lefi Evti; Rosada, Bella
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.299

Ketentuan mengenai asas legalitas seperti yang tercantum dalam KUHP berlaku untuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP termasuk juga tindak pidana narkotika dan psikotropika. Pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini diancam dengan sanksi pidana penjara seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain diancam dengan sanksi pidana penjara para pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika dapat dikenakan sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi. Di Indonesia saat ini sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa pengguna narkotika dan Psikotropika dapat dikirim ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sebagai ganti hukuman kurungan, yaitu didalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika . Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan, Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan? Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (Field Research) atau Penelitian sosiologis yang tujuan dari penelitian ini . Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normatif dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis.Rehabilitasi pada BNN OI terdiri dari 2 yaitu Regabilitasi rawat jalan dan Rehabilitasi Rawat Inap. Pada rehabilitasi rawat inap kegiatan rehabilitasi dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu assesmen awal, rencana terapi, assesmen lanjutan.Dalam pelaksanaannya rehabilitasi di pengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat. Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang ”Pelaksanaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di BNN Ogan Ilir”.

THE ROLE OF THE NOTARY IN SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE Adisti, Neisa Angrum; Mardiansyah, Alfiyan; Nurillah, Isma; Banjarani, Desia Rakhma; Dedeng
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1216

Restorative Justice is an effort to find a peaceful process for resolving cases outside of court. This research uses normative legal research methods. The urgency of resolving criminal cases based on restorative justice is essentially the resolution of criminal cases by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to the original condition, and not retaliation. The main point of resolving criminal cases based on restorative justice is the existence of a peace agreement between the victim and the perpetrator of the crime. Peace agreement and fulfillment of the rights of victims of criminal acts. To prepare a peace agreement signed by the parties, of course it must be formulated in writing and can be drafted and signed in the presence of an authorized official. If necessary, this is where the role of a Notary can be used in drafting a peace agreement through a peace deed made and signed before a Notary. To strengthen the validity of the peace agreement letter and the need for legal protection, guarantees in fulfilling the rights of the victim, to avoid acts of default on the peace agreement between the criminal perpetrator and the victim, it can be formulated through an authentic deed, namely a peace deed made and signed before a Notary.

Telaah Kritis Terhadap Libertarian Theori: Suatu Sudut Pandang Dari Presumption Of Innoucence dan Contempt Of Court Adisti, Neisa Angrum; Nurillah, Isma; Nurliyantika, Rizka; Mardiyansah, Alfiyan; Ponita, Ponita; Wijaya, Melani Tania
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3877

Salah satu teori kebebasan pers adalah teori pers bebas (libertarian theory), yang menganggap bahwa pers itu dapat melaksanakan tugas dengan sebebas-bebasnya, tidak didasari oleh aturan hukum. Dalam penerapannya, teori pers bebas ini sering bertentangan dengan asas dan hukum positif Indonesia. Adapun fokus penelitian ini adalah : teori pers bebas dan kontradiksi nya dengan asas presumption of innoucence, Teori Pers Bebas kaitannya dengan Trial by the press (Pengadilan oleh Pers) dan Contempt of Court. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan Pendekatan konsep (Conseptual Approach). Teori pers bebas bertentangan dengan asas presumption of innoucence dan dapat memicu timbulnya contempt of court. Oleh karena itu, kebebasan pers tidak dilarang, termasuk juga didalam proses persidangan. Namun harus diiringi dengan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku serta kode etik jurnalistik, seperti yang diungkapkan oleh teori kebebasan pers yang bertanggung jawab.

