Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.425
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Komunikasi Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming JUSTISI Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Bakti Cendana: Jurnal Pengabdian Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Berajah Journal Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Media Bina Ilmiah Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vyavahara Duta Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Triwulandari, I Gusti Agung Ayu Mas
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 06-K/PM.III-14/AD/III/2025 Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2960

Abstract

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui siding di pengadilan militer. Tujuan dari penulisan ini untuk menggali lebih dalam terkait faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana desersi serta penjatuhan sanksi administrasi yang diterapkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan KUHPM dengan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan serta mempertimbangkan tujuan utama dalam pemeriksaan di pengadilan, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.
Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Keluarga Lusiana Putri, Putu Metta; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3422

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum dan sosial bagi lansia yang menjadi korban pengabaian kriminal oleh keluarga mereka di Indonesia. Peningkatan signifikan populasi lansia, ditambah dengan ironi pengabaian oleh keluarga—yang seharusnya menjadi pilar perlindungan—menyoroti kegagalan sistemik dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan ini. Perubahan struktur sosial, modernisasi, dan individualisme telah mengikis nilai-nilai tradisional, yang menyebabkan pengabaian tanggung jawab untuk merawat orang tua yang lanjut usia. Pengabaian terhadap lansia merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 49 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang melanggar hak asasi manusia lansia untuk hidup layak dan aman. Namun, implementasi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal. Hambatan utama meliputi sistem pelaporan yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, dan kurangnya kepekaan dari aparat penegak hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan efek jera dan memastikan rehabilitasi serta perlindungan korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum pidana dan perlindungan sosial, penelitian ini berupaya menawarkan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif, terintegrasi, dan holistik yang tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga didukung oleh mekanisme pencegahan dan penyembuhan untuk menjunjung tinggi martabat lansia.
Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Satwa Liar yang Dilindungi UU di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Anak Agung Ngurah Juli Wardana Putra; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang No. 32 tahun 2024 tentang. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagai landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekositemnya secara tegas menyatakan bahwa terhadap tindakan atau perbuatan tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran secara mendalam tentang Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Dari Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai KSDA Bali yaitu adanya faktor internal seperti faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang cukup luas, kurangnya pengawasan terhadap satwa dilindungi, jumlah pegawai balai konservasi sumber daya alam bali yang tidak memadai, fasilitas sarana dan prasarana kator Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang kurang memadai dan faktor eksternal seperti banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi, keuntungan yang besar dari bisnis satwa dilindungi, faktor ekonomi masyarakat, kurangya kesadaran masyarakat, kemajuan teknologi, perdagangan yang tertutup serta faktor kebudayaan . Upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai KSDA Bali ialah melibatkan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan. Kerja sama dengan kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus dan memastikan sanksi yang tegas bagi pelaku.
DECONSTRUCTING TRADEMARK AUTHENTICITY: A COMPARATIVE STUDY OF LEGAL INTERPRETATIONS IN INDONESIA, OMAN, AND THE PHILIPPINES I Gede Agus Kurniawan; Ni Made Dyah Sukasmini Merthada; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Souad Ahmed Ezzerouali; Princess Alyssa Tee-anastacio
Diponegoro Law Review Vol 10, No 2 (2025): Diponegoro Law Review October 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.10.2.2025.310-322

Abstract

This study examines the concept of trademark authenticity in Indonesia, Oman, and the Philippines through Jacques Derrida’s deconstruction theory. In trademark law, authenticity is commonly perceived as a stable attribute of a product and its origin. However, this notion is contested by the varying ways national legal systems apply trademark law. In this pluralistic context, authenticity is not a fixed legal fact but a matter of interpretation. By employing Derrida's theory, this research investigates how the meaning of authenticity is constructed, destabilized, and reconstructed across different intellectual property frameworks. It also explores how each country's legal system addresses or resists the inherent instability of trademark meanings. Using a comparative legal analysis, doctrinal research, and a post-structuralist interpretive approach, the study finds that in Indonesia, authenticity is closely tied to consumer perception; in Oman, it is linked to origin and moral identity; and in the Philippines, fairness and commercial honesty play a significant role. The novelty of this research lies in its assertion that brand authenticity is a legal construct subject to reinterpretation, challenging the notion of fixed legal definitions. The findings urge a reconsideration of national intellectual property systems, advocating for a more flexible, culturally situated view of brands that accommodates the evolving global context. This study also reveals that the legal understanding of trademark authenticity in these jurisdictions is shaped by a logocentric and hierarchical legal structure, opening space for critique of the dominance of a single legal narrative over diverse social realities. A limitation of this study is its reliance on conceptual analysis without empirical data, suggesting the need for further research through case studies to strengthen the findings.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA JARINGAN INTERNASIONAL Adinda Trisya Anindia Putri; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Kadek Januarsa Adi Sudharma
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.809

