Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.368

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA Jurnal Visi Ilmu Pendidikan Jurnal Diskursus Islam Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Edueco Jurnal GeoEkonomi JURNAL USM LAW REVIEW International Journal of Engineering, Science and Information Technology KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review MEDIA RISET EKONOMI Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Journal Juridisch

Sukimin

Universitas Balikpapan

Author-ID : 1192633

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Sukimin, Sukimin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2284

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan dan persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 . Pemilu merupakan sarana demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena sebagai perwujudan nyata terdapatnya demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara berkala merupakan keharusan sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas legimitasi dan kredibelitas bagi pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan Pemilu agar tidak bertentangan dengan Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian diskripftif analistis, dan metode pengumpulan data analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak bersamaan Pemilihan Legislatif dimaksudkan agar penyelenggaranya lebih efesiensi dan efektif dengan tujuan akan memperkuat sistem presidensial yang dibangun berdasarkan konstitusi, terciptanya checks and balances antara DPR dan presiden. Pemilu serentak hakekatnya tidak bertentangan dengan konstitusi karena dalam konstitusi menyatakan pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Kemudian terkait Persyaratan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ambang batas pencalonan (presidential threshold) hal ini bertolak belakang dengan konstitusi, dimana Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu sebelum dilaksanakannya Pemilu. Dengan adanya ambang batas tersebut otomatis tidak seluruh partai politik terutama partai politik baru tidak dapat mengajukan calon padahal yang bersangkutan sebagai partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu.

Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada Permana, Bayu Indra; Septiandani, Dian; Sukarna, Kadi; Sukimin, Sukimin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4800

The purpose of this study is to analyze the neutrality regulation of State Civil Servant (ASN) neutrality in the current regional elections is in effect and how the ideal form of ASN neutrality regulation in the regional elections is viewed from the study of the regional elections Law and other derivative rules as well as the theory of legal objectives. Several regulations, ranging from laws and government law to joint decrees involving several ministries and institutions, were issued in order to limit the space for movement and ensure the neutrality of ASN is maintained in the implementation of regional elections. This research is expected to be able to find the ideal setting regarding ASN Neutrality in regional elections by analyzing several applicable regulations. This study uses a normative juridical approach by using secondary data through the study of legislation and literature searches. This research has a novel perspective, namely trying to find the ideal form of regulation of ASN neutrality in the regional elections in terms of several applicable laws and theories of legal objectives. The results of this study conclude that the neutrality of ASN in the regional elections is regulated by the ASN Law, Regional Elections Law, Government Law Discipline of Civil Servants, Government Law for the Development of Corps Spirit, and Code of Ethics for Civil Servants, Circular Letter of KASN, Circular Letter of Menpan-RB, and Joint Decrees of 5 Ministers/Heads of Institutions. In addition, it is necessary to reposition the ASN neutrality rules under one legal umbrella, namely the KASN Regulations. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP, sampai dengan Keputusan Bersama yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan menjamin netralitas ASN tetap terjaga dalam penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengaturan ideal terkait Netralitas ASN dalam Pilkada dengan menganalisa beberapa regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaruan perspektif yaitu berusaha menemukan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari beberapa perundang-undangan yang berlaku dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam UU ASN, UU Pilkada, PP Disiplin PNS, PP Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS , SE KASN, SE Menpan-RB, dan Keputusan Bersama 5 Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu perlu mendudukan ulang aturan Netralitas ASN dalam satu payung hukum yaitu dalam Peraturan KASN.

Peningkatan Pemahaman Siswa SMK N 2 Semarang Sebagai Pemilih Pemula Menjadi Pemilih Yang Cerdas Pada Pilkada 2024 Sukimin, Sukimin; Sihotang, Amri Panahatan; Mulyani, Tri
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v6i1.11988

The political participation of the younger generation, particularly first-time voters, plays a strategic role in shaping the direction of democracy in Indonesia. Through a community service program conducted at SMK N 2 Semarang, efforts were made to enhance students' understanding as first-time voters in preparation for the 2024 Regional Elections (Pilkada). This activity aimed to equip students with knowledge about the electoral process, the importance of their role as first-time voters, and how to become rational voters who are not easily influenced by short-term political interests. The implementation method consisted of three stages: pre-activity preparation, the main activity through lectures and discussions, and evaluation using pre-tests and post-tests to measure the level of students’ understanding. The results showed a significant improvement, with an average increase in understanding of 66.1% after the activity. These findings indicate that political literacy and outreach activities are effective in increasing awareness and readiness among students to exercise their voting rights wisely and responsibly. It is hoped that similar initiatives can be carried out sustainably to foster a generation of voters who are critical, rational, and uphold high integrity in the democratic process. Keywords: First-Time Voters; 2024 Regional Elections; Political Literacy.

