Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia Haya, Seruni Aqila; Subekti, Rahayu; Hermawan, Sapto
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8098

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas kegiatan pengawasan impor limbah sebagai bahan baku industri jika dibandingkan dengan penegakan hukum oleh pemerintah Malaysia. Indonesia dan Malaysia menghadapi permasalahan yang sama yaitu penyelundupan limbah llegal. Penegakan hukum dilaksanakan agar kedua negara tidak menjadi ‘tempat sampah dunia’. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan/komparatif (comparative approach). Dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka serta menggunakan metode interpretasi sebagai teknik analisis bahan hukum. Adapun hasil penelitian pada penulisan hukum ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersifat sektoral. Indonesia mengatur mengenai pengawasan kegiatan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri dengan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengawasan ini dilakukan oleh kerja sama antar lembaga pemerintahan yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pemerintah Malaysia dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan dilaksanakan secara lebih terstruktur serta memiliki satu pedoman pelaksanaan kegiatan impor limbah yang disepakati oleh antar lembaga pemerintahan

The Effectiveness Of Notaries Obligations In Providing Notarial Services Free Of Charge In Sragen Regency Nurjayatun, Nurjayatun; Karjoko, Lego; Hermawan, Sapto
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 5 (2024): October 2024 ( Indonesia - Uzbekistan )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i5.879

A Notary Is A Professional Who Plays A Vital Role In Society, Particularly In Creating Order By Ensuring That Legal Events Are Documented In An Authentic Deed, In Accordance With Article 1, Paragraph (1) Of Law Number 2 Of 2014 On Amendments To Law Number 30 Of 2004 (Uujn). In Its Implementation, According To Its Authority Under Article 37, Paragraph (1) Of The Uujn, Which Mandates Notaries To Provide Notarial Services Free Of Charge To Those In Need, The Situation In Sragen Regency Remains Minimal. This Is Due To Several Factors That Hinder The Effectiveness Of This Article: 1) The Legal Factor Itself, Wherein Article 37 Of The Uujn Requires Further Clarification Regarding The Types Of Notarial Services That Can Be Provided Free Of Charge To Those Who Cannot Afford Them, In Order To Prevent Multiple Interpretations By Notaries And To Ensure Legal Certainty For All Parties Involved; 2) The Law Enforcement Factor, Specifically The Mpd (District Regulation Agency) And Notaries. In This Case, The Mpd Has Never Inquired Or Urged Notaries To Fulfill This Obligation, Which Is Based On Minimal Oversight From The Mpd. Furthermore, Notaries, Who Are Aware Of This Obligation, Have Never Conducted Legal Outreach To The Community, Resulting In A Lack Of Awareness Of The Regulation Among The General Public.

ANALISIS PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPU OLEH DKPP PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Barindi, Surya; Waluyo, Waluyo; Hermawan, Sapto
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini menganalisis pemberhentian anggota komisi pemilihan umum oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik telaah . Hasil penelitian ini menjelaskan dasar pemberhentian anggota KPU oleh DKPP ,mengulas prosedur serta kewenangan DKPP dalam memutus pelanggaran etik dengan memperhatikan asas hukum administrasi negara. Analisis kewenangan antara DKPP, Keputusan presiden dan Putusan PTUN dalam pemberhentian anggota KPU. Artikel ini relevan untuk memahami dinamika hukum administrasi negara dalam konteks regulasi dan penegakan etika dalam penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia

PENGARUH DEKRIT PRESIDEN TERHADAP DEMOKRATISASI DI INDONESIA Hermawan, Sapto; Rizal, Muhammad
Veritas et Justitia Vol. 8 No. 2 (2022): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v8i2.5268

Presidential Decree (pronouncement) is made in respons to state emergency. The issue discussed here refers to the question who, when and how state emergency occurs justifying the issuance of such pronouncement. A different issue in Indonesia is the impact such pronouncement has on democracy, considering that the decree itself it made, arguably, to save democracy in the first place. This has been experienced by Indonesia when the President issued such decree in the past. In addition, using comparative method, the author looks at the use and experience of other countries and how such approach impact democracy.