Abstract

ABSTRAK Perdagangan organ merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terorganisir yang serius dan tentunya melanggar hak asasi manusia, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberantas sindikat perdagangan organ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan organ internasional. Fokus penelitian ini ada pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) serta Protokol Palermo yang menjadi instrument hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kemudian menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus, perundang - undangan, konseptual serta perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan regulasi nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta minimnya sistem deteksi dini. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama lintas sektor dan internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban. Implikasi penelitian ini penting untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan sistem perlindungan korban dalam konteks hukum internasional.Kata kunci: Perlindungan hokum, perdagangan organ, Protokol Palermo, koordinasi antar Lembaga, hukum internasional.
STRATEGI LOW BUDGET URBAN FARMING SOLUSI EFISIENSI BIAYA DAN KETAHANAN PANGAN DI DANGIN PURI Ni Putu Pritasya Prameswari; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2026): Volume 5 Nomor 1, Mei 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v5i1.3386

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilatarbelakangi oleh tingginya beban pengeluaran pangan rumah tangga akibat inflasi dan keterbatasan lahan produktif di wilayah urban Kelurahan Dangin Puri. Fenomena ini menyebabkan ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap pasar untuk memenuhi kebutuhan sayuran dasar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengedukasi dan mengimplementasikan strategi low-budget urban farming sebagai solusi efisiensi biaya rumah tangga melalui kemandirian pangan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui empat tahapan sistematis, yaitu observasi lahan terbatas, sosialisasi anggaran ekonomi sirkular, pelatihan teknis penanaman menggunakan media rockwool dan instalasi bambu vertikal, serta monitoring evaluasi terhadap pertumbuhan tanaman dan penghematan biaya belanja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemanfaatan material ekonomis dan limbah rumah tangga mampu menekan modal awal secara signifikan dengan potensi penghematan belanja bulanan sebesar 10-15%. Selain itu, masyarakat berhasil mengonversi lahan sempit menjadi area produktif yang berkelanjutan. Simpulan dari kegiatan ini adalah strategi urban farming berbiaya rendah efektif meningkatkan ketahanan pangan dan stabilitas arus kas keluarga di kawasan perkotaan.
Comparative Analysis of Criminal Law Regulations Towards the Phenomenon of Deepfake Pornography Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10618

Abstract

The rapid development of artificial intelligence (AI) over the past decade has introduced new challenges in criminal law, particularly the phenomenon of deepfake pornography which poses serious threats to victims’ privacy, reputation, and personal integrity. This study employs a normative juridical approach using the statute approach, conceptual approach, and comparative approach to analyze Indonesian regulations and compare them with the United States. Data were collected through library research including legislation, government policies, academic articles, and relevant court decisions. Findings reveal that Indonesian regulations such as Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, Law Number 44 of 2008 on Pornography, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and the new Criminal Code Law Number 1 of 2023, do not explicitly regulate AI-based synthetic media, creating normative gaps and legal uncertainty that worsen victims’ positions. In contrast, the United States has introduced policies such as the TAKE IT DOWN Act requiring the removal of non-consensual intimate content within a specific timeframe. Victim protection principles and the right to be forgotten applied in the US may serve as valuable inspiration for Indonesia to strengthen its legal framework. This study emphasizes the urgent need for criminal law reform through amendments to the Pornography Law, the ITE Law, or the establishment of a specific law on AI-generated pornography to ensure more effective, fair, and adaptive legal protection for victims in the digital era.
COMPARATIVE LEGAL FRAMEWORK ON FOREIGN WORKERS REGULATION: INDONESIA AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO Komang Gede Pramantara; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Claude Iguma Wakenge
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 27, No 1: April 2025: Customary Law and development in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v27i1.51794

