Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas KERTHA WICAKSANA Journal of Law, Poliitic and Humanities Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal SUTASOMA Lex Scientia Law Review
Pramana Putra, Made Aditya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM BANK SELAKU KREDITUR SEPARATIS DALAM MELAKSANAKAN HAK EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN DEBITUR PAILIT Goldberd Barak Pardomuan Manurung; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 06 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i06.p3

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan guna menginvestigasi bagaimana proteksi hukum yang dikhususkan kepada bank selaku kreditur separatis saat mereka melakukan eksekusi hak atas jaminan kebendaan dari debitur yang telah dilaporkan sebagai pailit. Metode yang diterapkan dalam studi ini mencakup pendekatan studi kasus dan analisis normatif. Penelitian ini akan mengidentifikasi peran dan wewenang bank dalam pelaksanaan hak-hak mereka serta mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia dalam proses eksekusi tersebut. Penelitian ini berdasarkan peraturan yang mengatur hak eksekusi bank selaku kreditur separatis, termasuk dalam UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) dan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) serta hukum jaminan kebendaan. Hasil analisis dalam studi ini mengungkapkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh bank saat menjalankan hak eksekusi terhadap jaminan kebendaan saat debitur mengalami pailit, seperti prosedur yang rumit, potensi konflik dengan hak-hak kreditur lainnya, dan perlindungan yang lebih kuat bagi debitur yang pailit. Implikasi praktis dari penelitian ini akan memberikan panduan bagi bank sebagai kreditur separatis dalam menghadapi situasi pailit debitur. Dalam konteks perlindungan hukum, penelitian ini juga akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan saran untuk memperkuat perlindungan bank sebagai kreditur separatis, menjaga stabilitas sektor keuangan, dan meningkatkan efisiensi proses eksekusi jaminan kebendaan.” “Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Kebendaan, Pailit” ABSTRACT “This research aims to analyze the legal protection provided to banks as separate creditors when executing their rights over collateral assets from debtors declared bankrupt. The research is conducted using a case study approach and normative analysis method. It seeks to identify the roles and authorities of banks in exercising their rights and examines the legal protections available in the execution process. When juxtaposed with relevant official regulations, this study is based on laws governing bank execution rights as separate creditors, including Article 2(1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and Article 55(1) of the Collateral Security Law.The analysis in this research reveals several challenges faced by banks when executing their rights over collateral assets upon a debtor's bankruptcy declaration, such as complex procedures, conflicts with other creditors' rights, and stronger legal protections for bankrupt debtors. The results of this research have practical implications for banks as separate creditors when dealing with debtor bankruptcy cases. In the context of legal protection, this study presents policy recommendations and suggestions to strengthen the legal protection of banks as separate creditors, maintain financial sector stability, and facilitate efficient collateral asset execution processes.” Key Words: Legal Protection, Collateral Security, Bankruptcy
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DI E-COMMERCE Ni Nengah Bintang Lestari; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 04 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i04.p1

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini yaitu mengetahui bentuk perlindungan konsumen yang telah dirugikan dalam pembelian barang di e-commerce serta untuk mengetahui pertanggung jawaban dari pelaku usahan yang telah merugikan pihak konsumen. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu yaitu objek penelitian ditinjau dari aspek kepustakaan, konsep, peraturan. Hasil penulisan menunjukan bahwa undang-undang yang terkait dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha bepedoman pada “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” serta “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Kata Kunci : Perlindungan, Tanggung Jawab, E-commerce
URGENSI KEBERLAKUAN PROSEDUR DISMISSAL DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA I Made Mahendraputra Utama; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 05 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i05.p1

