Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Rechtsidee Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Bina Hukum Lingkungan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Bina Hukum Lingkungan Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Rechtsnormen Hukum dan Demokrasi (HD) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Madania: Jurnal Kajian Keislaman
Panjaitan, Budi Sastra
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Legal Protection for Persons with Disabilities as Victims of Sexual Violence (Study of Medan District Court Decision No. 1245/Pid.B/2023 Pn Mdn Resia, Twina; Panjaitan, Budi Sastra
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 3 (2024): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i3.1039

Abstract

This research is a type of normative legal research with the aim of the research to find out how legal protection is for people with disabilities as victims of sexual violence and to find out whether in the Medan District Court Decision Number 1245/pid. b/2023 PN Mdn people with disabilities as witnesses and victims receive maximum legal protection. The results of the study indicate that people with disabilities have the right to legal protection from the criminal acts of sexual violence they experience, while the Medan District Court Decision Number 1245/Pid.B/2023/PN Mdn has not been maximized in providing legal protection for people with disabilities who are victims of such actions, one of which is the article used by the judge in sentencing the defendant is Article 12 of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, where through this article the Medan District Court judge did not consider the victim who was a person with intellectual disabilities at all because the article is an article that regulates criminal sanctions for sexual violence for victims who do not have physical limitations. In this case, the judge ignored the existence of Article 15 paragraph (1) letter (h) of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, which stipulates that for sexual harassment of persons with disabilities, the criminal sanction is increased by 1/3 of the main sentence
PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN Panjaitan, Budi Sastra
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa pertanahan tetap akan ada ketika para pihak telah memposisikan tanah sebagai faktor produksi yang utama ditambah kemudian tumpang tindihnya peraturan yang berhubungan dengan pertanahan dan sumber daya alam. Sengketa pertanahan dapat melahirkan anarkisme yang tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan sebagai berikut: Badan peradilan yang ada telah dipandang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan pertanahan merupakan solusi guna mengatasi kebuntuan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, pengadilan pertanahan tidak hanya sekedar formalistik-legalistik dalam mewujudkan keadilan. Keberadaan pengadilan pertanahan dibutuhkan dalam rangka terwujudnya penyelesaian sengketa pertanahan secara cepat, sistematis, sederhana, berkeadilan dan biaya ringan.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP OLEH ADVOKAT Panjaitan, Budi Sastra
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan lingkungan hidup yang semakin kurang baik telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh oleh semua pihak, termasuk juga dalam hal ini adalah profesi advokat, khususnya dalam hal penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan bagi semua pihak. Penegakan hukum lingkungan hidup sangat minim dari perhatian profesi advokat, padahal lingkungan hidup yang baik tidak hanya kebutuhan masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi kebutuhan dari semua orang termasuk mereka yang menyandang profesi advokat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, peneliti mendeskriptifkan fenomena yang terjadi terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan advokat dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan kesimpulan sebagai berikut: penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup harus dengan sadar dan terus-menerus ditegakkan, tindakan ini mesti dilakukan untuk memberikan penghukuman dan efek jera kepada perusak lingkungan hidup. Kepedulian profesi advokat dalam penegakan hukum lingkungan hidup sangat dibutuhkan karena tidak semua pihak yang menjadi korban perusakan lingkungan hidup paham bagaimana proses penegakan hukum, hadirnya advokat dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup akan mempermudah proses penegakan hukum.
PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN Panjaitan, Budi Sastra
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa pertanahan tetap akan ada ketika para pihak telah memposisikan tanah sebagai faktor produksi yang utama ditambah kemudian tumpang tindihnya peraturan yang berhubungan dengan pertanahan dan sumber daya alam. Sengketa pertanahan dapat melahirkan anarkisme yang tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan sebagai berikut: Badan peradilan yang ada telah dipandang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan pertanahan merupakan solusi guna mengatasi kebuntuan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, pengadilan pertanahan tidak hanya sekedar formalistik-legalistik dalam mewujudkan keadilan. Keberadaan pengadilan pertanahan dibutuhkan dalam rangka terwujudnya penyelesaian sengketa pertanahan secara cepat, sistematis, sederhana, berkeadilan dan biaya ringan.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP OLEH ADVOKAT Panjaitan, Budi Sastra
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan lingkungan hidup yang semakin kurang baik telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh oleh semua pihak, termasuk juga dalam hal ini adalah profesi advokat, khususnya dalam hal penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan bagi semua pihak. Penegakan hukum lingkungan hidup sangat minim dari perhatian profesi advokat, padahal lingkungan hidup yang baik tidak hanya kebutuhan masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi kebutuhan dari semua orang termasuk mereka yang menyandang profesi advokat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, peneliti mendeskriptifkan fenomena yang terjadi terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan advokat dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan kesimpulan sebagai berikut: penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup harus dengan sadar dan terus-menerus ditegakkan, tindakan ini mesti dilakukan untuk memberikan penghukuman dan efek jera kepada perusak lingkungan hidup. Kepedulian profesi advokat dalam penegakan hukum lingkungan hidup sangat dibutuhkan karena tidak semua pihak yang menjadi korban perusakan lingkungan hidup paham bagaimana proses penegakan hukum, hadirnya advokat dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup akan mempermudah proses penegakan hukum.
Tinjauan Yuridis terhadap Bidan yang Memperdagangkan Obat Substandar dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn) Hasyim, Nafa Fadhilah; Panjaitan, Budi Sastra; Ramadani, Ramadani
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2462

