Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.176
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam DiH : Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee Mimbar Keadilan Jurisprudence International Journal of Law Reconstruction Jurnal Hukum Magnum Opus JURNAL MERCATORIA VOCATIO : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Sekretari Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan CERMIN: Jurnal Penelitian Law Research Review Quarterly Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Business, Law, and Education COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum IBLAM Law Review International Journal of Humanities Education and Social Sciences Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities Yuris: Journal of Court and Justice Ensiklopedia Research and Community Service Review Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Keadilan
Mangesti, Yovita Arie
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Akibat Hukum Dari Ketidakjelasan Makna Frasa Merugikan Perekonomian Negara Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Aisyah, Radina Nur; Mangesti, Yovita Arie
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3982

Abstract

Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari ketidakjelasan frasa “merugikan perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Frasa tersebut tidak memiliki batas konseptual yang pasti, sehingga menimbulkan multitafsir dan mengurangi kepastian hukum dalam konstruksi delik korupsi. Kajian menunjukkan bahwa istilah perekonomian negara tidak dilengkapi dengan parameter yang dapat diuji secara empiris. Akibatnya, unsur ini tidak operasional dalam proses pembuktian, karena kerugian yang dimaksud bersifat abstrak, makroekonomis, dan tidak dapat diverifikasi melalui alat bukti yang tersedia dalam hukum acara pidana. Kondisi tersebut menyebabkan penilaian atas terpenuhinya unsur delik bergeser menjadi sangat subjektif, membuka ruang interpretasi yang luas, dan meningkatkan potensi ketidakkonsistenan putusan maupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Ketidakjelasan itu juga menunjukkan adanya pertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip lex certa, yang menghendaki kejelasan, ketegasan, serta batasan yang terukur dalam perumusan tindak pidana. Tanpa pemaknaan yang jelas, penerapan unsur ini berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa maupun pihak lain yang berhadapan dengan proses penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan urgensi reformulasi unsur perekonomian negara dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Reformulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menyusun parameter kerugian yang dapat diuji secara objektif, serta memastikan bahwa penegakan hukum berjalan konsisten dan sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana. Dengan demikian, norma hukum dapat dioperasionalkan secara lebih akuntabel dan mengurangi ruang penyimpangan dalam praktik peradilan.
Ethical and Legal Aspects in the Implementation of the Triage System in Extraordinary Events and Outbreaks after Covid-19 in Indonesia Putro, Antonius Kuncup Wisnu Baroto Sutrisno; Suhartono, Slamet; Mangesti, Yovita Arie; Setyorini, Erny Herlin
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 16, No 1 (2025): JNH VOL NO 1 JUNI 2025
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v16i1.4847

Abstract

The Intensive Care Unit triage system is an option in disaster management efforts amidst limited human health resources. This study aims to analyze the ethical and legal aspects of implementing the triage system in a disease outbreak disaster. The method in this study is normative juridical. The study’s results indicate that although triage aims to save as many lives as possible, its practice often causes ethical problems, especially when choosing the most important patients. The technical guidelines for triage have been legally regulated, but legal protection for health workers is still limited, and the objective criteria for the triage process are unclear. This study found that strengthening ethical elements and legal protection in the triage system is very important so that its implementation does not cause injustice or violation of patient rights. Therefore, current regulations should be supplemented with more in-depth ethical guidelines and clear mechanisms for determining who is responsible for carrying out triage. The study recommends ethical training, regulatory alignment with bioethics standards, and integration of ethical reviews to enhance future triage system resilience.AbstrakSistem triase Intensive Care Unit menjadi pilihan dalam upaya penanggulangan bencana di tengah keterbatasan sumber daya manusia kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aspek etis dan legal penerapan sistem triase pada kondisi bencana wabah penyakit. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun triase bertujuan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, praktiknya sering kali menyebabkan masalah etis, terutama ketika memilih pasien mana yang paling penting. Pedoman teknis triase telah diatur secara hukum, tetapi pelindungan hukum tenaga kesehatan masih terbatas dan kriteria objektif proses triase belum jelas. Studi ini menemukan bahwa penguatan elemen etis dan pelindungan hukum dalam sistem triase sangat penting agar pelaksanaannya tidak menyebabkan ketidakadilan atau pelanggaran hak pasien. Oleh karena itu, peraturan saat ini harus dilengkapi dengan pedoman etis yang lebih mendalam dan mekanisme yang jelas untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan triase. Studi ini merekomendasikan pelatihan etika, penyelarasan peraturan dengan standar bioetika, dan integrasi tinjauan etika untuk meningkatkan ketahanan sistem triase di masa mendatang.
Co-Authors Aisyah, Radina Nur Angelia, Ister Ardhiansyah, Hendra Yudha Arrofi, Rendi Azmi Syahputra Budiarsih Budiarsih, Budiarsih Chaidar, Muhammad Che Ngah, Anisah Dharmawan, I Komang Aries Erny Herlin Setyorini, Erny Herlin Frans Simangunsong Geuvarra, Arsyah Gunawan, Bambang Panji Heryawan, Rio Dedy Imam Sujono Imran, Muhammad Dzar Kamaruddin, Zaleha Krisnadi Nasution Laura Bachsin, Jennifer Mardiwel, Mardiwel Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Muntini, Muntini Nasution, Ali Napiah Naurah, Thaliah Zalfa Noviekayati, IGAA. Panji Asmara, Gregorius Yoga Pirena Putri, Revita Pradana, Alifian Maulana Nanda Purba, Melana Purnamasari, Sofia Putro, Antonius Kuncup Wisnu Baroto Sutrisno S Endang Prasetyawati Slamet Suhartono Sujono, Imam Syofyan Hadi Vitrianingsih, Yeni Widayata, Andhika Tedja Widodo Tresno Novianto Yandri Radhi Anadi Yaqub Cikusin Zuhair, Naufal