Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.675
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Jurnal Akta JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Yuridis Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN NEGARA DAN KEADILAN Jurnal Hukum Sasana Journal Evidence Of Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Media Hukum Journal of Mandalika Literature Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Pancasila Law Review
Samosir, Tetti
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH AKIBAT NOTARIS TIDAK SAKSAMA DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN AKTA KUASA JUAL: (Studi Kasus Putusan Nomor 686/Pdt.G/2022/PN Jak-Sel) Herman, Fernanda R; Samosir, Tetti; Anggriani, Jum
Jurnal Yuridis Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v12i1.12264

Abstract

Pembelian dan penjualan hak atas tanah antara penjual dan pembeli tidak selalu melibatkan penulisan langsung akta jual beli. Namun, proses pembelian dan penjualan hak atas tanah dapat didahului dengan penulisan perjanjian jual beli beserta kuasa hukum. Notaris memiliki kewajiban untuk teliti, artinya mereka harus cermat dan tepat dalam menyusun akta-akta mereka. Namun, dalam praktiknya, notaris seringkali gagal menjalankan tugasnya dengan cermat, seperti dalam putusan Nomor 686/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, di mana seorang notaris ditemukan lalai dalam menjalankan tugasnya, mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah akibat adanya orang palsu yang berpura-pura sebagai pemilik tanah dan menandatangani perjanjian jual beli dengan kuasa hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, merujuk pada norma-norma hukum dengan menganalisis sumber-sumber bibliografis atau sekunder sebagai dasar untuk mengatasi masalah. Kegagalan notaris dalam memeriksa identitas pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan akta dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah. Perlindungan hukum yang dapat diberikan meliputi ganti rugi dalam bentuk pemulihan kondisi semula, larangan pengulangan tindakan serupa, serta pengakuan hukum atas kesalahan notaris dan tanggung jawab hukum notaris atas tindakan tidak adil dalam pembuatan akta jual beli disertai kuasa hukum dapat dikenakan sanksi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atas perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik hak atas tanah dan secara administratif atas pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Notaris.
Study of the Cancellation of the Deed of Sale and Purchase Agreement By the Court of ConsequencesAct against the law (Case Study of Decision Number 55/Pdt.G/2022/Pn.Dpk) Arifin, Ajun; Samosir, Tetti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2454

Abstract

The Sales and Purchase Agreement (PPJB) is a crucial legal instrument in property transactions in Indonesia, but its cancellation by the court creates significant legal complexity for legal certainty and investor protection. This study analyzes the court's legal considerations in canceling a PPJB deed due to unlawful acts through a case study of Decision Number 55/Pdt.G/2022/PN.DPK which was upheld at the cassation level, using normative juridical methods and a descriptive analytical approach to examine the consistency of the application of contract law and the effectiveness of legal protection for land title holders. The research findings show a fundamental inconsistency in the court's decision, which declared the plaintiff a good-faith buyer in the conventional case, but in the counter-conventional case, declared the plaintiff to have committed a breach of contract with disproportionate sanctions in the form of cancellation of the agreement and loss of payment of Rp. 2,320,000,000. This contradiction indicates a systemic weakness in distinguishing the concepts of default and unlawful acts, a disregard for the principle of proportionality of sanctions, and the ineffectiveness of available legal protection mechanisms because the land registration system can be canceled based on inconsistent considerations. This study concludes the need for reformulation of the judicial approach in handling PPJB disputes through the development of a consistent, proportional, and just legal framework to maintain public trust in the legal system and support a healthy and sustainable property investment climate.
MEMBANGUN LEGAL CAPABILITY UNTUK AKSES KEADILAN: ANALISIS TRANSFORMASI KESADARAN HUKUM MELALUI PROGRAM PENYULUHAN HOLISTIK DI TINGKAT DESA Surono, Agus; Hidayati, Maslihati Nur; Abdullah, Zaitun; Samosir, Tetti
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/tn609791

