Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.071
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Journal of Dedicators Community Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Jatiswara Sosio Dialektika SIGn Jurnal Hukum Jurnal Justiciabelen JURNAL USM LAW REVIEW Risalah Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Kajian Hukum Jurnal Hukum Inconcreto Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Law Research Review Quarterly Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik
SUGIARTO, LAGA
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMAKNAAN SURAT KEPUTUSAN YANG BERSIFAT DEKLARATIF DAN KONSTITUTIF (IMPLIKASI SK MENKUMHAM TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA) Laga Sugiarto
Kajian Hukum Vol 2, No 2 (2017): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (724.682 KB)

Abstract

Beschikking sebagai instrumen pemerintahan yang bersifat individual konkrit dan final pada pengejawantahannya seringkali menimbulkan problem hingga berujung pada konflik yang harus diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).  Problem perbedaan pemaknaan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) baik KTUN yang bersifat konstitutif maupun deklaratif telah terjadi dalam suatu kasus nyata yang kita kenal dengan kisruh internal partai politik Golongan Karya (Golkar) pada tahun 2015, saling tuding klaim kepengurusan yang sah hingga berujung penyelesaian konflik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, klaim keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara ini sudah semestinya menyangkut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.Penelitian yang berjudul “Pemaknaan Surat Keputusan yang Bersifat Deklaratif dan Konstitusif (Implikasi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Anggaran Dasar Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat dan Golongan Karya)” ini bertujuan untuk merumuskan, menganalisis dan menjelaskan mengenai pemaknaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang berakibat hukum. Tujuan selanjutnya adalah merumuskan, menganalisis dan menjelaskan mengenai implikasi hukum kepengurusan Partai Golongan Karya pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 490/K/TUN/2015. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta dan Semarang (Jawa Tengah) dengan melakukan studi pustaka dan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemaknaan surat keputusan yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Lokasi kongkrit yang dianggap relevan dengan substansi penelitian adalah di Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, DPP Partai Golkar DKI Jakarta, DPD Partai Golkar Jawa Tengah dengan melakukan wawancara dan interview mengenai masalah yang dikaji secara mendalam.Menkumham sebagai pihak pemerintah yang semestinya mempertanggungjawabkan tindakan hukumnya ketika mengeluarkan suatu surat keputusan untuk salah satu pihak, semestinya memperhatikan fakta yang terjadi pada permasalahan internal partai tersebut, kekurang hati-hatian tindakan hukum Menkumham pun akan berakibat hukum. Kekurangcermatan nampak ketika Menkumham kurang hati-hati menetapkan kepengurusan yang sah tanpa memperhatikan forum keputusan tertinngi dari parpol Golkar yakni Munaslub (Bali), Kewenangan yang melekat pada jabatan Menkumham ketika megeluarkan surat keputusan yang bersifat deklaratif menimbulkan spekulasi pertanyaan mengenai kelayakan Surat Keputusan tersebut sebagai objek sengketa TUN untuk dapat diuji di PTUN, ditambah makin pelik dengan ketidakpastian hukum dari Menkumham yang enggan menetapkan pihak yang dianggap sebagai pengurus partai Golkar yang sah pasca putusan Mahkamah Agung (MA).
Perbandingan Sistem Merit di Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia Laga Sugiarto
Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Governance that can serve people optimally decided by quality of its leader, someone who emerge from recruitment, selection and promotion process within political party, that is underpinned of merit system, a system that based on three major principal, namely, virtue, social skill and capability. merit system has been implemented optimally in difference level by both Prosperous Justice Party (PKS) and Indonesian Solidarity Party (PSI). meanwhile, this research use empirical juridical method. in conclusion, this research can contribute to all parpol and goverment regarding with reform of political party management in the future that must be based on merit system.
KEBIJAKAN RAD P3AKS SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BATANG Indriana Firdaus; Arif Hidayat; Laga Sugiarto; Regina Yovita Aiko
Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif No. 2 (2023)
Publisher : Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v1i2.154

