Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.069
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Journal of Dedicators Community Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Jatiswara SIGn Jurnal Hukum Jurnal Justiciabelen JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat JAPHTN-HAN Kajian Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Hukum Inconcreto Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Journal of Law and Legal Reform Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
SUGIARTO, LAGA
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Resolusi Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Kebijakan RAN P3AKS Prabowo, M. Shidqon; Hidayat, Arif; Sugiarto, Laga; Firdaus, indriana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10119

Abstract

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman, Indonesia berada dalam kondisi rentan terjadinya konflik sosial. Konflik tersebut menjadi ancaman serius karena menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah resolusi yang efektif untuk melindungi kelompok rentan ini. Artikel ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban utama dalam konflik sosial, dengan fokus utamanya pada kebijakan RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali upaya konkret pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam konflik sosial. Metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Kebijakan RAN P3AKS dapat dijadikan sebagai langkah resolusi yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak selama konflik, dengan mererapkan dari beberapa program yakni: pencegahan, penanganan, pemberdayaan, dan partisipasi.
Analisis Efektivitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jateng dalam Penanganan Dugaan Maladministrasi PPDB 2023 Sugiarto, Laga; Hidayat, Arif; Muhammad, Raihan; Ananta, Bintang Rafli
JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.603

Abstract

Pendidikan sebagai pilar utama pembangunan yang diamanatkan oleh Konstitusi, seringkali dihadapkan pada tantangan maladministrasi yang muncul akibat birokrasi yang lamban. Adapun kasus maladministrasi dalam PPDB Jateng 2023 menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran ORI perwakilan Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus intrinsik, dengan menggunakan teori Administrative Burden Theory dan teori kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini, menunjukkan efektivitas Ombudsman dalam menangani masalah maladministrasi. Adapun dari sisi analisis menggunakan Administrative Burden Theory mengungkapkan bahwa beban administrasi yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaporkan maladministrasi masih ditemukan. Di sisi lain, dalam dimensi kualitas pelayanan, ORI perwakilan Jateng mampu memenuhi 5 Dimensi Kualitas (Servqual) sebagai indikator Perceived Service, meskipun masih terdapat kendala dalam memenuhi Expected Service. Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai komitmen Ombudsman dalam meningkatkan efektivitas kinerja dalam menangani dugaan maladministrasi PPDB Jateng 2023 meskipun tantangan komunikasi dan sosialisasi masih menjadi kelemahan utama. Implikasinya, penelitian ini menggambarkan upaya Ombudsman dalam menanggulangi maladministrasi, sekaligus menyoroti aspek-aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam memitigasi beban administrasi dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan.
STRATEGI PENANGKALAN & PENANGGULANGAN RADIKALISME MELALUI CULTURAL REINFORCEMENT MASYARAKAT JAWA TENGAH Hidayat, Arif; Sugiarto, Laga
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2203

Abstract

Artikel ini akan mendiskusikan alternatif penangkalan dan penanggulangan radikalisme di era disrupsi dan keterbukaan informasi. Radikalisme pada hakikatnya adalah persoalan konflik budaya dalam masyarakat yang plural, sehingga perlu identifikasi, revitalisasi dan reaktualisasi budaya hukum dan kearifan lokal guna menangkal dan menanggulanginya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan pendekatan socio-legal. Subjek dalam penelitian ini adalah stakeholders masyarakat adat sedulur sikep (Kudus & Pati), masyarakat budaya Surakarta maupun komunitas pondok pesantren API Magelang. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, Focus Group Discussion, dan dokumentasi, divalidasi menggunakan teknik cross check triangulasi, dan dianalisis secara kualitatif induktif. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan kebudayaan yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan (natural resources) untuk dijadikan bingkai kebangsaan sebagai instrumen dalam menciptakan kedamaian, kebersamaan, persatuan, dan keutuhan bangsa. Budaya hukum dan kearifan lokal di Jawa Tengah, memiliki tiga epicentrum, yaitu: komunitas pesantren, komunitas masyarakat adat, dan komunitas masyarakat budaya. Komunitas pesantren merupakan komunitas keagamaan sebagai institusi sosial yang terdiri dari kyai, santri, wali santri dan alumni dalam pola pendidikan, dengan materi dan metode humanistik tertentu untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan sehingga menghasilkan perilaku yang santun, sabar, toleran dengan mengedepankan nalar, kasih sayang dan keteladanan. Komunitas masyarakat adat (indigenous peoples) adalah kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, keyakinan, ekonomi, politik, dan budaya sendiri yang khas. Adapun komunitas masyarakat budaya (cultural society) adalah komunitas sosial yang memiliki akar identitas kuat dan menciptakan rasa memiliki yang kuat (community ownership and identity), dicirikan adanya daya pemikiran kritis (critical thinking); dan daya pemikiran mandiri (independent thinking). Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan integratif dan komprehensif melalui cultural reinforcement, baik soft approach dalam mengkampanyekan pemikiran Islam rahmatan lil alamin , maupun hard approach yang terukur (akurat, presisi dan valid).
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Untuk Pendanaan Ibu Kota Negara Baru Sugiarto, Laga; Hidayat, Arif; Aqila, Firstia Qhaska; Hakim, Putri Balqis Nuril
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The relocation of the capital city from it’s current location to a newly designated site necessitates comprehensive financing strategies. Understanding non-state budget (non-APBN) financing methods for the new capital helps deepen the understanding of the relocation financing process. However, research on financing the new capital city, especially through non-APBN schemes involving the management of state-owned assets, is still limited. This study aims to explore how the relocation of the new capital is financed through non-APBN methods, particularly through the management of state-owned assets. The research employs a library study approach, gathering information from diverse sources such as scientific articles and reports from relevant institutions, and utilizes a qualitative descriptive method. It will examine various non-APBN financing mechanisms for the new capital, with a specific focus on state-owned asset management. The study concludes that optimizing the management of state-owned assets, alongside providing fiscal facilities, must comply with legal regulations to be effective.
The Paradox of Mineral Downstreaming: An Economic Analysis of Mining Regulatory Disharmony in Indonesia Pohan, Choirul Rohmiyanti; Sugiarto, Laga; Hidayat, Arif; Martitah, Martitah
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.465

