Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Determinants of Zakat Payment Behavior through Digital Platforms in Makassar City K, M Yusuf; Parmitasari, Rika Dwi Ayu; Haddade, Abdul Wahid
Jurnal Ar-Ribh Vol 6, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jei.v6i2.12815

Abstract

This study aims to examine the factors that determine muzakki behavior in paying zakat through digital platform services in the city of Makassar. The type of research used is applied research with field studies. The approach used in this research is quantitative with causal associative. The method in this study is through primary data collection by distributing questionnaires and secondary data through data collection at BAZNAS and LAZ in Makassar City as well as through reference journals related to the study title. The sample technique used is the Ferdinand formula with a sample size of 332. The data analysis technique used in this study is the Structural Equation Model (SEM). The results of this study show that the perception of usefulness has a significant effect on the intention of muzakki, the perception of ease of use has a significant effect on the intention of muzakki, digital knowledge has a significant effect on the intention of muzakki, the perception of usefulness does not affect the behavior of muzakki, simple perception. usage has a significant effect on muzakki behavior, digital knowledge has a significant effect on muzakki behavior, intention has a significant effect on muzakki behavior, perception of usefulness has a significant effect on behavior through muzakki intention, perception of ease of use has a significant effect significant on behavior through muzakki intention and digital knowledge has a significant effect on behavior through muzakki intention
Financial Technology Sebagai Solusi Potensial Market Yolo Style Gen Z Kota Makassar Tajrim, Muh.; Awalauddin, Murtiadi; Haddade, Abdul Wahid
Jurnal Diskursus Islam Vol 12 No 2 (2024): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v12i2.50794

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spending YOLO (You Only Live Once) style yang dijalani oleh Gen Z (Generasi Z) di kota Makassar lalu mengaitkannya dengan peran fintech sebagai solusi YOLO style Gen Z kota Makassar sebagai potensial market. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun sumber data yang diperoleh dari data primer yang bersumber dari 9 responden Gen Z yang lahir dari rentang tahun 1995 sampai dengan tahun 2012. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pola spending Gen Z YOLO style kota Makassar terbagi menjadi tiga tema, yakni pola spending terkait konsumsi terhadap experience, pola spending terkait present time, dan pola spending terkait prinsip dalam mengkonsumsi. Financial technology, baik konvensional terlebih lagi syariah, sangat cocok untuk diaplikasikan pada Gen Z YOLO style kota Makassar karena mampu memberikan solusi terhadap segala permasalah yang ditemukan pada tiga tema poloa spending tersebut.
The Childfree Phenomenon in Indonesia from the Perspective of Maqasid Al-Syariah Afrianto, Afrianto; Haddade, Abdul Wahid; Asni, Asni
International Journal of Islamic Studies Vol 4 No 1 (2024): Juni
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ijis.v4i1.51871

Abstract

Fenomena childfree di Indonesia telah menjadi topik yang menarik perhatian, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang menghadapi tantangan modernisasi, perubahan sosial, dan dinamika kehidupan urban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree dari perspektif maqasid al-syariah, yang merupakan tujuan-tujuan syariat dalam Islam. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan biologis antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan umat manusia dan melahirkan keturunan yang berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pilihan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan individu, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid al-syariah yang menekankan pentingnya melestarikan keturunan dan mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan yang lebih luas, termasuk membentuk generasi yang saleh dan bertakwa kepada Allah, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Fenomena childfree juga mencerminkan perubahan nilai dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga, di mana banyak pasangan memilih untuk fokus pada karier, kebebasan pribadi, dan kualitas hidup. Pilihan ini sering kali dipicu oleh kekhawatiran tentang kondisi dunia yang tidak stabil dan tantangan dalam membesarkan anak. Dengan demikian, fenomena ini perlu dipertimbangkan secara kritis dalam konteks nilai-nilai Islam dan dampaknya terhadap struktur sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai implikasi sosial dan budaya dari pilihan childfree serta mendorong diskusi lebih lanjut tentang pernikahan, keturunan, dan tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam.
Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Arief, Fitriani; Sapa, Nasrullah Bin; Haddade, Abdul Wahid
Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-tsarwah.v7i1.7055

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad IMBT pada pembiayaan bank syariah di Indonesia, dengan fokus pada faktor pendukung dan penghambat. Data diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dari berbagai sumber literatur, laporan keuangan, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dari Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI, serta meningkatnya pemahaman nasabah, mendukung implementasi akad IMBT di Perbankan Syariah. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi akad IMBT yaitu  kurangnya pemahaman nasabah tentang akad IMBT, kompleksitas operasional, risiko kredit yang lebih besar, dan risiko pemasaran yang tinggi.
Jilbab Dalam Hukum Islam Interpretasi Ulama Klasik Dan Kontemporer S, Samsidar; Hasan, Hamzah; Haddade, Abdul Wahid; Abdullah, Fahri
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i1.7706

