Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.843
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Sriwijaya Law Review DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Varia Justicia JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden Jurnal Hukum Volkgeist Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Comparative Law Review Community Empowerment Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Journal of Applied Nursing and Health COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) RechtIdee Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Belalek Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Law and Justice JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Transcendental Law Journal of Community Services and Engagement: Voice of Community (VOC) Al Urwah : Sharia Economics Journal Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Legal Advice Jurnal Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ragam Pengabdian PESHUM Jurnal Jurisprudence Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan Sapientia Diversalis: Journal of Human Interaction and Social Studies Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Diana Setiawati
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 97 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perbandingan Metode Penyelesaian Sengketa Tradisional dan Digital : Sebuah Pendekatan terhadap Optimalisasi ADR Nabila Ikbal; Diana Setiawati
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i1.427

Abstract

Disputes usually occur due to differences in ideas, beliefs, values, needs, and goals, until finally people with different backgrounds cannot work together and cannot avoid disputes. Litigation is the most traditional dispute resolution which is a process in court using applicable law. Alternative Dispute Resolution is a concept of dispute resolution outside the court that prioritizes a win-win solution which is now integrated into the adjudication process as part of CDR or CADR. With a normative research method, which is sourced from secondary legal data, with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, using qualitative data analysis methods by interpreting and describing questions contained in documents and laws and regulations. The results of this study indicate that the traditional dispute resolution method is a slow, protracted, and relatively expensive dispute resolution process, while the digital dispute resolution method in an approach to optimizing ADR has advantages in economic factors, scope factors and good relationship building factors.
PERAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) DALAM MENCIPTAKAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG CEPAT, EFISIEN, DAN DAMAI, TERUTAMA DALAM SENGKETA LINTAS NEGARA Ariffudin Nur Fadly Rosyid; Diana Setiawati
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i8.10832

Abstract

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) merupakan mekanisme penting dalam menyelesaikan konflik hukum di luar pengadilan. Artikel ini membahas peran, kelebihan, kelemahan, dan efektivitas implementasi arbitrase dan ADR dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan damai, terutama dalam konteks sengketa lintas negara. Arbitrase menawarkan kepastian hukum melalui keputusan yang bersifat final dan mengikat, dengan proses yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan litigasi. Selain itu, sifat privat arbitrase menjaga kerahasiaan informasi para pihak. Di sisi lain, ADR seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi berfokus pada dialog dan kerja sama untuk mencapai kesepakatan bersama, menciptakan penyelesaian yang saling menguntungkan. Kelebihan arbitrase dan ADR mencakup efisiensi waktu, penghematan biaya, dan fleksibilitas prosedural, yang sangat bermanfaat dalam sengketa bisnis dan lintas negara. Namun, keduanya juga memiliki kelemahan, seperti biaya arbitrase yang tinggi, keterbatasan banding, dan tantangan dalam menegakkan keputusan arbitrase di yurisdiksi berbeda. Efektivitas ADR dalam sengketa lintas negara ditingkatkan dengan penggunaan mediator yang netral dan berpengalaman, meski tantangan seperti ketimpangan kekuasaan atau perbedaan budaya dapat menjadi hambatan. Kesimpulannya, arbitrase dan ADR adalah solusi alternatif yang relevan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, efisien, dan damai, dengan potensi besar untuk mengurangi beban pengadilan serta menciptakan keadilan yang lebih adaptif. Implementasi yang optimal membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk memaksimalkan manfaatnya dalam sistem hukum nasional maupun internasional.
Regional Heads’ Legitimacy in Implementing the Regional Government Based on Democratic Principles Enggarani, Nuria Siswi; Spaltan, Bita Gadsia; Setiawati, Diana; Zuhdi, Syaifuddin; Farid, Achmad Miftah; Budiono, Arief
Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 9 No. 1 (2024): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v9i1.7086

