Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.04
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum Journal of Governance International Journal of Law Reconstruction International Journal of Artificial Intelligence Research Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Unes Law Review Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Syntax Idea Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration Jurnal Scientia LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Ekonomi Action Research Literate (ARL) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Lex Publica Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Mandalika Literature Advances In Social Humanities Research
Wiwik Sri Widiarty
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Kedudukan Karyawan Sebagai Kreditur Preferen Akibat Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Suatu Perusahaan Purba, Benyamin; Pieries, John; Widiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 8 No. 12 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i12.2529

Abstract

Akibat pandemi Covid-19, perekonomian di berbagai sektor mengalami dampak signifikan, mengakibatkan banyak perusahaan tidak dapat beroperasi secara normal dan berisiko mengalami kebangkrutan. Krisis ini berdampak negatif pada karyawan yang kehilangan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi pilihan bagi karyawan untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak yang belum dipenuhi. PKPU merupakan mekanisme yang diberikan pengadilan kepada debitur untuk merundingkan utang dengan krediturnya, baik untuk membayar sebagian atau seluruh utang. Proses PKPU harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk persetujuan dari pengurus yang ditunjuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum antara perusahaan sebagai debitur dan karyawan sebagai kreditur dalam PKPU. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap undang-undang dan teori hukum yang relevan. Selama PKPU, debitor tidak dapat mengalihfungsikan aset tanpa izin, dan tidak dapat membayar utang di luar proses ini hingga tercapai homologasi. Begitu pula, kreditur tidak dapat menagih utang selama proses berlangsung. Kesimpulannya, PKPU menjadi langkah hukum penting bagi karyawan untuk menuntut pemenuhan hak-hak mereka dari perusahaan.
Perlindungan Hukum Perdagangan Export Produk Pembersih di Indonesia Dewi, Silfara Rushana; Widiarty, Wiwik Sri; Betlehn, Andrew
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2568

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dalam perdagangan ekspor produk pembersih di Indonesia, dengan fokus pada faktor pendukung dan penghambat, serta peran pemerintah dalam mendukung implementasi peraturan ekspor. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi perdagangan internasional, hukum bisnis, dan kebijakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung mencakup kebijakan pemerintah, infrastruktur logistik yang memadai, dan branding produk halal, sementara hambatan meliputi regulasi ekspor yang kompleks, persaingan global, dan fluktuasi nilai tukar. Pemerintah memainkan peran penting melalui pemberian insentif fiskal, penyederhanaan regulasi, pengembangan kawasan berikat, dan kerjasama internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum bisnis dan kebijakan perdagangan ekspor, serta menjadi referensi bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan daya saing produk pembersih Indonesia di pasar global.
Peran Perlindungan Konsumen Terhadap Higiene Makanan dan Kualitas Lingkungan Restoran Menurut Hukum Positif Saputra, Okky; Pieris, John; Widiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2570

Abstract

Pengawasan ketat terhadap pangan olahan di restoran online mencakup pemeriksaan keamanan, tanggal kedaluwarsa, dan sumber bahan baku. Diperlukan inspeksi rutin oleh otoritas terkait dan penegakan hukum terhadap pelanggar aturan kebersihan dan keamanan makanan. Berdasarkan hal ini, penelitian dalam tesis ini akan membahas peran pemerintah dalam melindungi konsumen dari buruknya kualitas dan kebersihan restoran online serta perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks keamanan pangan, khususnya makanan olahan siap saji, kepastian hukum diperlukan untuk melindungi konsumen dan memberikan jaminan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka. Namun, PP No. 86 Tahun 2019 hanya mengatur sanksi administratif seperti pencabutan izin dan denda maksimal Rp100.000.000, tanpa mencantumkan perlindungan langsung atas hak-hak konsumen yang dirugikan. Perlindungan hukum konsumen terkait kualitas dan kebersihan makanan restoran online hanya diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK, yang memberikan opsi ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai ketentuan hukum.
Hak Konsumen Untuk Memperoleh Informasi Kandungan Bahan dan Substitusi dalam Informasi Kemasan Makanan dan Minuman Suryanto, Parlindungan; Widiarty, Wiwik Sri; Nadapdap, Binoto
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2609

