Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.321
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum DE'RECHTSSTAAT KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM Sanskara Hukum dan HAM Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Jurnal Hukum Mimbar Justitia Equality: Law and Social Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan
Hilman Nur
Universitas Suryakancana
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Batas Kebebasan Berekspresi terhadap Penyerangan Kehormatan dalam Perspektif KUHP Gaida Naya Harsya; Hilman Nur
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/x19m9n65

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mendukung kehidupan demokrasi. Kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebebasan berekspresi serta batasannya terhadap penyerangan kehormatan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala terkait kejelasan batas antara kritik yang sah dan penghinaan. Ketentuan mengenai penyerangan kehormatan dalam KUHP Baru belum sepenuhnya memberikan parameter yang tegas, sehingga menimbulkan multitafsir dan potensi ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks media sosial. Selain itu, terdapat kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai respons utama terhadap ekspresi publik, yang berpotensi menggeser prinsip ultimum remedium. Diperlukan penafsiran hukum yang kontekstual dan proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan publik, tujuan, dan konteks suatu ekspresi, guna menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan individu.
Pelanggaran Administratif yang Dipidanakan: Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan M Miftah Adyatma; Hilman Nur
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/y789p894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum pelanggaran tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pelanggaran administratif yang dipidanakan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memiliki SIM pada dasarnya merupakan instrumen hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap aktivitas masyarakat dalam berlalu lintas. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui proses kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari rezim administratif ke rezim pidana. Dari perspektif prinsip ultimum remedium, pemidanaan terhadap pelanggaran tanpa SIM belum sepenuhnya mencerminkan penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir, karena tidak didahului dengan mekanisme sanksi administratif yang memadai. Penggunaan sanksi pidana dapat dipahami sebagai upaya preventif dalam rangka melindungi keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Diperlukan pendekatan yang lebih proporsional dengan mengedepankan sanksi administratif serta menjadikan hukum pidana sebagai sarana terakhir agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Risma Afriliyani; Hilman Nur
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/hvw7e397

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sering mengakibatkan korban jiwa, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi serta penerapan unsur kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan penafsiran hukum melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya unsur kelalaian (culpa) yang memiliki hubungan kausal dengan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tidak semua kecelakaan lalu lintas dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur kesalahan
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Indonesia: Problematika dan Kesenjangan Aturan Salwa Septiarahmadani; Hilman Nur
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/ehexvm72

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan media sosial dan internet di kalangan anak, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan seksual berbasis siber, salah satunya child grooming. Kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan manipulatif dan emosional secara bertahap untuk memperoleh kepercayaan korban dengan tujuan eksploitasi seksual, sehingga menimbulkan dampak psikologis yang serius terhadap anak. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai child grooming dalam sistem hukum Indonesia serta belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, terutama dalam konteks ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai child grooming dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, serta menganalisis pentingnya pertimbangan aspek psikologis korban dalam perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan terhadap anak dan kekerasan seksual, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi karakteristik child grooming yang manipulatif dan berbasis digital secara komprehensif. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya literasi digital, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya perhatian terhadap aspek psikologis korban dalam proses penanganan perkara. Diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih adaptif, penguatan pendekatan perlindungan yang berorientasi pada korban, serta integrasi antara perlindungan hukum dan pemulihan psikologis guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak korban child grooming.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Nurrah Tri Auliya; Hilman Nur
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 3 (2026): Juni : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/yfd8f011

Abstract

This study aims to analyze the legal protection for children as perpetrators of criminal acts of defamation on social media, as well as the implementation of diversion in the settlement of juvenile cases based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. The research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of books and scientific journals. The data collection technique was conducted through literature study. The results of the study indicate that the criminal act of defamation on social media is regulated in Article 27A of Law Number 1 of 2024, which emphasizes the elements of intent, attacking honor or reputation, and the dissemination of electronic information to the wider public. Children who commit criminal offenses remain entitled to legal protection based on the principle of the best interests of the child. Such protection is manifested through the implementation of diversion and a restorative justice approach to protect children from the negative impacts of the formal criminal justice process. Diversion is carried out through deliberation among the perpetrator, the victim, their families, and related parties to achieve peace and the restoration of social relations. Thus, the implementation of diversion is expected to protect children's rights while simultaneously supporting the process of rehabilitation and the social reintegration of children into society.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 Salsabil Syakira Musadad; Hilman Nur
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 3 (2026): Juni : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/npdnmp89

Abstract

This study is motivated by the refusal to register interfaith marriages in Indonesia, a stance reinforced by Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. This condition raises legal issues concerning legal certainty, justice, and utility for couples who are unable to officially register their marriages. This study aims to analyze the legal basis for the refusal of interfaith marriage registration and to examine its implications within the Indonesian legal system. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through library research. The results show that the refusal to register interfaith marriages has a strong legal basis, namely Law Number 1 of 1974 which requires marriages to be conducted according to religious law, and is further reinforced by SEMA Number 2 of 2023 as a guideline for judges. However, this policy still creates issues in terms of justice and legal utility, particularly regarding legal protection and certainty of status for couples who cannot register their marriages. Therefore, for parties who enter into interfaith marriages, a more adaptive interpretation or legal update is needed to achieve a balance between legal certainty, justice, and legal benefits.
From Enforcement to Prevention: Reorienting the KPK’s Role in Indonesia Hajj Governance Nazwa Aprilia Salsabila; Hilman Nur
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/ga523q88