Abstract

The concept of regional autonomy is explicitly regulated in Article 18 of the 1945 Constitution and several related laws and regulations which essentially provide authority and flexibility for provincial, district and city governments to regulate and manage their own government affairs according to the principles of autonomy and assignment tasks including the implementation of regional head elections carried out democratically. In the implementation of regional government, elected regional heads must also be able to realize the principles of democracy and must be able to run effective and responsive regional government to the needs of the community, must not deviate from moral norms and deviate from democratic principles. The problem in this study is How is the Legitimacy of Regional Heads in the Implementation of Regional Government in Accordance with the Principles of Democracy. This study uses an empirical legal method, namely in addition to reviewing data through literature, it also reviews data on events that actually occur through observation activities and so on. The purpose of this study is to analyze legislation and examine cases that have occurred in Indonesia regarding the legitimacy of regional heads in the implementation of regional government in accordance with democratic principles. The conclusion of this study is that based on the analysis of several laws regarding regional heads in the implementation of regional government and based on the analysis of cases of regional heads in leading regional government, they are not yet legitimate and are not in accordance with the principles of democracy
ANALISIS YURIDIS NORMATIF MELALUI PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN NGAWI Aidul Fitriciada Azhari; Muchamad Iksan; Wardah Yuspin; Rizka Rizka; Diana Setiawati; Diyah Murti Hastuti; Nurlina Afifah Litti; Shofiana Eka Aulia; Nur ilmi putri febriyanti
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 6 (2023): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i6.17408

Abstract

Abstrak: Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum harus didasarkan prinsip kesamaan di mata hukum. Bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merumuskan tentang peran paralegal, paralegal diartikan secara legitimasi yuridis dalam tatanan hukum nasional yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kegiatan pelatihan paralegal dilakukan untuk mengatasi permasalahan sedikitnya jumlah advokat bersertifikat di Kabupaten Ngawi. Dengan adanya pelatihan paralegal, diharapkan dapat meningkatkan jumlah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan bantuan hukum yang memadai kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan paralegal dengan teknik pemberian informasi atau penyuluhan hak hukum masyarakat tentang cara penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual. Waktu kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 Januari 2023 dan dihadiri oleh 50 peserta, termasuk Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Se-Kabupaten Ngawi dan perwakilan mahasiswa dari kampus di Kabupaten Ngawi dan Karesidenan Madiun. Pemateri kegiatan ini diisi oleh tim pengabdian, dosen Fakultas Ilmu Hukum Univesitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasil dari kegiatan pelatihan paralegal ini menunjukkan bahwa 62,5% peserta memahami konsep dan materi umum tentang keparalegalan serta aspek di dalamnya sehingga peserta dinilai sudah siap dan mampu memberikan pelayanan hukum serta menumbuhkan kesadaran Hukum kepada masyarakat.Abstract: In providing legal aid services must be based on the principle of equality in the eyes of the law. Legal aid in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid formulates the role of paralegals, paralegals are defined legitimately juridically in the national legal order listed in Article 9 and Article 10 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Paralegal training activities are conducted to overcome the problem of the small number of certified advocates in Ngawi Regency. With the paralegal training, it is expected to increase the number of individuals who have legal knowledge and skills to provide adequate legal assistance to the community. The implementation of activities in the form of paralegal training and mentoring with the technique of providing information or counselling on the legal rights of the community on how to resolve cases of sexual violence. The activity will be held on 14-15 January 2023 and attended by 50 participants, including Nasyiatul Aisyiyah Branch Leaders throughout Ngawi Regency and student representatives from campuses in Ngawi Regency and Madiun Karesidenan. The speakers for this activity were the service team, lecturers from the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) and members of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The results of this paralegal training activity showed that 62.5% of participants understood the concept and general material about paralegals and the aspects in it so that participants were considered ready and able to provide legal services and foster legal awareness to the community.
Implementasi Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa: Penggunaan Platform Online Dispute Resolution di Indonesia Assadath, Frido Davi; Setiawati, Diana
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12766

