Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Dukungan E-Government Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Pria, Vico Tri Okta; Junadi; Novianto, Herta; Huda, Muhammad Miftahul
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v8i2.882

Abstract

Penerapan E-Government merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi secara elektronis Wide Area Network, internet mobile computing dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang ta terbatas tempat dan waktu dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan proses pelayanan public yang efektif dan efisien. Dukungan e-government dalam pelayanan pada masyarakat di Kecamatan Gondang ini menggunakan 3 elemen sukses yaitu, elemen support (dukungan), elemen capacity (Kemampuan) dan elemen value (Manfaat) serta mendeskripsikan Kendala yang menjadi penghambat penerapan e-government. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Gondang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan mengenai penerapan e-government dalam pelayanan pada masyarakat di Kantor Kecamatan Gondang. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu, Camat Kecamatan Gondang, Sekretaris Camat Kecamatan Gondang, Staff Bidang Pelayanan Umum Kecamatan Gondang serta Masyarakat yang pernah mengurus pelayanan publik seperti pelayanan administrasi. Sumber data diperoleh dari data primer dengan metode wawancara dan pengamatan secara langsung serta data sekunder yaitu bersumber dari buku, arsip, majalah, website resmi serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara serta Ddokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan e-government di Kecamatan gondang telah diterapkan e-government namun masih memiliki kekurangan sehingga belum bisa dikatakan sempurna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, alhasil kecamatan gondang telah melaksanakan langkah untuk mengatasi masalah yang saat ini dihadapi supaya pelayanan kepada masyarakat yang berbasis e-government seutuhnya dapat melayani masyarakat yang hendak mengakses layanan tersebut.
Implementasi CSR Perusahaan Migas Dalam Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat di Tuban: (Studi implementasi CSR Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java) Huda, Muhammad Miftahul
Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2019): Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
Publisher : Prodi Sosiologi Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/asketik.v3i1.1311

Abstract

This paper is a result of a research study about the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) of oil and gas companies on social welfare. This research specifically focuses on communities in five villages around an oil and gas Joint Operating Body managed by Pertamina and Petrochina of East Java operating in Tuban Regency, East Java Province. The company performed CSR as required by Law No.22 the Year 2001 on Oil and Gas which was further elaborated by Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) Regulation No. 017/PTK/III/2005 on Guidelines for Community Development. The research method is qualitative and descriptive. The research found that the company’s CSR implemented four programs that do not lead to good practices of community development. Many programs implemented did not align with community needs and lacked transparency – which then led to misuse of funds, and no impact on affected communities' welfare. Poverty in natural resource-rich areas is a common phenomenon known as the ‘resource course’. It is called a ‘curse’ as the natural resources were supposed to be a blessing for a prosper and prosperous community. However, the opposite often happens. This resource curse is believed can be solved by many things, in which one of which, is the company’s role through Corporate Social Responsibility (CSR). For CSR programs to work well, align with community needs, and have a sustainable impact, then the management of CSR becomes an important thing to be pushed. Transparency and accountability of CSR programs are crucial points that are required to be monitored by stakeholders. CSR is not a charity based on voluntary action, but an obligation that is the responsibility of the the company as good mining practices.
Collaborative Governance Dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat : Studi Kasus Penertiban Tugu Perguruan Ivanda, Achmad Bintang; Kasiami, Sri; Tjatur, Kusnandaka; Huda, Muhammad Miftahul
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v8i3.1059

Abstract

Berdirinya tugu silat yang berada di fasilitas umum menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik antar perguruan pencak silat. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus yang ditetapkan oleh peneliti adalah Proses Collaborative Governance dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Melalui Penertiban Tugu Silat di Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu pada 5 tahapan indikator collaborative governance menurut Teori Ansell and Gash yang terdiri dari Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitmen to The Proces, Shared Understanding, dan Intermediate Outcome. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelakasanaan collaborative governance dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu belum berjalan efektif berdasarkan pendekatan melalui teori collaborative governance dari Ansell and Gash. Terdapat minimnya pertemuan dari pihak yang berkolaborasi serta sosialisasi terkait alasan penertiban tugu silat dilaksanakan belum maksimal mendukung proses kolaborasi sehingga belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Adapun pihak ketua perguruan dan pihak Bojonegoro Kampung Pesilat mempunyai peran penting dalam melaksanakan proses kolaborasi penertiban tugu silat sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu penertiban tugu silat di Kabupaten Bojonegoro
EVALUASI PROGRAM TRANSPORTASI GRATIS UNTUK PELAJAR DI KABUPATEN TUBAN Kurniawan, Wahyu Bagus; Huda, Muhammad Miftahul; Rupiarsieh
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 1 (2025): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publ
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v12i1.1711

