Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.919
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum Journal of Governance International Journal of Law Reconstruction International Journal of Artificial Intelligence Research Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Syntax Idea Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration Jurnal Scientia LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi RIO LAW JURNAL Jurnal Ekonomi Action Research Literate (ARL) Journal of Social Research Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Lex Publica Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Mandalika Literature Advances In Social Humanities Research ⁠International Journal of Asian Pacific Community Service
Wiwik Sri Widiarty
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 112 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 112 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
The Law of Teaching Dignified Education Widiarty, Wiwik Sri; Dinata, Efran
Advances In Social Humanities Research Vol. 3 No. 4 (2025): Advances In Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v3i4.430

Abstract

This study explores the concept and implementation of dignified education in Indonesia, emphasizing the importance of integrating legal, moral, and philosophical values into the national education system. The research is motivated by the increasing cases of academic dishonesty and the weakening of moral values in the academic environment, particularly at the university level. The objective is to analyze how dignified education, rooted in the values enshrined in the 1945 Constitution and National Education Law, can be upheld and safeguarded through legal and philosophical frameworks. Using a normative juridical approach, this literature-based study examines secondary data such as regulations, philosophical theories—especially pragmatism as articulated by John Dewey—and documented cases of educational malpractice. The findings reveal that Indonesia’s legal structure already provides strong support for dignified education, but challenges persist due to the dominance of pragmatic, result-oriented attitudes over idealism in academia. Such attitudes foster unethical practices like the use of assignment jockeys and the commercialization of academic degrees. The study implies that dignified education must go beyond intellectual development to include the nurturing of moral integrity and legal compliance. It calls for a cultural and structural reform in higher education institutions to prioritize integrity and ethical conduct, supported by strict enforcement of academic regulations and promotion of holistic character education. This integration is essential to produce responsible and dignified citizens, which aligns with the national goal of educating the life of the nation.
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pada Pengadilan Hubungan Industrial Terkait Seseorang Yang Menganggap Dirinya Memiliki Hubungan Kerja Dengan Perusahaan Sumantri, Kukuh Dwi Gilang; Nadappdap, Binoto; Sri Widiarty, Wiwik
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 7 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i7.32289

Abstract

This study aims to provide a juridical analysis of dispute resolution in the Industrial Relations Court involving an individual who claims to have an employment relationship with a company, focusing on Case Decision No. 141/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst. Employment disputes frequently arise due to unclear worker status and the legal relationship between individuals and companies. This research applies a normative juridical method using statute and case approaches. Data were obtained through library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the elements of an employment relationship, as regulated by law, must be objectively fulfilled for a person to be recognized as a worker. In the case study, the court assessed the existence of an employment relationship based on relevant legal facts. This research contributes to the understanding of legal protection for workers with disputed status and highlights the importance of justice in resolving industrial relations disputes.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Sektor Pertambangan Lecia, Nana; Wijayati, Ani; Widiarty, Wiwik Sri
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 9 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i9.32384

Abstract

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu industri dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di sektor pertambangan dan mengkaji tanggung jawab pemberi kerja terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja tambang diatur melalui dua pendekatan utama yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi kewajiban perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), menyediakan alat pelindung diri, dan mematuhi kaidah teknik pertambangan yang baik. Perlindungan represif mencakup sanksi administratif, penghentian operasi, dan ancaman pidana bagi pelanggaran keselamatan kerja. Tanggung jawab pemberi kerja pasca kecelakaan meliputi pemberian pertolongan pertama, pelaporan kepada otoritas terkait, pembiayaan pengobatan dan rehabilitasi, pemberian kompensasi, serta larangan pemutusan hubungan kerja selama masa pengobatan.
Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Produsen Teksil Dalam Negeri Akibat Penyalahgunaan Surat Keterangan Asal (SKA) Ferlyadh, Ferlyadh; Sri Widiarty, Wiwik; Bethlen, Andrew
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.350

