Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.923
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) jurnal niara Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial ASKETIK: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Journal of Political Issues Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Journal of Governance and Administrative Reform Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA) Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi) JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Asian Journal of Islamic Psychology Falahiya Jurnal Ilmu Pendidikan
Muhammad Miftahul Huda
Universitas Bojonegoro
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Transportation Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pro Poor Budgeting: Analysis of Budget Policies by the Social Affairs Office of Bojonegoro Regency for Poverty Reduction Miftahul Huda, Muhammad; Kumalasari, Ana; Sofitasari
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Governance and Administrative Reform
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgar.v5i2.63917

Abstract

Abstract Poverty remains a major development issue in Bojonegoro Regency. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), the poverty rate in Bojonegoro reached 12.21% in 2022. This figure is still far from the poverty reduction target set in the Bojonegoro Regency Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), which aims for 11.55%. Additionally, Bojonegoro’s poverty rate remains in the red zone, exceeding both the national poverty average of 9.54% and the provincial average of East Java (10.38%). This study adopts Fredolin Berek et al.'s (2006) Pro Poor Budgeting model, which outlines three criteria for pro-poor budgets: (1) budgets that emphasize development policies favoring the poor; (2) budget practices and policies intentionally designed to create programs and projects aimed at the interests of the poor; and (3) budget policies that improve welfare and fulfill the basic rights of the poor. The findings reveal that the Bojonegoro Regency Government demonstrates a commitment to poverty alleviation, as reflected in its development planning documents with annual poverty reduction targets. However, these targets have not been achieved. The government lacks consistency in managing its Regional Budget (APBD), with salary expenditures surpassing allocations for poverty reduction priorities. The government’s primary focus remains on infrastructure development. Budget allocations directly addressing poverty reduction through accelerated household economic improvement and essential needs provision for poor households remain insufficient.  Keywords: Pro Poor Budgeting, Budget Policy, Poverty   Abstrak Kemiskinan hingga saat ini masih jadi masalah utama pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Bersumber Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Bojonegoro pada tahun 2022 12,21 persen. Angka ini masih jauh dari target penurunan kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, sebesar 11,55 persen. Selain itu, kemiskinan Bojonegoro masih kelompok zona merah dikarenakan jumlah kemiskinannya masih di atas rata-rata kemiskinan nasional yakni sebesar 9,54 persen dan Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebesar 10,38 persen. Penelitian menggunakan teori Pro poor Budgeting model Fredolin Berek dkk. (2006) yang memberi tiga kriteria anggaran pro poor: Pertama, suatu anggaran yang mengarah pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada orang miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by designed) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki komitmen dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan memiliki target penurunan angka kemiskinan tahunan, namun target tersebut tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kurang konsisten dalam membuat kebijakan pengelolaan APBD, belanja Gaji masih lebih tinggi dibandingkan belanja prioritas pengurangan kemiskinan, fokus utama pemerintah juga masih pembangunan infrastruktur. Anggaran APBD yang berdampak langsung pada penguarangan angka kemiskinan dengan mengakselerasi ekonomi Rumah Tangga Miskin, dan alokasi anggaran untuk mengurangi belanja orang miskin, khususnya  dalam pemenuhan kebutuhan dasar Rumah tangga miskin yang masih sangat kecil. Kata kunci: Pro Poor Budgeting, Kebijakan Anggaran, Kemiskinan.
Implementasi CSR Perusahaan Migas Dalam Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat di Tuban: (Studi implementasi CSR Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java) Huda, Muhammad Miftahul
Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2019): Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
Publisher : Prodi Sosiologi Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/asketik.v3i1.1311

