Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.392
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA KERTHA WICAKSANA Journal of Law, Poliitic and Humanities Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal SUTASOMA Lex Scientia Law Review Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Pramana Putra, Made Aditya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGATURAN HAK CIPTA PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI TRANSFORMASI Made Aditya Pramana Putra
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 3 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problems related to intellectual property rights, especially in the field of copyright, are very diverse. One of them is the phenomenon of modification of a copyright work that often occurs today in society. Based on that, the problems in this journal are (1) Does the author's right end after modification of the copyrighted work? (2) What is the form of control over the transformation work in Indonesia? The purpose of this paper is to explain the normative limitations given to copyrighted works protected by law after legal obscurity that allows the weakening of the intellectual property rights of the first creator; and can juridically answer the form of legal control given to a work modified by copyright protected work. The method used in this research is a type of normative legal research that is supported by a statutory approach, a case approach and a conceptual and analytical approach. The end result of this journal is that the modification of the transformative work does not abolish the author's right to gain economic benefits from his creation by taking into account a reasonable royalty fee between the creator and the related parties; as well as the forms of control exercised over transformative works in Indonesia, namely administratively and criminally
ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 287/PDT.G/2024/PN GIN) Lailatul Mufarokhah; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/dsgka723

Abstract

Dalam transaksi hukum yang kompleks, perjanjian sering dibatalkan secara mutlak (batal demi hukum) akibat ketidakpatuhan terhadap syarat formil dan materiil, yang berdampak pada hak para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum bagi para pihak atas batal demi hukum akta perjanjian, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum perjanjian di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan regulasi terkait. Selain itu, penelitian mengeksplorasi implikasi putusan pengadilan dalam menjaga integritas hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, berfokus pada analisis dokumen hukum primer seperti undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin. Sumber data mencakup literatur hukum, putusan pengadilan, serta buku dan jurnal sekunder, tanpa data empiris lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin, akta perjanjian batal demi hukum karena pelanggaran substansial, menyebabkan hilangnya kekuatan mengikat sejak awal dan restitutio in integrum bagi para pihak. Hal ini menekankan kepatuhan terhadap syarat sah perjanjian secara formil (bentuk akta) dan materiil (kesepakatan bebas). Penelitian memperkuat peran hakim sebagai penjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan hukum, dan menjamin legalitas perjanjian. Rekomendasi mencakup ketelitian praktisi hukum dalam merumuskan perjanjian untuk menghindari risiko, serta pengembangan doktrin hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA I Gusti Ngurah Mahesa Prama Arimartha; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/m85ecs50

Abstract

Saham sebagai instrumen kepemilikan dalam Perseroan Terbatas memiliki karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan melalui mekanisme gadai dan fidusia. Praktik ini diakui dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, meskipun pengaturannya belum sepenuhnya komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan hukum, implikasi, dan mekanisme perlindungan hukum terkait penggunaan saham sebagai jaminan kredit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan deskriptif-analitis melalui metode interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saham sebagai jaminan melalui gadai dan fidusia memiliki implikasi penting, antara lain terkait hak dan kewajiban debitur serta kreditur, keabsahan perjanjian, pencatatan administratif, hingga mekanisme eksekusi melalui lelang umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar normatif, dibutuhkan pengaturan lebih rinci dan komprehensif untuk memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak, serta mendorong praktik jaminan saham yang transparan, efektif, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam sistem hukum Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI HASIL KARYA IMAGE GENERATOR AI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Muhammad Sultan Maulana; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/rv406366

