Claim Missing Document
Check
Articles

The Changing of Recognition Patterns for Indigenous Legal Communities in Indonesia's Legal System Kusuma, Febrian; Hermawan, Sapto
Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government Vol. 2 No. 01 (2025): INDONESIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE LAW AND LOCAL GOVERNMENT (IJALGOV)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ijalgov.v1i01.40307

Abstract

Indigenous peoples' constitutional rights recognition is closely related to the struggle for Human Rights. Although Indonesia has thousands of indigenous communities that have been recognized since the colonial era, the legal issue of identifying the identity of indigenous peoples as legitimate citizens is still ongoing. This problem arises with the absence of definite indicators in the constitution that can be used to describe the resolution of indigenous peoples clearly. This article aims to examine the consistency of the mechanism for recognizing the rights of indigenous peoples in the Draft Law on Indigenous Peoples with the principles of Good Legal Formulation. The research was conducted using doctrinal research methods. The conceptual and regulatory approaches were used to find the construction of the ideal legal form in guaranteeing the rights of indigenous peoples. The eight principles of legality are the basis for building legal arguments in ensuring that the Draft Law on Indigenous Peoples has been made following the principles of Good Legal Formulation. The results of the study show that there are still weaknesses in the procedure for recognizing indigenous peoples that have the potential to harm these communities, thereby causing social change. From these findings, it can be concluded that the government needs to review the indicators and procedures used to obtain constitutive recognition for indigenous peoples. This research will have a significant impact on the provision of constitutional rights and improving the standard of living of indigenous peoples in Indonesia.
Tantangan dan Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia Sofiyati, Rizqy Alifa; Hermawan, Sapto
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 17 No. 2 (2023): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v17i2.2150

Abstract

This research analyzes the challenges and factors influencing the delayed implementation of carbon tax in Indonesia using a qualitative descriptive approach through literature review and document analysis. The research findings indicate that the challenges and factors affecting the delay in carbon tax implementation can be seen from various aspects. This study has shown that the challenges in the carbon tax implementation process include the balance between environmental goals and economic well-being, public awareness and acceptance, infrastructure readiness and emission monitoring, as well as weak law enforcement in carbon tax policy determination. Various factors influencing the delay in carbon tax implementation include dependence on fossil energy sources, resistance from affected industries, the absence of a carbon tax roadmap, and unclear carbon exposure thresholds. With this research, it is hoped to provide an in-depth understanding of Indonesia's unique challenges in addressing climate change and offer insights needed to design effective policies for reducing carbon emissions and achieving environmental protection goals while considering existing socio-economic impacts.
Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan pada Content Creator di Bawah Umur Syirat, Nisrina Mumtaz; Waluyo, Waluyo; Hermawan, Sapto
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 14 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13741669

Abstract

Latar belakang penelitian ini yaitu terciptanya suatu profesi baru, yakni content creator, sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi. Pelaku profesi content creator tidak hanya berasal dari kelompok orang dewasa saja, melainkan juga berasal dari kelompok anak-anak yang masih di bawah umur. Banyak dari anak di bawah umur tersebut yang telah memperoleh penghasilan besar atas profesi tersebut. Penghasilan tersebut merupakan potensi besar bagi penerimaan pajak Indonesia. Namun hingga saat ini masih belum ada peraturan perpajakan yang secara spesifik mengatur mengenai pajak penghasilan bagi content creator, khususnya yang masih berada di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi pemungutan pajak penghasilan terhadap content creator di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta memahami hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam implementasinya, pengenaan pajak penghasilan terhadap content creator di bawah umur didasarkan pada Pasal 8 ayat (4), dimana penghasilannya digabung dengan penghasilan orang tua/wali-nya. Dalam pelaksanaan pemungutannya terdapat beberapa hambatan yang terjadi, baik disebabkan oleh adanya perlawanan pasif maupun perlawanan aktif dari subjek pajak yang berkaitan
Problems with the Legal Status of Land Ownership Anak Dalam Tribe Indigenous People Sari, Reni Fatmala; Hermawan, Sapto; Maharani, Andina Elok Puri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.2941

Abstract

This study aims to examine and analyze the legal status of land ownership for the indigenous people of the Suku Anak Dalam in Batanghari Regency, as well as the legal status of land ownership for the indigenous people of the Suku Anak Dalam in Batanghari Regency. This research will be conducted by looking at the positive and negative aspects of land ownership. In this technique, the author's legal research is used as the main emphasis (legal research). The results of the study show that the existence of regulation P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 has not accommodated the intent of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation Article 32 and Law Number 41 of 1999, which state that national park areas are managed with a zoning system consisting of core zones, utilization zones, and other zones according to requirements. This regulation indicates that other zones within a national park, such as rehabilitation zones, special zones, and religious, cultural, and historical zones, are allowed to be managed in accordance with the mandate, while Perdirjen P.6/KSDAE This condition will certainly lead to multiple interpretations of access zoning management by related parties, including the village government and the local community.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD: ANALISIS KRITIS PUTUSAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI Rizal, Muhammad; Hermawan, Sapto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.3913-3940

Abstract

Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden menjadi salah satu perdebatan konstitusional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia modern. Ketentuan ini menimbulkan persoalan yuridis karena dinilai membatasi hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih, yang dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip kedaulatan rakyat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi dalam menguji norma presidential threshold yang berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi. Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan memutus perkara judicial review terkait presidential threshold, serta bagaimana putusan tersebut memengaruhi prinsip demokrasi dan keadilan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam argumentasi hukum dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan terkait, serta menilai dampak normatifnya terhadap sistem politik dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berdasarkan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan pemilu, dan literatur akademik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih mempertahankan presidential threshold sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy), namun di sisi lain menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan stabilitas pemerintahan dan perlindungan hak politik rakyat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi konstitusional dan penataan ulang kebijakan hukum pemilu agar tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat.
Kepastian Hukum Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pendidikan Hukum Basuki Putra, Tegar Pratama; Hermawan, Sapto
PROSIDING SENADIKA : Seminar Nasional Akademik Vol 2 No 1 (2025): PROSIDING SEMINAR NASIONAL AKADEMIK (SENADIKA) 2025
Publisher : PROSIDING SENADIKA : Seminar Nasional Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah pendidikan hukum melalui pembelajaran adaptif, evaluasi otomatis, dan integrasi teknologi dalam kurikulum nasional. Namun, pemanfaatan AI di Indonesia masih menghadapi persoalan kepastian hukum karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab, keabsahan akademik, perlindungan data pribadi, serta minimisasi jejak karbon digital yang menjadi bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah pengaturan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan nasional terkait lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih parsial sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bias algoritmik dalam pendidikan hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi dan sistem sertifikasi penggunaan AI untuk menjamin akuntabilitas, validitas akademik, serta keselarasan dengan prinsip keberlanjutan.