Abstract

Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana prosedur dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara dari segi tahapan dan urgensi keberlakuannya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa prosedur dismissal ini merupakan salah satu tahapan awal setelah masuknya gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang melibatkan hakim untuk memeriksa gugatan yang masuk apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Pentingnya mengenai prosedur dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara, selain sebagai bentuk pembeda dari hukum acara pada peradilan-peradilan umum dan peradilan lainnya, juga bertujuan untuk memudahkan jalannya pemeriksaan pokok sengketa oleh Hakim, dan ditambah dengan keberlakuan asas keaktifan hakim dalam prosedur dismissal ini serta tidak serta merta semua gugatan yang telah didaftarkan itu bisa diloloskan keseluruhan. Kata Kunci: Prosedur Dismissal, Tata Usaha Negara, Hakim. ABSTRACT The purpose of this paper is to examine how the dismissal process in the State Administrative Court is carried out in terms of the stages and urgency of its implementation. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. The results of the study indicate that this dismissal process is one of the initial stages after the entry of a lawsuit in the State Administrative Court which involves a judge to examine whether the incoming lawsuit has fulfilled the requirements or not. The importance of the dismissal process in the State Administrative Court, apart from being a different form of procedural law in general courts and other courts, also aims to facilitate the examination of the subject matter of the dispute by judges, and coupled with the application of the principle of active judges in this dismissal process and not immediately all the lawsuits that have been registered can be passed in their entirety. Key Words: Dismissal Procedure, State Administration, Judge.
Ratio Decidendi Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020 Elzidan Herendra Palasara; Made Aditya Pramana Putra
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.217

Abstract

The research problem addressed in this study is twofold: what constitutes breach of contract in franchise agreements, and what is the ratio decidendi of Supreme Court Decision Number 1064 K/PDT/2020. This research is crucial for understanding the core issue of breach of contract between PT MYSalon International and Ratnasari Lukitaningrum, where both parties neglected their obligations, and for comprehending the judges' considerations in rendering Supreme Court Decision Number 1064 K/PDT/2020. This research uses a normative juridical method with a legislative and case law approach. Secondary data in this study were collected through literature studies, then the data were processed and analyzed qualitatively. The results of this study explain that the franchisor partially defaults, while the franchisee defaults completely, but in accordance with the principle of exceptio non adimpleti contractus, the franchisee can be sued for default because the franchisor defaulted first. The Cassation Court stated that the Appeals Court decision was wrong in applying the law by accepting the counterclaim but not accepting the original claim, which should have resulted in the counterclaim also being rejected. Parties in franchise agreements should pay close attention to every right and obligation agreed upon for the smooth running of the agreement, and there is a need for regulation regarding the definition of non-performance to serve as a basis for the community in making agreements. Abstrak Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian waralaba dan bagaimana ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/PDT/2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui inti dari perkara wanprestasi antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum karena terdapat dua pihak yang lalai terhadap kewajibannya serta memahami perimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/PDT/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan kasus hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemberi waralaba melakukan wanprestasi sebagian, sedangkan penerima waralaba melakukan total wanprestasi, akan tetapi sesuai dengan asas exceptio non adimpleti contractus penerima waralaba dapat dituntut wanprestasi karena pemberi waralaba yang telah wanprestasi terlebih dahulu. Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan bahwa putusan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yaitu menerima gugatan dalam rekonvensi tetapi tidak menerima gugatan dalam konvensi yang seharusnya gugatan dalam rekonvensi juga harus ditolak. Hendaknya pihak dalam perjanjian waralaba untuk memperhatikan secara rinci setiap hak dan kewajiban yang telah disepakati demi kelancaran jalannya perjanjian serta perlu adanya pengaturan terkait definisi wanprestasi agar dapat dijadikan dasar oleh masyarakat dalam membuat perjanjian.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Waralaba, Exceptio non adimpleti contractus.
Batik Tulis Lasem: Perlindungan Berbasis Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Pramana Putra, Made Aditya
KERTHA WICAKSANA Vol. 18 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.2.2024.1-8

