Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.04
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum Journal of Governance International Journal of Law Reconstruction International Journal of Artificial Intelligence Research Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Unes Law Review Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Syntax Idea Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration Jurnal Scientia LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Ekonomi Action Research Literate (ARL) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Lex Publica Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Mandalika Literature Advances In Social Humanities Research
Wiwik Sri Widiarty
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MENERAPKAN KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL UNTUK MENINGKATKAN PROSEDUR OPERASIONAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM Dinata Dinata; Erfan Erfan; Aartje Tehupeiory; Wiwik Sri Widiarty
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2169

Abstract

Penelitian ini menggarisbawahi peran penting dari sertifikat aktif dan surat kapal untuk kegiatan laut yang legal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Sejalan dengan ISM Code dan Konvensi SOLAS, yang memprioritaskan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut, studi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis faktor- faktor dan hambatan yang mempengaruhi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Kedua, mengkaji implementasi kebijakan tersebut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung seperti unsur internal dan eksternal, serta faktor penghambat seperti sumber daya manusia yang kurang memadai dan penggunaan sertifikat sementara. Kesimpulannya menekankan perlunya upaya optimalisasi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi yang mempengaruhi kegiatan operasional kapal.
Legal Protection Of Consumers Due To Breach In The Buying Of Housing Wiwik Sri Widiarty
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 (2023): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i4.839

Abstract

Housing sale-purchase transactions are complex activities and are prone to default. The purpose of this research is to analyze the legal protection of consumers who experience defaults in housing sales and purchase transactions. This research uses normative legal research methods. The data collection technique in this research is done through literature study. The data is collected through a search of legal literature, laws and regulations related to housing sales and consumer protection, as well as court decisions relevant to cases of default in housing sales. The data sources used include books, scientific journals, articles, legal documents, and court decisions. The data collected is analyzed qualitatively using the content analysis method. The results show that the legal protection of consumers due to default in the sale and purchase of housing is in the form of contract law and consumer protection law. Legal efforts that can be made by the consumer if the perpetrator or seller of housing does not fulfill its obligations are by filing a lawsuit for compensation, mediation and arbitration based on default.
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA IKLAN PENGEMBANG PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Barlian Tatawinarta; Wiwik Sri Widiarty; Andrew Betlehn
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1714

Abstract

The property sector is the backbone of development in Indonesia, thus property ownership greatly influences developers and impacts 174 other related industries and millions of Indonesian residents. The mismatch between housing advertisements and reality often disappoints consumers due to the breach of promises by housing developers. These breaches can include delays in construction, poor building quality, unfulfilled promised facilities, and even cases where developers misappropriate large sums of money from consumers. Such disparities between advertisements and reality have serious implications for consumer trust in existing developers. A satisfactory resolution to disputes, achieved through a win-win solution, is the desire and hope of all parties involved, as it brings numerous benefits and helps maintain harmonious relationships that have been established, or even allows for mutually beneficial future relationships. From a legal perspective, a just, beneficial, and legally certain dispute resolution is the hope and aspiration of all parties involved in the dispute. H.A. Mukti Arto, quoting Yahya Harahap, suggests that, in principle, the disputing parties seek a resolution that is fast, fair, and inexpensive, which serves as a general principle in dispute resolution.
ANALISIS HUKUM MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PANGKALAN LPG 3 KG DAN AGEN LPG 3 KG PERTAMINA Dasma Maduma Sinaga; Wiwik Sri Widiarty; Gindo L Tobing
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dengan PT. Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen LPG 3 Kg Pertamina mengatur hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Terkadang, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini, ada kasus kegagalan atau ketidakpenuhan kewajiban yang telah disepakati, yang disebut sebagai wanprestasi. Dalam artikel ini, permasalahan yang diteliti adalah: 1) Jenis wanprestasi apa yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dan PT. Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen LPG 3 Kg Pertamina, dan 2) Bagaimana cara menyelesaikan kasus wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pangkalan gas LPG 3 Kg melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Ada beberapa jenis wanprestasi yang terjadi, salah satunya adalah menjual gas LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Akibat hukum dari wanprestasi ini adalah sanksi berupa penangguhan distribusi gas LPG 3 Kg selama 2 minggu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian ini mengandung ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban, ada berbagai jenis wanprestasi, serta konsekuensi hukum dari wanprestasi tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi biasanya melalui musyawarah yang dimediasi oleh Pertamina, advokat, atau pihak hukum.
Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN PTK) Basar Purba; Wiwik Sri Widiarty; Tatok Sudjiarto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program penguatan modal yang menjadi andalan pemerintah dari Tahun 2014, program KUR memiliki target untuk mensejahterakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui Bank-Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk pemerintah. Skema program ini adalah pemerintah memberikan subsidi bunga yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada prakteknya program ini dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi salah satu contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk, kemudian menjadi pertanyaan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam kejahatan penyaluran kredit usaha rakyat. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah penyaluran kredit usaha rakyat merupakan bagian dari APBN sehingga tindak pidana yang dilakakukan melalui Penyaluran KUR merupakan tindak pidana korupsi contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk melepaskan terdakwa dikarenakan terdakwa hanya melankukan pelanggaran administratif dan putusan tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung yang kemudian terdakwa dijatuhi pidana selama 4 tahun 3 bulan.
Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Kegiatan Sewa Menyewa Kapal di Indonesia Dina Kristina; John Pieries; Wiwik Sri Widiarty
Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i12.2647

