Articles
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Polres Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Silvia, Serli]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Zulkifli, Zulkifli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16602
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, apa saja faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, apa saja hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris, penelitian empiris dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan, dan penelitian ini bersifat hukum yang bertujuan untuk memperoleh sumber data langsung dari lapangan melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini ialah, kasus penganiayaan ini tidak diselesaikan sampai ke pengadilan, pelaku tindak pidana penganiayaan hanya diberi arahan dan bimbingan supaya tidak melakukan perbuatannya, dan pada kenyataannya perbuatan tersebut terulang kembali, faktor yang menyebabkan terjadinya tidak pidana penganiayaan ialah karena faktor orang tua yang tempramental/ringan tangan dan memiliki sifat emosional yang tidak terkendali, dan hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan ini ialah, aparat penegak hukum mempunyai kesulitan dalam mencari informasi terhadap warga sekitar, karena IL mempunyai sifat yang tempramental yang membuat IL tidak pernak bersosialisasi dengan warga lainnya. Dan pihak kepolisian juga memiliki hambatan yaitu tidak tersedianya fasilitas rumah aman bagi anak yang sedang terkena kasus tindak pidana penganiayaan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN TINDAK PIDANA SODOMI DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT ]]>
<![CDATA[Nadhirah, NADHIRAH]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Zulfan, Zulfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13089
<![CDATA[Dalam menjalankan syariat Islam Aceh memberlakukan Qanun. Salah satu pengaturan dalam Qanun terdapat Sanksi pidana terhadap pelaku homoseksual yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun pengaturan tersebut masih kurang dan perlu adanya penambahan pengaturan. Apalagi terhadap korban yang berstatus sebagai anak-anak pada mana dasarnya memiliki perlindungan khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana sodomi menurut Qanun dan menurut Undang-Undang perlindungan anak beserta keefektifannya dan bagaimana pengaturan untuk tindak sodomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan buku-buku, artikel, Undang-Undang dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Hasil dari penelitian, Di dalam Qanun sudah di atur dengan khusus mengenai sodomi disebut dengan liwath sedangkan istilah sodomi dikenal sebagai salah satu bentuk pencabulan dalam peraturan perundang Undangan di Indonesia. Didalam Undang-Undang perlindungan Anak sebagai korban pelaku akan mendapat tambahan hukuman yang dilipat gandakan pabila korban tersebut memiliki keterkaitan hubungan kekeluargaan atau kerabat dekat dan Anak sebagai korban akan mendapatkan penanganan khusus hingga menjamin masa pemulihan sedangkan pada Qanun pengaturan tersebut belum terlaksanakan yang mana hal terpenting inilah yang menjadikan Qanun masih kurang dalam pelaksanaan penanggulangan kasus berkelanjutan sodomi sebab potensi korban sebagai pelaku sangat besar pabila tidak ada rehabilitasi secara tuntas. Disarankan Kepada Pemerintah maupun penegak hukum Daerah Aceh agar dapat melaksanakan hal terpenting dari pencegahan kasus berkelanjutan yaitu memberikan perlindungan terkait psikis anak atau adanya dampingan psikiater dalam pemulihan korban tindak pidana sodomi pada Qanun yang menyangkut perlindungan korban Anak/Anak sebagai korban, sebagaimana Undang-Undang perlindungan Anak yang menjamin pemulihan mental korban sampai masa pemulihan total. Kata Kunci: Pengaturan sodomi, Perlindungan Anak, rehabilitasi ]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh No.6 /JN/2023/Ms.Bna) ]]>
<![CDATA[Rahmahtillah, Rahmahtillah]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Sulaiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16783
<![CDATA[Putusan No.6/JN/2023/Ms..Bna merupakan salah satu bentuk putusan yang belum memenuhi standar pembuktian. Hal ini berkaitan dengan alat bukti yang digunakan hakim sebagai pertimbangan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Permasalahan yang akan dibahas adalah standar pembuktian dari alat-alat bukti yang dihadirkan untuk membentuk suatu keyakinan hakim yang memiliki kekuatan pembuktian serta melihat kedudukan saksi a de charge di dalam Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penellitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu standar pembuktian pada Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna belum terpenuhi karena hakim mempertimbangkan kedudukan saksi testimonium de auditu yang tidak memiliki kekuatan pembuktian kemudian dipersandarkan dengan putusan MK No.65/PUU-viii/2010, dalam pertimbangannya mengabaikan keterangan saksi fakta, artinya saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa pidana dan memiliki kekuatan pembuktian. Kedudukan saksi A de Charge juga terpengaruh kekuasaan hakim untuk dapat menolak atau menerima.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KETENTUAN ASAS LEGALITAS DALAM KUHP LAMA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN KUHP BARU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 ]]>
