Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

PARTISIPASI POLITIK SISWA SEBAGAI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 DI SMA NEGERI Darise, Lianita; Wantu, Sastro M.; Mahmud, Ramli
SECONDARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/secondary.v5i3.6501

Abstract

This research aims to examine the forms of political participation among students as first-time voters and the factors influencing it during the 2024 General Election at SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. This research employs a descriptive gualitative research method, data were collected through observation, interviews, and documentation involving students who met the criteria as eligible voters. The findings indicate that students demonstrated a relatively high level of political participation in the form of voting, primarily driven by personal awareness as well as influence from teachers, parents, and peers. However, participation in other forms, such as campaigning, contracting, and cooperative activities, remains low due to time constraints, lack of parental permission, and academic responsibilities. Several inhibiting factors were identified, including social factors such as politically indifferent environments, limited discussions, and the dominance of entertainment on social media: political factors such as low trust in political parties and candidates, as well as cultural and physical conditions. Therefore, there is a need to strengthen political education and provide supportive environments so that firsttime voters can engage more actively and comprehensively in the democratic process. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada Pemilu 2024 di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap siswa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik siswa tergolong cukup tinggi dalam aspek voting, didorong oleh kesadaran pribadi serta pengaruh dari guru, orang tua, dan teman sebaya. Namun, partisipasi dalam bentuk lain seperti kampanye, contracting, dan cooperative masih rendah karena keterbatasan waktu, izin orang tua, dan kesibukan sekolah. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi siswa meliputi faktor sosial seperti lingkungan yang kurang peduli politik, kurangnya diskusi, serta dominasi hiburan di media sosial; faktor politik berupa rendahnya kepercayaan terhadap partai dan calon; serta faktor budaya dan kondisi fisik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik dan dukungan lingkungan agar pemilih pemula dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan menyeluruh dalam proses demokrasi.
Political Participation of Novice Voters in the Implementation of Regional Head Elections Djama, Sofyan; Mahmud, Ramli; Hamim, Udin
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2105

Abstract

This study aims to examine the forms of political participation among first-time voters during the 2024 simultaneous Regional Head Election in Bone Bolango Regency, with a focus on three main indicators: political campaigns, political discussion, and voting. The research employed a qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation from various sources, such as the General Elections Commission (KPU), Election Supervisory Body (Bawaslu), the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol), and the first-time voters themselves. The findings indicate that participation in political campaigns tends to be symbolic; most first-time voters take part due to social influences and peer encouragement rather than a deep understanding of the candidates’ visions and missions. Regarding political discussions, only a small proportion of first-time voters actively engage in conversations about political issues, while the majority remain passive, citing a lack of understanding or interest in politics. In terms of voting, decisions are heavily influenced by family, particularly fathers, who serve as key references in political choices. In addition to participation patterns, this study identifies three primary factors that determine the level of first-time voter engagement: (1) social media, as the main source of political information and digital discussion; (2) political party identification, which shapes loyalty and preference; and (3) family ties, which serve as the dominant influence in political decision-making. These three factors interact to form a distinctive pattern of political participation among first-time voters in Bone Bolango Regency.
Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato) Hamim, Udin; Mahmud, Ramli; Doi, Mirna
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 9.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam ( studi kasus desa sukamakmur kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa sukamakmur, kecamatan patilanggio, kabupaten pohuwato dengan sumber data yang diperoleh dari beberapa informan seperti sekertaris desa dan beberapa masyarakat yang ada di desa sukamakmur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumetasi. Peneliti berperan sebagai penggali informasi dengan tujuan untuk memperoleh sumber data baik primer ataupun sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwakeberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala desa dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan, seperti motivator, fasilitator dan mobilisator.Yang pertama Kepala Desa sebagai motivator dalam penyelenggaraan pembangunan desa memiliki semangat membangun desa yang tinggi, sehingga kebutuhan untuk fasiliasi terwujud secara nyata dan jelas melalui proses interaksi dengan masyarakat desa sukamakmur kecamatan patilanggio pada penyelenggaran pembangunan desa. Yang kedua Kepala desa sebagai fasilitator desa merupakan pendamping masyarakat desa dalam melaksanakan serta meningkatkan program-program pembangunan desa, artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi termasuk pendukungnya. Yang ketiga Kepala Desa sebagai mobilisator adalah orang yang menggerakan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan yang berfungsi untuk kepentingan bersama. Hal ini dilihat dari kemampuan kepala desa mengarahkan masyarakat dalam setiap pertemuan untuk berpartisipsi dalam pogram-program yang telah direncanakan kemudian menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk ikut melakukan tindakan yang nyata.Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan swasta, juga menjadi faktor kunci dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model kepemimpinan desa yang efektif di wilayah lain dengan karakteristik serupa.
Penguatan Salbia Sebagai Alternatif Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) Di Kecamatan Tapa Dan Kecamatan Bulango Utara Mahmud, Ramli; Adjie, Zulfikar; Hamim, Udin; Djama, Sofyan
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 5 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i5.1705