Abstract

Industri makanan dan minuman dalam kemasan merupakan salah satu sektor ekonomi yang signifikan di berbagai negara di seluruh dunia. Makanan dan Minuman dalam kemasan memiliki daya tarik yang besar bagi konsumen dari berbagai kalangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum atau legal research. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap peredaran bahan makanan yang tidak sesuai label adalah melanggar Pasal 8 UUPK, yaitu: (1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Pengawasan terhadap aturan pencantuman kandungan bahan substitusi dalam pangan kemasan merupakan salah satu faktor kunci yang memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap peredaran pangan kemasan di pasar, terutama dalam konteks keamanan dan kualitas produk.
Tinjauan Yuridis atas Keanggotaan Asosiasi Sebagai Syarat Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Walyadi, Doddi; Widiarty, Wiwik Sri; Betlen, Andrew
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2615

Abstract

Pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri melalui beberapa proses dimulai dari proses rekrutmen pekerja migran, lalu proses penentuan penempatan apabila pekerja migran telah memenuhi persyaratan yang ada, lalu penampungan dan pengiriman ke negara tempat bekerja. Pengiriman pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pihak swasta melalui perusahaan Jasa Pengerah dan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memiliki ijin usaha. Penelitian ini befokus kepada kasus PT Sentosakarya Aditama sangat dirugikan atas berlakunya Lampiran I Bab III.A tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, khususnya pada Angka (1) huruf c, huruf k dan Angka (2) Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 yang masing-masing mengatur kewajiban untuk memenuhi persyaratan telah melaksanakan penempatan PMI di Arab Saudi Pada Pengguna Perseorangan sedikitnya 5 (lima) tahun, memiliki surat/bukti keanggotaan dalam Asosiasi, serta berlakunya ketentuan yang mengatur Asosiasi bertanggung jawab atas penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh anggotanya. Bahwa Berlakunya ketentuan itu secara langsung menghalangi hak PT Sentosakarya Aditama dan P3MI lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi. Bagi PT Sentosakarya Aditama dan P3MI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang dilakukan sebagai Upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh hasil analis, yakni Asosiasi memiliki kekuasaan untuk secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menentukan dan memilih siapa saja P3MI yang akan berpartisipasi dalam mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi.
A Legal Analysis of the Influence of International Trade on Import Restriction Policies in Indonesia Widiarty, Wiwik Sri; Park, Jihyun; Putra, Tria Sasangka
Jurnal Hukum Vol 41, No 3 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.41.3.741-766

Abstract

This study examines how international trade dynamics influence Indonesia’s import restriction policies, focusing on the Minister of Trade Regulation Number 36/2023 and its amendment, the Minister of Trade Regulation Number 8/2024. The research aims to analyze how global trade commitments, particularly WTO principles such as GATT Articles I and XI, shape Indonesia’s regulatory framework; assess the economic and practical consequences of these restrictions for domestic industries and supply chains; and evaluate the balance between protectionism and trade liberalization, highlighting long-term implications for competitiveness and sovereignty. Using a normative juridical approach, the study reviews primary, secondary, and tertiary legal materials, including national legislation and international conventions such as WTO/GATT, AFTA, NAFTA, and ACFTA. Legal analysis is conducted qualitatively, focusing on trade regulations, licensing measures, and policy adaptations, complemented by doctrinal interpretation to construct a comprehensive understanding of the legal framework. Findings reveal that while the Minister of Trade Regulation Number 36/2023 sought to protect domestic industries and consumers, it disrupted supply chains and delayed shipments, imposing economic costs. Subsequent relaxations under the Minister of Trade Regulation Number 8/2024 and later reforms in 2025 improved efficiency and balanced deregulation with strategic safeguards. The study underscores the trade-off between short-term protectionism and long-term competitiveness, emphasizing the need for adaptive, transparent, and WTO-compliant policies. Insights from this research provide guidance for strengthening Indonesia’s import regulations while maintaining compliance with international trade obligations.
CONSUMER PROTECTION LAWS IN COMMERCIAL TRANSACTIONS: EVALUATING THE CRUCIAL SIGNIFICANCE CONSUMER-CENTRIC COMMERCE REGULATIONS IN INDONESIA Widiarty, Wiwik Sri; Jian, Zang Huai
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 3 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i3.35533