PENGARUH BAURAN PEMASARAN 4P (PRODUCT, PRICE, PROMOTION, PLACE) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI TOKO FROZEN FOOD JOM JOM Sagala, Billy; Sukimin, Sukimin; Taufik Rohman, Dwi
Jurnal Edueco Vol. 8 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/edueco.v8i1.263

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Produk, Harga, Promosi, dan Lokasi secara parsial terhadap Keputusan Pembelian produk paket grill pada Toko Frozen Food Jom Jom. Penelitian ini dilaksanakan di Toko Frozen Food Jom Jom, dengan responden 90 orang, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi dan penyebaran kuesioner melalui google form. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan melakukan uji instrument, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis secara parsial (uji-t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga, dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk paket grill pada Toko Frozen Food Jom Jom, sedangkan produk dan promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk paket grill pada Toko Frozen Food Jom Jom.

THE INFLUENCE OF DISCOUNTS, CASHBACK, FREE SHIPPING AND FLASH SALES ON SHOPEE ON THE IMPULSIVE BUYING BEHAVIOR OF STUDENTS AT BALIKPAPAN UNIVERSITY: PENGARUH DISKON, CASHBACK, GRATIS ONGKOS KIRIM DAN FLASH SALE PADA SHOPEE TERHADAP PERILAKU IMPULSIF BUYING MAHASISWA UNIVERSITAS BALIKPAPAN Rizkiyah, Dita; Sukimin, Sukimin; Taufik Rohman, Dwi
Jurnal Edueco Vol. 8 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/edueco.v8i1.281

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diskon, Cashback, Gratis ongkos kirim dan Flash Sale terhadap perilaku impulsif buying pada mahasiswa Universitas Balikpapan pengguna shopee. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 160 responden. Analiss data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskon, Cashback, Gratis ongkos kirim dan Flash Sale secara signifikan berpengaruh, baik secara parsial maupun simultan terhadap perilaku impulsif buying. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai pengaruh strategi promosi pada e-commerce terhadap perilaku konsumen.

IMPLIKASI PENGATURAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN Rinaldo, Ridho Rinaldo; Pujiastuti, Endah; Sukimin, Sukimin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Keberhasilan negara dapat dilihat dari terwujudnya tujuan pembangunan nasional, tolok ukur keberhasilan tersebut adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan kesehatan menjadi fokus utama pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (3). BPJS Kesehatan sebagai badan hukum Pemerintah yang memiliki tugas khusus yaitu menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan sistem rujukan berjenjang di Indonesia. (2) Bagaimanakah implikasi mengenai pengaturan sistem rujukan berjenjang terhadap pelayanan kesehatan perorangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat., hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Untuk mengatur mekanisme penyelenggaraannya sistem rujukan dalam BPJS, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Kedua, dengan adanya pengaturan sistem rujukan berjenjang ini berdampak kepada pelayanan kesehatan perorangan setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut. Masyarakat mendapat kepastian dalam jaminan kesehatan yang dikelola langsung oleh Pemerintah melalui BPJS, melalui program ini Pemerintah telah menjamin pelayanan kesehatan masyarakat khususnya sistem rujukan berjenjang pada pelayanan BPJS.

PERAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA REJOSARI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK Alfatikh, Ravi Sidqi; Nuswanto, A. Heru; Sukimin, Sukimin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 1 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v2i1.3433

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: jenis penelitian hukum non-doktrinal atau sosiologis, spesifikasinya deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan: Pemerintah desa rejosari telah melaksanakan perannya dalam bidang penyelengaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pimbinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mengunakan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa yang di laporkan setiap tahun kepada Bupati. Pemerintah desa dalam melaksanakan perannya memiliki kendala namun pemrintah desa memiliki upaya mengatasi solusi dalam mengatasi kendala tersebut.

REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA SIDOKUMPUL KABUPATEN DEMAK BERDASARKAN PERBUB NOMOR 6 TAHUN 2020 Kiswanto, Heri; Junaidi, Muhammad; Sukimin, Sukimin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Penelitian dengan judul realisasi pengelolaan alokasi dana desa dalam mendukung pembangunan Desa Sidokumpul Kabupaten Demak berdasarkan perbub nomor 6 tahun 2020 dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Sidiokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Sidokumpul. Fokus penelitian dalam penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban. dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data yang meliputi bahan hukum, Primer, Sekunder dan Tersier, Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan deskriptif kualitatif, Hasil penelitian diketahui bahwa Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sudah terlaksana dengan baik dan berdasrkan prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat adapun faktor pendukung dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah masyarakat ikut berpartisifasi dalam setiap kegiatan yang ada sehingga jalannya seluruh kegiatan proses pembangunan ini dilakukan dengan baik.

PENERAPAN ELECTRONIC VOTING SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS LUBER DAN JURDIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BENDOSARI KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI Pamungkas, Fauzi Akbar; Sukimin, Sukimin; Nuswanto, A. Heru
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5552

Penelitian ini di latar belakangi dari legalitas hukum sistem dan implikasi sistem penerapan E-voting sebagai perwujudan asas Luber dan Jurdil dalam pemilihan kepala desa di desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas hukum sistem dan implikasi sistem penerapan E- voting sebagai perwujudan asas Luber dan Jurdil dalam pemilihan kepala desa di desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukan rencana penerapan E-voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mempunyai pijakan legal sesuai dengan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan MK No. 147/PUU.VII/2009, Serta pasal 85 UU No.10 tahun 2016 Tentang Pilkada. Implikasi penerapan E-voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam pelaksanaannya secara hukum tidak mewajibkan ataupun memberikan sanksi kepada suatu daerah yang belum menerapkan sistem E-voting. akan tetapi di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan suatu daerah tersebut lihat dari berbagai aspek, tentunya tidak bertentangan dengan asas pemilu. Pelaksanaan E-voting pada Pilkades Boyolali berkaitan dengan asas- asas pemilihan demokrasi yang sudah memenuhi asas yaitu: a) Langsung, b) Umum, c) Bebas, d) Rahasia, e) Jujur, f) Adil.

OPTIMALISASI PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK Hadada Azizi, Aldino; Sukimin, Sukimin; Nuswanto, A. Heru
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.6521

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membahas dana desa sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Dana desa di prioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa, Infrastruktur Desa, dan Pertanian. Sebagai program pemerintah pusat melakukan pembangunan dimulai dari desa yang di kelola atas kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan guna mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Latar belakang masalah penelitian ini adalah optimalisasi pengalokasian dana desa dalam menunjang pembangunan berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan bagaimana upaya mengatasinya. Tujuan penelitian ini untu mengetahui optimalisasi pengalokasian dana desa dalam menunjang pembangunan berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak dan Mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak serta bagaimana upaya mengatasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis dengan sampel penelitian optimalisasi pengalokasian dana desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Optimalisasi pengalokasian dana desa dalam menunjang pembangunan sudah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada pun kendalakendala yang dihadapi kurangnya kapasitas sumber daya manusia sehingga pengelolaan dana desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak belum berdasarkan prinsip Good Governance.

Co-Authors A Heru Nuswanto Adi Hermawansyah Agus Saiful Abib Alfatikh, Ravi Sidqi Amri Panahatan Sihotang Anggreani, Rini Arsalan, Izzudin Barsihannoor, Barsihannoor Bayu Indra Permana Chabib Faturrohman, Muhamad Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Ekowati, Nur Endah Pujiastuti Erlina Erlina Fachry Abda El Rahman Hadada Azizi, Aldino Heri Kiswanto Indriastuty, Nina Krisna Rendi Awalludin Mahfut Mashudi Mashudi Migang, Satriawaty Miswaty, Miswaty Mochammad Imron Awalludin Muhammad Junaidi Nining Setyaningsih Nisita, Indriastri Nuryanto, Ahmad Dwi Nuswanto, A. Heru Nuswanto, Heru Pamungkas, Fauzi Akbar Putri, Davila Zalianti Ridzky Wahyu Nugroho Rinaldo, Ridho Rinaldo Rizkiyah, Dita Sagala, Billy Salahuddin Salahuddin Septiandani, Dian Sudarmanto, Kukuh sukarna, kadi Sukowati, Berliani Ardelia Supriyadi Supriyadi Taufik Rohman, Dwi Thalia Prameswari, Mouza Treesya Panjaitan, Mitha Valentina Tri Mulyani Triasih, Dharu Tripeni Handayani, Tundjung Triwati, Ani Tundjung Tripeni Handayani, Tundjung Tripeni Utomo, Ikbal Sadam Tri Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search