Abstract

Salbia as a noble value based on customs can be used as an alternative to internalizing bureaucratic attitudes (ASN, Village Heads, village officials) to maintain neutrality in the election. Salbia is also a contextual agenda and can be practiced through modern bureaucratic practices in the narrative of local democracy. This service aims at 1) Identifying the problem of vulnerability to election violations that occur around the bureaucratic environment, 2) Building bureaucratic awareness to remain aware of the types of election violations. 3) Providing reinforcement on the application of Salbia values as an alternative to bureaucratic neutrality in the election. 4) as a means of political education to strengthen political preferences of the bureaucracy to become smart voters and actively participate in supervising the 2024 simultaneous elections. Through this service, the bureaucracy can be massively active in carrying out participatory supervision ahead of the 2024 simultaneous elections.
Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) Di Kecamatan Botupingge Dan Kecamatan Suwawa Selatan Mahmud, Ramli; Djaafar, Lucyane; M. Wantu, Sastro; Adjie, Zulfikar
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 5 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i5.1707

Abstract

Bureaucratic neutrality has always been a significant challenge in every democratic event, whether in general elections (Pemilu) or local elections (Pemilukada). In the upcoming 2024 simultaneous elections, various strategies have been formulated by election organizing bodies (KPU and Bawaslu) at both the central and regional levels to strengthen and raise awareness among bureaucrats to maintain neutrality in the electoral process. However, these efforts have yet to yield optimal results, as bureaucracies are frequently utilized as tools to mobilize support for vote acquisition. Factors such as familial ties, career motives of campaign teams, superiors, candidate pairs, and the position of regional heads as personnel authorities (PPK) make it difficult for civil servants (ASN) to remain neutral. Based on this context, this community service aims to: 1) Identify the vulnerabilities of election violations by bureaucrats (civil servants, village heads, and village apparatus); 2) Build awareness within the bureaucracy to refrain from engaging in practical politics; and 3) Provide political education to strengthen bureaucratic political preferences, encouraging them to become intelligent voters who prioritize independence and neutrality in the lead-up to the 2024 simultaneous elections in Bone Bolango Regency.
Penguatan Perilaku Rasional Politik Birokrasi (ASN, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) Di Kecamatan Kabila Dan Kecamatan Bulango Timur Mahmud, Ramli; Adjie, Zulfikar; Wantu, Asmun; Yunus, Rasid
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 5 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i5.1708

Abstract

The tendency for the bureaucracy to not be neutral in the election arena is caused by the bureaucracy's political behavior patterns. Political behavior in sociological and party approaches makes these policies patterned at segmentation of religious groups, ethnicities, political parties and so on. Bureaucratic neutrality can be achieved if the political preferences of the bureaucracy (ASN, Village Head, Village Apparatus) are influenced by rational political behavior. This service aims to 1) Identify problems of vulnerability to election violations that occur around the environmental bureaucracy, 2) Build awareness of the bureaucracy to continue working to overcome types of election violations. 3) Provide enforcement of rational political behavior values ​​in supporting bureaucratic neutrality in elections. 4) As a means of political education to strengthen the preferences of the political bureaucracy so that they become intelligent voters and actively participate in supervising the 2024 simultaneous elections. Through this service, the bureaucracy can play a massive active role in carrying out participatory supervision ahead of the 2024 simultaneous elections.
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Ibrahim*, Nurinda; Mahmud, Ramli; Wantu, Sastro M
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27351

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Ketua Koordinator PKH Kota Utara, Koordinator Kecamatan PKH di Kecamatan Kota Utara, Pendamping PKH Kelurahan Wongkaditi Timur, dan Ketua Kelompok PKH Kelurahan Wongkaditi Timur. Temuan penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH pada tiga aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di bidang pendidikan, PKH telah berhasil memperluas akses pendidikan dengan dukungan finansial, meningkatkan tingkat kehadiran di sekolah, dan memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian akademik anak-anak penerima manfaat. Di sektor kesehatan, PKH memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan berkualitas, memberikan dukungan khusus bagi ibu hamil dan anak-anak, serta melibatkan pendamping PKH dalam pemantauan yang efektif. Sementara itu, dalam aspek kesejahteraan sosial, program ini memberikan bantuan finansial secara berkala, pelatihan keterampilan, dan berbagai upaya lainnya untuk membantu keluarga penerima mengatasi hambatan ekonomi. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH, termasuk kendala dalam koordinasi, perencanaan yang belum optimal, dan ketidaksepakatan dalam penyediaan layanan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan serangkaian tindakan untuk meningkatkan efektivitas program ini, seperti memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, meningkatkan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih inklusif, serta menerapkan pemantauan yang berkelanjutan guna evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan.
Party change and electoral performance: assessing the impact of intraparty conflict on the Democrat and Hanura parties Al-Hamdi, Ridho; Trianisa, Krisma; Kurniasari, Lenny; Lailam, Tanto; Nur Hayati, Neni; Mahmud, Ramli
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024)
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i1.13033