Abstract

Indonesia is an archipelagic nation with vast maritime territory. Consequently, maritime transportation plays a crucial role in supporting inter-island connectivity, trade, and various other economic sectors. In this context, ship leasing activities become a key aspect of the maritime industry in Indonesia. This academic article aims to analyze and document the legal protection for the parties involved in ship leasing activities in Indonesia. Ship leasing is a significant sector in the Indonesian maritime industry, involving various businesses and individuals. This research is conducted by delineating the legal aspects related to ship leasing contracts, the rights and obligations of the parties involved, and potential legal protection issues that may arise. The study discusses the legal framework governing ship leasing activities, including provisions regulating the rights and obligations of ship owners, lessees, and other relevant parties. In this research, the role of legal regulations in providing protection to the parties involved in ship leasing activities and the enforcement efforts will be considered. The research will also evaluate the challenges and opportunities faced by the parties in achieving adequate legal protection in ship leasing transactions. The research findings indicate the need for improvements in the implementation and understanding of legal aspects related to ship leasing in Indonesia. This article contributes to a better understanding of the legal framework governing these activities and promotes enhancements in the regulation and practices of the maritime industry.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial dan Pemutusan Hubungan Kerja antara Perusahaan dengan Awak Kapal pada Perusahaan Pelayaran di Indonesia Veby Senopati Silam; Wiwik Sri Widiarty; Gindo EL.Tobing
Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i12.2648

Abstract

Indonesia has a large and rapidly growing maritime industry, with numerous shipping companies operating vessels for various purposes, including cargo and passenger transportation. Most of these vessels are managed by hardworking and high-risk crew members. Legal protection regarding social security benefits and employment termination for maritime crew in Indonesia is a crucial issue that demands serious attention. This research aims to analyze and document the implementation of legal protection for social security benefits and employment termination between shipping companies and crew members in Indonesia. The research is conducted by examining various legal sources and real-life cases within the maritime industry in Indonesia. This study discusses the legal framework governing the rights of crew members and the obligations of shipping companies in providing social security benefits, as well as the procedures for employment termination when necessary. Additionally, this article also highlights the challenges and issues frequently faced by crew members in attaining their rights, such as discrimination, unlawful termination, and gaps in social protection. In this research, the impact of legal regulations on the practices of shipping companies and the protection of crew members' rights will be considered. This research will also evaluate the effectiveness of oversight and law enforcement by authorities in safeguarding crew members' rights. The research results indicate the need for improvements in the implementation of legal protection for social security benefits and employment termination in the maritime sector in Indonesia. This article contributes to a better understanding of legal issues related to the rights of crew members and advocates for improvements in the regulation and practices of the maritime industry.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kecelakaan Kapal dalam Perspektif Teori Hukum Faozaro Nduru; Aartje Tehupeiori; Wiwik Sri Widiarty
Syntax Idea 2286-2299
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i12.2649