Abstract

This research aims to determine the evaluation of the free transportation program for students in Tuban Regency, organized by the Tuban Regency Government through the Environmental and Transportation Agency (DLHP). This research uses a qualitative method that is descriptive in nature. The data collection techniques in this study were conducted through three methods, namely observation, interviews, and document studies. The results of this study indicate that the free transportation program for students in Tuban Regency has not been running optimally. Although the program has provided benefits for students by facilitating free buses and transportation, there are several areas that need improvement, such as the lack of free bus and transportation fleets, the absence of a hotline for public complaints, and the unavailability of an application and tapping system for free transportation, which are only possessed by the "Si Mas Ganteng" bus.
Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Khofifah, Nur; Rupiarsieh; Huda, Muhammad Miftahul; Musta’ana
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 9 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v9i1.1146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan fungsi legislasinya, dengan menyoroti aspek produktifitas, responsibilitas dan akuntabilitas,. Peran DPRD sebagai lembaga legislatif sangat penting dalam menggerakkan pembangunan daerah, terutama dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalag deskriptif kualitatif, dengan studi kasus pada DPRD Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini adalah pada tiga dimensi utama kinerja DPRD, yaitu produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menujukkan bahwa produktivitas DPRD Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan, terutama melalui pengumpulan data lapangan dan konsultasi public yang lebih intensif. Namun, pada dimensi responsibilitas ditemukan bahwa mekanisme pertanggungjawaban masih kurang optimal dengan masih adanya kendala dalam proses transparansi dan pelibatan masyarakat. Sementara itu pada dimensi akuntabilitas, DPRD Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan transparansi dalam proses legislasinya untuk memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar. Secara keseluruhan meskipun terdapat beberapa kemajuan, penelitian ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek responsibilitas dan akuntabilitas untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.
Analisis Kebijakan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro Sari, Elsa Andhita; Huda, Muhammad Miftahul; Rupiarsieh, Rupiarsieh
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 9 No. 2 (2023): JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v9i2.10069

Abstract

Bojonegoro Regency is an oil and gas producing area with a total APBD of Bojonegoro Regency reaching 7.4 trillion, most of the budget comes from oil and natural gas products. However, the Human Development Index (HDI) achievement in Bojonegoro Regency is in the fifth lowest position in East Java due to the low quality of education in Bojonegoro Regency. The policy taken by the government to overcome this problem is the Ten Scholars Scholarship Program Per Village, which is expected to increase the interest of the people of Bojonegoro in continuing their education at university. This research aims to understand the cause and effect of the policy process for the Ten Scholars Per Village scholarship program in Bojonegoro Regency in overcoming the low quality of human resources in Bojonegoro Regency. This research uses a descriptive qualitative method with data sources obtained from the results of field studies through interviews, observation, and documentation techniques. The results of this research are that the Ten Scholars Per Village scholarship program in Bojonegoro Regency has been implemented by Perbup Number 17 of 2023. However, there are several obstacles to its implementation. The existence of this program policy can have a positive impact on increasing the HDI achievement of Bojonegoro Regency from medium scale to high scale.
TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS ECOTOURISM (STUDI KASUS DI TAMAN WISATA GOA NGERONG KECAMATAN RENGEL) Ramadhan, Adinda Alya; Huda, Muhammad Miftahul; Suhindarno, Heny
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jids.v9i1.5971

Abstract

Penelitian ini melatarbelakangi tentang peristiwa penambangan batu kapur ilegal di atas Goa Ngerong yang menyebabkan keruntuhan tebing, terganggunya ekosistem air dan penurunan jumlah populasi bulus hingga menjadi langka pada Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pariwisata yang ada di Taman Wisata Goa Ngerong (TWG) berbasis Ecotourism. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperdalam informasi yang diambil oleh peneliti dengan melibatkan 4 informan pada bulan November 2024. Berdasarkan hasil penelitian TWG telah mengalami fase pengembangan hingga mencapai fase stagnan dan jumlah pengunjung yang mengalami penurunan. Untuk mengatasi hal ini ada rekomendasi terkait tata kelola yang berkelanjutan dengan pendekatan inovasi konservasi dan pelestarian lingkungan perlu diimplementasikan secara serius. Langkah-langkah ini harus mencakup penguatan kolaborasi antara pihak pengelola, pemerintah, dan masyarakat lokal, serta penerapan prinsip ekowisata yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga ecotourism lingkungan wisata dan memberikan saran-saran yang membangun kepada pihak pengelola (BUMDES) demi keberlanjutan TWG.
Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban Kintania Khoirun Nabila; Muhammad Miftahul Huda; Sri Kasiami
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.211

