Articles
<![CDATA[PEMAKNAAN SURAT KEPUTUSAN YANG BERSIFAT DEKLARATIF DAN KONSTITUTIF (IMPLIKASI SK MENKUMHAM TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA) ]]>
<![CDATA[Laga Sugiarto]]>
<![CDATA[ Kajian Hukum Vol 2, No 2 (2017): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (724.682 KB)
<![CDATA[Beschikking sebagai instrumen pemerintahan yang bersifat individual konkrit dan final pada pengejawantahannya seringkali menimbulkan problem hingga berujung pada konflik yang harus diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Problem perbedaan pemaknaan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) baik KTUN yang bersifat konstitutif maupun deklaratif telah terjadi dalam suatu kasus nyata yang kita kenal dengan kisruh internal partai politik Golongan Karya (Golkar) pada tahun 2015, saling tuding klaim kepengurusan yang sah hingga berujung penyelesaian konflik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, klaim keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara ini sudah semestinya menyangkut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.Penelitian yang berjudul “Pemaknaan Surat Keputusan yang Bersifat Deklaratif dan Konstitusif (Implikasi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Anggaran Dasar Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat dan Golongan Karya)” ini bertujuan untuk merumuskan, menganalisis dan menjelaskan mengenai pemaknaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang berakibat hukum. Tujuan selanjutnya adalah merumuskan, menganalisis dan menjelaskan mengenai implikasi hukum kepengurusan Partai Golongan Karya pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 490/K/TUN/2015. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta dan Semarang (Jawa Tengah) dengan melakukan studi pustaka dan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemaknaan surat keputusan yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Lokasi kongkrit yang dianggap relevan dengan substansi penelitian adalah di Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, DPP Partai Golkar DKI Jakarta, DPD Partai Golkar Jawa Tengah dengan melakukan wawancara dan interview mengenai masalah yang dikaji secara mendalam.Menkumham sebagai pihak pemerintah yang semestinya mempertanggungjawabkan tindakan hukumnya ketika mengeluarkan suatu surat keputusan untuk salah satu pihak, semestinya memperhatikan fakta yang terjadi pada permasalahan internal partai tersebut, kekurang hati-hatian tindakan hukum Menkumham pun akan berakibat hukum. Kekurangcermatan nampak ketika Menkumham kurang hati-hati menetapkan kepengurusan yang sah tanpa memperhatikan forum keputusan tertinngi dari parpol Golkar yakni Munaslub (Bali), Kewenangan yang melekat pada jabatan Menkumham ketika megeluarkan surat keputusan yang bersifat deklaratif menimbulkan spekulasi pertanyaan mengenai kelayakan Surat Keputusan tersebut sebagai objek sengketa TUN untuk dapat diuji di PTUN, ditambah makin pelik dengan ketidakpastian hukum dari Menkumham yang enggan menetapkan pihak yang dianggap sebagai pengurus partai Golkar yang sah pasca putusan Mahkamah Agung (MA).]]>
<![CDATA[Perbandingan Sistem Merit di Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia ]]>
<![CDATA[Laga Sugiarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Governance that can serve people optimally decided by quality of its leader, someone who emerge from recruitment, selection and promotion process within political party, that is underpinned of merit system, a system that based on three major principal, namely, virtue, social skill and capability. merit system has been implemented optimally in difference level by both Prosperous Justice Party (PKS) and Indonesian Solidarity Party (PSI). meanwhile, this research use empirical juridical method. in conclusion, this research can contribute to all parpol and goverment regarding with reform of political party management in the future that must be based on merit system.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN RAD P3AKS SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BATANG ]]>
<![CDATA[Indriana Firdaus]]>;
<![CDATA[Arif Hidayat]]>;
<![CDATA[Laga Sugiarto]]>;
<![CDATA[Regina Yovita Aiko]]>
<![CDATA[ Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/hp.v1i2.154
<![CDATA[Konflik sosial sering terjadi di masyarakat dan kelompok marginal seperti perempuan dan anak menjadi salah satu kelompok paling rentan yang terdampak konflik sosial ini. Kebijakan RAD P3AKS menjadi solusi alternatif baru dalam penyelesaian konflik sosial yang reformulasikan oleh sebagian Pemerintah Daerah. Kebijakan RAD P3AKS (Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Konflik Sosial), diharapkan mampu melindungi dan memberdayakan Perempuan dan anak. Dalam artikel ini akan membahas mengenai RAD P3AKS, komponen-komponen kunci, mengapa Kabupaten Batang perlu menerapkan kebijakan ini dan bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Batang dalam menjalankan program tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio legal, dengan tujuan untuk menjabarkan secara lebih detail dan terperinci atas topik yang disajikan. Temuan dalam artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskursus yang lebih luas mengenai strategi penyelesaian konflik dan pentingnya pendekatan yang terlokalisasi dalam mengatasi konflik sosial di Indonesia.]]>