Abstract

Penelitian ini menganalisis transformasi kesadaran hukum masyarakat dan keberlanjutan dampak program penyuluhan hukum terpadu berbasis intervensi komunitas di Desa Pasir Angin. Melalui pendekatan mixed-method yang mengintegrasikan studi kasus partisipatif dan pengukuran kuantitatif pre-test serta post-test, penelitian ini mengeksplorasi perubahan paradigma masyarakat dari penyelesaian sengketa berbasis adat menuju mekanisme formal-legal, sekaligus menguji efektivitas program dalam empat dimensi isu hukum utama: pertanahan, perlindungan data pribadi dan fintech, narkotika, serta hukum keluarga dan waris. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan rata-rata pemahaman hukum masyarakat dari 34 menjadi 78 poin, diiringi dengan pergeseran nilai normatif—seperti bergesernya preferensi masyarakat dari hukuman represif terhadap penyalahgunaan narkoba menuju pendekatan rehabilitatif. Program juga berhasil mendorong pembentukan spontan empat kelompok sadar hukum yang menunjukkan keberlanjutan internalisasi pengetahuan dan aksi kolektif, tanpa ketergantungan insentif eksternal. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya “knowledge-action gap” di mana peningkatan pengetahuan tidak otomatis berimplikasi pada perubahan perilaku konkret akibat hambatan struktural, stigma sosial, serta keterbatasan akses dan infrastruktur. Rekomendasi utama meliputi integrasi pembangunan legal capability dalam setiap penyuluhan, pendampingan berkelanjutan, penguatan kelompok sadar hukum, desentralisasi dan digitalisasi layanan, serta harmonisasi nilai hukum adat dengan mekanisme formal. Studi ini menegaskan bahwa transformasi paradigma hukum di tingkat desa menuntut intervensi partisipatif, berkelanjutan, dan sistemik yang memberdayakan komunitas menuju akses keadilan yang nyata.
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KEPAILITAN SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 33/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN Niaga Jkt. Pst) Savira, Gayuh; Samosir, Tetti
Pancasila Law Review Vol. 2 No. 2 (2025): December
Publisher : Pancasila Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/p0jep023

Abstract

Ketentuan mengenai persyaratan mengajukan permohonan pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan proses kepaliltan. Dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai ketentuan-ketentuan tertentu yang menjadi dasar hukum bagi proses kepailitan di Indonesia. Pada Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Nomor 33/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, yang para pihaknya terdiri dari KT.Coporation sebagai pemohon pailit terhadap PT.Global Mediacom Tbk sebagai pihak yang berkedudukan sebagai yang mengajukan permohonan, dalam putusan tersebut Hakim berpendapat bahwa pailit yang diajukan dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur pembuktian yang sederhana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari putusan pengadilan. Analisa tersebut diperkuat dengan beberapa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus pernyataan pailit sudah benar menerapkan hukumnya, namun yang menjadi perhatian disini adalah kekaburan norma pada syarat permohonan pailit Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tidak mengatur tentang indikator atau batasan konsep utang yang luas dan memerlukan pembuktian sederhana, mampu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses permohonan pailit.
Dishonorable Removal of a Notary for Breach of Professional Ethics: An Analysis of Decision No. 3/Pdt.G/2022/PN Plk Waluya, Kintan Salma; Samosir, Tetti; Anggriani, Jum
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.422

Abstract

Dishonorable dismissal of a notary constitutes the most severe administrative sanction, directly affecting the continuity of office and the professional legitimacy of notaries as public officials. This study examines the legality of dishonorable dismissal imposed on a notary for ethical violations and evaluates the role of the Regional Supervisory Council within the notarial oversight system, focusing on Decision Number 3/Pdt.G/2022/PN Plk. The research employs a normative legal method using statutory and case-based approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and juridical reasoning. The findings reveal that although the authority to dismiss notaries is normatively regulated under the Notary Office Act, its implementation in the case under study raises significant concerns regarding legal certainty, proportionality of sanctions, and compliance with procedural justice, particularly the right to defense. Furthermore, the Regional Supervisory Council has not functioned optimally as a professional guidance mechanism and tends to operate in a predominantly procedural-administrative manner. This study underscores the need to recalibrate the notarial supervision framework to ensure that dishonorable dismissal is imposed in an accountable, proportional, and legally reasoned manner consistent with the principles of good governance.
Reconstruction of Indonesian Tax Law Based on The Principle Of Distributive Justice To Establish A Welfare State In The Framework of The Rule of Law Pamungkas, Ery; Samosir, Tetti; Munzil, Fontian; Hidayati, Maslihati Nur
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2670

Abstract

Amidst efforts to establish a welfare state, the current tax system actually creates economic injustice through the dominance of regressive indirect taxes, asymmetric law enforcement, and a transparency deficit that weakens public legitimacy. This study uses a dogmatic research method and deeply analyzes the vertical and horizontal consistency between legal norms and tax practices. The study was conducted using a textual and conceptual approach, as well as an assessment of the harmonization of various related regulations. The results show a disharmony between the constitutional mandate demanding distributive justice and consumption tax policies and weak enforcement against corporate tax avoidance. This phenomenon is exacerbated by limited transparency and accountability in the use of tax funds, leading to a crisis of public trust. The paper recommends a comprehensive reconstruction of the tax system, including strengthening progressive taxation, equal law enforcement, increasing fiscal transparency, harmonizing regulations, and adopting international practices, so that the tax system can function optimally as an instrument for redistributing welfare in accordance with the principles of the Pancasila rule of law.
Legal Implications and Responsibilities of Notaries for Forgery of Sale and Purchase Agreement Deeds by Notaries Samosir, Tetti; Sihombing, B. F.; Listina, Novia
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3136

