Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemanfaatan Biomassa sebagai Energi Baru Terbarukan: Telaah Regulasi dan Dampak Lingkungan di Provinsi Gorontalo Supriyadi A Arief; Irlan Puluhulawa; Nuvazria Achir
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.494

ABSTRAK Penelitian Biomassa sebagai salah satu sumber energi terbarukan menjadi penting karena penggunaan biomassa yang dimaksudkan mendukung kedaulatan energi dan mendukung ekonomi hijau justru membuka ruang terhadap tindakan perambahan hutan secara illegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan pemanfaatan biomasa sebagai energi terbarukan dari hasil pengelolaan sumber daya alam dalam mendukung kedaulatan energi dan menguraikan dampak pemanfaatan biomassa terhadap ekonomi hijau dan deforestasi hutan di provinsi Gorontalo. Persoalan ini akan ditelaah secara socio-legal yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang biomassa yang ada dalam berbagai regulasi belum sepenuhnya mencerminkan upaya mendukung kedaulatan energi di Indonesia. Pemanfaatan biomassa dalam bentuk produksi woodpalet masif di Gorontalo memang membuka potensi ekspor namun hasil produksi tersebut tidak membantu mendukung kebutuhan energi didaerah karena justru diekspor keluar negeri. Produksi woodpalet yang diperoleh dari menebang pohon justru kurang memberikan dampak perekonomian berupa dana bagi hasil daerah hingga menambah angka deforestasi serta dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar. Kata kunci: biomassa; deforestasi; energi terbarukan. ABSTRACT Research on biomass as a renewable energy source is important because the intended use of biomass to support energy sovereignty and the green economy actually opens up opportunities for illegal forest encroachment. This study aims to analyze policies on the use of biomass as a renewable energy source from natural resource management in supporting energy sovereignty and to describe the impact of biomass use on the green economy and forest deforestation in Gorontalo province. This issue will be examined from a socio-legal perspective based on primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews with informants, while secondary data was obtained through a review of legislation. Research findings indicate that the provisions regarding biomass contained in various regulations do not yet fully reflect efforts to support energy sovereignty in Indonesia. The utilisation of biomass in the form of solid wood pallet production in Gorontalo does indeed open up export potential; however, this production does not help meet local energy needs as it is exported abroad. Wood pallet production, which is derived from tree felling, has a limited economic impact in terms of revenue for the local area, whilst contributing to increased deforestation and environmental impacts on the surrounding communities. Keywords: biomass; deforestation; renewable energy.

Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v3i1.2963

This study aims to analyze the factors hindering the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order in Gorontalo City. The method used is empirical legal research with a descriptive analytical approach, through the collection of primary data in the form of interviews and observations, as well as secondary data from laws and regulations and related literature. The results indicate that the implementation of this regional regulation has not been effective, as indicated by the continued occurrence of various violations in public spaces. The main inhibiting factors include low public legal awareness, weak law enforcement by officials, the community's economic conditions, lack of regulation dissemination, and limited facilities and infrastructure. Therefore, comprehensive and sustainable efforts are needed to improve the effectiveness of regional regulation implementation by strengthening law enforcement, increasing public awareness, and policies that are more responsive to the community's socio-economic conditions.

Pemanfaatan Biomassa sebagai Energi Baru Terbarukan: Telaah Regulasi dan Dampak Lingkungan di Provinsi Gorontalo Supriyadi A Arief; Irlan Puluhulawa; Nuvazria Achir
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.494

ABSTRAK Penelitian Biomassa sebagai salah satu sumber energi terbarukan menjadi penting karena penggunaan biomassa yang dimaksudkan mendukung kedaulatan energi dan mendukung ekonomi hijau justru membuka ruang terhadap tindakan perambahan hutan secara illegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan pemanfaatan biomasa sebagai energi terbarukan dari hasil pengelolaan sumber daya alam dalam mendukung kedaulatan energi dan menguraikan dampak pemanfaatan biomassa terhadap ekonomi hijau dan deforestasi hutan di provinsi Gorontalo. Persoalan ini akan ditelaah secara socio-legal yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang biomassa yang ada dalam berbagai regulasi belum sepenuhnya mencerminkan upaya mendukung kedaulatan energi di Indonesia. Pemanfaatan biomassa dalam bentuk produksi woodpalet masif di Gorontalo memang membuka potensi ekspor namun hasil produksi tersebut tidak membantu mendukung kebutuhan energi didaerah karena justru diekspor keluar negeri. Produksi woodpalet yang diperoleh dari menebang pohon justru kurang memberikan dampak perekonomian berupa dana bagi hasil daerah hingga menambah angka deforestasi serta dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar. Kata kunci: biomassa; deforestasi; energi terbarukan. ABSTRACT Research on biomass as a renewable energy source is important because the intended use of biomass to support energy sovereignty and the green economy actually opens up opportunities for illegal forest encroachment. This study aims to analyze policies on the use of biomass as a renewable energy source from natural resource management in supporting energy sovereignty and to describe the impact of biomass use on the green economy and forest deforestation in Gorontalo province. This issue will be examined from a socio-legal perspective based on primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews with informants, while secondary data was obtained through a review of legislation. Research findings indicate that the provisions regarding biomass contained in various regulations do not yet fully reflect efforts to support energy sovereignty in Indonesia. The utilisation of biomass in the form of solid wood pallet production in Gorontalo does indeed open up export potential; however, this production does not help meet local energy needs as it is exported abroad. Wood pallet production, which is derived from tree felling, has a limited economic impact in terms of revenue for the local area, whilst contributing to increased deforestation and environmental impacts on the surrounding communities. Keywords: biomass; deforestation; renewable energy.

