Articles
PENERAPAN PBB P3 SEKTOR PERKEBUNAN PADA PT MADINRA INTI SAWIT
Jariyah Syaid, Nur Ainun;
Afifah, Nurul;
Burhan, Imron
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.843 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v4i2.3052
PT Madinra Inti Sawit perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, yang beralamat di Desa Sopura Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka. Desa Sopura ini cukup strategis dengan jarak tempuh sekitar 5-7 km dari Bandara Sangia Kolaka, dan saat ini merupakan pusat kegiatan administratif, logistic sekaligus menjadi area pembibitan kelapa sawit PT Madinra Inti Sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PBB P3 perkebunan pada PT Madinra Inti Sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dekriptif kualitatif. Data Penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan Direktur PT Dilla Group, Direktur dan Staf Pajak PT Madinra Inti Sawit serta data luas areal perkebunan kelapa sawit yang terdaftar, proses pendataan dan penyetoran. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran objek perkebunan PT Madinra Inti Sawit dimulai dari pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), setelah SPOP diisi PT Madinra Inti Sawit akan memperoleh SPPT yang selanjutnya harus dilaporkan pada bagian accounting & tax. Pendataan objek Perkebunan pada PT Madinra Inti Sawit dilakukan oleh Tim Penilai dengan observasi langsung dan hasilnya tertuang dalam Lembar Kerja Perhitungan Nilai atau Laporan Penilaian. Penyetoran PBB P3 sektor perkebunan PT Madinra Sawit pada tahun 2019 dikenakan Sanksi Adminstrasi karena keterlambatan pembayaran yang melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Adapun kendala yang dihadapi oleh PT Madinra Inti Sawit dalam Penerapan PBB P3 sektor Perkebunan ialah minimnya informasi terkait klasifikasi atau penerapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) untuk Bumi dan Bangunan yang terus berubah sehingga menyulitkan PT Madinra Inti Sawit untuk memvalidasi nilai NJOP nya sendiri.
Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros
Lestari, Sri Hafifah;
Burhan, Imron;
Ka, Veronika Sari Den
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.238 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v5i2.4145
Banyaknya wajib pajak yang tidak patuh hingga menyebabkan tingginya tunggakan pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama maros. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak yang melalui Surat teguran, Surat Paksa dan Penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016 sampai 2020 tergolong tidak efektif. Efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 tergolong tidak efektif, tetapi pada tahun 2019 tingkat penagihan pajak efektivitas cukup efektif. Efektivitas penagihan pajak melalui penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016 sampai 2020 tergolong tidak efektif. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros harus lebih aktif meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan kepada masyarakat umum dan wajib pajak. Kata Kunci: Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan
TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS HADIAH UNDIAN PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TAMALANREA KOTA MAKASSAR
Burhan, Imron;
Den Ka, Veronika Sari;
Mutmainnah, Mutmainnah
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 2 No. 1 (2018)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.178 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i1.680
Pajak yang paling berpotensi dalam peningkatan penerimaan adalah pajak penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Salah satu objek yang dikenakan dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu hadiah undian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan dokumentasi serta wawancara pada objek penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea melakukan perhitungan dengan tarif 25% dari harga beli hadiah undian, sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku. (2) Pelaksanaan penyetoran pajaknya dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. (3) Dalam hal pelaporan pajak, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian.
TINJAUAN PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sari, Sri Nirmala;
Burhan, Imron;
Putra.B, Reza Dwi
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 2 No. 1 (2018)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.588 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i1.682
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis Deskriptif Kualitatif digunakan untuk menggambarkan penerapan Pajak Progresif dari segi pemberlakuan, penetapan urutan kendaraan, perhitungan dan prosedur pemungutan. Hasil penelitian yaitu pajak progresif berlaku sejak januari 2011 dan berlaku efektif pada tahun 2014. Penetapan urutan kendaraan yang dikenakan pajak progresif berdasarkan urutan pembelian/kepemilikan kendaraan. Perhitungannya telah sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor terdiri dari tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pengesahan. Perlunya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait tarif progresif atas pajak kendaraan bermotor.