Abstract

Internet merupakan teknologi yang memiliki dampak paling besar dalam kehidupan manusia. Teknologi juga mengubah bagaimana cara kita dalam berinteraksi antara satu sama lain. Sehingga mengubah cara kita dalam menyelesaiakn konflik infrastruktur telekomunikasi bagi kehidupan masyarakat. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui internet disebut dengan penyelesaian sengketa online atau ODR. Online Dispute Resolution adalah inovasi hukum dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam metode penyelesaian sengketa secara alternatif dimana melalui ODR pihak yang bersegketa tidak perlu bertemu secar langsung (tatap muka) guna menyelesaikan sengketanya. Dengan metode penelitian normatif, yang bersumber dari data hukum sekunder, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data dengan cara pengelompokkan dalam data-data dari hasil penelitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam penyelesaian sengketa studi kasus penggunaan platform Online Dispute Resolution di Indonesia terdapat kendala-kendala seperti masih terdapat penduduk yang belum mengenal penggunaan internet seperti WhatsApp, Telegram, Line, WeChat, dan masyarakat Indonesia kurang percaya dengan keberhasilan sistem ODR.
Transparency and Accountability in Corporate Social Responsibility Programs: Local Government Oversight through a Business Law Perspective Setiawati, Diana; Soepatini; Hanifah Febriani; Chintya Anggraeni
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.10313

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is increasingly recognized as more than just a corporate obligation—it is a strategic approach to achieving sustainable development goals. In Indonesia, where regional autonomy gives local governments significant authority, their role in supervising CSR becomes particularly important, especially in ensuring transparency and accountability. Despite this, many CSR programs still suffer from a lack of clear oversight, limited regulatory support, and varying levels of corporate commitment. This study explores how local governments carry out their supervisory role in CSR programs from the perspective of business law. Using a qualitative juridical-normative approach complemented by field data, this research focuses on Klaten, Central Java, as a case study. Data were obtained through interviews with local officials, CSR practitioners, and community members, as well as analysis of regional regulations and corporate CSR reports. The findings reveal that while some local governments have made efforts to regulate CSR through regional policies, the lack of binding legal instruments and standardized monitoring systems poses significant challenges. In many cases, accountability still depends more on voluntary compliance than enforceable obligations. Moreover, transparency in CSR reporting is often limited, making it difficult for stakeholders to evaluate the actual impact. The study concludes that strengthening the legal basis of CSR at the local level—through clearer regulations, transparent reporting standards, and inclusive supervision involving civil society—could lead to more effective CSR governance. This would not only improve corporate accountability but also ensure that CSR efforts align more closely with community needs and sustainable development goals. Keywords: CSR, business law, local government, accountability
Analisis Yuridis terhadap Upaya Pengembalian Kerugian bagi Korban Investasi Fiktif di Indonesia Ramadhani, Ichinoty; Putri, Aulia Aninda Ektya; Fadhila, Dhea Salsa; Ristiani, Najwa Alya; Putri, Thaasafina Sitasari; Saptafasya, Viola Puti; Setiawati, Diana
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30280

Abstract

Investasi fiktif merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang marak terjadi di era digital dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Meskipun aparat penegak hukum telah berupaya menindak pelaku melalui jalur pidana, kenyataannya sistem peradilan pidana di Indonesia masih berfokus pada penghukuman pelaku dan belum sepenuhnya menjamin pemulihan kerugian korban. Akibatnya, korban sering kali tidak memperoleh ganti rugi yang sepadan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi dalam menyediakan perlindungan hukum tambahan di luar sistem peradilan melalui mekanisme yang lebih cepat dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang mengatur pengembalian kerugian bagi korban investasi fiktif serta mengidentifikasi bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat diperkuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan kerugian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 98–101 KUHAP melalui penggabungan gugatan perdata dalam perkara pidana, Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang hak restitusi korban, serta POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang kewajiban ganti rugi oleh pelaku usaha jasa keuangan. Sementara itu, Pasal 378 KUHP menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku penipuan investasi. Namun dalam praktiknya, perlindungan korban belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti pembentukan dana perlindungan investor, penyederhanaan mekanisme restitusi, serta putusan pengadilan yang lebih berpihak pada korban demi mewujudkan keadilan yang berimbang antara pelaku dan korban.
Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Meningkatkan Investasi Berkelanjutan Zainab Diva Amanda; Ghalib Rizki Luthfianto; Kevin Kurnia Yuli Ardikha; Qusay Alya Difatta; Alsyad Dedin Ryan Syahputra; Sabrina Diyang Awandi Putri; Diana Setiawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1681