Abstract

Although Indonesia’s mineral downstreaming policy aims to enhance value added, its implementation is impeded by fundamental regulatory disharmony. This study aims to evaluate the legal framework of the downstreaming policy to identify inconsistencies and to examine its substantive provisions from an EAL perspective. Employing an interdisciplinary legal research method, this study applies a RIA framework to analyze secondary data comprising statutory instruments and relevant literature. The findings reveal that the policy’s legal framework, while vertically coherent, suffers from severe horizontal disharmony with environmental and spatial planning laws. This disharmony is proven to create significant economic inefficiencies, negative externalities, and high-cost legal uncertainty. The study concludes that active regulatory intervention is a necessity. Therefore, a multi-track strategy is recommended: first, the issuance of precise implementing regulations as a short-term solution; second, the parallel strengthening of non-regulatory interventions; and third, a long-term legislative harmonization agenda.
Telaah Kajian Buku Sumber dalam Literasi Hukum di Era Digital Anggraeniko, Litya Surisdani; Sugiarto, Laga; Al Hadad , Alwi; Ayu Wahyuni , Hesti
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol. 3 No. 1 (2024): Februari
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/pimas.v3i1.1306

Abstract

Buku menjadi bagian penting dalam mencari sumber hukum saat kajian literatur, pergeseran zaman dan berkembangnya teknologi tidak menjadikan buku hilang posisi. Saat ini buku telah melakukan penyesuaian, hadir dalam bentuk fisik maupun non-fisik, sehingga dapat memudahkan pembaca saat mencari sumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendidikan Masyarakat kepada Mahasiswa Hukum yang ada di Purwokerto, dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, telaah akan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah Mahasiswa melalukan telaah akan sumber hukum buku dalam menyusun karya ilmiah, baik bentuk buku fisik maupun non-fisik (digital), dengan mengenal beberapa jenis buku hukum yang berbentuk digital seperti e-book, majalah dan buku saku yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber dalam penelitian hukum.
Identification And Analysis Of Organizational Arrangements For Village Owned Enterprises Hidayat, Arif; Sugiarto, Laga; Sulistianingsih, Dewi; Adhi, Yuli Prasetyo
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i2.72577

Abstract

The purpose of this community service activities is to provide understanding for village apparatus and the community in terms of identifying and analyzing the organizational arrangements of Village-Owned Enterprises. Each village has the authority to create and develop BUMDes. BUMDes is one of the indicators towards a prosperous village. Forming BUMDes is still a separate problem for villages, because it is not easy to set up a BUMDes. Preparations are needed to carry out the establishment of BUMDes. Corporate governance is also important because good governance will create success for the BUMDes themselves. Tanuharjo Village, Alian District, Kebumen Regency took the initiative to create BUMDes with village potentials, namely in agriculture and tourism. The establishment of BUMDes is not an easy thing to do and must be done with administrative completeness.
Study of Regulatory and Institutional Framework for the Relocation of the National Capital in Indonesia Hidayat, Arif; Sugiarto, Laga; Sulistianingsih, Dewi; Rafli Ananta, Bintang; Abid A Syakur, Muhammad
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 4 (2024): Contemporary Issues on Law Reform in Indonesia and Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i4.13566