<![CDATA[Hasibuan, Milhan]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Sastro, Marlia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17104
<![CDATA[Membahas hukum pidana di Indonesia, dimulai dari KUHP Lama hingga KUHP Baru. Kritik terhadap KUHP Lama mendorong perlunya reformasi hukum untuk memperkuat supremasi hukum, sehingga dalam KUHP Lama mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konsep asas legalitasnya. Meskipun dalam KUHP Baru dipertahankan asas legalitas, namun rancangan dalam implementasinya diperluas dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk tindak pidana adat, yang menimbulkan perdebatan akademik yang cukup krusial dengan KUHP Lama.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dalam memperoleh bahan hukum primer seperti Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku referensi dan sumber-sumber internet yang relevan. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan menggunakan metode kualitatif, dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan masalah yang diteliti untuk menarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya KUHP Baru mengakibatkan perubahan dalam pengaturan asas legalitas dibandingkan dengan KUHP Lama. KUHP Baru secara eksplisit menguatkan asas legalitas yaitu larangan penafsiran analogi serta pengakuan dalam hukum adat. Sedangkan KUHP Lama pengaturan asas legalitas nya tidak dipertegaskan dalam mencapai kepastian hukumnya yaitu mengunakan penafsiran analogi serta tidak mengakui hukum adat dilingkungan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Polres Langkat) ]]>
<![CDATA[Zuran, M Adhit]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Subaidi, Joelman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16102
<![CDATA[Narcotics abuse in Indonesia has reached a very worrying level. Narcotics abuse is regulated in the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The role of law enforcement officers and community participation is needed in preventing and eradicating narcotics abuse. Witness and victim protection aims to provide a sense of security so that they can provide information honestly and openly. Currently, witnesses and reporters of narcotics crimes still lack legal protection, making them vulnerable to threats and terror. Discussions regarding legal protection for reporting witnesses and obstacles in its implementation are the main focus. The research method used is an empirical juridical research method, with a descriptive research nature that focuses on field studies. The data used are primary and secondary data. The research results show that legal protection for reporting witnesses includes maintaining identity confidentiality and providing security protection for reporting witnesses from physical threats so that reporting witnesses feel safe in providing information that they know about a narcotics crime that has occurred or is currently occurring. The obstacles in carrying out legal protection are because there is still fear from reporting witnesses and also a feeling of ignorance from the public about criminal acts that occur around them, which becomes an obstacle for the police in providing protection. Efforts to increase legal protection for witnesses and victims by the authorities require improvements in the systems, services and procedures that have been regulated within the witness and victim protection framework. It is recommended that the police need to increase awareness of protection for reporting witnesses. It is important to socialize the role of witnesses in uncovering narcotics crimes. With more effective outreach, it is hoped that the public will be braver and more active in utilizing the protection services provided by these two institutions, increasing their trust and participation.]]>
<![CDATA[SANKSI NDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Edira jasmin, Ridho Alawiyah]]>;
<![CDATA[Nur, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17134
<![CDATA[Sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana positif belum mampu menanggulangi kasus yang ada. Hal ini dibuktikan dengan kasus kekerasan seksual yang semakin tinggi dari tahun 2021-2024. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi kekerasan seksual dan pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi pidana yang ditetapkan dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, belum memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual. Penulis menyarankan agar sanksi bagi pelaku kekerasan seksual harus lebih diperhatikan, perlu adanya solusi dengan menggunakan hukum pidana Islam karena aturan hukumnya bersumber berdasarkan Al-Quran dan hadits. ]]>
<![CDATA[KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT ]]>
<![CDATA[Mustafa, Rois]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Asmara, Romi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16887
