Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Kosmik Hukum Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Ruben Achmad
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Application Of System Based Models Victim Offender Mediation Towards Recovery Of State Financial Losses Due To Corruption In Indonesia Sidabutar, Victor Antonius Saragih; Febrian, Febrian; Nashriana, Nashriana; Achmad, Ruben
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5192

Abstract

In some cases, corruption has the potential to develop into money laundering, which will complicate the performance of law enforcement officers to track suspicious financial transactions and save assets suspected of belonging to the state. In response to this problem, the replacement money payment system is carried out by law enforcement officers. However, based on the results of the investigation, the implementation of replacement money payments for the recovery of state financial losses is considered ineffective and inefficient at the application and execution stages. Therefore, a legal breakthrough is needed in the form of the use of penal mediation as an effort to maximize state financial recovery. The purpose of this study is to identify the problems of recovering state financial losses due to corruption in Indonesia and the application of the victim offender mediation system based models to recovering state financial losses due to corruption in Indonesia. The results of this study indicate that the alternative nature contained in the construction of Article 18 of Law. No. 31 of 1999 has the potential to result in efforts to recover state financial losses being less than optimal and effective, this is due to the tendency of perpetrators to avoid responsibility for paying replacement money. The application of SBM VOM to recovering state financial losses can be done by accommodating the concept of PB in positive law in Indonesia. This research is a normative legal research using 3 approaches, namely the statutory approach (Statute Approach), the conceptual approach (Conceptual Approach) and the comparative approach (Comparative Approach).
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengerdaran sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Kamila, Rifda; Achmad, Ruben
Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v7i3.3075

Abstract

Sediaan farmasi ialah obat-obatan yang memenuhi standar & mutu harus mempunyai izin resmi yang diedarkan secara sah oleh Badan Pengawasan Obat & Makanan, Dinas Kesehatan, serta lembaga yang berwenang terhadap Kesehatan, khususnya obat Narkotika & Psikotropika, yang tidak boleh dijual secara bebas melaikan harus dengan resep dokter serta memiliki izin edar. Tujuan oleh jurnal ilmiah untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pengedaran persediaan tanpa izin farmasi tergadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian ini didasarkan oleh kajian Pustaka hukum & Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang atau manusia maupun badan hukum untuk melakukan tindak pidana yang melawan hukum berdasarkan kesalahan ialah kesengajaan (opzet) & kelalaian (culpa). Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pokok Perkara, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Pertimbangan Hakim, Amar Putusan, serta Analisis Dasar Pertimbangan Hakim didalam Menjatuhkan Sanksi Pidana.
TANTANGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PRABUMULIH, SUMATERA SELATAN Prabu, Andy; Achmad, Ruben; Martini, Martini
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21493

Abstract

Meningkatnya prevalensi tindak pidana narkotika di Indonesia tidak hanya mencerminkan ancaman global kejahatan narkotika transnasional, tetapi juga keterbatasan pendekatan punitif dalam sistem peradilan pidana nasional. Meskipun telah terdapat instrumen regulasi, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berbagai peraturan bersama menteri, penerapan Keadilan Restoratif (RJ) masih terbatas dan tidak konsisten—terutama di tingkat penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan studi kasus terfokus (Nomor Kasus: LP/A/04/I/2025/SPKT.Resnarkoba/Polres PBM/Polda Sumsel), penelitian ini mengidentifikasi kendala kelembagaan, hukum, dan prosedural yang signifikan dalam mengalihkan kasus narkotika ke arah rehabilitasi daripada penuntutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan rehabilitasi, aparat penegak hukum seringkali memilih langkah-langkah hukuman karena ketidakpastian hukum, terbatasnya dukungan kelembagaan, dan ketiadaan praktik penilaian terpadu. Studi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan protokol standar, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan kapasitas di antara penyidik kepolisian untuk meningkatkan penggunaan RJ dalam kasus narkotika—terutama bagi pengguna dan korban penyalahgunaan. Penguatan pendekatan restoratif tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip yurisprudensi terapeutik tetapi juga memajukan komitmen Indonesia terhadap sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesehatan.
Co-Authors Ababil, Renol Abadi B Darmo Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Latif Mahfuz Achmad Romsan Al Nemeri, Muhammad Halik Alvin Faiz Bara Mentari Amelda Yunita Amir Syarifuddin Arief Wisnu Wardhana, Arief Wisnu Aziyati, Lutfiyah Darmawan, Al’amin Nutriwijaya Dhafi Adliansyah Arsyad Erni Erni Febrian, Febrian Firman Muntaqo Flambonita, Suci hari suharto Iza Rumesten Kamila, Rifda Kautsar, Muhammad Feryal Khaidir Khaidir Latif Mahfuz, Abdul Mahesa, Berlian Mahfuz, Abdul Latif Martini Martini Muhammad Alberto Persada Muhammad Pasya Rahmatullah Mustafa Abdullah Nashriana Nashriana, Nashriana Neisa Angrum Adisti Nikmatulo, Dodis Novrianto, Muhamad Panjaitan, Saut P Panjaitan, Saut Parulian Parameswara, M Indra Prabu, Andy Ramadhania, Miranda Reeza Andi Nova Robi Harianto S Saut Parulian Saut Parulian Panjaitan Sidabutar, Victor Antonius Saragih Subhan Subhan Sulaiman, Azhary Arsyad Supeno Suzanalisa Suzanalisa Syamsi Ubay Taroni Zebua Topo Santoso Triastuti Andayani Walayuliansari Walayuliansari Yusuf, Hambali Zen Zanibar