Abstract

Perlindungan hukum memiliki makna yang sangat luas, dikatakan demikian karena perlindungan hukum dapat diberikan kepada konsumen/ nasabah/debitur, dan perlindungan hukum juga dapat diberikan kepada kreditur dan/ataupun produsen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penyalahgunaan dokumen SKA serta mencari perlindungan hukum yang ideal bagi produsen dalam negeri dalam menghadapi maraknya impor tekstil dengan memanfaatkan dokumen SKA. Metode Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis normative. Hasil dari pembahasan kasus penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dalam penyelundupan tekstil dari Cina ke Indonesia melibatkan terdakwa, Drs. IRIANTO, yang merupakan Komisaris PT. FLEMINGS INDO BATAM (FIB) dan Direktur PT. PETER GARMINDO PRIMA (PGP). Mereka memanfaatkan kebijakan bea masuk dari Negara India untuk mengimpor tekstil berkualitas tinggi dengan menggunakan dokumen invoice yang dimanipulasi untuk mengurangi pembayaran bea masuk. Barang impor tersebut tidak diolah di perusahaan mereka tetapi disimpan di Petrolog Batam untuk diimpor kembali ke Jakarta dengan dokumen palsu. Tindakan ini melanggar peraturan impor tekstil dan Kepabeanan serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa juga disebut menyuap pejabat Bea Cukai Pelabuhan Batam agar tidak memeriksa kontainer impor. Akibatnya, industri tekstil dalam negeri mengalami kerugian. Proses hukum melibatkan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menghasilkan hukuman penjara dan denda bagi terdakwa dan beberapa pejabat Bea Cukai Pelabuhan Batam. Kasus ini termasuk dalam kejahatan jabatan yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara PNS yang terlibat.
Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikan Ke Otoritas Jasa Keuangan Febriyanti, Emilia; Sri Widiarty, Wiwik; Tehupeiory, Aartje
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.351

Abstract

Perusahaan asuransi menanggung pertanggungan selama pengangkutan dari pelabuhan hingga ke tempat tujuan.  Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa tentang penolakan klaim polis asuransi, mengkaji dan menganalisa tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi. Teori yang digunakan ialah Teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban hukum. Metode yang diterapkan dalah kajian metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan analitis (Analytical Approach). Hasil Penelitian upaya pemberian perlindungan hukum terhadap tertanggung khususnya dalam penolak klaim polis asuransi yang diajukan ke Otoritas Jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan prinsip – prinsip pelaksanaannya, antara lain: Prinsip Transparansi, Prinsip Perlakuan yang adil, Prinsip Keadilan, Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data, Prinsip Penanganan Pengaduan dan Hambatan yang dihadapi adalah Kendala Internal, meliputi Pengaduan yang disampaikan nasabah kurang jelas dan Bukti pengaduan berupa dokumen pendukung yang disampaikan kurang lengkap, kendala Eksternal, yaitu: Kurangnya Informasi yang didapat dan Kurangnya pemahaman Tertanggung terhadap produk-produk asuransi yang ingin dilakukan. Serta, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Kesimpulan: kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim asuransi asuransi, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif.
Hak Korban Tindak pidana Pencemaran Lingkungan Atas Restitusi Meimunah, Meimunah; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.371

Abstract

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akan terjadi apabila kandungan limbah B3 yang tercemar ke dalam lingkungan telah melampaui baku mutu lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis landasan hukum yang mengatur hak korban pencemaran lingkungan akibat limbah B3 untuk memperoleh restitusi, serta menguraikan dan menganalisis tata cara permohonan, pelaksanaan, dan pemberian restitusi kepada korban pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukan Penelitian ini menganalisis restitusi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pembangunan yang tidak terkontrol sering menyebabkan pencemaran lingkungan, yang berdampak buruk pada korban. Meskipun UUPPLH tidak secara khusus mengatur pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban pencemaran lingkungan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana memberikan harapan baru. Perma ini mencakup hak restitusi bagi korban pencemaran lingkungan, namun pelaksanaannya memerlukan inisiatif dari korban. Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang memberikan restitusi kepada korban pencemaran lingkungan berdasarkan UUPPLH. Kesimpulan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme hukum yang menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak korban pencemaran lingkungan, baik melalui jalur peradilan maupun di luar pengadilan.
Analisis Mendalam Mengenai Asas Indemnitas dalam Implementasi Asuransi Kerangka Kapal dari Perspektif Hukum di Indonesia Charlie S, Julivan; Panjaitan, Hulman; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.374