Analisa Dampak UU Ciptaker (Penghapusan Minimal 30% Kawasan Hutan) Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Konservasi Lingkungan Kawasan Hutan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar Dalam Perspektif Hukum Indonesia Gusfani, Salsabila Hema; Hermawan, Sapto; Nugroho, Asianto
Jurnal Discretie Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v5i2.87388

The aim of this research is to determine the implications of eliminating the minimum threshold of 30% of forest areas in river basins and islands to ensure environmental protection and management in the Gunung Lawu forest area, Karanganyar Regency from an Indonesian legal perspective. and the impact that will have on the protection and management of environmental preservation in the Mount Lawu forest area, Karanganyar Regency. This research is normative where the author will analyze and study it using relevant laws to find the necessary solutions.The results of his research, according to historical chronology, the figure of 30 percent was the doctrinal practice of the Dutch East Indies government. So the specifications are less relevant to the current implementation. If this consolidated Omnibus Law is implemented, then Article 18 of the Forestry Law which regulates a minimum of 30 percent of forest area will no longer apply.. This elimination aims to remove obstacles in areas where the forest area is less than 30% so that development can continue, such as in other forest areas which still have a forest area of more than 30%. Opportunities for increasing conservation and environmental management in the Mount Lawu forest area, Karanganyar Regency can be made into National Park status. National Parks are natural conservation areas that have original ecosystems, managed using a zoning system that are used for scientific research, education, cultivation support, tourism and natural recreation.

Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Self Assessment System Dalam Pelaksanaan Pajak Hiburan Di Kota Semarang Putra, Krisna Aditya; Hermawan, Sapto; Najicha, Fatma Ulfatun
Jurnal Discretie Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v5i2.86591

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana penerapan asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Adam Smith terhadap penggunaan sistem pemungutan pajak Self Assessment System dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik wawancara atau interview sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah memenuhi asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Adam Smith. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil wawancara beserta analisis penulis terhadap subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaraan pajak hiburan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 23 ayat (1) berisi tentang objek pajak hiburan, pada Pasal 24 ayat (1) menyebutkan subjek pajak hiburan yaitu konsumen barang dan jasa tertentu, pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa tarif PBJT adalah sebesar 10%, dan pada Pasal 27 ayat (2) memberikan pengecualian tarif pajak terhadap jenis hiburan khusus sebesar 40%. Kemudian pada Pasal 28 ayat (2) berisi tentang ketentuan waktu pembayaran pajak hiburan di Kota Semarang. Sehingga berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka Kota Semarang telah memenuhi asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Adam Smith.

KRITIK ATAS RANCANGAN UNDANG –UNDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA DALAM KERANGKA DESAIN PENYUSUNAN LEGISLASI EFEKTIF Wibawa, Athariq; Hermawan, Sapto
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i3.140

ABSTRAKPeralihan menuju energi baru terbarukan perlu didorong demi menjawab tantangan ketidakadilan akses energi dan krisis lingkungan akibat ketergantungan pada energi konvensional. Tulisan ini menilai bahwasanya regulasi tentang energi baru terbarukan dirasa belum cukup mengakomodir dan masih tersebar dalam sistem hukum di Indonesia baik secara horizontal maupun secara vertikal. Berbasis kondisi ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) kemudian mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya selama proses pembentukannya yang menjadi usulan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Rancangan regulasi ini diharapkan dapat menjawab permasalahan saat ini, sehingga tujuan pertama tulisan ini memotret dari lensa politik hukum energi sebagai tinjauan untuk menentukan politik hukum energi di masa depan. Tulisan ini berpendapat bahwasanya Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, jika dianalisis menggunakan teorisasi desain legislasi efektif, diperlukan perubahan yang fundamental yang terbagi ke dalam empat aspek fundamental yaitu tujuan, substansi, pilihan paket legislasi, dan evaluasi.Kata kunci: politik hukum energi; energi baru terbarukan; rancangan undang-undang energi baru terbarukan. ABSTRACTThe transition towards new and renewable energy needs to be encouraged to address the challenges of unfair energy access and the environmental crisis caused by dependence on conventional energy. This paper assesses that regulations regarding new and renewable energy are deemed not accommodating enough and are still scattered in the legal system in Indonesia both horizontally and vertically. Based on these conditions, the Regional Representative Council proposed the formation of a New and Renewable Energy Bill, which later, during its implementation process, became a proposal from Commission VII of the House of Representatives. It is expected that this bill can respond to current issues, so the first purpose of this paper is to capture the political insights of national energy policy as a review to determine the future political direction of energy law. This paper argues that the New and Renewable Energy Bill if analyzed using the effective legislative theory, requires fundamental changes divided into four vital aspects: purpose, substance, choice of legislative package, and evaluation.Keywords: legal politics on energy; renewable energy; new renewable energy bill.