Abstract

Corruption in Hajj governance has the potential to cause state financial losses and erode public trust in a religious service that should be administered transparently and accountably. This study analyzes corruption-prevention strategies in Hajj governance through the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in realizing good governance and examines the constraints encountered in their implementation following the revision of the KPK Law. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches and a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that the KPK's role in Hajj governance is not limited to repressive functions through its authority to conduct inquiries, investigations, and prosecutions of corruption offenses; it also encompasses preventive measures through strengthened oversight, service digitalization, greater transparency in Hajj fund management, and inter-institutional coordination. These strategies are important instruments for advancing the principles of good governance, particularly transparency, accountability, effectiveness, and integrity in public service. However, implementation continues to face bureaucratic complexity, weak institutional coordination, potential conflicts of interest, and constraints on the effectiveness of the KPK's authority following the legislative revision. The novelty of this study lies in its analysis of corruption prevention in Hajj governance by focusing on the KPK's preventive role after the revision of the KPK Law as part of broader efforts to realize good governance.
Proses Alih Teknologi E-Administrasi Pilkades Cianjur 2025-2026 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Dedi Mulyadi; Tanti Kirana Utami; Kuswandi Kuswandi; Hilman Nur; Aji Mulyana; Anisa Amalia Azahra; Azzahra Salsabila Ramadani; Salsabila Hadi Aulia; Fuji Raihan Azhari Kusworo; Ikhsan Kintara
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.9872

Abstract

Village Head Elections are a manifestation of village democracy in order to determine qualified village leadership. In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 31 Paragraphs (1) and (2) states that Village Head Elections are held simultaneously in all Regency / City areas. The rapid development of technology in the era of the industrial revolution 4.0 has affected many things, one of which is in the process of simultaneous village head elections, the government can utilize technology by creating an E-Administration system policy in the registration process. This E-Administration system aims to increase professionalism and accountability both to the community and stakeholders. The method of implementation in this research is through forum group discussions involving the research team, supporting team, surveyor team, and several stakeholders. The results of this study are that after several discussions between the research team, supporting team, surveyor team, and several stakeholders, all parties agreed and equalized perceptions regarding the technical implementation of the 2025-2026 simultaneous village head elections in Cianjur Regency.
Peran Lingkungan dan Media Sosial Dalam Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja di SMA Negeri 1 Ciranjang Trini Handyani; Mia Amalia; Hilman Nur; M. Budi Mulyadi; Kayla Andini Putri; Ajeng Permana; Ira Permatasari; Wandi Setiawan
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.11323

Abstract

This service activity aims to increase the awareness of SMA Negeri 1 Ciranjang students towards the prevention of juvenile delinquency, especially bullying and sexual violence, through the role of the environment and social media. The method applied includes pre-test, material presentation by lecturers, panel discussion, and post-test. The material presented included the role of schools in building positive habits, sexual harassment prevention strategies, and strengthening the value of mutual cooperation as a form of tolerance in everyday life. The pre-test was used to measure students' initial level of understanding, while the post-test evaluated the increase in understanding after the activity. The results of the service show that students have a better understanding of the negative impact of juvenile delinquency and the importance of creating a safe environment at school. As many as 78.8% of students felt that this activity helped them understand issues related to bullying, sexual violence, and the wise use of social media. Supporting factors for the success of this program include full support from the school and the enthusiasm of the participants, while inhibiting factors include time constraints and a less conducive atmosphere. This activity is expected to provide students with insights on how to protect themselves from the threat of violence, understand the importance of tolerance, and increase awareness of the importance of maintaining local cultural values. Recommendations for future activities include developing more comprehensive materials and increasing participant engagement to create a more inclusive and safe school environment.
Co-Authors Ajeng Permana Aji Mulyana Alya Khansa Syahla Amalia Siti Nurrohmah Anisa Amalia Azahra Arfa Fadillah Tanjung Ashraf Firmansyah Azzahra Salsabila Ramadani Baharuddin Jusuf Wirahma Baidhowi, Nayla Ratu Camilliya Fakhriyah Garnita Cep Hidayat Cucu Solihah Dedi Mulyadi Dika, Muhammad Gilar Ega Puspita Farhan Dwi Kurnia Fina Asriani Fuji Raihan Azhari Kusworo Fuji Raihan Azhari Kusworo Gaida Naya Harsya Hadi Aulia, Salsabila Haura Salsabila Iis Ristiani Ikhsan Kintara Intan Robiatul Adawiah Ira Permatasari Januwati, Pusfa Kayla Andini Putri Kirana Utami, Tanti Kuswandi Lananda, Ardelia M Miftah Adyatma M Rafly Pradipa M. Wahyu Affarel Masripa Siti Zahra MAY, Nazwa St Mia Amalia Muhamad Budi Mulyadi Muhamad Fahri Mawardi Muhammad Guntur Syuhada Mumuh M Rozi Natasya Insani Auliarrahma Nazwa Aprilia Salsabila Nurmala Nurrah Tri Auliya Nurul Lestari Pramesti Agustiani, Arda Rahmah, Mila Arastasya Retno Dwi Lestari Risma Afriliyani Rizki Alvareza Rusman Salsabil Syakira Musadad Salsabila Hadi Aulia Salwa Septiarahmadani Sani San Zein Sesil Nur Hidayah Simbolon, Cindy Claudia Sinta Solihah Siti Nurvinia Nareswari Tanisha Jahida Tri Cahya, Muhammad Agung Trini Handayani Trini Handyani Wandi Setiawan Yolanda Assyar Yuvi Andianti Yuyun Yulianah