Abstract

Substandard medicines trade is a very dangerous crime because it can harm society. This is the background for conducting research on Decision Number 1406/Pid.Sus/2020/Pn Mdn. The purpose of this research is to find out the review of criminal law against midwives who trade substandard medicines, to find out the review of Islamic criminal law against midwives who trade substandard medicines and to find out the judge's considerations of midwives who trade substandard medicines in decision Number 1406/Pid.Sus /2020/PN Mdn. This research is a type of normative juridical research using library research. The research approach used in this study is the case approach. The legal materials used in this study are primary legal materials in the form of court decisions and legislation, secondary legal materials in the form of law books and journals, and tertiary legal materials in the form of searches on the internet and the Big Indonesian Dictionary. In criminal law, it is prohibited to trade substandard medicines because they are considered to be detrimental and disturbing the community and will be subject to appropriate sanctions. Meanwhile in the view of Islamic criminal law, trading substandard medicines is considered a criminal act of fraud which is a Jarimah Ta'zir, namely that the criminal conviction is handed over to the judge in court. In determining sanctions against midwives who trade substandard medicines, it is more suitable to use Law Number 36 of 2009 concerning Health rather than the Criminal Code (KUHP) and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi Fachrozy, Dicky; Panjaitan, Budi Sastra
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2592

Abstract

The aims to analyze the criminal responbility of sufferers of bipolar disorder, in this case the perpetrators distribute pornographic videos of victim, in law the 2008 Pornography Law regulates this, therefore the victim wants to sue the perpetrator to court. And in Law No. 18 of 2014 concerning mental health Article 71 paragraph 1 reads “For the sake of law enforcement, a person suspected ODGJ who committed a crime must get a Mental Health examination. “For this reason, the purpose and scope of the research focused on this article. This study usednormative and qualitative methods with the nature of prescriptive research. The results i found were from the evidence as the statemenr the perpetrator can prove he has bipolar disorder, therefore in the Criminal Code Article 44 paragraph 1 states that no one can be punished for carrying out an act for which he cannot be held accountable, because his mind is imperfect or he has a change of mid. Bipolar discorder is adjusted to the conditions that accompany the sufferer in certain legal cases. However, in this case it cannot be equated that every criminal act commited by a person wuth bipolar disorder cannot be partially responsible.
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan Hasibuan, Nahda; Panjaitan, Budi Sastra; Sativa, Annisa
Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD) Vol 24 No 4 (2024): Hukum dan Demokrasi (HD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/hd.v24i4.52

Abstract

Islam forbids all forms of criminal acts including all forms of criminal acts of fraud. Fraud is a crime committed by someone by lying to other people or deception. When viewed from the point of view of the actions and elements contained in fraud, there are similarities between criminal acts of fraud and criminal acts regulated in Islamic law, namely: ghulul, treason, and lying. The research approach used is normative legal research. The purpose of this research is to find out the views of Islamic criminal law on fraud crimes with the following conclusions: In Islamic criminal law the punishment given to perpetrators of fraud is jariman ta'zir because ta'zir is a punishment handed over to the government (ulul amri) especially the judge who imposed the criminal sentence, the judge can determine the type of punishment according to his ijtihad such as the crime of fraud which has been regulated in Article 378 of the Criminal Code. Keywords: Islamic Criminal Law and Fraud.
Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli Rahmadani, Gema; Panjaitan, Budi Sastra; Lubis, Fauziah
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i2.476

Abstract

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi antara orang lain dan dilakukan sebagai upaya orang tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli, jual beli, melibatkan permasalahan dan kerumitan yang rumit. Jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang tepat, bencana, kerugian, dan kerusakan dapat menimpa masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Jual beli yang benar menurut Hukum Islam Agar transaksi penjualan dapat berjalan lancar maka perlu memperhatikan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual.  Jenis dan sumber bahan adalah Al-Qur’an, dan hadist serta pendapat para ulama tafsir, bahan yang diperoleh dan di analisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif.
Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah Aminudin, Aminudin; Panjaitan, Budi Sastra; Lubis, Fauziah
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i2.477

Abstract

Artikel ini membahas tentang perdebatan para Mujtahid tentang teori maslahah-mursalah, Mayoritas ulama menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ para sahabat. Sedangkan metode istinbath hukum yang lainnya, termasuk maslahah-mursalah atau istishlah yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut mazhab asy-Syafi’iyah. Penelitian ini bersifat normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dilakukannya penelitian dengan meninjau bahan pustaka untuk mengetahui bagaimana pendapat para mujtahid tentang teori maslahah mursalah. Hasil dari penelitian ini menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah hujjah syara’ yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Karena kejadian tersebut tidak ada hukumnya dalam nash, hadist, ijma’ dan qiyas. Maka dengan ini maslahah mursalah ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum.
Co-Authors Abdul Aziz Harahap Adi Syahputra Sirait Afendi, Hazrul Amania, Fitria Aminudin, Aminudin Ansari Ansari Dalimunthe, Lafifah Ulfah Fachrozy, Dicky Ghania, Sophia Habibi NST, Muhammad Riski Harahap, Andrew Hermawan Harahap, Arifuddin Harahap, Najwa Khalilah Hasibuan, Nahda Hasibuan, Tornado Hasyim, Nafa Fadhilah Irvan Lubis, Fauziah Lubis, Syofiaty M Farid Ma'mun, Sukron Melati, Xhifa Mayputeri Mhd. Syahnan Munawir, Zaini Nawir Yuslem, Nawir Nur Azizah Puji Kurniawan Putra Halomoan Hsb Qadriah, Fauza Rahmadani, Gema Ramadani, Ramadani Ramadi, Bagus Rambe, Muhammad Zainuddin Resia, Twina Sativa, Annisa Sitorus, Sari Mahyuni Tarigan, Muhammad Husein Syuhada