Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Commerce Law

Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Bilyet Giro Dan Cek Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Najhalifanjanib, M.; Muhaimin
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum atas nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain tanggung jawab dalam hukum perdata ada juga tanggung jawab dalam hukum pidana, yaitu menerima sanksi hukuman apabila terbukti pemberian bilyet giro kosong dan cek kosong dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.
Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelesaian Kasus Pergadaian Ilegal Darmawan, Dicky; Muhaimin; Putri Raodah
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5684

Abstract

Penelitian pelaksanaan wewenang otoritas jasa keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal mengangkat rumusan masalah bagaimana bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal dan bagaimana pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal. tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal dan Untuk menganalisis pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal. Metode penelitian kali ini menggunakan metode penelitian normative dan menghasilkan kesimpulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang terhadap seluruh Lembaga jasa keuangan termasuk usaha pergadaian berupa wewenang pengaturan dan wewenang pengawasan. Pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap usaha pergadaian swasta dilakukan dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Akan tetapi OJK tidak dapat melaksanakan wewenang pengawasan terhadap usaha pergadaian ilegal dengan baik dan efisien dikarenakan usaha pergadaian ilegal atau yang tidak memiliki izin tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan sangat terbatas.
Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Melalui Program Islamic Banking Amanah (IB) Oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong Rohmati, Ernidasari; Muhaimin; Zuhairi, Ahmad
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3245

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah cabang Selong dan penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam sistem pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah (IB) oleh Bank NTB Syariah cabang Selong yang menggunakan akad murabahah, Adapun dalam praktiknya proses pelaksanaan yang dijalanlan oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong belum terdapat pembiayaan yang bermasalah.
Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Bilyet Giro Dan Cek Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Najhalifanjanib, M.; Muhaimin
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum atas nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain tanggung jawab dalam hukum perdata ada juga tanggung jawab dalam hukum pidana, yaitu menerima sanksi hukuman apabila terbukti pemberian bilyet giro kosong dan cek kosong dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.
Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelesaian Kasus Pergadaian Ilegal Darmawan, Dicky; Muhaimin; Putri Raodah
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5684

Abstract

Penelitian pelaksanaan wewenang otoritas jasa keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal mengangkat rumusan masalah bagaimana bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal dan bagaimana pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal. tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal dan Untuk menganalisis pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal. Metode penelitian kali ini menggunakan metode penelitian normative dan menghasilkan kesimpulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang terhadap seluruh Lembaga jasa keuangan termasuk usaha pergadaian berupa wewenang pengaturan dan wewenang pengawasan. Pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap usaha pergadaian swasta dilakukan dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Akan tetapi OJK tidak dapat melaksanakan wewenang pengawasan terhadap usaha pergadaian ilegal dengan baik dan efisien dikarenakan usaha pergadaian ilegal atau yang tidak memiliki izin tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan sangat terbatas.