ANALISIS YURIDIS PASAL 98 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (KAJIAN TERHADAP PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERATURAN DAERAH). Mardiansyah, Alfiyan; Adisti, Neisa Ang-rum
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i4.594

Adanya upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah, maka terhadap lokasi perumahan kumuh yang berada didaerah tentunya akan diupayakan untuk ditingkatkan menjadi perumahan dan pemukiman yang layak huni. Hal tersebut tentunya akan mengubah lokasi perumahan kumuh yang telah dipetakan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya data lokasi perumahan kumuh akan berubah. Berdasarkan hal tersebut, pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh pemerintah daerah peraturan daerah. Hal tersebut penulis nilai tidak efektif untuk dilaksanakan, mengingat pihak Pemerintah Daerah telah mempunyai upaya peningkatan lokasi perumahan kumuh untuk menjadi kawasan yang layak huni. Sehingga tiap tahunnya data perumahan kumuh tersebut dapat berubah tiap tahunnya. Sebaiknya disarankan penetapan lokasi perumahan kumuh ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah agar lebih efektif dalam pelaksanaanya. Maka terhadap Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah” kami sarankan penormaanya untuk diubah menjadi “Penetapan lokasi perumahan kumuh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan Keputusan Kepala Daerah”.

IMPLEMENTASI PASAL 71 AYAT (3) DAN 78 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA ANAK DI PALEMBANG Adisti, Neisa Angrum
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i4.250

Pelatihan kerja merupakan salah satu Pidana yang diatur dalam Undang- undang Sistem peradilan anak. Pelatihan Kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada Anak Pelaku Tindak Pidana. Pidana pokok pelatihan kerja ini merupakan Pidana pengganti denda sesuai dengan ketentuan Pasal 71 (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Namun dalam penjatuhan vonis hakim menjatukan pidana pelatihan kerja tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sekarang sehingga menyebabkan permasalahan . Ada beberapa putusan Perkara pidana anak yang tidak sesuai dengan 78 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan pidana Anak yaitu berkenaan dengan staf minima pelatihan kerja. Selain itu, Masih ada beberapa perkara yang tidak sesuai dengan pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Menggunakan Metode Omnibus Law Adisti, Neisa Angrum
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i2.1110

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rumusan masalah tulisan ini adalah Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan tidak mengatur lagi tentang sanksi pidana kurungan. kendala yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara sebagai penyusun produk hukum daerah, Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana jumlahnya sangat banyak. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana yang harus diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka metode omnibus law sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat diterapkan dalam pelaksanaan perubahan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana tersebut yang diatur kedalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan ketentuan pidana peraturan daerah.

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALEMBANG Adisti, Neisa Angrum; Nashriana, Nashriana; Nurillah, Isma; Mardiansyah, Alfiyan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i2.768

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, persidangan di pengadilan dilaksanakan secara daring, yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan meduia video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN. kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemic Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang adalah sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Pidana. Saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik adalah diharapkan dibentuk suatu peraturan undang-undang yang mengatur mengenai Persidangan pidana daring di masa tertentu. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar , taat asas sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan diharapkan dibentuk satu tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum baik di pengadilan, kejaksaan maupun di Lembaga Pemasyarakatan agara persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar.

THE ROLE OF THE NOTARY IN SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE Adisti, Neisa Angrum; Mardiansyah, Alfiyan; Nurillah, Isma; Banjarani, Desia Rakhma; Dedeng
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1216

Restorative Justice is an effort to find a peaceful process for resolving cases outside of court. This research uses normative legal research methods. The urgency of resolving criminal cases based on restorative justice is essentially the resolution of criminal cases by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to the original condition, and not retaliation. The main point of resolving criminal cases based on restorative justice is the existence of a peace agreement between the victim and the perpetrator of the crime. Peace agreement and fulfillment of the rights of victims of criminal acts. To prepare a peace agreement signed by the parties, of course it must be formulated in writing and can be drafted and signed in the presence of an authorized official. If necessary, this is where the role of a Notary can be used in drafting a peace agreement through a peace deed made and signed before a Notary. To strengthen the validity of the peace agreement letter and the need for legal protection, guarantees in fulfilling the rights of the victim, to avoid acts of default on the peace agreement between the criminal perpetrator and the victim, it can be formulated through an authentic deed, namely a peace deed made and signed before a Notary.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search