Abstract

Penelitian ini disusun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai asas indemnitas dalam implementasi asuransi kerangka kapal, terutama dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab perusahaan asuransi kapal terhadap angkutan laut di Indonesia, serta penerapan asas indemnitas pada perusahaan asuransi dalam konteks asuransi rangka kapal menurut hukum perdata. Manfaat penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan terkait penerapan prinsip indemnitas dalam asuransi kerangka kapal di Indonesia, Metodologi yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi kapal memiliki tanggung jawab memberikan kepastian hukum kepada pemilik kapal, melindungi dari risiko kerugian finansial, dan mendukung kelancaran angkutan laut di Indonesia. Dengan fokus pada kepastian hukum dan pelayanan yang baik, perusahaan asuransi kapal dapat berperan dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan kelancaran arus perdagangan. Asas indemnitas, sebagai fundamental dalam hukum pertanggungan, termasuk asuransi rangka kapal, menetapkan hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi yang seimbang dengan kerugian yang dialami, dengan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sebagai pedoman utama.
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Sengketa yang Bersumber pada Wanprestasi dalam Jual Beli Sukamto, Nur Suprianto; Sri Widiarty, Wiwik; Fauzan, Fauzan
Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i6.381

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menelaah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengadili perselisihan konsumen di Indonesia.Penelitian bertujuan guna memahami serta menganalisis otoritas BPSK dalam mengadili sengketa konsumen di Indonesia serta menguraikan implikasi dari putusan-putusan yang telah diambil. Dengan metode penelitian yuridis normatif, sehingga di dalam penelitian menganalisis hukum yang mengatur BPSK dan implikasi putusan yang diambil. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam hukum perdata, sementara praktisnya dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah. Penelitian ini mengungkap bahwa BPSK mempunyai peranan yang krusial dalam menyelesaikan sengketa, namun masih terdapat sejumlah masalah terkait eksistensi dan kewenangannya. Melalui kasus-kasus tertentu, penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam dari Majelis Hakim terhadap batasan kewenangan BPSK untuk memastikan keadilan untuk  menyelesaikan perselisihan konsumen yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan dapat ditarik kesimpulan bahwa otoritas BPSK saat mengadili sengketa konsumen di Indonesia sudah diatur secara normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan mekanisme penyelesaian sengketanya diuraikan dalam peraturan-peraturan terkait.
Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Noviyanto, Dedi Eka; Sri Widiarty, Wiwik; Panjaitan, Hulman
Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i6.425

Abstract

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen atau tindakan melanggar hukum produsen dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan ”kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir” di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan pengelola jasa parkir berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta mengevaluasi pertanggungjawaban pengelola jasa parkir menurut perspektif hukum yang sama.Metode yang dipergunakan dalam kajian penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang- undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini yang bersifat normatif Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini, pertanggungjawaban pengelola jasa parkir menurut hukum positif di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban akibat kesalahan, serta sesuai dengan perjanjian penitipan barang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Analisis Yuridis Perizinan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Terhadap Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Junani, Natalia; Panjaitan, Hulman; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.431