Abstract

This study explores the regulatory and institutional framework for relocating Indonesia’s national capital (Ibu Kota Nusantara, IKN) from Jakarta to East Kalimantan, a plan rooted in the integrative ideology articulated by Soepomo in 1945. This ideology emphasizes harmony between macrocosmic and microcosmic forces within the state, suggesting that the government center should be located centrally within the country to symbolize supreme authority. The relocation is also seen as a crucial move toward achieving “Indonesia Emas 2045”. However, the enactment of Law No. 3 of 2022, which serves as the legal basis for the relocation, has faced significant criticism, particularly regarding the regulatory, institutional, and funding aspects. Previous studies have often been opinion-based and lacked scientific rigor, especially in addressing the complexities of policy implementation. This research aims to fill this gap by providing a detailed analysis of the policy from regulatory and institutional perspectives. The study uses a normative legal approach, incorporating both statute and conceptual analyses, to evaluate the regulatory and institutional frameworks guiding the capital relocation. While it does not extensively address funding issues, it focuses on identifying how well the existing rules align with the policy’s implementation goals. Findings suggest that while the relocation offers significant benefits, such as promoting national unity and symbolizing progress, the process faces challenges, including conflicts with existing regulations and institutional inefficiencies. The contribution of this study lies in offering actionable insights for both the government and civil society to assess and improve the policy’s implementation, ensuring its alignment with the broader vision of national development.
Pengadopsian United Nation Resolution 1325 on Women, Peace and Security: Strategi Pencegahan, Penanganan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Jawa Tengah Sugiarto, Laga; Hidayat, Arif
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 6 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10644029

Abstract

The need for regulation and implementation related to the protection and empowerment of women and children in conflict situations in Indonesia is crucial considering that women and children are a vulnerable group in conflict situations. The lack of women's participation in the peace and security process as well as the erroneous perception of the need to protect women and children in conflict situations underlies the Government of Indonesia to adopt the UN Security Council Resolution Number 1325 through Presidential Regulation Number 18 of 2014 concerning the Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict (P3AKS). The Implementation of Presidential Regulation No. 18 of 2014 concerning P3AKS needs to be carried out as an implementation of the Mandate of the Regulation of the Coordinating Minister for People's Welfare of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning the National Action Plan for the Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict (RAN P3AKS) 2014-2019. Protecting them makes an effort to prevent and overcome all forms of violence and violations of the human rights of women and children as well as fulfilling the components of basic needs services in conflict management as an integral part of conflict management activities. Meanwhile, the meaning of empowering women and children is interpreted as an effort to strengthen human rights, improve the quality of life and increase the space for women and children's participation in peacebuilding. The protection and empowerment of women and children in conflict aims to protect, respect, and guarantee women's human rights in conflict resolution.
Beban Administrasi terhadap Lembaga Pengawas Pelayanan Publik OMBUDSMAN RI Perwakilan Jawa Tengah Rahman, Nazla Arliva; Fatihah, Kaila Intan; Senoaji, Febyola Alistya; Sugiarto, Laga
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 12 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12554936

Abstract

Penelitian artikel ini bertujuan untuk mengetahui Beban Administrasi yang terjadi pada Lembaga Pengawas Pelayanan Publik OMBUDSMAN RI Perwakilan Jawa Tengah, sebagai upaya peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Artikel ini lebih lanjut membahas mengenai tugas OMBUDSMAN sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang baik demi terwujudnya lingkungan pemerintahan yang baik atau yang dikenal sebagai Good Governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan disertai oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan kajian implementasi pada setiap peristiwa, serta pendekatan analisis. Hasil akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa beban administrasi OMBUDSMAN sebagai lembaga pengawas pelayanan publik terfokus pada keterlibatan publik dalam menjalankan tugasnya. Keterlibatan publik dapat berupa partisipasi masyarakat, dalam menjalankan tugasnya OMBUDSMAN perlu keterlibatan masyarakat yang dapat mendukung serta membantu jalannya pelayanan publik yang baik.
Co-Authors Abid A Syakur, Muhammad Al Hadad , Alwi Ananta, Bintang Rafli Anggraeniko, Litya Surisdani Anitasari, Rahayu Fery Aqila, Firstia Qhaska Ariani Sitanggang Ariani Sitanggang Arif Hidayat Arif Hidayat ARIF HIDAYAT Ayu Wahyuni , Hesti Destina Balqis Anggiyanti Destina Balqis Anggiyanti Dewi Sulistianingsih Dhamara Kusuma Swastika P Dhamara Kusuma Swastika P Dinita Ardiyanti Dinita Ardiyanti Enny Puji Astuti Eva Maya Sari Eva Maya Sari Fatihah, Kaila Intan Febyola Alistya Senoaji Febyola Alistya Senoaji Fellista Ersyta Aji Firdaus, Indriana Gracia Tirta Immanuella Gracia Tirta Immanuella Hakim, Putri Balqis Nuril Indriana Firdaus Kemala Dewi, Mentari Berliana Martitah Martitah Muchammad Shidqon Prabowo Muhammad, Raihan Nafiza Salsabila Faliha Nafiza Salsabila Faliha Pohan, Choirul Rohmiyanti Pujiono Pujiono Pujiono Pujiono Rafli Ananta, Bintang Rahman, Nazla Arliva Rayhan Nizam Mahendra Rayhan Nizam Mahendra Regina Yovita Aiko Rini Fidiyani Riska Alkadri, Riska Riski Febria Nurita Ruth Shelomita Ruth Shelomita Salsabila, Retno Wulan Saru Arifin Satria Ariayudha Widiatmoko Satria Ariayudha Widiatmoko Senoaji, Febyola Alistya Winda Indah Wardani Yuli Prasetyo Adhi