Abstract

This article aims to analyze the legal protection of Batik Tulis Lasem from the perspective of communal intellectual property. This research also aims to examine steps that can be taken by the government as an effort to protect Batik Tulis Lasem. This paper uses normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The results of the study show that the existence of Batik Tulis Lasem, which continues to be passed down from generation to generation from generation to generation, with the meaning and values contained in each element, deserves to be protected by the state as Communal IP in the form of TK and TCE. Steps that can be taken by the Government as an effort to protect Batik Tulis Lasem is to carry out an inventory as one of the Communal IPs that continues to be passed down from generation to generation from generation to generation with the meaning and value contained in each element. The inventory is carried out through 1) recordation and 2) data integration. Based on Permenkumham 13/2017, it is known that the inventory process is important to carry out as a defensive mechanism. Therefore, collaboration between all stakeholders plays a major role in collecting all data related to the existence and description of KIK itself.
Urgensi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hal Yang Tidak Diinginkan Dalam Kehidupan Perkawinan Yonatan, Hotma; Pramana Putra, Made Aditya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i11.p3

Abstract

“Urgensi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hal Yang Tidak Diinginkan Dalam Kehidupan Perkawinan” adalah judul penulisan ini. Dalam membuat Penelitian ini digunakan metodologi penelitian normatif, yang memiliki arti bahwa jenis penelitian hukum yang didasarkan temuannya terutama dalam aturan hukum. Kesimpulan: Mengingat tingginya prevalensi perceraian di Negara Indonesia hingga saat ini, penting untuk membuat suatu perjanjian pranikah sebelum menikah. Membuat perjanjian pranikah dapat mengurangi masalah yang tidak menguntungkan jika terjadi perceraian di masa depan. "Marriage Agreement as a Form of Anticipating Unwanted Things in Marital Life" is the title of this paper. This study employs a normative research methodology, a type of legal research that bases its findings primarily on the rule of law. Conclusion: Given the high prevalence of divorce in Indonesia today, it is crucial to have a prenuptial agreement in place before getting married. Making a prenuptial agreement might reduce issues that would be unfavorable in the event of a future divorce.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA E-COMMERCE AKIBAT GAGALNYA TRANSAKSI CASH ON DELIVERY OLEH KONSUMEN Wijaya, Rapfel Nurmas; Pramana Putra, Made Aditya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 04 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i4.p1

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari riset ini ialah mempelajari peraturan yang melindungi pelaku usaha e-commerce yang mengalami kerugian karena kegagalan kesepakatan cash on delivery (COD) oleh konsumen. Riset ini dilaksanakan dengan menggunakan metodologi riset hukum normatif, dengan memanfaatkan pendekatan regulasi dan komparatif. Temuan riset menunjukkan mekanisme hukum yang berlaku bagi entitas perusahaan untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika menghadapi kerugian finansial akibat kegagalan transaksi e-commerce yang difasilitasi melalui opsi pembayaran cash on delivery oleh konsumen. Pada era bisnis modern hal tersebut telah diatur secara nasional di Indonesia melalui Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perspektif hukum, pelaku usaha mendapatkan itikad baik oleh konsumen dalam bertransaksi secara online adalah sebuah kewajiban, jika hal tersebut tidak didapatkan maka pelaku usaha akan mendapatkan perlindungan hukum dan konsumen akan memperoleh akibat hukum. Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen, E-Commerce, Cash On Delivery. ABSTRACT The aim of this research is to study the regulations that protect e-commerce business actors who experience losses due to failed cash on delivery (COD) agreements by consumers. This study uses normative legal research method with statute and comparative approaches. The results of the study show that legal arrangements for business actors to obtain legal protection suffer losses due to failed e-commerce transactions using the cash-on-delivery payment method by consumers. In the modern business era, this has been regulated nationally in Indonesia through Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and the Civil Code. From a legal perspective, business actors should obtain good faith from consumers in online transactions. If this is not obtained then business actors will receive legal protection and consumers will suffer legal consequences. Key Words: Legal Arrangements, Business Actors, Consumer, E-Commerce, Cash On Delivery.
PENGATURAN HAK EKSKLUSIF KARYA LAGU ANAK YANG BELUM TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pramana, Ida Bagus Galang; Pramana Putra, Made Aditya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i12.p2