Abstract

Investasi berkelanjutan menjadi isu penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan di tengah tantangan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam meningkatkan investasi berkelanjutan di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka yang berfokus pada data sekunder dari regulasi, literatur akademik, dan publikasi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPM memiliki peran strategis dalam membentuk iklim investasi yang kondusif melalui koordinasi lintas sektor, penerapan sistem OSS, penyusunan panduan investasi lestari, serta promosi investasi hijau yang responsif terhadap prinsip keberlanjutan. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi sebagai prasyarat utama untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi berdaya saing di tingkat global
Dinamika Regulasi Hukum Investasi dan Dampaknya terhadap Kepastian Bisnis Nike Cahyaningrum; Mira Eka Erlina; Rahma Rini Khalisa Firdausi; Chammellia Annastasya Melati4; Rahma Syifa Az Zahra; Irma Salvia Nisrina; Diana Setiawati
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5798

Abstract

Investment plays a strategic role in driving economic growth and job creation. However, the dynamics of investment law regulation in Indonesia still face various challenges that impact business certainty for investors. This study aims to: (1) analyze the dynamics of investment law regulations in Indonesia over time until the enactment of the Job Creation Law; (2) identify the forms of investment law regulations and the challenges of their implementation; and (3) formulate legal solutions to improve business certainty for investors. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. Data was obtained from relevant regulations, scientific journals, and academic literature, then analyzed using descriptive-qualitative methods. The results of the study show that although regulations such as Law No. 25 of 2007 and the Job Creation Law have strengthened the legal framework for investment, their implementation is still hampered by bureaucracy, inconsistencies between central and regional policies, and weak oversight in digital investment. The conclusion of this study is that regulatory harmonization, strengthening arbitration institutions, and improving legal literacy are important steps to enhance legal certainty and investment attractiveness in Indonesia.
Strengthening the Readiness of Tourism Village Institution Through the Assistance in Developing Standard Operating Procedure: Case Study of Mundu, Klaten Regency Perwithosuci, Winny; Hidayah, Nur; Praswati, Aflit Nuryulia; Setiawati, Diana; Andriyani, Nur; Fauzan, Ahmad; Wardani, Lusyka Widya
Journal of Community Services and Engagement: Voice of Community (VOC) Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/voc.v5i2.11339