<![CDATA[Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang penting, untuk melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya kecelakaan. Masyarakat kurang memahami manfaat penggunaan helm, sehingga terkesan memakai helm karena takut pada kepolisian. Ketentuan memakai helm diatur dalam Pasal 291 Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm SNI, faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memakai helm, dan upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pasaman Barat dalam meminimalisir pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh melalui teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Tahap menganalisis data yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data jumlah pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm dalam kurun waktu tiga tahun, kepatuhan masyarakat Pasaman Barat dalam menggunakan helm SNI dapat dikatakan cukup rendah, ini berdasarkan data pelanggaran yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat masih tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor penyebab pengendara tidak menggunakan helm SNI salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya Satlantas dalam mengatasi rendahnya penggunaan helm SNI yakni dengan upaya preventif seperti sosialisasi, dan upaya represif berupa tilang. Disarankan kepada Satlantas Polres Pasaman Barat agar lebih sering melakukam penertiban lalu lintas, dan tidak hanya di wilayah tertib lalu lintas saja tetapi diluar wilayah tertib lalu lintas di Kabupaten Pasaman Barat juga perlu dilakukan penertiban lalu lintas.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA LHOKSEUMAWE ]]>
<![CDATA[Husaini, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Akli, Zul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19211
<![CDATA[Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Lhokseumawe marak terjadi. Jenis kenakalan ini termasuk dalam tindak pidana yang diatur pada pasal 351 hingga 358 KUHP, yang mencakup tindakan kekerasan yang dapat merugikan fisik hingga menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui penyebab dan upaya penanggulangan penganiayaan oleh anak di kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan data utama dari hasil observasi di lapangan dan data pendukung dari jurnal serta buku. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu mengkaji fenomena saat ini secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan oleh anak mencerminkan masalah sosial yang kompleks. Penyebabnya meliputi faktor emosional, dendam, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol emosi, dan desensitisasi terhadap kekerasan. Untuk menangani masalah ini, diperlukan pendekatan menyeluruh, seperti meningkatkan pengawasan dan komunikasi dalam keluarga, memberikan pendidikan karakter dan kontrol emosi di sekolah, serta melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi anak. Peneliti menyarankan agar kepolisian dan pemerintah menangani kasus penganiayaan oleh anak dengan perhatian khusus sesuai aturan hukum. Hal ini penting agar kejadian serupa dapat dicegah dan masyarakat tidak merasa takut atau terganggu.]]>
<![CDATA[Disparitas Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian ]]>
<![CDATA[Afrizal Laia, Yusrat]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Saputra, Ferdy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21341
<![CDATA[Disparitas putusan hakim adalah perbedaan hukuman terhadap perkara dan pelanggaran yang sama dalam kondisi serupa, yang mencerminkan ketidakadilan dan inkonsistensi hukum. Fenomena ini terjadi dalam tiga putusan kekerasan, yaitu Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi, 211/Pid.B/2024/PN Rbi, dan 212/Pid.B/2024/PN Rbi, meskipun ketiganya melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Terdapat perbedaan mencolok dalam lama hukuman, padahal unsur pidananya sama. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar pertimbangan hakim dan penyebab terjadinya disparitas. Metodenya adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan unsur objektif (actus reus), dan mengabaikan unsur subjektif (mens rea) seperti tingkat kesalahan, niat, kondisi mental, serta usia terdakwa saat kejadian. Disparitas terjadi karena tidak adanya batas minimum pemidanaan dalam KUHP dan kebebasan hakim yang cenderung subjektif. Akibatnya, rasa keadilan belum terpenuhi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Damayanti, Army]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Nur, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.21842
<![CDATA[Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn menegaskan bahwa meskipun pelaku perdagangan orang terhadap anak telah dihukum, hak-hak korban belum sepenuhnya terlindungi sesuai UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban anak serta aspek yang terabaikan dalam putusan tersebut dengan metode yuridis normatif melalui studi putusan dan analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan perlindungan hukum mencakup aspek preventif, kuratif, rehabilitatif, dan reintegratif, namun implementasi pada putusan masih lemah, khususnya terkait pemulihan korban. Kesimpulannya, terdapat kekosongan perlindungan hukum yang mengabaikan prinsip non-viktimisasi dan keadilan restoratif, sehingga perlu penegakan hukum yang juga mengakomodasi hak-hak korban secara komprehensif.]]>