Abstract

Tujuan daripada penulisan penelitian ini yaitu menalaah penerapan hak eksklusif terhadap ciptaan lagu anak yang belum melewati proses pendaftaran ke lembaga perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual atau yang bisa disingkat Dirjen HKI. Dilihat dari penggunaan metode dalam penelitian ini yaitu mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menghasilkan suatu teori bahwa karya lagu anak yang belum melewati proses pendaftaran pada dirjen HKI dapat dilindungi secara hukum atas dasar hak eksklusif yang didapatkan pada saat karya tersebut sudah diaplikasikan sebagai media pembelajaran dan didukung berdasarkan dasar perlindungan yang erat kaitannya dengan hak cipta di negara Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta implikasi bagi pihak yang menciptakan lagu anak bilamana ciptaannya diklaim oleh pihak lain sebagai media pembelajaran yaitu mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga agar dapat ditindak secara hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Eksklusif, Karya Lagu Anak ABSTRACT The purpose of writing this research is to examine the application of exclusive rights to the creation of children's songs that have not passed the registration process to the intellectual property rights protection institution, namely the Directorate General of Intellectual Property Rights or which can be abbreviated as the Director General of IPR. Judging from the use of methods in this study, namely using normative legal research methods using a statutory approach. This study produces a theory that the work of children's songs that have not passed the registration process at the Directorate General of IPR can be legally protected on the basis of exclusive rights obtained when the work has been applied as a medium of learning and supported based on the basis of protection that is closely related to copyright in the country of Indonesia based on Act No. 28 Year 2014 on Copyright, as well as the implications for parties who create children's songs if the creation is claimed by other parties as a medium of learning that has the right to file a claim for compensation to the Commercial Court in order to be legally acted upon. Key Words: Legal Protection, Exclusive Rights, Children's Song
PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER PADA PLATFORM INSTAGRAM TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) Kharisma Dewi, Ida Ayu Sita; Pramana Putra, Made Aditya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i12.p6

Abstract

Penulisan dari jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan sistematika dari pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap influencer dari platform Instagram pada era modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, menggunakan sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, menggunakan bahan hukum primer yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan juga peraturan yang berkaitan dengan pajak daerah, dan menggunakan bahan hukum sekunder ditinjau dari buku, surat kabar, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Influencer pada platform Instagram terbilang kecil dikarenakan sulitnya influencer untuk memperoleh informasi mendetail dalam pengenaan pajak penghasilan. Dalam hal ini, DJP dan Bapenda berperan sangat besar untuk memfokuskan pembayaran pajak oleh Influencer terutama dikarenakan adanya urgensi pembayaran pajak demi pemasukan negara. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak untuk influencer dapat menjadi kontribusi dan/atau sumbangsih untuk negara karena pendapatan terbesar untuk negara adalah pajak terutama di Indonesia sendiri yang mempergunakan pajak di atas 90% untuk keperluan pembangunan, dana darurat, dan keperluan negara lainnya. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Influencer, Pajak.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR Mahesora Mas, Ida Bagus Agung; Pramana Putra, Made Aditya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 07 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i07.p05