Examining on Indonesian Legal Challenges for Future Transnational Healthcare Service Kusuma, Febrian Indar Surya; Hermawan, Sapto
Brawijaya Law Journal Vol. 7 No. 1 (2020): Contitutional Issues: Economic, Social and Cultural Rights
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2020.007.01.07

Facing the fourth industrial revolution, the state must strengthen its role to protect its citizens as a part of its efforts to provide social security. Indonesia as a nation also have to face this challenge, especially on the ability to provide healthcare and medication for their citizen neither they lived in the country nor stay overseas. This kind of issue has to be our concern because of our current situation in the globalization era force us to eliminate the national border and start to design transnational services to fulfill our basic needs. Therefore, this paper will conduct research that focuses on the healthcare and medication services in the South East Asia, especially a comparison between Malaysia and Indonesia's government. Furthermore, this study will also give a brief preview of the 4.0 industrial revolution that brings the shifting of a new era for fulfilling a necessary healthcare service by using transnational big data. Through a social justice perspective and sociological law approach, the researcher uses social security theory that will lead us to reach the concept of the welfare state. This comparison will give us a larger image to see Indonesian government legal challenges and opportunities to provide a new form of healthcare services.

KRITIK ATAS RANCANGAN UNDANG –UNDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA DALAM KERANGKA DESAIN PENYUSUNAN LEGISLASI EFEKTIF Wibawa, Athariq; Hermawan, Sapto
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i3.140

ABSTRAKPeralihan menuju energi baru terbarukan perlu didorong demi menjawab tantangan ketidakadilan akses energi dan krisis lingkungan akibat ketergantungan pada energi konvensional. Tulisan ini menilai bahwasanya regulasi tentang energi baru terbarukan dirasa belum cukup mengakomodir dan masih tersebar dalam sistem hukum di Indonesia baik secara horizontal maupun secara vertikal. Berbasis kondisi ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) kemudian mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya selama proses pembentukannya yang menjadi usulan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Rancangan regulasi ini diharapkan dapat menjawab permasalahan saat ini, sehingga tujuan pertama tulisan ini memotret dari lensa politik hukum energi sebagai tinjauan untuk menentukan politik hukum energi di masa depan. Tulisan ini berpendapat bahwasanya Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, jika dianalisis menggunakan teorisasi desain legislasi efektif, diperlukan perubahan yang fundamental yang terbagi ke dalam empat aspek fundamental yaitu tujuan, substansi, pilihan paket legislasi, dan evaluasi.Kata kunci: politik hukum energi; energi baru terbarukan; rancangan undang-undang energi baru terbarukan. ABSTRACTThe transition towards new and renewable energy needs to be encouraged to address the challenges of unfair energy access and the environmental crisis caused by dependence on conventional energy. This paper assesses that regulations regarding new and renewable energy are deemed not accommodating enough and are still scattered in the legal system in Indonesia both horizontally and vertically. Based on these conditions, the Regional Representative Council proposed the formation of a New and Renewable Energy Bill, which later, during its implementation process, became a proposal from Commission VII of the House of Representatives. It is expected that this bill can respond to current issues, so the first purpose of this paper is to capture the political insights of national energy policy as a review to determine the future political direction of energy law. This paper argues that the New and Renewable Energy Bill if analyzed using the effective legislative theory, requires fundamental changes divided into four vital aspects: purpose, substance, choice of legislative package, and evaluation.Keywords: legal politics on energy; renewable energy; new renewable energy bill.

Analisis UUJN tentang Standar Honor Notaris dalam Menjalankan Kewenangan selain Membuat Akta Otentik Faedhatu, Rahma; Hermawan, Sapto; Mulyanto, Mulyanto
Iapa Proceedings Conference 2024: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1061

A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as intended in the UUJN or other laws. As is known, the authority of a notary is not only limited to making authentic deeds but also has other authorities. In this research, researchers want to analyze how the UUJN regulates honorariums related to notary authority in matters other than making authentic deeds. The research methodology used in this research is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach with grammatical interpretation analysis. Notary fees are associated with philosophical, juridical, economic and sociological exigencies. Providing an honorarium to a notary in addition to his authority in an authentic deed is very necessary because it provides legal protection for the rights that a notary should receive for the services provided. Determining the honorarium aims to provide legal protection and legal certainty to notaries. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau undang-undang lainnya. Sebagaimana hal tersebut diketahui bahwa wewenang notaris tidak hanya sebatas membuat akta otentik saja namun juga ada kewenangan-kewenangan lain. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisa mengenai bagaimana UUJN mengatur tentang honorarium terkait kewenangan notaris dalam hal selain membuat akta otentik. Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan analisis penafsiran gramatikal. Honorarium notaris dikaitkan dengan urgensi filosofis, yuridis, ekonomis dan sosiologis. Pemberian honorarium kepada notaris selain kewenangannya dalam akta autentik sangat diperlukan karena untuk memberikan perlindungan hukum atas hak yang seharusnya diterima oleh notaris atas jasa yang telah diberikan. Penetapan honorarium bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada notaris.

Title

Found 50 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 50 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 50 Documents
Search