Abstract

This article explores the views of classical scholars on the hijab, based on the Quran and Hadith, as well as the principles of Sharia that regulate women's attire and modesty. The article then analyzes how contemporary thinkers have adapted and interpreted the laws of hijab in social and cultural contexts. By comparing the perspectives of both groups of scholars, this article aims to provide a comprehensive understanding of the position of the hijab in Islamic law, as well as the challenges and dynamics faced by Muslim women in the modern era. The research findings indicate that the hijab is a religious commandment that must be followed by Muslim women. It serves to protect the body and, most importantly, as a duty for Muslim women to cover their modesty to be preserved from slander. By wearing the hijab, a woman demonstrates her commitment to the religious and cultural values of Islam. It also acts as a shield against unwanted gazes and inappropriate treatment from others. The hijab is part of worship and devotion to Allah, reflecting adherence to religious teachings. The wearing of the hijab is aimed at maintaining the honor and dignity of Muslim women, keeping them free from disturbances, and making them easily recognizable. The requirements for wearing the hijab include covering the entire body except for what is ordinarily visible, such as the face and hands, being thick, being loose, and not resembling men's clothing. Dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pandangan ulama klasik mengenai jilbab yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta prinsip-prinsip syariah yang mengatur aurat dan busana perempuan. Selanjutnya, artikel ini menganalisis bagaimana pemikiran kontemporer telah mengadaptasi dan menafsirkan hukum jilbab dalam konteks sosial, budaya. Dengan membandingkan perspektif kedua kelompok ulama, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi jilbab dalam hukum Islam, serta tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh perempuan Muslim di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jilbab merupakan ajaran agama yang harus dipatuhi oleh perempuan muslimah, berfungsi untuk melindungi tubuh dan yang terpenting sebagai kewajiban khususnya wanita muslimah menutup aurat agar terpelihara dari fitnah dengan mengenakan jilbab, seorang wanita menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai agama dan budaya Islam begitu halnya sebagai pelindung dari pandangan yang tidak diinginkan dan perlakuan yang tidak pantas dari orang lain. Jilbab adalah bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah, mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama bahwa pemakaian jilbab terpulang kepada tujuannya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita muslimah, bebas dari gangguan, lebih mudah dikenali. Adapun syaratnya, antara lain: harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak muka dan telapak tangan, harus tebal, harus longgar, dan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki
KONTRUKSI HYBRID CONTRACT PADA PRODUK RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH Albar, Kholid; bin Sapa, Nasrullah; Haddade, Abdul Wahid
Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance
Publisher : Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Riau (UIR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jtb.2024.vol7(2).17023

Abstract

Pengembangan konsep hybrid contract, atau multiakad, merupakan bagian penting dari proses tranformasi akad pada produk di lembaga keuangan syari'ah yang mana dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Konvensi tunggal pada saat ini sudah tidak lagi relevan dengan model transaksi keuangan modern sehingga hybrid contract sudah seharusnya menjadi salah satu gagasan unggulan dalam pengembangan produk keuangan syariah. Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalis lebih dalam tentang rahn yang pada saat ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat sebagai instrumen pembiayaan yang banyak diminati, khususnya di pegadaian syariah. penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus. dimana fokus penelitian ini adalah para nasabah pegadaian syariah yang ada di kabupaten Gresik. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti adalah dokumen perjanjian transaksi rahn antara nasabah gadai dan pegadaian syariah di kabupaten Gresik. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa praktik rahn yang ada di pegadaian syariah masih perlu dipertanyakan tentang kesyariahannya, hal ini dapat dilihat dari hasil kajian yang mendalam berdasarkan praktik hybrid contract pada produk rahn di pegadaian syariah yang menggabungkan dua akad  yang saling bertentangan antara karakter dan sifatnya, yang mana hal tersebut dilarang berdasarkan hadis Nabi dan sebagian besar ulama. 
FINTECH KEUANGAN SYARIAH DALAM PRESPEKTIF SHARIA COMPLAINCE Wahyuni, Sri; Sapa, Nasrullah; Haddade, Abdul Wahid
Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance
Publisher : Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Riau (UIR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jtb.2024.vol7(2).18025