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum terhadap hasil karya yang dihasilkan oleh image generator artificial intelligence (AI) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) serta menelaah akibat hukum dari komersialisasi karya tersebut di Indonesia. Fokus kajian diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kerangka hukum hak cipta nasional mampu mengakomodasi fenomena penciptaan non-manusia dan menilai potensi kekosongan norma (legal vacuum) yang muncul akibat perkembangan teknologi AI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui analisis terhadap ketentuan UUHC serta perbandingan dengan regulasi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia masih menganut paradigma human authorship, di mana pencipta harus merupakan subjek hukum manusia atau badan hukum yang mewakilinya. Konsekuensinya, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak memiliki dasar perlindungan hukum karena AI bukan subjek hukum yang dapat mengklaim hak cipta maupun hak ekonomi. Dalam konteks komersialisasi, kegiatan pemanfaatan hasil karya AI berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta apabila menggunakan data pelatihan yang mengandung ciptaan pihak lain tanpa izin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya pembaruan regulasi atau pedoman administratif yang mengatur status hukum karya berbasis AI serta tanggung jawab pihak yang mengkomersialisasikannya, agar tercipta kepastian hukum dan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta manusia dengan kebutuhan inovasi teknologi di era digital.
RELEVANSI ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA Merlyn Nathasya Divashilia Tampubolon; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/b2bkva66

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji secara mendalam relevansi asas kepastian hukum dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menelaah norma-norma yang mengatur hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum disahkannya RUU PPRT telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para PRT, khususnya terkait dengan pengakuan status pekerjaan, hak-hak normatif, dan mekanisme perlindungan hukum. Dalam konteks perlindungan tenaga kerja domestik, pengesahan RUU PPRT menjadi krusial karena dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi kedua belah pihak, antara pekerja dan pemberi kerja serta mendorong terwujudnya hubungan kerja yang lebih adil, manusiawi, dan setara. Dengan demikian, asas kepastian hukum berfungsi sebagai pondasi normatif yang sangat penting dalam pembentukan regulasi yang berpihak pada kelompok pekerja rentan ini, serta memperkuat sistem hukum ketenagakerjaan nasional secara keseluruhan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM PERLINDUNGAN TRANSAKSI PADA E-COMMERCE DI INDONESIA Syahla Shafiyyah Agloes; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/33vknt34

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi kegiatan ekonomi melalui e-commerce, membuka peluang bisnis global sekaligus memunculkan risiko signifikan bagi konsumen. Perkembangan e-commerce bukan sekadar tren sementara, melainkan sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah cara konsumen berinteraksi dengan pasar. Di tengah kemajuan teknologi, kesuksesan sangat bergantung pada tingkat kemampuan beradaptasi dan literasi digital yang dimiliki. Studi ini menelaah perlindungan hak konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, khususnya terkait hambatan hukum dan sejauh mana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berjalan efektif. Melalui pendekatan normatif dan statute approach, studi mengidentifikasi kompleksitas penegakan hukum dalam menghadapi penipuan online. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat 1.730 konten penipuan online antara 2018-2023, dengan kerugian mencapai Rp 18,7 triliun. Penelitian mengungkap tantangan utama, termasuk kesulitan pengumpulan bukti digital, rendahnya kesadaran pelaporan, dan keterbatasan kapasitas penegak hukum. Kesimpulan menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan pembaruan hukum, penguatan kelembagaan, dan edukasi konsumen untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang aman dan transparan.
Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Upaya Pengelolaan Royalti terhadap Pencipta Lagu dan Musik Daerah Usfunan, Jimmy Zeravianus; Pramana Putra, Made Aditya; Apryani, Ni Wayan Ella
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p05