Abstract

This paper is a result of a research study about the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) of oil and gas companies on social welfare. This research specifically focuses on communities in five villages around an oil and gas Joint Operating Body managed by Pertamina and Petrochina of East Java operating in Tuban Regency, East Java Province. The company performed CSR as required by Law No.22 the Year 2001 on Oil and Gas which was further elaborated by Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) Regulation No. 017/PTK/III/2005 on Guidelines for Community Development. The research method is qualitative and descriptive. The research found that the company’s CSR implemented four programs that do not lead to good practices of community development. Many programs implemented did not align with community needs and lacked transparency – which then led to misuse of funds, and no impact on affected communities' welfare. Poverty in natural resource-rich areas is a common phenomenon known as the ‘resource course’. It is called a ‘curse’ as the natural resources were supposed to be a blessing for a prosper and prosperous community. However, the opposite often happens. This resource curse is believed can be solved by many things, in which one of which, is the company’s role through Corporate Social Responsibility (CSR). For CSR programs to work well, align with community needs, and have a sustainable impact, then the management of CSR becomes an important thing to be pushed. Transparency and accountability of CSR programs are crucial points that are required to be monitored by stakeholders. CSR is not a charity based on voluntary action, but an obligation that is the responsibility of the the company as good mining practices.
Collaborative Governance Dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat : Studi Kasus Penertiban Tugu Perguruan Ivanda, Achmad Bintang; Kasiami, Sri; Tjatur, Kusnandaka; Huda, Muhammad Miftahul
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v8i3.1059

Abstract

Berdirinya tugu silat yang berada di fasilitas umum menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik antar perguruan pencak silat. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus yang ditetapkan oleh peneliti adalah Proses Collaborative Governance dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Melalui Penertiban Tugu Silat di Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu pada 5 tahapan indikator collaborative governance menurut Teori Ansell and Gash yang terdiri dari Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitmen to The Proces, Shared Understanding, dan Intermediate Outcome. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelakasanaan collaborative governance dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu belum berjalan efektif berdasarkan pendekatan melalui teori collaborative governance dari Ansell and Gash. Terdapat minimnya pertemuan dari pihak yang berkolaborasi serta sosialisasi terkait alasan penertiban tugu silat dilaksanakan belum maksimal mendukung proses kolaborasi sehingga belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Adapun pihak ketua perguruan dan pihak Bojonegoro Kampung Pesilat mempunyai peran penting dalam melaksanakan proses kolaborasi penertiban tugu silat sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu penertiban tugu silat di Kabupaten Bojonegoro
EVALUASI PROGRAM TRANSPORTASI GRATIS UNTUK PELAJAR DI KABUPATEN TUBAN Kurniawan, Wahyu Bagus; Huda, Muhammad Miftahul; Rupiarsieh
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 1 (2025): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publ
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v12i1.1711