Abstract

Fintech, atau teknologi finansial, telah mengubah cara layanan keuangan disediakan, menawarkan inovasi yang signifikan dalam efisiensi, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Dalam konteks keuangan Islam, fintech menawarkan potensi besar untuk memperluas inklusi keuangan dan menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah mengharuskan setiap produk dan layanan keuangan untuk menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), serta mempromosikan keadilan, transparansi, dan aktivitas ekonomi yang produktif. Penelitian ini meninjau literatur terkini mengenai integrasi fintech dalam keuangan Islam, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi. Studi kasus dari berbagai platform fintech yang patuh syariah, seperti EthisCrowd, Wahed Invest, dan Blossom Finance, menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menyediakan layanan keuangan yang etis dan inklusif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan syariah, serta perlunya edukasi dan literasi keuangan di kalangan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech yang mematuhi syariah tidak hanya mampu meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga mendukung tujuan keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam. Namun, keberhasilan implementasi fintech syariah bergantung pada kolaborasi antara regulator, ulama, dan penyedia layanan fintech untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Dengan memanfaatkan potensi teknologi dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, fintech dapat memainkan peran penting dalam membangun sistem keuangan Islam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
PIDANA MATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANTARA KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA Dalle, Jumarni; Hasan, Hamzah; Haddade, Abdul Wahid
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 6 No 2 (2024): Volume 6, Nomor 2, Desember 2024
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v6i2.7716

Abstract

The death penalty in Islamic law holds significant importance as a form of justice for serious crimes such as intentional murder, adultery by a married person, robbery, apostasy, and rebellion. From the perspective of Islamic law, the death penalty is not only intended to serve as a deterrent but also as a means to uphold justice for the victim, the victim’s family, and society at large. While there are views that associate the death penalty with violations of human rights, in Islamic law, its application is based on the principle of justice, which must be proportionate to the crime committed, while considering the public benefit. The application of the death penalty, whether as hudud, qishash, or ta'zir, demonstrates that justice in Islam is not only retributive but also preventive, aimed at maintaining social balance. This study aims to examine the application of the death penalty in Islamic law from the perspectives of justice and human rights. The findings show that the death penalty serves as an instrument of justice that protects the rights of society and victims from the threat of serious crimes, while upholding the principles of justice and public benefit in its implementation.
Transformasi Teknologi Blokchain Dalam Sistem Keuangan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KC Msakassar Sulawesi Selatan (Perspektif Fikih Muamalat) Muhajir, Ahmad; Lutfi, Mukhtar; M, Misbahuddin; Haddade, Abdul Wahid; Syatar, Abd
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2025): February
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14771226

Abstract

This study aims to examine the transformation of blockchain technology within the Islamic financial system at Bank Syariah Indonesia, Makassar Branch, South Sulawesi (from the perspective of fiqh muamalat). The specific objectives of this research are: 1) To analyze the presence and application of blockchain technology in Indonesia's Islamic financial system. 2) To explore the perspective of Fiqh Muamalat regarding the feasibility of utilizing blockchain technology in the Islamic financial system. 3) To identify opportunities and challenges in implementing blockchain technology within the Islamic financial sector. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that: 1) Blockchain has the potential to enhance efficiency, transparency, and reliability in financial systems; however, its implementation in the Islamic sector is hindered by unclear regulations and the necessity to adhere to Sharia principles. 2) The perspective of fiqh muamalat at Bank Syariah Indonesia Makassar recognizes blockchain's potential to support Islamic finance, provided it is designed in compliance with Sharia values. 3) Blockchain technology offers opportunities such as increased transparency, efficiency, financial inclusion, and innovation in Islamic financial products, while its challenges include regulatory readiness, infrastructure development, resistance to change, and data security and privacy.
The Application of Minority Fiqh in Muslim Communities: A Case Study of Religious Adaptation in Tana Toraja Haddade, Abdul Wahid; Risal, Muhammad
Al-Risalah Vol 25 No 1 (2025): MAY (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.52606

Abstract

The concept of minority fiqh (fiqh al-aqalliyyat) addresses the unique challenges faced by Muslim communities living as minorities in non-Muslim-majority societies. Tana Toraja, a region in Indonesia with a predominantly Christian population, presents a distinct sociocultural context where Muslims must navigate religious practices while adapting to local customs. This study aims to examine the application of minority fiqh in the daily lives of the Muslim minority in Tana Toraja and explore how Islamic law is contextualized within this pluralistic society. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with religious leaders and community members, participatory observations, and document analysis. The findings reveal that the Muslim community in Tana Toraja adopts a flexible approach to religious practices, particularly in matters of interfaith marriage, religious celebrations, and social interactions, emphasizing principles of maslahah (public interest) and tolerance. This study contributes to the existing literature by providing empirical insights into the practical implementation of minority fiqh in a unique cultural setting. The research highlights the importance of an adaptive and contextualized approach to Islamic jurisprudence to ensure the preservation of religious identity while fostering social harmony. These findings offer valuable implications for policymakers, religious scholars, and minority Muslim communities worldwide in addressing the complexities of religious coexistence in diverse societies.