Abstract

Konflik sosial sering terjadi di masyarakat dan kelompok marginal seperti perempuan dan anak menjadi salah satu kelompok paling rentan yang terdampak konflik sosial ini. Kebijakan RAD P3AKS menjadi solusi alternatif baru dalam penyelesaian konflik sosial yang reformulasikan oleh sebagian Pemerintah Daerah. Kebijakan RAD P3AKS (Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Konflik Sosial), diharapkan mampu melindungi dan memberdayakan Perempuan dan anak. Dalam artikel ini akan membahas mengenai RAD P3AKS, komponen-komponen kunci, mengapa Kabupaten Batang perlu menerapkan kebijakan ini dan bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Batang dalam menjalankan program tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio legal, dengan tujuan untuk menjabarkan secara lebih detail dan terperinci atas topik yang disajikan. Temuan dalam artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskursus yang lebih luas mengenai strategi penyelesaian konflik dan pentingnya pendekatan yang terlokalisasi dalam mengatasi konflik sosial di Indonesia.
Resolusi Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Kebijakan RAN P3AKS Prabowo, M. Shidqon; Hidayat, Arif; Sugiarto, Laga; Firdaus, indriana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10119

Abstract

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman, Indonesia berada dalam kondisi rentan terjadinya konflik sosial. Konflik tersebut menjadi ancaman serius karena menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah resolusi yang efektif untuk melindungi kelompok rentan ini. Artikel ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban utama dalam konflik sosial, dengan fokus utamanya pada kebijakan RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali upaya konkret pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam konflik sosial. Metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Kebijakan RAN P3AKS dapat dijadikan sebagai langkah resolusi yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak selama konflik, dengan mererapkan dari beberapa program yakni: pencegahan, penanganan, pemberdayaan, dan partisipasi.
Analisis Efektivitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jateng dalam Penanganan Dugaan Maladministrasi PPDB 2023 Sugiarto, Laga; Hidayat, Arif; Muhammad, Raihan; Ananta, Bintang Rafli
JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.603

Abstract

Pendidikan sebagai pilar utama pembangunan yang diamanatkan oleh Konstitusi, seringkali dihadapkan pada tantangan maladministrasi yang muncul akibat birokrasi yang lamban. Adapun kasus maladministrasi dalam PPDB Jateng 2023 menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran ORI perwakilan Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus intrinsik, dengan menggunakan teori Administrative Burden Theory dan teori kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini, menunjukkan efektivitas Ombudsman dalam menangani masalah maladministrasi. Adapun dari sisi analisis menggunakan Administrative Burden Theory mengungkapkan bahwa beban administrasi yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaporkan maladministrasi masih ditemukan. Di sisi lain, dalam dimensi kualitas pelayanan, ORI perwakilan Jateng mampu memenuhi 5 Dimensi Kualitas (Servqual) sebagai indikator Perceived Service, meskipun masih terdapat kendala dalam memenuhi Expected Service. Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai komitmen Ombudsman dalam meningkatkan efektivitas kinerja dalam menangani dugaan maladministrasi PPDB Jateng 2023 meskipun tantangan komunikasi dan sosialisasi masih menjadi kelemahan utama. Implikasinya, penelitian ini menggambarkan upaya Ombudsman dalam menanggulangi maladministrasi, sekaligus menyoroti aspek-aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam memitigasi beban administrasi dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan.
STRATEGI PENANGKALAN & PENANGGULANGAN RADIKALISME MELALUI CULTURAL REINFORCEMENT MASYARAKAT JAWA TENGAH Hidayat, Arif; Sugiarto, Laga
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2203

