Articles
<![CDATA[Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital ]]>
<![CDATA[Diana Setiawati]]>;
<![CDATA[Ibrahim Sholahudin]]>;
<![CDATA[Nur Isa Herda A]]>;
<![CDATA[Harjuna Nurfattah]]>;
<![CDATA[Nilam Arum Sari]]>;
<![CDATA[Sabrina Diyang A.P]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10891
<![CDATA[Teknologi telah mengubah lanskap perdagangan internasional secara fundamental. Artikel ini membahas implikasi signifikan dari perkembangan teknologi terhadap hukum dagang internasional, dengan fokus khusus pada dampak terhadap regulasi dan penyelesaian sengketa. Latar belakang penelitian ini ditandai oleh perkembangan perdagangan internasional yang disebabkan oleh inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan blockchain. Teknologi ini telah mengubah cara kita memproduksi dan mendistribusikan barang, menciptakan tantangan baru dalam penentuan yurisdiksi, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana teknologi telah mempengaruhi regulasi perdagangan internasional serta dampaknya terhadap proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi telah mempengaruhi lanskap penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional dan bagaimana perbedaan esensi dalam pendekatan penyelesaian sengketa ini dapat menimbulkan pertanyaan yang kompleks terkait legitimasi dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan fokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan normatif dilakukan untuk meneliti transformasi teknologi dalam hukum dagang internasional, terutama terkait regulasi dan penyelesaian sengketa di era digital. Data sekunder berupa dokumen hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum sekunder dan tersier digunakan untuk analisis deskriptif guna memahami dampak dan perubahan hukum yang timbul akibat kemajuan teknologi dalam konteks hukum dagang internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi telah menciptakan kebutuhan akan kerangka kerja hukum yang jelas dan adaptif agar mampu menangani kompleksitas dari sengketa-sengketa yang muncul dalam konteks perdagangan internasional yang semakin terdigitalisasi. Artikel ini menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam mengembangkan regulasi yang komprehensif untuk perdagangan internasional yang melibatkan teknologi. Penelitian ini juga menyoroti tantangan utama dalam mencapai keseimbangan antara kebutuhan akan inovasi teknologi dan perlindungan hukum dalam membangun fondasi yang kokoh bagi perdagangan internasional di era digital ini.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Mengenai Pentingnya Pembuatan Akta Otentik Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Desa Daleman ]]>
<![CDATA[Setiawati, Diana]]>;
<![CDATA[Hakim, Hary Abdul]]>;
<![CDATA[Praja, Chrisna Bagus Edhita]]>;
<![CDATA[Anisahaq, Nabila]]>;
<![CDATA[Dwi, Cindy]]>;
<![CDATA[Endah, Qori]]>;
<![CDATA[Tyas, Erni]]>;
<![CDATA[Putri, Erna]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8686
<![CDATA[Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang ddalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Menurut Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan sebuah akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Berdasarkan data yang didapatkan banyak masyarakat di Desa Daleman yang belum menggunakan akta otentik. Adapun tujuan dalam pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan akta otentik sebagai bentuk kepastian hukum. Metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan secara langsung di Desa Daleman. Tahapan pengabdian ini dimulai dari pencarian lokasi pengabdian, kemudian perizinan kepada RT, dan selanjutnya adalah penyuluhan dimana kami akan terjun langsung ke lapangan dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Daleman. Hasil akhir dari pengabdian masyarakat ini nantinya berupa laporan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat serta publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan atas Tanah di Desa Kepanjen, Klaten ]]>
<![CDATA[Setiawati, Diana]]>;
<![CDATA[Ristiana, Lisa]]>;
<![CDATA[Kinanthi Mukti, Berliana]]>;
<![CDATA[a Widya Margaretha, Karelina]]>;
<![CDATA[Adriansyah Pradipta, Rifanov]]>;
<![CDATA[Dick Tjandra, Billie]]>;
<![CDATA[Althea Rinanda, Rima]]>;
<![CDATA[Ainanur Faizah, Fatimah]]>;
<![CDATA[Mur Febianti, Selvi]]>;
<![CDATA[Zahra Difa Setyawan, Charlintang]]>;
<![CDATA[Yanita, Salma]]>;
<![CDATA[Eka Saputri, Nurani]]>;
<![CDATA[Nur Fadilah Syahraya, Muhammad]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 1 (2024): Vol 5 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/bjls.v5i1.11757