Abstract

Partai politik berperan sebagai organisasi yang diharapkan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari permasalahan sosial yang timbul di masyarakat melalui anggota legislatif di tingkat Kabupaten atau DPRD Kabupaten. Dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya, partai politik memiliki tiga sumber keuangan, yaitu iuran dari anggota partai, sumbangan yang resmi secara hukum, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD. Tahun 2022, tiga partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan terbesar di Kabupaten Tuban yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Ketiga partai politik tersebut menggunakan bantuan keuangan untuk Pendidikan politik dan pembiayan Operasional sekretariat selama satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas partai politik di Kabupaten Tuban dalam mengelola bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Tuban tahun 2022 masih belum sepenuhnya akuntabel. Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan telah berjalan dengan baik, mulai dari penetapan nominal bantuan keuangan, batas waktu pengumpulan hingga format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Adanya Sanksi yang Ditetapkan Atas Kesalahan atau Kelalaian Dalam pelaksanaan tidak berjalan, tidak adanya sanksi atau hukuman dari keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur tidak berjalan maksimal. Outputnya yaitu terselenggaranya berbagai kegiatan pendidikan politik dan operasional kantor sekretariat telah terlaksana. Sedangkan outcomenya nihil, tidak adanya kegiatan lanjutan dari pendidikan politik.
Difusi Inovasi Program “SIAP RS” Di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro Saputri, Alfiyan Nur; Huda, Muhammad Miftahul; Wulandari, Septi
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v8i1.828

Abstract

Aplikasi Sistem Informasi Antrian dan Pelayanan Rumah Sakit atau disebut “SIAP-RS” menyediakan pelayanan medis dan non medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses difusi inovasi aplikasi SIAP-RS di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan analisis teori difusi milik Everet M. Roger. Informan dalam penelitian ini berasal dari pihak rumah sakit selaku penyedia inovasi serta pihak pengguna layanan rumah sakit atau pasien selaku pengguna inovasi. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya Aplikasi SIAP-RS sebagai sebuah inovasi telah memenuhi lima karakteristik inovasi Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Triability dan Observability dengan kategori sangat baik di angka 91, 80% ditinjau dari parameter penilaian serta memberikan efek positif pada proses difusi. Namun pihak rumah sakit harus melakukan pemberitahuan berkala terkait perkembangan aplikasi secara jelas kepada user. Dalam fokus komunikasi disimpulkan bahwa penggunaan saluran komunikasi interpersonal memiliki pengaruh positif meskipun kurang efektif. Penggunaan saluran komunikasi masa yang kurang optimal serta tidak adanya sosialisasi secara masif menyebabkan proses difusi belum berjalan dengan baik. Sementara pada fokus jangka waktu indikator keputusan inovasi aplikasi berjalan sesuai tahapan. Pada fokus sistem sosial menunjukkan bahwa indikator sistem norma dan difusi, Aplikasi SIAP-RS telah menjadi wujud implementasi visi misi dan maklumat pelayanan rumah sakit.
Evaluation of the Clean Water Supply System Development Program in Bojonegoro from the SDGs Perspective Febriani, Tiara Ayu Surya; Huda, Muhammad Miftahul; Junadi, Junadi
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 7 No 1 (2025): Edisi April (In Press)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.7.1.1-15.2025

Abstract

This study aims to evaluate the clean water supply system development program in Bojonegoro Regency in encouraging the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) point 6, which is oriented towards universal access to clean water. The study used a qualitative descriptive method, with primary data from interviews and field observations and secondary data from related documents. The results showed that this program increased access to clean water by 98.23%, approaching the RPJMD target and positively impacting the community. Evaluation based on William N. Dunn's theory showed high effectiveness and efficiency, with optimal budget management. However, challenges in equal access, adequacy, and accuracy of targets still need to be improved. The inequality of development distribution was seen in several sub-districts affected by drought. However, this program received a positive response from the community because it improved the quality of life and reduced health risks. Further efforts are needed to ensure the equality and sustainability of the program to achieve the SDGs targets by 2030.