Abstract

The importance of this research is to ensure legal certainty of the economic rights that should be obtained by copyright owners, especially in this research, the owners of copyright or related rights in copyrighted works of music and regional songs. Article 8 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates that the creator or copyright holder has the exclusive right to obtain economic benefits from his creation. The procedures for managing song and/or music copyright royalties have also been regulated by Government Regulation Number 56 of 2021 (hereinafter referred to as PP 56/2021), however the management of these royalties is still experiencing problems both in withdrawal and distribution due to the lack of regulation regarding this matter in PP 56/2021. Institutional problems also arise considering that the lines of coordination between the government, in this case the Ministry of Law and Human Rights, LMKN and LMK are not clearly regulated in PP 56/2021. Moreover, if you look at music creations and/or areas that have not been touched by the legal policies in PP 56/2021. The research method used is a normative legal research method because it will examine legal problems/issues that occur in legal norms contained in Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties, with a statutory approach (statute approach). ), legal concept analysis approach (analytical conceptual approach), and case approach. The analysis techniques used are description techniques, evaluation techniques and argumentation techniques. Seeing the existing problems, through this research it is hoped that we can provide a solution or alternative to resolve these problems so that copyright owners get economic rights from their copyrighted works fairly, both copyright owners who are known nationally and copyright owners who are located in the regions. Abstrak Pentingnya penelitian ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dari hak ekonomi yang seharusnya di dapat oleh para pemilik hak cipta, khususnya dalam penelitian ini adalah pemilik hak cipta atau hak terkait dari karya cipta musik dan lagu daerah. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Tata cara pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik telah diatur juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP 56/2021), namun demikian pengelolaan royalti ini masih mengalami permasalahan baik dalam penarikan maupun pendistribusian karena minimnya pengaturan tentang hal tersebut pada PP 56/2021. Masalah kelembagaan juga muncul mengingat garis koordinasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan LMKN serta LMK tidak diatur secara jelas dalam PP 56/2021. Terlebih lagi jika melihat pada karya cipta musik dan/atau lagi daerah yang belum tersentuh kebijakan-kebijakan hukum yang ada pada PP 56/2021. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitan hukum normatif sebab akan mengkaji permasalahan/isu hukum yang terjadi pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dengan jenis pendekatan perundang-undangan (statute appproach), pendekatan analisis konsep hukum (analitical conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskripsi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi. Melihat permasalahan yang ada maka melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga para pemilik hak cipta mendapatkan hak ekonomi dari karya ciptanya secara adil, baik pemilik hak cipta yang dikenal di kalangan nasional maupun pemilik hak cipta yang berada di daerah.
PERBANDINGAN SPEKULATIF TRADING FOREX DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA Juwita Susanti; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/vrby1510

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap aktivitas trading forex dan perjudian online di Indonesia. Trading forex yang legal diatur oleh BAPPEBTI dan OJK, dengan kewajiban broker untuk memberikan informasi yang jelas, transparan, serta mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga konsumen memiliki perlindungan hukum dan dapat melakukan keputusan investasi secara sadar. Sebaliknya, perjudian online dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum, menghadapi risiko kerugian yang tinggi, dan dampak sosial yang lebih luas. Studi ini menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua aktivitas, baik dari sisi legalitas maupun mekanisme perlindungan konsumen. Legalitas dan regulasi menjadi faktor utama dalam menilai risiko spekulatif dan potensi kerugian, di mana aktivitas legal menyediakan ruang remedial, sedangkan aktivitas ilegal mengandalkan penegakan hukum represif dan edukasi preventif. Selain itu, perkembangan pesat teknologi informasi turut meningkatkan akses masyarakat terhadap kedua aktivitas ini, sehingga pengawasan dan edukasi menjadi semakin penting.Hasil penelitian menegaskan pentingnya pengawasan regulator, edukasi konsumen, serta kepatuhan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TERMS AND CONDITIONS PADA PLATFORM DIGITAL SEBAGAI BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK Ivana Clarissa Nadine Sipasulta; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1mwv6089

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Terms and Conditions (syarat dan ketentuan) pada platform digital sebagai bentuk kontrak elektronik dalam perspektif hukum positif Indonesia serta menelaah akibat hukum dari kelalaian pengguna dalam memahami dan menyetujuinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal Terms and Conditions diakui sah sebagai kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Namun, dari segi substansi, keberlakuannya bergantung pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penyusunan sepihak, kompleksitas bahasa, serta ketiadaan ruang negosiasi sering kali mencederai asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik, sehingga validitas hukumnya tidak bersifat mutlak. Akibat hukum dari kelalaian pengguna dalam memahami isi Terms and Conditions bukan menjadikan perjanjian batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan. Kondisi ini menempatkan pengguna pada posisi lemah sehingga diperlukan kebijakan baru untuk mewajibkan penyusunan klausul yang sederhana, transparan, dan adil bagi kedua belah pihak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DALAM SENGKETA HAK MEREK FRANCHISE (WARALABA) DI INDONESIA Putu Prita Aira Paramasthi; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/3yj9ka49