Abstract

In the context of daily commercial transactions within Indonesian society, the inherent activity of commercial transaction is omnipresent. This economic exchange predominantly involves two primary actors: the seller, functioning as a business entity, and the buyer, embodying the consumer role. Despite the ubiquity of such transactions, the imbalance in potential losses, particularly on the part of consumers, underscores a pressing concern. In response, Indonesia has instituted consumer protection laws to safeguard the rights of consumers. Nevertheless, a substantial knowledge gap persists among the populace regarding the critical significance of these legal provisions in the commercial transaction milieu. To bridge this awareness deficit, the researcher embarked on an inquiry aimed at elucidating the indispensable nature of consumer protection laws for both sellers operating as business entities and buyers assuming the consumer role. This article delves into the essence of commercial transaction, explicates the underpinnings of consumer protection laws, and articulates their pivotal role for sellers and buyers alike. By employing a descriptive methodology, this research illuminates pertinent concepts and conducts analyses to underscore the indispensability of consumer protection laws from both vantage points. The findings underscore that consumer protection laws are integral to the integrity of commercial transaction.
Co-Authors Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiory Aartje Tehupeiory Aartje Tehupeiory, Aartje AB Zulfiqar Abu Hena Mostofa Kamal Adi Prasetya Albertus Mario Ari Setyawan Alva Ruslina Andrew Betlehn Andrew Betlehn Andy Rachmat Soeharjono Anggit Suhandono Ardian Rizaldi Ariyani Nathasya B. Bulan, Z. Intan Barlian Tatawinarta Basar Purba Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen, Andrew Betlehn, Andrew Betlen, Andrew Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Budi Salim Charlie S, Julivan Dasma Maduma Sinaga Dewi, Silfara Rushana Dhaniswara K. Harjono Dina Kristina Dina Kristina, Dina Dinata Dinata Dinata, Efran Ditmar Hadi Edy Kurniawan Tampubolon EL.Tobing, Gindo Ema Irmawati Erfan Erfan Erika Michelle Angel Fahim, Md Hasnath Kabir Faozaro Nduru Fatchurochim, Auwalu Fauzan . Fauzan Fauzan Febriyanti, Emilia Ferlyadh, Ferlyadh Gindo EL.Tobing Gindo L Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing Grace Rumiris Gultom Hamzah Fathoni, Muchamad Hanna M. Simanjuntak Heryanta, Heryanta Hotben Marchiano Lumban Gaol Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan, Hulman Ida Ayu Putu Sri Widnyani Jaja Suparman Jephyri Monang Siregar Jian, Zang Huai John Pieries John Pieries John Pieris Junani, Natalia Kandou, Heddy Lecia, Nana Mamick Rahardian Marchiano Lumban Gaol, Hotben Marihot SIMANJUNTAK Marihot Simanjuntak Mario Ari Setyawan, Albertus Meimunah, Meimunah Monang Siregar, Jephyri Muljanto Muljanto Nadappdap, Binoto Nainggoan, Bernard Nduru, Faozaro Nilawati Yuddin Noviyanto, Dedi Eka P.S.I Anthonie, Yoshua Park, Jihyun Pieries, John Pieris, John Pinantoan, Tuamy Prayudi Budi Utomo Purba, Benyamin Putra, Tria Sasangka Rachmat Soeharjono, Andy Rahardian, Mamick Rogate Oktoberius Halawa Rr.Ani Wijayati Rudolf Valentino Saragih Saputra, Okky Sedek K.M, Melky Senopati Silam, Veby Simbolon, Timotius Tumbur Sinaga, Comodor Erfisen Sugiono, Alexander Sukamto, Nur Suprianto Sumantri, Kukuh Dwi Gilang Suparman, Jaja Supratman Ramba, Vermita Sururi Sururi Sururi Sururi, Sururi Suryanto, Parlindungan Tatok Sudjiarto Tehupeiori, Aartje Theresia Tiurma Muljanto Thomas Dragono Tumanggor, Tumanggor Utomo, Prayudi Budi Veby Senopati Silam Veronika, Caroline Walyadi, Doddi Weku F. Karuntu Widjaja, Andi Arif Wijayati, Ani Yanzalinda, Lisa Yuddin, Nilawati Yunita Latuconsina, Rose Z. Intan B. Bulan Zalfa'na, Najma Zulfiqar, AB