Abstract

Artikel ini akan mendiskusikan alternatif penangkalan dan penanggulangan radikalisme di era disrupsi dan keterbukaan informasi. Radikalisme pada hakikatnya adalah persoalan konflik budaya dalam masyarakat yang plural, sehingga perlu identifikasi, revitalisasi dan reaktualisasi budaya hukum dan kearifan lokal guna menangkal dan menanggulanginya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan pendekatan socio-legal. Subjek dalam penelitian ini adalah stakeholders masyarakat adat sedulur sikep (Kudus & Pati), masyarakat budaya Surakarta maupun komunitas pondok pesantren API Magelang. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, Focus Group Discussion, dan dokumentasi, divalidasi menggunakan teknik cross check triangulasi, dan dianalisis secara kualitatif induktif. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan kebudayaan yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan (natural resources) untuk dijadikan bingkai kebangsaan sebagai instrumen dalam menciptakan kedamaian, kebersamaan, persatuan, dan keutuhan bangsa. Budaya hukum dan kearifan lokal di Jawa Tengah, memiliki tiga epicentrum, yaitu: komunitas pesantren, komunitas masyarakat adat, dan komunitas masyarakat budaya. Komunitas pesantren merupakan komunitas keagamaan sebagai institusi sosial yang terdiri dari kyai, santri, wali santri dan alumni dalam pola pendidikan, dengan materi dan metode humanistik tertentu untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan sehingga menghasilkan perilaku yang santun, sabar, toleran dengan mengedepankan nalar, kasih sayang dan keteladanan. Komunitas masyarakat adat (indigenous peoples) adalah kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, keyakinan, ekonomi, politik, dan budaya sendiri yang khas. Adapun komunitas masyarakat budaya (cultural society) adalah komunitas sosial yang memiliki akar identitas kuat dan menciptakan rasa memiliki yang kuat (community ownership and identity), dicirikan adanya daya pemikiran kritis (critical thinking); dan daya pemikiran mandiri (independent thinking). Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan integratif dan komprehensif melalui cultural reinforcement, baik soft approach dalam mengkampanyekan pemikiran Islam rahmatan lil alamin , maupun hard approach yang terukur (akurat, presisi dan valid).
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Untuk Pendanaan Ibu Kota Negara Baru Sugiarto, Laga; Hidayat, Arif; Aqila, Firstia Qhaska; Hakim, Putri Balqis Nuril
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The relocation of the capital city from it’s current location to a newly designated site necessitates comprehensive financing strategies. Understanding non-state budget (non-APBN) financing methods for the new capital helps deepen the understanding of the relocation financing process. However, research on financing the new capital city, especially through non-APBN schemes involving the management of state-owned assets, is still limited. This study aims to explore how the relocation of the new capital is financed through non-APBN methods, particularly through the management of state-owned assets. The research employs a library study approach, gathering information from diverse sources such as scientific articles and reports from relevant institutions, and utilizes a qualitative descriptive method. It will examine various non-APBN financing mechanisms for the new capital, with a specific focus on state-owned asset management. The study concludes that optimizing the management of state-owned assets, alongside providing fiscal facilities, must comply with legal regulations to be effective.
The Paradox of Mineral Downstreaming: An Economic Analysis of Mining Regulatory Disharmony in Indonesia Pohan, Choirul Rohmiyanti; Sugiarto, Laga; Hidayat, Arif; Martitah, Martitah
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.465

Abstract

Although Indonesia’s mineral downstreaming policy aims to enhance value added, its implementation is impeded by fundamental regulatory disharmony. This study aims to evaluate the legal framework of the downstreaming policy to identify inconsistencies and to examine its substantive provisions from an EAL perspective. Employing an interdisciplinary legal research method, this study applies a RIA framework to analyze secondary data comprising statutory instruments and relevant literature. The findings reveal that the policy’s legal framework, while vertically coherent, suffers from severe horizontal disharmony with environmental and spatial planning laws. This disharmony is proven to create significant economic inefficiencies, negative externalities, and high-cost legal uncertainty. The study concludes that active regulatory intervention is a necessity. Therefore, a multi-track strategy is recommended: first, the issuance of precise implementing regulations as a short-term solution; second, the parallel strengthening of non-regulatory interventions; and third, a long-term legislative harmonization agenda.
Telaah Kajian Buku Sumber dalam Literasi Hukum di Era Digital Anggraeniko, Litya Surisdani; Sugiarto, Laga; Al Hadad , Alwi; Ayu Wahyuni , Hesti
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol. 3 No. 1 (2024): Februari
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/pimas.v3i1.1306