Model Pelegalan Peraturan Daerah Bernuansa Agama Nuvazria Achir; Janwar Hippy; Mohamad Hidayat Muhtar; Sofyan Piyo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1832

Tujuan penelitian ini adalah menemukan model maupun konsep terkait legalisasi pembentukan peraturan daerah bernuansa agama yang selama ini masih menjadi polemik antara kewenangan pusat dan daerah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah normative, dengan menelaah kajian pustaka dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang relevan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait model pelegalan pembentukan peraturan daerah bernuansa agama yaitu; melakukan amandemen konstitusi dan mempertegas pasal mengenai urusan agama yang menjadi ranah kewenangan pusat dan daerah; Penambahan uraian dalam klausul “Penjelasan” UU Pemerintahan Daerah tentang batasan pengaturan agama oleh pemerintah pusat. Tolok ukur pengaturan masalah hubungan sosial keagamaan dalam undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan pelegalan keberadaan perda benuansa agama agar tidak lagi menjadi polemik; dan Pembentukan perda bernuansa agama melibatkan tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membuat barometer sebagai ukuran sekaligus penegasan terhadap batasan masalah agama yang diatur pemerintah pusat secara nasional dan menyeluruh, dengan urusan publik dalam aspek mua’mallah (sosial kemasyarakatan). Penegasan ini mengingat ada aspek hubungan sosial keagamaan yang juga berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Batasan tersebut dapat dilakukan melalui revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah maupun menambahkan dalam bagian “Penjelasan” UU dimaksud.

Personal Data Protection in Political Party Information Systems in the Organization of General Elections: Concept and Law Reform Recommendations Erman I. Rahim; Mohamad Afriyansyah Dukalang; Abdul Hamid Tome; Nuvazria Achir; Souad Ezzerouali
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 3 (2025): July, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i3.12942

Exploiting citizens’ personal data by political parties within the Political Party Information System (SIPOL) database during the 2024 General Election has adversely affected the public. This paper examines the exploitation of citizens’ personal data by political parties via identity fraud from a legal standpoint, while also suggesting a framework for personal data protection and legal change. The primary aim is to offer conceptual proposals for safeguarding people’s personal data inside SIPOL and to suggest legal revisions to the Election Law and Political Party Law, therefore integrating requirements for personal data protection into the Personal Data Protection Law. This study utilized normative legal research methodologies, including a statute, case, and conceptual approach, to address the legal issues under examination. The research findings indicated that the illicit utilization of citizens’ personal data for political party membership adversely affects the individuals involved and constitutes a legal infraction. This article provides a framework for safeguarding people’s personal data within the SIPOL, alongside legal revisions to the Election Law and Political Party Law, which policymakers can address.

The Contribution of Custom Institutions in Implementing Custom Sanctions in Gorontalo Fence M Wantu; Dian Ekawaty Ismail; Nuvazria Achir
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 20, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v20i2.1648

Efforts to optimize existing customary institutions in the province of Gorontalo in law enforcement during society are significant. The organization of customary institutions needs to be addressed and arranged so that they can be enjoyed and utilized. This study uses a sociological juridical approach by obtaining data by interviewing figures from the Gorontalo traditional institutions. This research carries out by analysis through reduction, presentation of data, and conclusion?Gorontalo customary institution. The study results show that the position of traditional institutions in Gorontalo Province is one of the guidelines for people's lives. Customary institutions are the tools that are used and considered to be able to maintain the values of customary law itself. Imposing sanctions through traditional institutions is more effective because an adat institution grows based on values that live in society and recognize and adhered to for generations. In addition, customary institutions help prevent the accumulation of cases in court. The maximum of this research lies in the space given by the government to customary institutions both in ceremonial activities such as marriages and in law enforcement processes. In addition, community participation needs to maintain and utilize the presence of this traditional institution.

Testing the Effectiveness of Law Enforcement and Analyzing Obstacles in Document Forgery Investigations: A Critical Study at the Gorontalo Police Resort Arianty Junita Rintjap; Fence M. Wantu; Nuvazria Achir
Damhil Law Journal Volume 5 Issue 1 2025: May-October
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.2930

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement and identify obstacles in investigating document forgery cases at the Gorontalo Police Resort. The research method used is juridical-empirical with a qualitative approach, combining literature study on regulations and empirical data through interviews and case documentation. The results show that the effectiveness of law enforcement is still not optimal, reflected in the low case resolution rate compared to the number of incoming reports. The main obstacles include the limited number and competence of investigators, lack of forensic laboratory facilities, and high administrative burdens. Additionally, external factors such as low public legal awareness, witness reluctance, and poor coordination among law enforcement agencies slow down the investigation process. Improvement efforts focus on enhancing human resource capacity, strengthening coordination, legal education for the public, and utilizing technology in the investigation process. This study recommends the need for cross-sector synergy and strengthening monitoring systems to improve the effectiveness of law enforcement against document forgery crimes at the local level.

Title

Found 67 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 67 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 67 Documents
Search