Abstract

This study examines the legal implications and liability of a Notary for the forgery of a Sale and Purchase Agreement Deed that occurred due to the Notary's negligence in carrying out his/her obligations. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach, based on the theory of legal certainty and the theory of legal responsibility. The results of the study indicate that the Notary's negligence in verifying the identity of the parties and the authenticity of the document resulted in the deed losing its authenticity based on Article 1868 of the Civil Code and can be declared null and void (nietig van rechtswege) based on Article 1320 of the Civil Code. The Notary's liability is multidimensional, including criminal liability based on Articles 263 and 264 of the Criminal Code, civil liability based on Article 1365 of the Civil Code, and administrative liability through the Notary Supervisory Board mechanism, as reflected in the Denpasar District Court Decision Number 89/PID.B/2020/PN DPS. The Notary's professionalism and thorough attitude are the main foundations in realizing legal certainty for the community.
A Pergeseran Fungsi Covernote Notaris Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli: The Shift in the Function of Notarial Covernotes in Deeds of Sale and Purchase Agreements Salsabila, Alfiyah; Samosir, Tetti; Anggriani, Jum
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1329

Abstract

Paradoks mendasar dalam praktik kenotariatan Indonesia terletak pada kenyataan bahwa covernote, dokumen yang secara normatif tidak memiliki kedudukan sebagai akta autentik dan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris justru berfungsi sebagai penentu kepercayaan dalam transaksi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bernilai ekonomi tinggi. Kesenjangan antara ketiadaan landasan hukum yang jelas dengan luasnya praktik penggunaan covernote inilah yang menjadi sumber ketidakpastian hukum sekaligus celah terjadinya penyalahgunaan jabatan notaris. Penelitian ini secara spesifik menganalisis pergeseran fungsi covernote dalam pembuatan Akta PPJB, memetakan bentuk-bentuk penyimpangan hukum yang ditimbulkannya, serta menetapkan konstruksi pertanggungjawaban hukum notaris atas penerbitan covernote yang tidak sesuai kondisi faktual. Dengan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dioperasionalisasikan melalui telaah bahan hukum primer dan sekunder serta analisis kritis terhadap Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Malang sebagai putusan representatif. Penelitian menemukan bahwa covernote tidak memenuhi unsur formil Pasal 1868 KUHPerdata sehingga tidak berkekuatan autentik dan tidak menentukan keabsahan Akta PPJB. Namun secara faktual, covernote telah bergeser menjadi instrumen pembentuk kepercayaan yang mempengaruhi kesepakatan para pihak atas objek perjanjian yang belum berkepastian hukum, kondisi yang terbukti dalam putusan yang dianalisis membuka ruang terjadinya perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana notaris. Penelitian ini mempertegas bahwa kekosongan regulasi covernote bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kerentanan struktural dalam sistem hukum kenotariatan Indonesia yang mendesak untuk diatasi.
Co-Authors Adzania, Pelangi Agus Surono Akbar, Fikri Miftakhul Amalia, Fildza Nur Arifardahni, Yoyo Arifin, Ajun Aurellya, Tasya Cahyadi, Arvin Bintang Damayanti, Nandaini Intan Deni, Fitraì Dewi, Eriska Desianti Didi Sunardi Disaely, Rico Marleve Eddy Pratomo, Eddy Eferdy, Faiza Finadi, Andreas Sapta Fontian Munzil, Fontian Hasibuan, Muhammad Reza Afdilla Heriansyah, Rizky Herman, Fernanda R Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Indah Harlina Indah Harlina Iswari, Katrin Yogi Jum Anggriani Kevin Malinowski Simanjuntak Ladia, Farhatin Lestari Pardede, Kory Febrina Listina, Novia Maslihati Nur Hidayati Maslihati Nur Hidayati Nabila, Shafa Kintan Novilawati, Rizka Nurlela Nurlela Pamungkas, Ery Panjaitan, Haposan Prakoso, Giesma Dwi Prameswari, Anindita Pranata, Kimas Puspasari, Anneke Ivana Putri, Irnie Wahida Rere, Laode Reyhan Muhammad Fitra Rokhyati, Sri Rosinta, Maya Salam, Ahmad Muhammad Salsabila, Alfiyah Sari, Maya Tiara Savira, Gayuh Setiawan, I Ketut Oka Setiawati, Sicilia Firdaus Sihombing, B. F. Sihombing, B.F. Simanjuntak, Kevin Malinowski Simarmata, Agree Deardo Siti Zubaidah Suprianto, Mutiara Anggia Putri Suryani Suryani Tarsono, Edy Tiaranda, Muhammad Fachreza Utami, Wahyu Dwi Vicky Vicky, Vicky Waluya, Kintan Salma Winandra, Meilivia Yanti, Donna Valentina Zaitun Abdullah