Abstract

Buku menjadi bagian penting dalam mencari sumber hukum saat kajian literatur, pergeseran zaman dan berkembangnya teknologi tidak menjadikan buku hilang posisi. Saat ini buku telah melakukan penyesuaian, hadir dalam bentuk fisik maupun non-fisik, sehingga dapat memudahkan pembaca saat mencari sumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendidikan Masyarakat kepada Mahasiswa Hukum yang ada di Purwokerto, dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, telaah akan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah Mahasiswa melalukan telaah akan sumber hukum buku dalam menyusun karya ilmiah, baik bentuk buku fisik maupun non-fisik (digital), dengan mengenal beberapa jenis buku hukum yang berbentuk digital seperti e-book, majalah dan buku saku yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber dalam penelitian hukum.
Identification And Analysis Of Organizational Arrangements For Village Owned Enterprises Hidayat, Arif; Sugiarto, Laga; Sulistianingsih, Dewi; Adhi, Yuli Prasetyo
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i2.72577

Abstract

The purpose of this community service activities is to provide understanding for village apparatus and the community in terms of identifying and analyzing the organizational arrangements of Village-Owned Enterprises. Each village has the authority to create and develop BUMDes. BUMDes is one of the indicators towards a prosperous village. Forming BUMDes is still a separate problem for villages, because it is not easy to set up a BUMDes. Preparations are needed to carry out the establishment of BUMDes. Corporate governance is also important because good governance will create success for the BUMDes themselves. Tanuharjo Village, Alian District, Kebumen Regency took the initiative to create BUMDes with village potentials, namely in agriculture and tourism. The establishment of BUMDes is not an easy thing to do and must be done with administrative completeness.
Co-Authors AILSA AILSA NOVELITA Al Hadad , Alwi Ananta, Bintang Rafli Anggraeniko, Litya Surisdani Anitasari, Rahayu Fery Aqila, Firstia Qhaska Ariani Sitanggang Ariani Sitanggang Arif Hidayat Arif Hidayat ARIF HIDAYAT Arsy Fauzuld Nur Assalamah, Shabrina Ayu Wahyuni , Hesti Destina Balqis Anggiyanti Destina Balqis Anggiyanti Dewi Sulistianingsih Dhamara Kusuma Swastika P Dhamara Kusuma Swastika P Dinita Ardiyanti Dinita Ardiyanti Enny Puji Astuti Eva Maya Sari Eva Maya Sari Fatihah, Kaila Intan Febyola Alistya Senoaji Febyola Alistya Senoaji Fellista Ersyta Aji Firdaus, Indriana Gracia Tirta Immanuella Gracia Tirta Immanuella Hakim, Putri Balqis Nuril Indriana Firdaus Ishaq Dhimas Bayuaji Kemala Dewi, Mentari Berliana Martitah Muchammad Shidqon Prabowo Muhammad, Raihan Nafiza Salsabila Faliha Nafiza Salsabila Faliha Nayla Magisterani Faatihah Nugroho, Anastasya Adityawati Pohan, Choirul Rohmiyanti Pujiono Pujiono Pujiono Pujiono Rahman, Nazla Arliva Rahmayani, Chanidia Ari Rayhan Nizam Mahendra Rayhan Nizam Mahendra Regina Yovita Aiko Rini Fidiyani Riska Alkadri, Riska Riski Febria Nurita Ruth Shelomita Ruth Shelomita Salsabila, Retno Wulan Saru Arifin Satria Ariayudha Widiatmoko Satria Ariayudha Widiatmoko Senoaji, Febyola Alistya Tiara Azani Winda Indah Wardani Yuli Prasetyo Adhi