Claim Missing Document
Check
Articles

KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA MELALUI OMNIBUS LAW RAS, Hernawati; Suroso, Joko Trio

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.311 KB) | DOI: 10.31955/mea.v4i1.557

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti meneliti dan menganalisis Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal; dan Bagaimana analisis terhadap Penataan Regulasi Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan: statute approach,dan conceptual approach. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen (library Research), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing. Penanaman modal asing diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, diantaranya dapat mendorong kegiatan perekonomian, adanya transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat lainnya yang berakhir pada terciptanya kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai hal tersebut kepastian hukum telah menjadi masalah tersendiri, sebagai penghambat masuknya penanam modal asing ke dalam negeri. Ketidakjelasan pengaturan mengenai penanaman modal asing, menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menimbulkan kesulitan dalam birokrasi perizinan yang merupakan masalah yang sering ditemukan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Terkait hal tersebut Pemerintah berencana menerbitkan Omnibus Law untuk mengatasi Permasalahan Kepastian Hukum Investasi. Omnibus Law bagaimanapun memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum.
PIDANA MATI CARA TERBAIK UNTUK MEMPERTAHANKAN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM KEJAHATAN NARKOTIKA James Ricardo Farida; RAS, Hernawati
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i1.480

Abstract

This research focuses on how the death penalty is implemented as a final means of enforcing criminal punishment for drug crimes. This research uses empirical juridical law. The death penalty given to narcotics crime perpetrators, especially producers, both dealers and dealers, is very appropriate, this is in accordance with the absolute theory, the theory of funding. According to this theory, punishment is justified because someone has committed a criminal act, so that the criminal must absolutely accept criminal retribution without considering how the punishment impacts the convict. The absolute theory approach says that there is a right to impose harsh penalties and that because a person is responsible for his actions, he should accept the punishment given. This shows that the essence of the absolute approach is a feeling of revenge towards the perpetrator. In other words, the justification lies in the crime itself. Among the methods of punishment, capital punishment or punishment is the best option. However, if an act is deemed to be truly detrimental to the state and the people, such as narcotics crimes, the state must use the death penalty as the main option.
CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF PROSTITUTION IN A GROUP OF SEXUAL FANTASY PERFORMER ON SOCIAL MEDIA Tejo, Eko Susanto; Kurniati, Yeti; RAS, Hernawati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v5i2.1511

Abstract

The development of information technology has changed people's lives with new habits. Almost everyone has a smartphone and has a social media account. Such rapid evolution has changed human life in various fields and has given birth to new forms of legal action. Among them, there are groups of sexual fantasists who use social media as a means to network and find partners. Sexual fantasies are normal and can have a positive impact if applied correctly. However, currently many people use social media to find partners for sexual fantasies by uploading vulgar photos or videos and requiring them to give money, gifts and provide facilities if they want to carry out sexual fantasies with them. This research uses empirical juridical methods and analytical descriptive research specifications. Based on the research results, it can be concluded that the cause of criminal acts of pornography and prostitution in the form of sexual fantasies using social media is the negative impact of the development of information technology, social media, a manifestation of cultural deviation, deviation from norms, and a manifestation of the absence of norms (anomie). Efforts that can be made to overcome this problem are by carrying out cyber patrols, cutting off access to electronic systems that violate laws and regulations, and carrying out repressive efforts against the perpetrators.
Children In Conflict With The Law In Criminal Acts Of Sexual Violence Dewi Prawira Putri; Hernawati RAS
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 01 (2024): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence is a serious crime that violates human rights. Based on Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, minors who commit crimes of sexual violence can still be resolved outside of court. Meanwhile, adult perpetrators must go through the process of inquiry, investigation and prosecution until they go to court. Meanwhile, from the research results obtained, cases of sexual violence committed by minors continue to increase every year and the cases are increasingly complex and diverse. Victims of criminal acts of sexual violence experience trauma, physical impacts, and ostracism in society so that nothing can be replaced, including perpetrators of sexual violence who are minors, so Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, especially article 23, needs to be reviewed immediately considering that nowadays most minors can access the internet easily and supervision is less strict, thus affecting their sexual behavior. This is certainly detrimental to this nation because children are the nation's next generation in the future.
IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM Saedi, Hedi Ceril; Kurniati, Yeti; RAS, Hernawati; Munandar, Muhammad Akbar Ramadhan; Panuluh, Nisaa'i Ramilinia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai profesi berbasis teori dan keterampilan teknis, kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum yang mengatur perilaku anggota kepolisian dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam interaksi sosial. Penegakan kode etik ini menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan serta mencegah penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kode etik, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta kontribusi kode etik terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara implementasi kode etik dan kinerja kepolisian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Polri dalam meningkatkan integritas profesionalismenya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan terpercaya.
KEKUATAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS NOMOR 123/PID.SUS/2020/PNOLM): KEKUATAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS NOMOR 123/PID.SUS/2020/PNOLM) doni; Hernawati RAS; Thariq Muslim; Dhea Alfie; Ery Firsanti; Hodijatussolihah
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 15 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v15i1.3502