<![CDATA[Resolusi Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Kebijakan RAN P3AKS ]]>
<![CDATA[Prabowo, M. Shidqon]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>;
<![CDATA[Sugiarto, Laga]]>;
<![CDATA[Firdaus, indriana]]>
<![CDATA[ Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10119
<![CDATA[Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman, Indonesia berada dalam kondisi rentan terjadinya konflik sosial. Konflik tersebut menjadi ancaman serius karena menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah resolusi yang efektif untuk melindungi kelompok rentan ini. Artikel ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban utama dalam konflik sosial, dengan fokus utamanya pada kebijakan RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali upaya konkret pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam konflik sosial. Metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Kebijakan RAN P3AKS dapat dijadikan sebagai langkah resolusi yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak selama konflik, dengan mererapkan dari beberapa program yakni: pencegahan, penanganan, pemberdayaan, dan partisipasi.]]>
<![CDATA[Analisis Efektivitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jateng dalam Penanganan Dugaan Maladministrasi PPDB 2023 ]]>
<![CDATA[Sugiarto, Laga]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>;
<![CDATA[Muhammad, Raihan]]>;
<![CDATA[Ananta, Bintang Rafli]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.603
<![CDATA[Pendidikan sebagai pilar utama pembangunan yang diamanatkan oleh Konstitusi, seringkali dihadapkan pada tantangan maladministrasi yang muncul akibat birokrasi yang lamban. Adapun kasus maladministrasi dalam PPDB Jateng 2023 menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran ORI perwakilan Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus intrinsik, dengan menggunakan teori Administrative Burden Theory dan teori kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini, menunjukkan efektivitas Ombudsman dalam menangani masalah maladministrasi. Adapun dari sisi analisis menggunakan Administrative Burden Theory mengungkapkan bahwa beban administrasi yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaporkan maladministrasi masih ditemukan. Di sisi lain, dalam dimensi kualitas pelayanan, ORI perwakilan Jateng mampu memenuhi 5 Dimensi Kualitas (Servqual) sebagai indikator Perceived Service, meskipun masih terdapat kendala dalam memenuhi Expected Service. Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai komitmen Ombudsman dalam meningkatkan efektivitas kinerja dalam menangani dugaan maladministrasi PPDB Jateng 2023 meskipun tantangan komunikasi dan sosialisasi masih menjadi kelemahan utama. Implikasinya, penelitian ini menggambarkan upaya Ombudsman dalam menanggulangi maladministrasi, sekaligus menyoroti aspek-aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam memitigasi beban administrasi dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Untuk Pendanaan Ibu Kota Negara Baru ]]>
<![CDATA[Sugiarto, Laga]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>;
<![CDATA[Aqila, Firstia Qhaska]]>;
<![CDATA[Hakim, Putri Balqis Nuril]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The relocation of the capital city from it’s current location to a newly designated site necessitates comprehensive financing strategies. Understanding non-state budget (non-APBN) financing methods for the new capital helps deepen the understanding of the relocation financing process. However, research on financing the new capital city, especially through non-APBN schemes involving the management of state-owned assets, is still limited. This study aims to explore how the relocation of the new capital is financed through non-APBN methods, particularly through the management of state-owned assets. The research employs a library study approach, gathering information from diverse sources such as scientific articles and reports from relevant institutions, and utilizes a qualitative descriptive method. It will examine various non-APBN financing mechanisms for the new capital, with a specific focus on state-owned asset management. The study concludes that optimizing the management of state-owned assets, alongside providing fiscal facilities, must comply with legal regulations to be effective.]]>
<![CDATA[The Paradox of Mineral Downstreaming: An Economic Analysis of Mining Regulatory Disharmony in Indonesia ]]>
<![CDATA[Pohan, Choirul Rohmiyanti]]>;
<![CDATA[Sugiarto, Laga]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>;
<![CDATA[Martitah, Martitah]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v7i1.465