Abstract

Mundu Village is a village in Indonesia located in Tulung District, Klaten Regency, Central Java Province. The Statistics Indonesia (BPS) revealed that more than 60% of the residents of Mundu Village own cattle. This condition has led the community to utilize cattle manure as a source of renewable energy. Additionally, cattle manure is processed into fertilizer to nourish various plants, some of which serve as a food source for the livestock. This activity is known as zero-waste agriculture. This condition encouraged the Mundu Village government to establish a Tourism Village that offers educational tourism based on renewable energy. Mundu Village already has several buildings to support the realization of the Tourism Village. However, Mundu Village is not yet ready in terms of institutions. The community service team from the Faculty of Economics and Business and the Faculty of Law of Muhammadiyah University of Surakarta provided education and assistance in preparing Standard Operating Procedures (SOPs) to support the acceleration of institutional readiness in the effort to establish an Educational Tourism Village based on Renewable Energy. The activity proceeded successfully, marked by the preparation of a draft SOP that is ready to be approved, supporting the institutional strengthening of the Tourism Village.
Co-Authors a Widya Margaretha, Karelina Achmad Miftah Farid Adi Kurniawan Adriansyah Pradipta, Rifanov Afifah Hapsari Afdah Aflit Nuryulia Praswati Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Ahmad Fausi Ahmad Fauzan Ahmad Muchlasin Nur Ihsan Ahmadzaki Fadhila Aidul Fitriciada Azhari Ainanur Faizah, Fatimah Ajeng Rizky Andria Ramadhani Al Fairuz, Muhammad Ranadhif Al Jawi Putri, Prisitina Alaysia, Amaylia Noor Alif Budhi Santosa Almira, Sekar Diah Ayu Alsyad Dedin Ryan Syahputra Althea Rinanda, Rima Anadila, Kharisma Tsalsabila Angga Putra Adi Pratama Anggraeni, Chintya Anisahaq, Nabila Apriansah, Rizki Arief Budiono Ariffudin Nur Fadly Rosyid Arifkha Gita Zahara Ariyanti, Maelina Arsyad Fakhri Zainuddin Assadath, Frido Davi Aulia Rahma Hafizha Awalia Rina Rahmawati Ayu Astutik, Zulfiana Azhar Alam Azzahra Shabilla Hariyono Baehaqi Bagas Mulya Putra Bayu Aji Fadiansyah Bayu Ajie Sugeng Rahayu Bella Nova Silvia Benanda Bunga Natasha Berliana Azizah Beta Amalia Nur Fajrin Budi Prasetyo Adi Wibowo Carisa Maharani Chammellia Annastasya Melati4 Chintya Anggraeni Chrisna Bagus Edhita Praja Cindy Laksintya, Amelinda Dany Zain Abdillah Dataran Tinggi Golan Dea Arum Rahmawati Della Dearista Axelia Della Puspitasari Devina Septy Dewi Novitasari Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Dick Tjandra, Billie Dievla Yunda Asadel Dimas Adika Ardiyanto Diyah Murti Hastuti Dwi, Cindy Edho Setyawan Eka Imam Utomo Eka Saputri, Nurani Elvia Ghina Nismara Elvrida Mutiara Singgih Endah, Qori Enno Haya Gladya Naranta Enno Haya Gladya Naranta Enora Aulia Purbayang Ernawati Ernawati Evan Yusuf Priyokusumo Fachry Satrio Pringgowidigdo Fadhila, Dhea Salsa Fajriansi, Andi Farhan Ammar Luthfi Fauziyah, Hanifah Febriani, Hanifah Ferdian Raid Naufal Firdaus, Wahyu Tri Mohamad Frensiska Ardhiyaningrum Frontieka Ayu Rahmanto Frontieka Ayu Rahmanto Galang Andi Sunarto Ganeva, Irvan Ghaizka Figo Alfaeza Ghalib Rizki Luthfianto Gresnia Himbi Parkitasari Hadyan Sena Hendraatmaja Hafifah Nur Hasanah Hakim, Hary Abdul Hanifa Khoirunnisa Hanifah Fauziyah