Abstract

Franchise merupakan suatu bentuk perjanjian lisensi yang menciptakan hubungan berkelanjutan antara franchisor (pihak atau perusahaan yang memiliki hak atas suatu merek dagang, sistem bisnis, dan produk atau jasa) selaku pemilik hak dan mitra sebagai penerima hak. Dalam mekanisme ini, franchisor memberikan hak eksklusif kepada mitra untuk menggunakan merek dagang, nama usaha, dukungan teknis, pelatihan, peralatan, sistem manajemen, hingga penyediaan lokasi usaha. Di Indonesia, waralaba berkembang pesat, terutama dalam bentuk franchise format bisnis, yaitu model di mana mitra menjalankan kegiatan penjualan barang atau jasa berdasarkan sistem yang telah dirancang secara baku oleh franchisor. Permasalahan yang kerap muncul dalam praktik waralaba biasanya berkaitan dengan aspek pengendalian mutu serta pemutusan hubungan perjanjian. Penyelesaian sengketa waralaba dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi diwujudkan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang dilaksanakan oleh lembaga resmi, termasuk BANI, BASYARNAS, BAM HKI, BAPMI, BPSK, serta BAKTI. Adapun jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.
Co-Authors Anak Agung Gde Wirasatya Kartika Wedantha Anak Agung Ngurah Gede Arya Den Santana Annisa Nauli Siregar Ayu Aprilia Purnama Sari Basilla Inakyora Nalya Arimbi Bella Anastasya Putri Fernanda Cahya Kinari Arnita Putri Carolyn Vaniakana Sindinawa Sowolino Dewa Ayu Made Vidha Kanya Dhaniswari Elzidan Herendra Palasara Evelyn Theresya Sugianto Galuh Adeatris Hizkia Sutrisno Gde Kosika Yasa Gilang Febrian Valentino Goldberd Barak Pardomuan Manurung Gusti Ayu Anjali Putri Maharani I Gusti Ayu Kade Prisma Yanti I Gusti Ngurah Mahesa Prama Arimartha I Made Genta Ari Meruthi Vradhisca I Made Mahendraputra Utama Ivana Clarissa Nadine Sipasulta Jessica Tatianna Jimmy Z. Usfunan Josua Hot Dame Sinaga Juwita Susanti Kadek Arya Wiwekananda Kadek Rolex Apridana Putra Kenny Gilbert Tanumihardjo Kharisma Dewi, Ida Ayu Sita Kurnita, Ni Kadek Ajeng Selly Lailatul Mufarokhah Leonito Ribeiro Lutfi Aldi Bing Slamet Mahesora Mas, Ida Bagus Agung Margaretha Dameria Eunike Sibarani Merlyn Nathasya Divashilia Tampubolon Muhammad Sultan Maulana Ni Kadek Ayumi Ni Kadek Neva Rastina Meirani Ni Komang Diana Putri Yasua Ni Komang Ellyta Ary Murti Ni Made Angelina Adnyakausalya Ni Made Risna Ghiamaya Putri Ni Nengah Bintang Lestari Ni Nyoman Intan Saka Putri Ni Putu Meliani Nadyana Putri Ni Wayan Ella Apryani Palasara, Elzidan Herendra Pramana, Ida Bagus Galang Putri, A.A.Ayu Eugene Satya Putu Prita Aira Paramasthi Rachelita Meity Samola Rai Krisna Justisia Rezyandhana Aptha Danyswara Santi, Ni Putu Sukma Meerani Selly Natasya Seto Wijonarko Sinta Sonia Syahla Shafiyyah Agloes Syahputra, Bagus Dwi Surya Tri Arta Udayana, Anak Agung Bagus Usfunan, Jimmy Zeravianus Wijaya, Rapfel Nurmas Winola Cherryl Arvisya Wiratama, I Komang Pasek Wulan Puspita Mahayani Wulan Tyana Kusuma Dewi Yohanes Usfunan Yonatan, Hotma Zidan Fahrian