<![CDATA[Although Indonesia’s mineral downstreaming policy aims to enhance value added, its implementation is impeded by fundamental regulatory disharmony. This study aims to evaluate the legal framework of the downstreaming policy to identify inconsistencies and to examine its substantive provisions from an EAL perspective. Employing an interdisciplinary legal research method, this study applies a RIA framework to analyze secondary data comprising statutory instruments and relevant literature. The findings reveal that the policy’s legal framework, while vertically coherent, suffers from severe horizontal disharmony with environmental and spatial planning laws. This disharmony is proven to create significant economic inefficiencies, negative externalities, and high-cost legal uncertainty. The study concludes that active regulatory intervention is a necessity. Therefore, a multi-track strategy is recommended: first, the issuance of precise implementing regulations as a short-term solution; second, the parallel strengthening of non-regulatory interventions; and third, a long-term legislative harmonization agenda.]]>
<![CDATA[Telaah Kajian Buku Sumber dalam Literasi Hukum di Era Digital ]]>
<![CDATA[Anggraeniko, Litya Surisdani]]>;
<![CDATA[Sugiarto, Laga]]>;
<![CDATA[Al Hadad , Alwi]]>;
<![CDATA[Ayu Wahyuni , Hesti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol. 3 No. 1 (2024): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35960/pimas.v3i1.1306
<![CDATA[Buku menjadi bagian penting dalam mencari sumber hukum saat kajian literatur, pergeseran zaman dan berkembangnya teknologi tidak menjadikan buku hilang posisi. Saat ini buku telah melakukan penyesuaian, hadir dalam bentuk fisik maupun non-fisik, sehingga dapat memudahkan pembaca saat mencari sumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendidikan Masyarakat kepada Mahasiswa Hukum yang ada di Purwokerto, dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, telaah akan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah Mahasiswa melalukan telaah akan sumber hukum buku dalam menyusun karya ilmiah, baik bentuk buku fisik maupun non-fisik (digital), dengan mengenal beberapa jenis buku hukum yang berbentuk digital seperti e-book, majalah dan buku saku yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber dalam penelitian hukum.]]>
<![CDATA[Identification And Analysis Of Organizational Arrangements For Village Owned Enterprises ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>;
<![CDATA[Sugiarto, Laga]]>;
<![CDATA[Sulistianingsih, Dewi]]>;
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v6i2.72577
<![CDATA[The purpose of this community service activities is to provide understanding for village apparatus and the community in terms of identifying and analyzing the organizational arrangements of Village-Owned Enterprises. Each village has the authority to create and develop BUMDes. BUMDes is one of the indicators towards a prosperous village. Forming BUMDes is still a separate problem for villages, because it is not easy to set up a BUMDes. Preparations are needed to carry out the establishment of BUMDes. Corporate governance is also important because good governance will create success for the BUMDes themselves. Tanuharjo Village, Alian District, Kebumen Regency took the initiative to create BUMDes with village potentials, namely in agriculture and tourism. The establishment of BUMDes is not an easy thing to do and must be done with administrative completeness.]]>
<![CDATA[Pengadopsian United Nation Resolution 1325 on Women, Peace and Security: Strategi Pencegahan, Penanganan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Sugiarto, Laga]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 6 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10644029
<![CDATA[The need for regulation and implementation related to the protection and empowerment of women and children in conflict situations in Indonesia is crucial considering that women and children are a vulnerable group in conflict situations. The lack of women's participation in the peace and security process as well as the erroneous perception of the need to protect women and children in conflict situations underlies the Government of Indonesia to adopt the UN Security Council Resolution Number 1325 through Presidential Regulation Number 18 of 2014 concerning the Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict (P3AKS). The Implementation of Presidential Regulation No. 18 of 2014 concerning P3AKS needs to be carried out as an implementation of the Mandate of the Regulation of the Coordinating Minister for People's Welfare of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning the National Action Plan for the Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict (RAN P3AKS) 2014-2019. Protecting them makes an effort to prevent and overcome all forms of violence and violations of the human rights of women and children as well as fulfilling the components of basic needs services in conflict management as an integral part of conflict management activities. Meanwhile, the meaning of empowering women and children is interpreted as an effort to strengthen human rights, improve the quality of life and increase the space for women and children's participation in peacebuilding. The protection and empowerment of women and children in conflict aims to protect, respect, and guarantee women's human rights in conflict resolution.]]>