<![CDATA[Penyuluhan hukum ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tempat penyuluhan dilaksanakan mengenai solusi dalam menangani adanya sengketa hak atas tanah yang masih sering terjadi diantara masyarakat dan meningkatkan pola pikir dan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah. Metode yang kami gunakan adalah dengan metode pendekatan sosialisasi melalui masyarakat kelurahan setempat yaitu Kelurahan Kepanjen, Delanggu, Kabupaten Klaten dengan tahapan dari analisis target, survei lokasi, pengajuan perizinan kepada pihak terkait, koordinasi dengan pihak terlibat, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penutupan. Hasil dari penyuluhan ini adalah pengetahuan mengenai sengketa tentang hak atas tanah masih dapat diselesaikan dengan berbagai cara yang pada umumnya masih belum cukup diketahui oleh masyarakat dan terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang menyebabkan sengketa tersebut. Adanya sengketa hak atas tanah masih sering terjadi di kalangan masyarakat dan adanya perhatian yang lebih untuk mengatasinya.]]>
<![CDATA[Hukum Kepailitan Dalam Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor ]]>
<![CDATA[Alaysia, Amaylia Noor]]>;
<![CDATA[Al Jawi Putri, Prisitina]]>;
<![CDATA[Setiawati, Diana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10874
<![CDATA[Undang-Undang No 37 tahun 20004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) akan semakin dibutuhkan keberadaannya mengingat saat ini sudah banyak sengketa utang piutang yang mulai muncul akibat roda perekonomian terhambat yang berujung pada banyaknya usaha yang dibiayai oleh perbankan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran utang. UUK dan PKPU diharapkan bekerja sesuai tujuannya yaitu memberikan penyelesaian yang cepat, murah dam terbuka dengan tetap mengedepankan rasa keadilan. Namun pada praktiknya, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan asas dari UUK di mana erdapat ketimpangan yang terlihat mengedepankan kepentingan dari Kreditor. Dalam penulisan ini, metode normatif adalah metode penelitian yang digunakan penulis dengan berbasis material hukum primer untuk mengkaji konsep, teori, prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terkait dengan proses sengketa kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum masih belum diperoleh secara maksimal karena proses yang lebih menguntungkan bagi pihak kreditor dengan relatif mudahnya persyaratan diajukannya pailit berdasarkani Pasal 2 Ayat (1) UU No. 27 tahun 2004 serta tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan yeng mengakibatkan mudahnya suatu usaha atau debitor dinyatakan pailit.]]>
<![CDATA[Personal Data Protection Vulnerabilities In Cybercrime Sniffing Bank Account Break-Ins ]]>
<![CDATA[Setiawati, Diana]]>;
<![CDATA[Permata Dewi, Tyas]]>;
<![CDATA[Ayu Astutik, Zulfiana]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 7 No 2 (2024): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/yur.v7i2.21184
<![CDATA[Cybercrime, particularly Sniffing, poses a hazard in the digital age since attackers illegally breach customers' data, resulting in losses and widespread concern. This study aimed to clarify the legal protections available to victims of sniffing cybercrimes and the banks' obligations to their clientele. This study includes primary, secondary, and tertiary legal materials with a normative legal approach. The analytical method produced information through descriptive analysis using qualitative methodologies. The research findings demonstrated that, despite the lack of a required special institution and ambiguity surrounding accountability in resolving disputes deemed harmful to customers, Law No. 27 of 2022 and Bank Indonesia Regulation No. 3 of 2023 indicated that there was legal protection for customers' data. As a result, customers must take greater precautions to protect their data.]]>
<![CDATA[Alleged Predatory Pricing through Flash Sale Practices on the Tiktok Shop Application ]]>
<![CDATA[Narusweta, Arasyel Noor Vinki]]>;
<![CDATA[Setiawati, Diana]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2024): January-June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/dll.v9i1.18056
