Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum DE'RECHTSSTAAT KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM Sanskara Hukum dan HAM Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Jurnal Hukum Mimbar Justitia Equality: Law and Social
Hilman Nur
Universitas Suryakancana
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Risma Afriliyani; Hilman Nur
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/hvw7e397

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sering mengakibatkan korban jiwa, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi serta penerapan unsur kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan penafsiran hukum melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya unsur kelalaian (culpa) yang memiliki hubungan kausal dengan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tidak semua kecelakaan lalu lintas dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur kesalahan
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Indonesia: Problematika dan Kesenjangan Aturan Salwa Septiarahmadani; Hilman Nur
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/ehexvm72

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan media sosial dan internet di kalangan anak, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan seksual berbasis siber, salah satunya child grooming. Kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan manipulatif dan emosional secara bertahap untuk memperoleh kepercayaan korban dengan tujuan eksploitasi seksual, sehingga menimbulkan dampak psikologis yang serius terhadap anak. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai child grooming dalam sistem hukum Indonesia serta belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, terutama dalam konteks ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai child grooming dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, serta menganalisis pentingnya pertimbangan aspek psikologis korban dalam perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan terhadap anak dan kekerasan seksual, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi karakteristik child grooming yang manipulatif dan berbasis digital secara komprehensif. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya literasi digital, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya perhatian terhadap aspek psikologis korban dalam proses penanganan perkara. Diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih adaptif, penguatan pendekatan perlindungan yang berorientasi pada korban, serta integrasi antara perlindungan hukum dan pemulihan psikologis guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak korban child grooming.
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KUHP 2023 Siti Nurvinia Nareswari; Hilman Nur
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 2 (2026): April : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/r2gvnc76

Abstract

Environmental pollution is a serious issue affecting ecosystem sustainability and public health. Industrial activities without proper waste management are a major cause of pollution, including water, air, and soil contamination. This condition not only causes environmental damage but also leads to social and economic losses for communities. Therefore, strict and effective law enforcement is required to create a deterrent effect and prevent similar actions. This study aims to examine the regulation of environmental crimes based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and to analyze law enforcement against offenders from the perspective of the Indonesian Criminal Code (KUHP) 2023. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches through literature study. The results show that the 2023 Criminal Code provides a more comprehensive legal basis, particularly regarding corporate criminal liability. However, in practice, law enforcement still faces challenges such as weak supervision and difficulties in proving cases. Therefore, it is necessary to strengthen supervision and ensure consistent law enforcement to achieve optimal environmental protection
Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Verbal di Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Sesil Nur Hidayah; Hilman Nur
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/k85nx166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum perlindungan terhadap kekerasan verbal di lingkungan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Materi hukum terdiri dari sumber primer, termasuk undang-undang, dan sumber sekunder seperti literatur hukum dan studi sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan argumen yuridis. Temuan menunjukkan bahwa, secara normatif, kekerasan verbal dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kekerasan psikologis sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 80. Regulasi tersebut masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mendefinisikan kekerasan verbal, sehingga menimbulkan ambiguitas dan kepastian hukum yang terbatas. Implementasi perlindungan hukum menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek pembuktian dan persistensi persepsi sosial yang mentolerir kekerasan verbal sebagai bagian dari praktik disiplin. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada secara formal selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak, penerapannya secara substansial masih belum optimal. Penguatan peraturan hukum dan kerangka kebijakan dengan ketentuan yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dari kekerasan verbal di lingkungan pendidikan.
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Studi Penerapan Syariat Islam di Aceh Yuvi Andianti; Hilman Nur
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/2ae33591

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem hukum pluralistik di Indonesia yang mengakui keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat dalam kehidupan masyarakat. Aceh menjadi daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan fokus pada Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya melalui lembaga Peradilan Agama dan berbagai peraturan perundang-undangan. Di Aceh, penerapan hukum Islam diwujudkan melalui pembentukan Qanun sebagai dasar pelaksanaan syariat Islam, termasuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Penerapan tersebut mencerminkan adanya pengakuan negara terhadap kekhususan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan pemahaman masyarakat agar penerapan hukum Islam di Aceh dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum nasional Indonesia.
Co-Authors Aji Mulyana Alya Khansa Syahla Amalia Siti Nurrohmah Arfa Fadillah Tanjung Ashraf Firmansyah Aulia, Salsabila Hadi Azahra, Anisa Amalia Baharuddin Jusuf Wirahma Baidhowi, Nayla Ratu Camilliya Fakhriyah Garnita Cucu Solihah Dedi Mulyadi Dika, Muhammad Gilar Ega Puspita Fina Asriani Fuji Raihan Azhari Kusworo Gaida Naya Harsya Hadi Aulia, Salsabila Handyani, Trini Haura Salsabila Iis Ristiani Intan Robiatul Adawiah Januwati, Pusfa Kintara, Ikhsan Kirana Utami, Tanti Kuswandi Kuswandi Kusworo, Fuji Raihan Azhari Lananda, Ardelia M Miftah Adyatma M Rafly Pradipa Masripa Siti Zahra MAY, Nazwa St Mia Amalia Muhamad Budi Mulyadi Muhamad Fahri Mawardi Muhammad Guntur Syuhada Mumuh M Rozi Natasya Insani Auliarrahma Nurmala Permana, Ajeng Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri, Kayla Andini Rahmah, Mila Arastasya Ramadani, Azzahra Salsabila Retno Dwi Lestari Risma Afriliyani Rusman Salwa Septiarahmadani Sesil Nur Hidayah Setiawan, Wandi Simbolon, Cindy Claudia Sinta Solihah Siti Maesaroh Siti Nurvinia Nareswari Tanisha Jahida Tri Cahya, Muhammad Agung Trini Handayani Yolanda Assyar Yuvi Andianti Yuyun Yulianah