Hapipah, Hapipah Harjuna Nurfattah Hary Abdul Hakim Hary Abdul Hakim Hasby Yoga, Fahmi Adam Haszmi Alfateh Heri Bahtiar Herlina Diva Pratika Hisanah Putri Ariyanto, Amelia Ibrahim Sholahudin Ika Sahwa Damayanti Indah Ayu Dewi Maharani Indah Maulani Irma Salvia Nisrina Isman Isman Jaka Susila Jasmine Fahira Maulana Kanaya Ayodya Indra Prasta Karisma Cakraningrat Kautsar Risky Fadli Hidayah Kevin Kurnia Yuli Ardikha Kinanthi Mukti, Berliana Krisna Indra Sakti Latifah Kurniasih Lelya Cahya Mufidati Lelya Cahya Mufidati Linda Rose Rohidah Lutfiah Nurjanah M Junaidi M. Aldeon Putra Adi Surya Maghfirani, Syakira Mahendra Jaya Gumilang Mahfudz Rizal Setiawan Marsheila Audrey Nuralisha Mashari, Hanif Bagus Maulana Putra, Rafie Mira Eka Erlina Mozart Tiasylva Syah Nuhandika Muchamad Iksan Muhaimin Fachrul F Muhammad Alvin A.T Muhammad Daqvara Akbar Muhammad Haidar Aufa Mukti Fajar ND Mur Febianti, Selvi Mutiara Dewi Lazha Mutimatun Niami Nabila Ikbal Nabila Rahmawati Nabilla Dea Azzahramajid Nadia Dwi Sekar Kamila Nadita Oktaviona Nafi Rizka Ananda Nanda Dwi Purnama Narusweta, Arasyel Noor Vinki Naufal Hanif Fakhri W Nayla Enggita Nayla Enggita Vanasha Nayla Putri Aryani Nicolas Al Hanafiah Nike Cahyaningrum Nilam Arum Sari Nirwa Rizkyana, Elsa Nirwago Danar P Nova Auliyanti Faiza Noviana Pramesti Nugroho Adi Wicaksono Nur Andriyani Nur Fadilah Syahraya, Muhammad Nur Hidayah Nur ilmi putri febriyanti Nur Isa Herda A Nur Rizqi Febriandika Nuria Siswi Enggarani Nurlina Afifah Litti Nurmalitasari, Safira Orryza Almira Mauriska Pancawati, Angelina Pangaribuan, Leviadi Panji Nagaro Panji Nagaro Permata Dewi, Tyas Pradika Dhony Indrawan Pramesti, Noviana Presetiyo, Wibowo Heru Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Putri, Aulia Aninda Ektya Putri, Erna Putri, Thaasafina Sitasari Qusay Alya Difatta Radithya Putra Taqwa Rahma Rini Khalisa Firdausi Rahma Syifa Az Zahra Rahman, Rofi Aulia Rahmanto, Frontieka Ayu Rahmawati, Awalia Rina Raihanita Raihanita Raka Dhamang Pangaribawan Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Rakhul Akbar Maulana Ramadhani, Ichinoty ramadhani, zulfa Rika Septiani Rima Mila Wati Rio Marshel Sahertian Rio Pradita Wibowo Ristiana, Lisa Ristiani, Najwa Alya Riyandi Riyandi Rizka Rizki Andriyanto, Aditya Rizki Apriansah Rizky Abdullah Maulana Roi Hartono Putro Rosalina Setyowati Rosita Rahmawati Rossi Fitrianingrum Ryan Afjune Supriyanto Putra Sabrina Diyang A.P Sabrina Diyang Awandi Putri Saif Maulana Putra Susila Salma Nur Halizah Salmande, Ali Salwa Amanda Putri Sandy, Fadillah Saptafasya, Viola Puti Saputro, Triyono Adi Satriyo Wibowo S Selvi Novia Safitri Shabrina, Kania Putri Shofiana Eka Aulia Soepatini Sopyan, Hisma Yuliet Abu Spaltan, Bita Gadsia Suarnianti, Suarnianti Suharso Suharso Syahputra, Adam Syaifuddin Zuhdi Syakira Maghfirani Syawalia Aziza Taufiq Taufiq Teguh Hartono Tiara Vergita Mahanani Tisya Janice Hayu Meganova Triyono Adi Saputro Triyono Triyono Tsalsabila Anadila, Kharisma Tubagus Bayu Pamungkas Tyara Dhali Allfia Tyas, Erni Vella Putri Anjani Wahyu Tri Muhammad Firdaus Wardah Yuspin Wardani, Lusyka Widya Wibowo, Rio Pradita Widya Ayu Khairunnisa Widya Utami Winny Perwithosuci Yanita, Salma Yasmin Safinatunnajah Yati Nurhayati Yenny Ratnasari Yuha Farisa Zukhruf Yuliana, Khozin Zahra Difa Setyawan, Charlintang Zainab Diva Amanda Zukrufi Ashof Almaunah Zukrufi Ashof Almaunah Zulfiani Ayu Astutik