Abstract

Foreign workers are an unavoidable global phenomenon, although for developing countries, they can pose challenges related to the availability of jobs related to the local workforce. This study analyzes the comparative legal framework for regulating foreign workers between Indonesia and the Democratic Republic of the Congo. This research is a normative legal study with a conceptual, comparative, and legislative approach. The results emphasize the urgency of regulating foreign workers in developing countries, to achieve proportional and equitable arrangements between the national interests of a country (in this case, local workers) and foreign workers, thereby ensuring fairness, certainty, and benefits. Based on a comparison of the laws regulating foreign workers in Indonesia and the Democratic Republic of the Congo, it can be concluded that Indonesia has a more comprehensive, structured, and normative regulatory framework, while the Democratic Republic of the Congo relies more on pragmatic work permit and visa mechanisms. This study recommends that the regulation of foreign workers in both countries should function not only as an administrative tool and investment attraction, but also as an equitable and responsive instrument to global labor dynamics, contributing to strengthening the rule of law and building national workforce capacity in the context of developing countries facing current economic challenges.
EDUKASI DAN SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH ANORGANIK MELALUI BANK SAMPAH Putu Ayu Yukari Rantisari; Komang Arie Putri Triyandani; I Wayan Dharma Putra; I Gusti Agus Deni Diputra; Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM-IKP)
Publisher : FKIP Universitas Trilogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31326/jmp-ikp.v5i1.1202

Abstract

Pengabdian masyarakat ini  memiliki tujuan yaitu untuk adalah untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai sampah anorganik dan bank sampah  terutama sampah anorganik yang dihasilkan masyarakat di Desa Tajen yang dimana tujuannya mengubah pola masyarakat yang selama ini memandang sampah sebagai objek sampah dan tidak ada manfaatnya, berbeda dengan nilai dan kegunaan sampah. Pembangunan TPA tersebut juga akan meningkatkan perekonomian kotamadya. Pisahkan sampah rumah tangga menjadi sampah organik yang dapat digunakan sebagai kompos, sedangkan sampah anorganik rumah tangga disimpan di tempat pembuangan sampah untuk didaur ulang dan merupakan bahan yang dapat didaur ulang dan bernilai ekonomis . Selain itu, dengan pembangunan TPA, pemerintah daerah membantu mengumpulkan data masyarakat untuk pengelolaan sampah.  
Asset Seizure Regulations Against Public Officials with Unexplained Wealth (A Comparative Study of the Philippines and Australia) Dewa Ayu Susanti Dewi; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Luh Putu Yeyen Karista Putri
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 3 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i3.377-404

Abstract

The Draft Law on Asset Seizure, which includes the concepts of unexplained wealth and non-conviction based (NCB), is a regulation that urgently needs to be passed in Indonesia. This is due to the increasing losses suffered by the state as a result of corruption involving public officials. This legal instrument will strengthen the state's efforts to execute assets derived from corruption without having to wait for a final and binding court decision. Several countries have successfully implemented this concept, including Singapore and the Philippines, in order to accelerate the process of confiscating the assets of corruptors. This study aims to examine the regulations on asset reporting by public officials in uncovering unexplained wealth and to review the regulations on asset confiscation from officials based on unexplained wealth in Indonesia, Australia, and the Philippines. The method used is a normative approach with comparative legal analysis. The results of the study show that Australia, through the Unexplained Wealth Order (UWO), and the Philippines, through Republic Act No. 1379, have regulated the mechanism for seizing assets without waiting for the completion of criminal proceedings. This proves that the NCB approach is effective in combating illegal wealth. The conclusion of this study is that Indonesia needs to immediately pass the Asset Seizure Bill by applying the concepts of unexplained wealth and NCB as in Singapore and the Philippines so that corruption enforcement is more optimal and in line with international practices.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Adinda Trisya Anindia Putri Aldo Rajendra Zufar Wahyu Aryaputra Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Anak Agung Ngurah Juli Wardana Putra Antari, Putu Eva Ditayani Bagus Gede Ari Rama Claude Iguma Wakenge Desy Darmayanti Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Susanti Dewi Fauzi, Shellby Sabrina I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agus Deni Diputra I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan I Komang Ary Dharma Putra I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Made Wirya Darma I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana I Wayan Dharma Putra Jaya, Krisna Adi Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Arya Amanta Wiguna Komang Anisya Susiladevi Komang Arie Putri Triyandani Komang Gede Pramantara Luh Putu Yeyen Karista Putri Luh Putu Yeyen Karista Putri Lusiana Putri, Putu Metta Maharani, Luh Arini Yulia Maharani, Sandrina Darma Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Ni Kadek Fitri Noviani Ni Kadek Fitri Noviani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Komang Tria Ayumi Ni Made Dyah Sukasmini Merthada Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Arswati Ni Putu Pritasya Prameswari Princess Alyssa Tee-anastacio Puspanegara, I Gusti Ngurah Dwi Putra, I Made Bagus Aldi Marantika Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putri, Putu Siska Rudiana Putu Ayu Yukari Rantisari Putu Clarissa Taramitha Devi Putu Sherly Chandra Sasmitha Souad Ahmed Ezzerouali Tajuddin, Hanifah Haydar Ali Trisnayanti, Ni Komang Kumala Wikantari, Ida Ayu Putu Withnall, Eric Gordon