<![CDATA[Technological advances have a major impact on the economic sector in this digital era, one of which is the use of digital media for business activities through e-commerce. Initially the TikTok application was a social media application, over time Tiktok developed to present innovative buying and selling activities through Tiktok Shop. The features provided by Tiktok Shop often offer massive promotions in a limited time or what is also known as a flash sale. But unfortunately, the innovation of the flash sale program presented at Tiktok Shop raises issues related to business competition such as the alleged predatory pricing listed in article 20 of Law No. 5 of 1999 (Anti-Monopoly Law) in the Tiktok Shop application. The purpose of this study is to show that it is true that there are allegations of predatory pricing carried out by flash sale practices by business actors in the Tiktok shop and how the role of the KPPU steps in responding to allegations of predatory pricing.The research method used is normative law, using a statutory approach and a legal concept approach, to analyze a legal issue based on primary, secondary and tertiary law. The results of this study indicate that, the practice of flash sales on the Tiktok Shop application automatically cannot be categorized as predatory pricing which can cause monopolistic practices or unfair business competition. This is because the practice of flash sales on Tiktok shop does not fulfill the elements and conditions of predatory pricing in accordance with Law No.5 of 1999. Furthermore, related to this phenomenon, KPPU has not been able to state the truth of predatory pricing that occurred in the Tiktok Shop application due to the absence of incoming reports, KPPU also makes preventive efforts in preventing unfair business competition practices]]>
<![CDATA[Judge's Consideration of the Surakarta District Court's Divorce Verstek Decision Number 67/Pdt.G/2023/PN Skt ]]>
<![CDATA[Shabrina, Kania Putri]]>;
<![CDATA[Setiawati, Diana]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 19, No 1 (2024): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v19i1.25248
<![CDATA[Marriage is a physical and spiritual bond between prospective male and female partners so that they can live together according to God's will. However, in reality, many couples cannot maintain a domestic relationship due to several reasons that make them divorce using legal channels. This research aims to analyze the judge's decision in determining the verstek decision in a divorce case in the decision case study: Surakarta District Court Number 67/Pdt.G/2023/PN Skt. The research method used uses a normative juridical method, carried out indirectly based on legal materials and several references related to this research. This research uses a library research method by searching for data through books, journal articles, scientific works and websites. The results of this study indicate that The marriage between the plaintiff and the defendant is declared dissolved in accordance with Article 35 of the Marriage Law, and a default judgment in divorce cases can affect various aspects, including marital status, alimony obligations, and the burden of proof in the case. The judge's decision reflects attention to the principles of justice and applicable legal norms.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum di Indonesia dan Kebijakan Telegram terhadap Pembajakan Film dan Drama di Aplikasi Telegram ]]>
<![CDATA[Frontieka Ayu Rahmanto]]>;
<![CDATA[Hanifah Fauziyah]]>;
<![CDATA[Noviana Pramesti]]>;
<![CDATA[Syakira Maghfirani]]>;
<![CDATA[Diana Setiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1374
<![CDATA[Penggunaan internet sebagai sarana hiburan seperti menonton film dan drama bisa dilakukan dengan mudah seperti mengaksesnya secara daring melalui internet. Namun pada kenyataannya, masyarakat lebih menyukai menonton film dan drama secara illegal. Salah satunya melalui Aplikasi Telegram yang di dalamnya terdapat fitur percakapan public channel yang dapat digunakan untuk mengakses video dengan jangkauan yang luas tanpa batas ruang dan waktu serta tidak berbayar. Film maupun drama merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Pembajakan tersebut dapat dilihat bahwasannya kesadaran masyarakat terkait hak kekayaan intelektual masih sangatlah rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan hukum di Indonesia dalam melindungi sebuah karya sinematografi dan juga sikap dari aplikasi Telegram sebagai penyedia platform dalam melakukan perlindungan terkait hak cipta atas pembajakan film dan drama pada aplikasinya. Metode yuridis normatif menjadi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dilakukan kajian lebih rinci terkait bagaimana aturan yang berkaitan dalam menyikapi pembajakan film dan drama tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum mengenai pembajakan terhadap film dan drama di Indonesia diatur dalam pasal 25 UU ITE dan UU Hak Cipta dimana pengenaan sanksinya diatur pada pasal 113 ayat 4 UU Hak Cipta. Selain itu UU Hak Cipta menjelaskan upaya pencegahan pembajakan dengan dilakukannya pengawasan oleh Pemerintah mengenai hal-hal yang melanggar hak cipta ataupun hak terkait. Telegram sebagai penyedia platform juga memberikan pelayanan berupa hak aduan atas pelanggaran hak cipta yang kemudian ditindaklanjuti dengan menghapus akses tersebut dari aplikasi Telegram.]]>