Abstract

The purpose of this study is to analyze and describe the responsibility of insurance parties for ship accidents at sea that provide legal certainty and justice; and to analyze and describe the legal protection and legal certainty provided by the insurance against ships2 that have accidents at sea. The type of research used is normative juridical Doctrinal legal research which is conceptualized as statutory rules, and doctrinal legal research which is conceptualized based on judges' decisions. Because normative legal research examines literature and library materials, there are also those who classify normative legal research as literature research. Insurance liability for ship accidents at sea is very important to provide legal certainty and justice for all parties involved. This requires legal certainty so that all parties know their respective rights and obligations, and justice to ensure that all parties get fair treatment according to the losses they have suffered. To protect the rights and interests of each party, the insurance provides legal protection and legal certainty for ships that have accidents at sea. With legal protection and certainty, the problems of the parties involved in ship accidents will be easier to resolve fairly
Pertanggung Jawaban Perusahaan Pemilik Kapal terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan sebagai Akibat Tumpahaan Minyak Muatan Kapal Laut di Indonesia Nilawati Yuddin; Wiwik Sri Widiarty; Aartje Tehupeiori
Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i12.2650

Abstract

This academic article aims to analyze the liability of shipowners for cases of environmental pollution resulting from oil spills by ships in Indonesia. Indonesia, as an archipelagic nation with significant maritime traffic, faces serious environmental pollution risks due to oil spills from maritime vessels. This research explores the legal aspects related to the liability of shipowners for environmental damage caused by oil spills in Indonesian waters. The article discusses the legal framework governing the responsibility of ship-owning companies, law enforcement procedures, and compensation responsibilities for environmental losses. Additionally, the research analyzes common issues that arise in oil spill cases, including difficulties in measuring environmental impacts, as well as the economic and social losses resulting from pollution. This analysis considers how existing legal regulations in Indonesia govern the liability of ship-owning companies in cases of environmental pollution, as well as the effectiveness of law enforcement in practice. The research also evaluates the challenges in handling oil spill cases and identifies efforts that can be improved to reduce negative impacts on the environment and society. The research findings indicate the need for improvements in the implementation and understanding of legal aspects related to shipowners' liability for oil spills in Indonesia. This article contributes to a deeper understanding of the legal framework governing the responsibility of ship-owning companies in cases of environmental pollution and encourages improvements in regulations and more sustainable industry practices in addressing environmental pollution issues caused by oil spills.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 dan Nomor 27 Tahun 2021 dalam Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan di Pelabuhan Sorong AB Zulfiqar; Wiwik Sri Widiarty; Aartje Tehupeiori
Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i12.2651