Abstract

This research aims to determine the evaluation of the free transportation program for students in Tuban Regency, organized by the Tuban Regency Government through the Environmental and Transportation Agency (DLHP). This research uses a qualitative method that is descriptive in nature. The data collection techniques in this study were conducted through three methods, namely observation, interviews, and document studies. The results of this study indicate that the free transportation program for students in Tuban Regency has not been running optimally. Although the program has provided benefits for students by facilitating free buses and transportation, there are several areas that need improvement, such as the lack of free bus and transportation fleets, the absence of a hotline for public complaints, and the unavailability of an application and tapping system for free transportation, which are only possessed by the "Si Mas Ganteng" bus.
Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Khofifah, Nur; Rupiarsieh; Huda, Muhammad Miftahul; Musta’ana
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 9 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v9i1.1146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan fungsi legislasinya, dengan menyoroti aspek produktifitas, responsibilitas dan akuntabilitas,. Peran DPRD sebagai lembaga legislatif sangat penting dalam menggerakkan pembangunan daerah, terutama dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalag deskriptif kualitatif, dengan studi kasus pada DPRD Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini adalah pada tiga dimensi utama kinerja DPRD, yaitu produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menujukkan bahwa produktivitas DPRD Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan, terutama melalui pengumpulan data lapangan dan konsultasi public yang lebih intensif. Namun, pada dimensi responsibilitas ditemukan bahwa mekanisme pertanggungjawaban masih kurang optimal dengan masih adanya kendala dalam proses transparansi dan pelibatan masyarakat. Sementara itu pada dimensi akuntabilitas, DPRD Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan transparansi dalam proses legislasinya untuk memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar. Secara keseluruhan meskipun terdapat beberapa kemajuan, penelitian ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek responsibilitas dan akuntabilitas untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.
Open Government Dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi (Studi Kasus Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro) Unik Agustina Sari; Muhammad Miftahul Huda; Sri Kasiami
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.24261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan prinsip Open Government di Desa Kedungsumber sebagai upaya mewujudkan desa antikorupsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis empat aspek utama Open Government berdasarkan OECD, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang meliputi Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kedungsumber telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik, meskipun ada tantangan dalam hal akses informasi di wilayah terpencil. Akuntabilitas tercermin melalui pelaporan keuangan yang transparan dan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Transparansi terwujud dalam penyebaran informasi anggaran dan kegiatan melalui berbagai saluran komunikasi, namun Rancangan Anggaran Belanja (RAB) belum dipublikasikan pada website. Partisipasi masyarakat diperkuat melalui forum musyawaroh dusun (MODUS), dan integritas perangkat desa dibuktikan dengan kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan serta penghargaan sebagai desa anti korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Open Government di Desa Kedungsumber efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mengurangi potensi korupsi di tingkat desa. This research aims to assess the implementation of Open Government principles in Kedungsumber Village as an effort to realize an anti-corruption village. Using a descriptive qualitative approach, this study analyzed four main aspects of Open Government based on the OECD, namely community participation, transparency, accountability, and integrity. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, with informants including the Village Head, village officials, and the community. The results showed that Kedungsumber Village has implemented these principles well, although there are challenges in terms of access to information in remote areas. Accountability is reflected through transparent financial reporting and active participation of citizens in decision-making. Transparency is manifested in the dissemination of budget and activity information through various communication channels, but the Draft Budget (RAB) has not been published on the website. Community participation is strengthened through the hamlet musyawaroh forum (MODUS), and the integrity of village officials is evidenced by community satisfaction with services and awards as an anti-corruption village. This study concludes that the implementation of Open Government principles in Kedungsumber Village is effective in improving clean and transparent governance, and reducing the potential for corruption at the village level.
Analisis Kebijakan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro Sari, Elsa Andhita; Huda, Muhammad Miftahul; Rupiarsieh, Rupiarsieh
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 9 No. 2 (2023): JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v9i2.10069

Abstract

Bojonegoro Regency is an oil and gas producing area with a total APBD of Bojonegoro Regency reaching 7.4 trillion, most of the budget comes from oil and natural gas products. However, the Human Development Index (HDI) achievement in Bojonegoro Regency is in the fifth lowest position in East Java due to the low quality of education in Bojonegoro Regency. The policy taken by the government to overcome this problem is the Ten Scholars Scholarship Program Per Village, which is expected to increase the interest of the people of Bojonegoro in continuing their education at university. This research aims to understand the cause and effect of the policy process for the Ten Scholars Per Village scholarship program in Bojonegoro Regency in overcoming the low quality of human resources in Bojonegoro Regency. This research uses a descriptive qualitative method with data sources obtained from the results of field studies through interviews, observation, and documentation techniques. The results of this research are that the Ten Scholars Per Village scholarship program in Bojonegoro Regency has been implemented by Perbup Number 17 of 2023. However, there are several obstacles to its implementation. The existence of this program policy can have a positive impact on increasing the HDI achievement of Bojonegoro Regency from medium scale to high scale.
TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS ECOTOURISM (STUDI KASUS DI TAMAN WISATA GOA NGERONG KECAMATAN RENGEL) Ramadhan, Adinda Alya; Huda, Muhammad Miftahul; Suhindarno, Heny
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jids.v9i1.5971