<![CDATA[THE ROLE OF MUHAMMADIYAH IN THE HALAL PRODUCT SUPPLY CHAIN HALAL CERTIFICATION SELF DECLARE ]]>
<![CDATA[Mutimatun Ni'ami]]>;
<![CDATA[Diana Setiawati]]>;
<![CDATA[Karisma Cakraningrat]]>;
<![CDATA[Taufiq Taufiq]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 3 (2023): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v22i2.3814
<![CDATA[AbstractIndustri makanan merupakan usaha yang menarik minat masyarakat, baik ketika pandemi maupun ketika keadaan mendekati masa normal seperti ini. Tidak mengherankan jikaUMKM dibidang kuliner jumlah nya sangat banyak. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki Jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga Pemerintah tidak ragu untuk menetapkan Visi Pusat Halal Dunia 2024 ini. Upaya akselerasi sertifikasi halal dilakukan dengan sertifikasi Halal Self Declare dimana pelaku UMKM menyatakan produknya halal dengan proses pendampingan dari BPJPH dan penetapan halal oleh Komisi fatwa MUI. Dalam salah satu syarat self declare ini, apabila dalam produknya menggunakan bahan daging maka disyaratkan pembelian di Rumah Potong Hewan (RPH) yang bersertifikat. Persyaratan ini menjadi kendala tersendiri bagi pelaku UMKM mengingat belum banyak tersedia Juru Sembelih Halal (Juleha) dan RPH bersertifikat halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang bagi Muhammadiyah untuk ikut ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan produk halal tersebut (supply chain). Metode penelitian ini adalah degan menggunakan model penelitian sosio legal dan pendekatan yuridis empiris. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM kec, kartasura dan para Pimpinan Lembaga yaitu PDM Kota Surakarta, MUI Kota Surakarta dan Dinas Pertanian Kota Surakarta. Dalam upaya menakar peluang Muhammadiyah menyediakan Juleha dan mendirikan RPH bersertifikat Halal. Hasil yang diperolah adalah Muhammadiyah memiliki peluang dalam menyediakan juru sembelih hewan (juleha) di kecamatan kartasura. Dari data yang diperoleh bahwa UMKM merasakan kesulitaan memenuhi persyaratan tersebut, disatu sisi jika diminta mengganti bahan tanpa menggunakan daging maka akan merubah minat masyarakat akan produknya. Disamping itu diperoleh data bahwa 85% RPH belum memiliki sertifikat Halal. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting dalam mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia di tahun 2024 ini.Keywords: Self Declare, Supply Chain, Muhammadiyah, Halal]]>
<![CDATA[KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN STRATEGI ARBITRASE DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DAN EFISIENSI BISNIS ]]>
<![CDATA[Mahendra Jaya Gumilang]]>;
<![CDATA[Diana Setiawati]]>
<![CDATA[ Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 11 No. 6 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.8734/musytari.v11i6.8067
<![CDATA[Strategi arbitrase merupakan salah satu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan efisiensi dalam bisnis. Lembaga arbitrase berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan dengan jalur litigasi melalui pengadilan. Di Indonesia, lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil, sehingga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan strategi arbitrase, baik dari sisi efisiensi waktu, biaya, maupun kepastian hukum yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan arbitrase memberikan keuntungan signifikan bagi perusahaan, antara lain dalam mengurangi biaya operasional, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menarik lebih banyak investor. Selain itu, arbitrase juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi perusahaan dengan menjaga hubungan bisnis tetap terjaga dan meningkatkan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, penerapan strategi arbitrase menjadi langkah strategis yang dapat mendukung kesuksesan dan kelangsungan bisnis jangka panjang.]]>