Abstract

This article examines the determining factors inducing the decreasing votes of two renowned political parties in Indonesia: The Democrat Party (PD) and the People Conscience Party (Hanura). As the ruling party in the 2009 election, the PD’s votes declined dramatically in the two following elections. Meanwhile, Hanura failed to exceed the parliamentary threshold in 2019. Methodologically, it is qualitative research by utilizing a comparative case approach. To gather data, this study employed in-depth interviews and documentary analysis and strengthened by NVivo 12plus platform by using Crosstab Query and Wordcloud Analysis to visualize data. By applying the party change indicators developed by Harmel and Janda, the findings revealed that leadership change was the most influential factor toward the poor performance of both parties in the electoral competition. Such leadership change caused a detrimental conflict and changed a dominant faction inside the party. More specifically, the corruption case behaved by the PD’s politicians aggravated the party charm, and the parliamentary threshold was a supporting aspect of the thrown out of Hanura from the parliament.
SOSIALISASI : “SANTRI BERTANYA PEMILU MENJAWAB “ BAGI SANTRI DI PONDOK PESANTREN ALKHAIRAAT KOTA GORONTALO Mahmud, Ramli; Sukarman Kamuli; Asmun Wantu
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 08 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Involvement active Students in Election Becomes support for existence democracy direct going to Election 2024. As generation successor ambition nation, students have right for get information good Election nor issue political nationality other. In condition certain Students experience constraint in formation and strengthening level cognitive Students as well as preference political Students to Election. over things these, activities devotion this aim give information about Election as a strengthening agenda level cognitive and preferences political Students as well as guide awareness political in apply participation politics. As for what becomes method in implementation activity this covers stages preparation start from observation beginning until provision tools and facilities supporters. In stages implementation use method talk and ask answer. The result of dedication in accordance with project proposals and not there is significant obstacle in its implementation. Support administrator Alkhairaat Gorontalo City and its enthusiasm Students in support activity very effective to achievements destination devotion. Stages evaluation showing that the socialization agenda the has could change attitude students who tend apathetic Becomes active in strengthening level cognitive and preferences political Students to Election. Keywords : Socialization , Santri , Election
PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE 2019-2024 Zulkarnain, Moh.; Mahmud, Ramli; Hamid, Saleh Al
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.5454

Abstract

This study aimed to examine the role of female legislative members in promoting gender-responsive budgeting as well as the factors that influence their participation in the functions of legislation, oversight, and budgeting The method used was qualitative with a descriptive approach, involving in-depth interviews and observations at the DPRD of Bone Bolango Regency. The results of the study show that although their number is small, female legislative members actively strive to advocate for the interests of women and vulnerable groups through various strategies, such as building alliances, conducting advocacy in official forums, and utilizing existing political opportunities. These findings highlight the importance of strengthening support and empowerment for women to solidify their roles in inclusive and gender-perspective legislative and budgeting processes. The representation of women in the DPRD of Bone Bolango Regency remains very limited and faces various structural challenges, such as male political dominance and gender stereotypes Nevertheless, female legislative members continue to play an active role in encouraging the development of gender-responsive budgeting through various strategies, including alliance-building and advocacy in official forums. This study emphasizes the importance of enhancing support and empowerment for women so that their roles in legislation, oversight, and budgeting can be more optimal, resulting in more inclusive and gender-sensitive regional policies. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengkaji peran anggota legislatif perempuan dalam mendorong anggaran yang responsif gender serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara mendalam dan observasi di DPRD Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya sedikit, anggota legislatif perempuan berupaya aktif memperjuangkan kepentingan perempuan dan kelompok rentan melalui berbagai strategi, seperti membangun aliansi, melakukan advokasi di forum resmi, dan memanfaatkan peluang politik yang ada. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan dukungan dan pemberdayaan perempuan untuk memperkuat peran mereka dalam proses legislasi dan penganggaran daerah yang inklusif dan berperspektif gender. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bone Bolango masih sangat terbatas dan menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti dominasi politik laki-laki dan stereotip gender. Meski demikian, anggota legislatif perempuan tetap aktif berperan dalam mendorong penyusunan anggaran yang responsif gender dengan berbagai strategi, termasuk membangun aliansi dan melakukan advokasi di forum resmi. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan dukungan dan pemberdayaan perempuan agar peran mereka dalam legislasi, inklusif dan berperspektif gender.