Abstract

Penelitian ini melatarbelakangi tentang peristiwa penambangan batu kapur ilegal di atas Goa Ngerong yang menyebabkan keruntuhan tebing, terganggunya ekosistem air dan penurunan jumlah populasi bulus hingga menjadi langka pada Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pariwisata yang ada di Taman Wisata Goa Ngerong (TWG) berbasis Ecotourism. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperdalam informasi yang diambil oleh peneliti dengan melibatkan 4 informan pada bulan November 2024. Berdasarkan hasil penelitian TWG telah mengalami fase pengembangan hingga mencapai fase stagnan dan jumlah pengunjung yang mengalami penurunan. Untuk mengatasi hal ini ada rekomendasi terkait tata kelola yang berkelanjutan dengan pendekatan inovasi konservasi dan pelestarian lingkungan perlu diimplementasikan secara serius. Langkah-langkah ini harus mencakup penguatan kolaborasi antara pihak pengelola, pemerintah, dan masyarakat lokal, serta penerapan prinsip ekowisata yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga ecotourism lingkungan wisata dan memberikan saran-saran yang membangun kepada pihak pengelola (BUMDES) demi keberlanjutan TWG.
MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) JOMBANG PLOSO DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT Muhammad Miftahul Huda; Ratna Yunita
Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/falahiya.v1i2.1114

Abstract

Abstract: As an effort to minimize the existence of problematic KUR financing, Bank Syariah Indonesia KCP implements risk mitigation. However, in implementing risk mitigation, KUR financing has not been effective, as evidenced by the existence of problematic financing in the KUR financing. The purpose of the study was to determine risk mitigation during the KUR financing procedure, to find out the mitigation of the causes of problematic KUR financing, and the solutions taken in dealing with problematic KUR financing. This study uses a qualitative approach with data collection through interviews and observations. Based on the results of the study, it was concluded that the risk mitigation of KUR financing procedures carried out by Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso was in the form of rating methods, financing portfolio management, collateral, cash flow monitoring, recovery management and insurance. Mitigation of risks to the causes of financing problems by training micro staff and providing rescheduling options. Meanwhile, the solution taken by Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso for KUR financing is problematic with rescheduling and execution. Keywords: Risk Mitigation, People's Business Credit, Financing Risk. Abstrak: Sebagai upaya dalam meminamilisir adanya pembiayaan KUR bermasalah, Bank Syariah Indonesia KCP melakukan penerapan mitigasi risiko. Tetapi, dalam melakukan penerapan mitigasi risiko pembiayaan KUR belum efektif, dibuktikan dengan adanya pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan KUR tersebut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui mitigasi risiko pada saat prosedur pembiayaan KUR, mengetahui mitigasi terhadap penyebab pembiayaan KUR bermasalah, dan solusi yang diambil dalam menangani pembiayaan KUR yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso berupa metode pemeringkatan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan dan asuransi. Mitigasi risiko terhadap penyebab pembiayaan bermasalah dengan pelatihan micro staff dan pemberian opsi rescheduling. Sedangkan solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terhadap pembiayaan KUR yang bermasalah dengan rescheduling dan eksekusi. Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Kredit Usaha Rakyat, Resiko Pembiayaan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 Muhammad Miftahul Huda
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): February 2018
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v2i1.70

Abstract

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk Ingin mengetahui tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sugihwaras kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif. Penarikan sampel penelitian, yang terdiri dari warga dan aparatur desa dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Setelah melalui proses penelitian, pengumpulan data dan analisis data, tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban cukup menonjol, jika dilihat dari prosentase realisasi jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan berjalan dengan baik. Meskipun partisipasi masyarakat sudah baik namun masih ada kekurangannya, terutama dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Co-Authors Ana Kumalasari Danang Wahyu Widodo Febriani, Tiara Ayu Surya Fiska Puspa Arinda Heny Suhindarno Herta Novianto Ida Swasanti Ivanda, Achmad Bintang Juli Sulaksono Junadi Khofifah, Nur Kurniawan, Wahyu Bagus Musta'ana Mustaana, Mustaana Musta’ana Nabila, Kintania Khoirun Nawangsari, Sendang Arum Permatasari, Shinta Della Intan Pria, Vico Tri Okta Pujianto Ramadhan, Adinda Alya Ratna Yunita Retno, Diyah Norisa Rupiarsieh Saputri, Alfiyan Nur Sari, Elsa Andhita SEPTI WULANDARI Sofitasari Sri Kasiami Tjatur, Kusnandaka Unik Agustina Sari