Abstract

This academic article aims to analyze the implementation of Government Regulation (GR) Number 31 of 2021 and GR Number 27 of 2021 in the issuance of certificates of fitness for fishing vessels at the Sorong Port in Indonesia. These regulations set the requirements and procedures related to certificates of fitness for fishing vessels, which are crucial for ensuring the safety and sustainability of the fishing industry in the region. This research documents how these government regulations are applied at the Sorong Port, identifies potential challenges that may arise in the certificate of fitness issuance process, and evaluates the effectiveness of law enforcement and oversight by relevant authorities. The study discusses the legal framework governing certificates of fitness for fishing vessels, including provisions related to safety standards, environmental protection, and other technical requirements that fishing vessels must comply with. Additionally, the article highlights common issues that arise in the practice of issuing certificates of fitness, such as meeting technical requirements and vessel fitness, as well as bureaucratic process-related problems. In this analysis, the impact of legal regulations on the practice of issuing certificates of fitness at the Sorong Port will be considered, as well as the role and effectiveness of oversight by authorities in ensuring that fishing vessels comply with applicable regulations. The research findings indicate the need for improvements in the implementation and enforcement of government regulations related to certificates of fitness for fishing vessels at the Sorong Port, Indonesia. This article contributes to a deeper understanding of the legal framework governing certificates of fitness for fishing vessels and promotes improvements in regulations and safer, more sustainable fishing industry practices.
Co-Authors Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiory Aartje Tehupeiory Aartje Tehupeiory, Aartje AB Zulfiqar Abu Hena Mostofa Kamal Adi Prasetya Albertus Mario Ari Setyawan Alva Ruslina Andrew Betlehn Andrew Betlehn Andy Rachmat Soeharjono Anggit Suhandono Ardian Rizaldi Ariyani Nathasya B. Bulan, Z. Intan Barlian Tatawinarta Basar Purba Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen, Andrew Betlehn, Andrew Betlen, Andrew Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Budi Salim Charlie S, Julivan Dasma Maduma Sinaga Dewi, Silfara Rushana Dhaniswara K. Harjono Dina Kristina Dina Kristina, Dina Dinata Dinata Dinata, Efran Ditmar Hadi Edy Kurniawan Tampubolon EL.Tobing, Gindo Ema Irmawati Erfan Erfan Erika Michelle Angel Fahim, Md Hasnath Kabir Faozaro Nduru Fatchurochim, Auwalu Fauzan . Fauzan Fauzan Febriyanti, Emilia Ferlyadh, Ferlyadh Gindo EL.Tobing Gindo L Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing Grace Rumiris Gultom Hamzah Fathoni, Muchamad Hanna M. Simanjuntak Heryanta, Heryanta Hotben Marchiano Lumban Gaol Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan, Hulman Ida Ayu Putu Sri Widnyani Jaja Suparman Jephyri Monang Siregar Jian, Zang Huai John Pieries John Pieries John Pieris Junani, Natalia Kandou, Heddy Lecia, Nana Mamick Rahardian Marchiano Lumban Gaol, Hotben Marihot Simanjuntak Marihot SIMANJUNTAK Mario Ari Setyawan, Albertus Meimunah, Meimunah Monang Siregar, Jephyri Muljanto Muljanto Nadappdap, Binoto Nainggoan, Bernard Nduru, Faozaro Nilawati Yuddin Noviyanto, Dedi Eka P.S.I Anthonie, Yoshua Park, Jihyun Pieries, John Pieris, John Pinantoan, Tuamy Prayudi Budi Utomo Purba, Benyamin Putra, Tria Sasangka Rachmat Soeharjono, Andy Rahardian, Mamick Rogate Oktoberius Halawa Rr.Ani Wijayati Rudolf Valentino Saragih Saputra, Okky Sedek K.M, Melky Senopati Silam, Veby Simbolon, Timotius Tumbur Sinaga, Comodor Erfisen Sugiono, Alexander Sukamto, Nur Suprianto Sumantri, Kukuh Dwi Gilang Suparman, Jaja Supratman Ramba, Vermita Sururi Sururi Sururi Sururi, Sururi Suryanto, Parlindungan Tatok Sudjiarto Tehupeiori, Aartje Theresia Tiurma Muljanto Thomas Dragono Tumanggor, Tumanggor Utomo, Prayudi Budi Veby Senopati Silam Veronika, Caroline Walyadi, Doddi Weku F. Karuntu Widjaja, Andi Arif Wijayati, Ani Yanzalinda, Lisa Yuddin, Nilawati Yunita Latuconsina, Rose Z. Intan B. Bulan Zalfa'na, Najma Zulfiqar, AB