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan Nusantara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh undang-undang, negara ini terdiri dari banyak wilayah perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, menganalisis dan mengetahui aspek hukum keuangan negara di bidang perpajakan terhadap perizinan sarana bantu navigasi pelayaran dalam potensi penerimaan negara bukan pajak. Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Hasil menunujukan bahwa aspek hukum keuangan negara di bidang perpajakan terhadap perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengaturan hukum terkait permasalahan memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dengan tujuan mengoptimalkan PNBP sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemberian izin dan penetapan tarif PNBP untuk perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomi. Proses pemberian izin harus mempertimbangkan standar keamanan dan kelayakan teknis sarana bantu navigasi yang akan digunakan. Penetapan tarif PNBP juga harus memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan sarana bantu navigasi tersebut.
Co-Authors Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiory Aartje Tehupeiory, Aartje AB Zulfiqar Adi Prasetya Albertus Mario Ari Setyawan Alva Ruslina Andrew Betlehn Andy Rachmat Soeharjono Anggit Suhandono Anthon Sijabat Anwar, Syamsul Musbahul Ariyani Nathasya B. Bulan, Z. Intan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen, Andrew Betlehn , Andrew Betlehn, Andrew Betlen, Andrew Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Budi Salim Butarbutar, Serirama Charlie S, Julivan Dewi, Silfara Rushana Dhaniswara K. Harjono Dian Arifin Dina Kristina Dina Kristina, Dina Dinata, Dinata Dinata, Efran Edy Kurniawan Tampubolon EL.Tobing, Gindo Ema Irmawati Erfan, Erfan Erika Michelle Angel Faozaro Nduru Fatchurochim, Auwalu Fauzan . Fauzan Fauzan Febrian Febriyanti, Emilia Ferlyadh, Ferlyadh Fernando Silalahi Gindo EL.Tobing Gindo L Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing, Gindo L. Grace Rumiris Gultom Hadi, Ditmar Hamzah Fathoni, Muchamad Hanna M. Simanjuntak Hasibuan, Pittor Parlindungan Heddy Kandou Heryanta, Heryanta Hotben Marchiano Lumban Gaol Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan, Hulman Ignatius Sinar Pandin Jaja Suparman Jephyri Monang Siregar Jian, Zang Huai Jihyun Park John Pieries John Pieries John Pieris Junani, Natalia Kaliey, Ingrid M Kamal, Abu Hena Mostofa Kencanawati, Kumala Khifni, Mokhamad Kristopansen, Kristopansen Lecia, Nana Limbong, Mesta Mamick Rahardian Marchiano Lumban Gaol, Hotben Marihot Simanjuntak Marihot Simanjuntak Marihot SIMANJUNTAK Mario Ari Setyawan, Albertus Md Hasnath Kabir Fahim Meimunah, Meimunah Mohammad Belayet Hossain Monang Siregar, Jephyri Muljanto Muljanto Nadapdap , Binoto Nadapdap, Binton Jhonson Nadappdap, Binoto Nainggoan, Bernard Nduru, Faozaro Nilawati Yuddin Noviyanto, Dedi Eka Octovian, Hesekiel Kevin P.S.I Anthonie, Yoshua Pieries, John Pieris, John Pinantoan, Tuamy Prayudi Budi Utomo Purba, Basar Purba, Benyamin Rachmat Soeharjono, Andy Radhitya Arbenvisar Sadiqien Rahardian, Mamick Rangga Aufar Rizan Rantung, Djoys Anneke Rapen A.M.S Sinaga Richard Marolop Nainggolan Rizaldi, Ardian Rogate Oktoberius Halawa Rr.Ani Wijayati Rudolf Valentino Saragih Saputra, Okky Saragi, Paltiada Sedek K.M, Melky Senopati Silam, Veby Serirama Butar Butar Sianipar, Desi Sidauruk, Sarjani Silvanita, Ktut Sinaga, Comodor Erfisen Sinaga, Dasma Maduma Siregar, Yuliana Minar Puspitasari Sitepu, Yosef Sudjiarto, Tatok Sugiono, Alexander Sukamto, Nur Suprianto Sumantri, Kukuh Dwi Gilang Suparman, Jaja Supratman Ramba, Vermita Sururi Sururi Sururi Sururi, Sururi Suryanto, Parlindungan Swarday, Sryna Rellan Tatawinarta, Barlian Tehupeiori, Aartje Theresia Tiurma Muljanto Thomas Dragono Timotius Tumbur Simbolon Tjen, Yoel Christopher Tobing, Gindo L Tria Sasangka Putra Tumanggor Tumanggor Utomo, Prayudi Budi Veby Senopati Silam Veronika, Caroline Walyadi, Doddi Weku F. Karuntu Widjaja, Andi Arif Wijayati, Ani Yanzalinda, Lisa Yuddin, Nilawati Yunita Latuconsina, Rose Z. Intan B. Bulan Zalfa'na, Najma Zulfiqar, AB