Abstract

“Visum et repertum is an important piece of evidence in the criminal justice system, especially in cases of child sexual abuse. This study examines the strength of visum et repertum as evidence in the criminal trial of child abuse offenders, referring to case study number 123/PID.SUS/2020/PNOLM. The method employed in this research is a normative legal approach, aiming to identify and analyze the role of visum et repertum as evidence in prosecuting child abuse offenders. This research utilizes primary legal materials, such as laws and court decisions, as well as secondary legal materials, including literature, doctrines, and expert opinions regarding the application of visum et repertum in sexual violence cases. The findings indicate that visum et repertum plays an essential role in supporting the charges against the child abuse offender, although in some cases, it cannot stand alone as conclusive evidence. Visum et repertum often serves to reinforce witness testimony or other evidence in the judicial process. The study also finds that while visum et repertum can make a significant contribution to the proof, it must be integrated with other evidence to ensure a lawful and fair conviction. Therefore, the role of visum et repertum as evidence should be carefully considered in every criminal trial”.
Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Proses Politik yang Membentuk Hukum Nasional Aep Sulaeman; Ai Permanasari; Sirrinawati; Suarman Gulo; Hernawati RAS
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i1.212

Abstract

Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi negara Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan kerangka hukum negara. Sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila menjadi pedoman dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum nasional. Namun, proses pembentukan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang dapat memengaruhi kualitas dan keselarasan hukum dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kepentingan politik dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Penelitian ini mengkaji apakah pengaruh politik dapat diterima dalam proses legislasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas produk hukum. Temuan penelitian ini menyoroti bahwa ketika kepentingan politik selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, maka hal tersebut berkontribusi pada terciptanya hukum yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan. Sebaliknya, ketika motivasi politik bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan produk hukum yang mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai inti bangsa, yang berujung pada resistensi masyarakat. Oleh karena itu, menjaga integritas Pancasila sebagai dasar perumusan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Indonesia tetap adil, demokratis, dan selaras dengan identitas nasional
Menanggulangi Tindakan Bullying di SMP Bina Sarana Cendekia Al – Kenzie Bandung Melalui Upaya Hukum Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Anak RAS, Hernawati; Fani, Ryan
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/tribhakti.v1i1.1342

Abstract

Bullying merupakan tindakan yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, terluka, dan sakit, didalam bullying terdapat unsur kekerasan baik terhadap fisik maupun psikis seseorang, data empiris tindakan bullying menunjukan dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya pada kalangan anak dilingkungan sekolah, salah satu contohnya di SMP Al Kenzie yang diduga sering ditemukan tindakan bullying, seperti yang diketahui bahwa dampak negatif bullying terhadap siswa atau anak sangat berpengaruh bagi perkembangan anak, oleh karenanya permasalahan ini tentunya wajib menjadi perhatian bagi pihak sekolah maupun pihak ekstrinsik lainnya. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif empiris dengan menggunakan data sekunder didukung dengan data lapangan berupa observasi wawancara dan diskusi berbentuk seminar atau penyuluhan hukum anti – bullying sebagai bentuk kegiatan dari pengabdian masyarakat. Hasil yang didapatkan, yang pertama bahwa bentuk upaya hukum preventif dalam menanggulangi tindakan bullying ialah pelaksanaan penyuluhan hukum yang memuat kegiatan sosialisasi produk hukum anti bullying dan edukasi tentang bullying terhadap siswa serta guru maupun unsur perangkat sekolah lainnya, yang kedua adalah keseluruhan program penyuluhan hukum ini wajib untuk dilaksanakan secara berkala sesuai dengan amanat UUPA sebagai bentuk perlindungan terhadap anak atau siswa disekolah khususnya di SMP Al Kenzie Bandung sebagai tempat yang menjadi obyek kegiatan dari pengabdian masyarakat.
Legal Analysis of the Implementation of Doctor's Authority by Nurses in Emergency Situations Based on Law No 17 Of 2023 (Wanakerta Health Centre and Delima Asih Hospital) Permana, Diki; RAS, Hernawati; Durahman, Dani
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8801

Abstract

Delegation of authority in health services in Indonesia is regulated in Article 290 of Law Number 17 Year 2023 on Health, which allows medical personnel (such as doctors) to delegate some of their authority to other health personnel (such as nurses), provided that the recipient has sufficient competence. The purpose of this delegation is to improve the efficiency and effectiveness of services, especially in emergency situations. However, its implementation must be accompanied by accountability, where the doctor as the person in charge of the service (Article 66) can be held legally responsible if malpractice occurs due to supervision or instructions that are not in accordance with standards. This research uses a normative analysis method of the Health Law and its implications in practice. The results show that mediation is the first step in dispute resolution, while compliance with SOPs and good medical documentation are key to preventing legal conflicts. Recommendations include improving the competence of health workers, socialising regulations, strengthening SOPs, and inter-professional collaboration to minimise the risk of malpractice.
Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia Sudewo, Ari; Indrajaya, C. Suryaarga; Kurniawati, Euis; Lukmanta, Hendi Fuky; Hassanah, Nurul; Permana, Yedi Widya; RAS, Hernawati; Durahman, Dani
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1389

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini dianggap sebagai solusi progresif dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun telah didukung oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya dukungan masyarakat. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis untuk menyoroti pentingnya dukungan kebijakan, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih humanis dan berkeadilan. Restorative justice diyakini dapat menekan tingkat residivisme dan memberi peluang lebih besar bagi rehabilitasi anak, sehingga mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.