TINJAUAN PENERAPAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN/PERAWATAN LISTRIK PADA PT PLN WILAYAH SULSELRABAR
burhan, imron;
Akrim, Djusdil;
Ramadhan, Dhana
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 3 No. 2 (2019)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.367 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v3i2.2154
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara kepada staff Divisi Perpajakan PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. Hasil dari penelitian adalah  divisi perpajakan membuat rekap dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik menggunakan aplikasi e-SPT dengan tarif sebesar 2% dikalikan jumlah bruto. Setelah itu, dilakukan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik di bank persepsi menggunakan SSP kemudian PT PLN akan menerima BPN dan NTPN dari bank persepsi sebagai bukti bahwa PT PLN telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik. Setelah melakukan penyetoran, PT PLN melakukan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik di KPP Kota Madya dengan SPT Masa PPh Pasal 23
Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Ph Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo IV
burhan, imron;
Nurul Wahidah, Nurul
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 3 No. 2 (2019)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.016 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v3i2.2184
PT Pelindo IV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan.Kegiatan operasional PT Pelindo IV tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, seperti pegawai, bukan pegawai maupun dewan komisaris.Setiap tahun PT Pelindo IV melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dalam jumlah yang meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah PT Pelindo IV dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif tunggal, penyetoran dilakukan paling lama tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak dan pelaporan dilakukan paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Penelitian ini menunjukkan pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai, sedangkan penyetoran dan pelaporannya telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA BUNGAEJAYA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA)
Wahyu, Sakina Dwi;
Burhan, Imron;
Akrim, Djusdil
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1379.622 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v4i1.2483
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah  kualitatif  dengan  sumber  data  primer  dan sekunder dengan prosedur pengambilan data  dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 belum sepenuhnya dilaksanakan di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
PENERAPAN PBB P3 SEKTOR PERKEBUNAN PADA PT MADINRA INTI SAWIT
Jariyah Syaid, Nur Ainun;
Afifah, Nurul;
Burhan, Imron
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 4 No. 2 (2020)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.843 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v4i2.3052
PT Madinra Inti Sawit perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, yang beralamat di Desa Sopura Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka. Desa Sopura ini cukup strategis dengan jarak tempuh sekitar 5-7 km dari Bandara Sangia Kolaka, dan saat ini merupakan pusat kegiatan administratif, logistic sekaligus menjadi area pembibitan kelapa sawit PT Madinra Inti Sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PBB P3 perkebunan pada PT Madinra Inti Sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dekriptif kualitatif. Data Penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan Direktur PT Dilla Group, Direktur dan Staf Pajak PT Madinra Inti Sawit serta data luas areal perkebunan kelapa sawit yang terdaftar, proses pendataan dan penyetoran. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran objek perkebunan PT Madinra Inti Sawit dimulai dari pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), setelah SPOP diisi PT Madinra Inti Sawit akan memperoleh SPPT yang selanjutnya harus dilaporkan pada bagian accounting & tax. Pendataan objek Perkebunan pada PT Madinra Inti Sawit dilakukan oleh Tim Penilai dengan observasi langsung dan hasilnya tertuang dalam Lembar Kerja Perhitungan Nilai atau Laporan Penilaian. Penyetoran PBB P3 sektor perkebunan PT Madinra Sawit pada tahun 2019 dikenakan Sanksi Adminstrasi karena keterlambatan pembayaran yang melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Adapun kendala yang dihadapi oleh PT Madinra Inti Sawit dalam Penerapan PBB P3 sektor Perkebunan ialah minimnya informasi terkait klasifikasi atau penerapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) untuk Bumi dan Bangunan yang terus berubah sehingga menyulitkan PT Madinra Inti Sawit untuk memvalidasi nilai NJOP nya sendiri.
Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros
Lestari, Sri Hafifah;
Burhan, Imron;
Ka, Veronika Sari Den
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.238 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v5i2.4145
Banyaknya wajib pajak yang tidak patuh hingga menyebabkan tingginya tunggakan pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama maros. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak yang melalui Surat teguran, Surat Paksa dan Penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016 sampai 2020 tergolong tidak efektif. Efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 tergolong tidak efektif, tetapi pada tahun 2019 tingkat penagihan pajak efektivitas cukup efektif. Efektivitas penagihan pajak melalui penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016 sampai 2020 tergolong tidak efektif. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros harus lebih aktif meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan kepada masyarakat umum dan wajib pajak. Kata Kunci: Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan
PENGARUH RAZIA LAPANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENUNJANG PENCAPAIAN TARGET PADA UPTP SAMSAT WILAYAH GOWA
Burhan, Imron;
Sari Den Ka, Veronika;
Ilham, Ilham;
Nirmala Sari, Sri;
Arifin, Rukhminih;
Nur’Aeni, Nur’Aeni
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jaap.v8i1.5288
Taxpayer compliance are inspections carried out jointly on the highway by members of the police for efficiency and effectiveness in order to avoid repeated inspections and harm the community (Wulandari, M., & Sulistyowatie, S, 2017), by conduction inspections against taxpayers, besides that field raids are carried out in order to narrow the movement of vehicle tax arrears. This study aims to determine the effect of inspection raids on vehicle tax on taxpayer compliance in paying vehicle taxes as a support for achieving targets at UPTP SAMSAT Gowa Region. In this study using quantitative methods. The data used in this study are primary and secondary data with data collection techniques by using a questionnaire. Samples in this study is 183 community populations who were caught by inspection in Gowa Regency. The data analysis technique used simple linear regression analysis using SPSS 20. Result of the study showing that inspection had a significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer compliance will continue to increase when enforced inspection regulary.