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penjualan rokok kepada anak dibawah umur dan penegakan hukum terhadap penjualan rokok kepada anak dibawah umur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu pendekatan dengan menggunakan legalitas dan regulasi. Dari penelitian ini ditemukan hasil, yang dimana faktor yang menyebabkan maraknya penjualan rokok kepada anak dibawah umur, yaitu faktor pelaku usaha yang hanya ingin memperoleh keuntungan tanpa memperdulikan bahaya yang ditimbulkan dari rokok terhadap anak dibawah umur, faktor lingkungan yang dimana karena pengaruh pergaulan anak-anak cenderung terlihat keren sehingga mereka mencoba mengkonsumsi rokok, dan faktor pemerintah yang kurang tegas dan kurang mensosialisasikan tentang larangan penjualan rokok terhadap anak dibawah umur. Perlindungan hukum prefentif dan represif menjadi upaya dalam menegakan hukum penjualan rokok di bawah umur. UU No. 109 Th 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan UU No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi acuan penegakan hukum terhadap penjualan rokok di bawah umur. Pelaku usaha penjualan rokok di bawah umur dapat dikenakan sanksi hukum pidana dan administratif. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Larangan Penjualan Rokok, Anak Di Bawah Umur ABSTRACT The purpose of this study was to identify and understand the factors that led to the rampant sale of cigarettes to minors and law enforcement against the sale of cigarettes to minors based on applicable laws. This study uses a normative legal research method which uses a statutory approach, namely an approach using legality and regulation. The results of this study were found, which are the factors that cause the rise of cigarette sales to minors, namely the factor of business actors who only want to make a profit regardless of the dangers posed by smoking to minors, environmental factors which are due to the influence of the association of children. tend to look cool so they try to consume cigarettes, and the government is less assertive and less socialized about the prohibition of selling cigarettes to minors. Preventive and repressive legal protection is an effort to uphold the law on the sale of underage cigarettes. Law no. 109 of 2012 concerning the Protection of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health and Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, is a reference in law enforcement against the sale of underage cigarettes. Underage cigarette sellers may be subject to criminal and administrative sanctions. Key Words: Law Enforcement, Prohibition Of Selling Cigarettes, Minors
Co-Authors Anak Agung Ngurah Gede Arya Den Santana Annisa Nauli Siregar Ayu Aprilia Purnama Sari Basilla Inakyora Nalya Arimbi Bella Anastasya Putri Fernanda Cahya Kinari Arnita Putri Carolyn Vaniakana Sindinawa Sowolino Elzidan Herendra Palasara Evelyn Theresya Sugianto Galuh Adeatris Hizkia Sutrisno Gde Kosika Yasa Gilang Febrian Valentino Goldberd Barak Pardomuan Manurung Gusti Ayu Anjali Putri Maharani I Gusti Ayu Kade Prisma Yanti I Gusti Ngurah Mahesa Prama Arimartha I Made Mahendraputra Utama Ivana Clarissa Nadine Sipasulta Jessica Tatianna Jimmy Z. Usfunan Josua Hot Dame Sinaga Juwita Susanti Kadek Rolex Apridana Putra Kenny Gilbert Tanumihardjo Kharisma Dewi, Ida Ayu Sita Kurnita, Ni Kadek Ajeng Selly Lailatul Mufarokhah Leonito Ribeiro Lutfi Aldi Bing Slamet Mahesora Mas, Ida Bagus Agung Merlyn Nathasya Divashilia Tampubolon Muhammad Sultan Maulana Ni Kadek Ayumi Ni Kadek Neva Rastina Meirani Ni Komang Diana Putri Yasua Ni Komang Ellyta Ary Murti Ni Made Risna Ghiamaya Putri Ni Nengah Bintang Lestari Ni Putu Meliani Nadyana Putri Ni Wayan Ella Apryani Palasara, Elzidan Herendra Pramana, Ida Bagus Galang Putri, A.A.Ayu Eugene Satya Putu Prita Aira Paramasthi Rai Krisna Justisia Santi, Ni Putu Sukma Meerani Selly Natasya Seto Wijonarko Sinta Sonia Syahla Shafiyyah Agloes Syahputra, Bagus Dwi Surya Tri Arta Udayana, Anak Agung Bagus Usfunan, Jimmy Zeravianus Wijaya, Rapfel Nurmas Winola Cherryl Arvisya Wiratama, I Komang Pasek Wulan Puspita Mahayani Yohanes Usfunan Yonatan, Hotma