Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.919
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum Journal of Governance International Journal of Law Reconstruction International Journal of Artificial Intelligence Research Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Syntax Idea Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration Jurnal Scientia LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi RIO LAW JURNAL Jurnal Ekonomi Action Research Literate (ARL) Journal of Social Research Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Lex Publica Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Mandalika Literature Advances In Social Humanities Research ⁠International Journal of Asian Pacific Community Service
Wiwik Sri Widiarty
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 112 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 112 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Tumpang Tindih Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Pemeriksaan Kapal-Kapal Niaga yang Menghambat Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia Sitepu, Yosef; Pieris, John; Widiarty, Wiwik Sri
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 6 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i6.32176

Abstract

Penelitian ini membahas masalah tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum dalam pemeriksaan kapal niaga, yang menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menganalisis regulasi yang mengatur keamanan maritim serta peran berbagai institusi dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi menyebabkan ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum, yang berakibat pada keterlambatan, peningkatan biaya operasional, dan ketidakpastian bagi pelaku usaha perkapalan. Kondisi ini tidak hanya menghambat perkembangan sektor maritim, tetapi juga berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi nasional. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kerangka regulasi yang terpadu serta badan koordinasi penegakan hukum maritim yang terpusat guna menjamin konsistensi dan efektivitas dalam pemeriksaan kapal. Selain itu, harmonisasi kewenangan lembaga dan peningkatan kerja sama antarinstansi diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efisien dan mendukung pertumbuhan industri pelayaran. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat tata kelola maritim dan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BERDASARKAN BUSINESS JUDMENT RULE TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN TERBATAS Widiarty, Wiwik Sri
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1282

Abstract

Di dalam suatu perusahaan terbatas, direksi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi dapat mengambil berbagai keputusan yang dapat berdampak pada perusahaan, baik positif maupun negatif. Jika keputusan yang diambil direksi ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan, direksi dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi direksi berdasarkan BJR terhadap kerugian perusahaan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa BJR merupakan doktrin hukum yang memberikan perlindungan kepada direksi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan perusahaan, selama tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan didasarkan pada pertimbangan yang wajar. Implementasi BJR membuat direksi dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, tanpa khawatir akan dikenakan tanggung jawab hukum jika keputusan tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
Analisis Yuridis Implementasi Prinsip Hukum Terhadap Pembuktian Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022 Tjen, Yoel Christopher; Wiwik Sri Widiarty; Andrew Betlehn
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 3 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i3.5294

Abstract

Kasus kelangkaan minyak goreng nasional yang berlangsung selama periode 2021-2022 telah menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, khususnya yang menyangkut di bidang hukum persaingan usaha. Metode penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penulisan hukum berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Komisi memiliki keleluasaan untuk menentukan pendekatan dan teknik perhitungan yang dianggap paling sesuai menurut pertimbangannya, untuk kemudian digunakan dalam menentukan apakah pelaku usaha atau Terlapor dianggap telah melanggar Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha. Dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Komisi melakukan analisis sendiri dengan mengumpulkan dan memproses data dari Terlapor I hingga Terlapor XXVII. Majelis Komisi menggunakan metode perhitungan berupa: pertama, membandingkan rasio total volume produksi minyak goreng kemasan sederhana dan premium dengan volume pembelian CPO pada periode tempus dan non-tempus; kedua, membandingkan persentase perubahan pembelian CPO pada periode tempus dan non-tempus dengan persentase perubahan volume produksi minyak goreng kemasan premium dan sederhana pada periode yang sama.
Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN PTK) Purba, Basar; Sri Widiarty, Wiwik; Sudjiarto, Tatok
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program penguatan modal yang menjadi andalan pemerintah dari Tahun 2014, program KUR memiliki target untuk mensejahterakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui Bank-Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk pemerintah. Skema program ini adalah pemerintah memberikan subsidi bunga yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada prakteknya program ini dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi salah satu contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk, kemudian menjadi pertanyaan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam kejahatan penyaluran kredit usaha rakyat. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah penyaluran kredit usaha rakyat merupakan bagian dari APBN sehingga tindak pidana yang dilakakukan melalui Penyaluran KUR merupakan tindak pidana korupsi contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk melepaskan terdakwa dikarenakan terdakwa hanya melankukan pelanggaran administratif dan putusan tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung yang kemudian terdakwa dijatuhi pidana selama 4 tahun 3 bulan.
Politik Hukum Perdagangan Penggunaan Aplikasi Tiktok Sebagai Sarana Media Promosi Produk UMKM Di Indonesia Widiarty, Wiwik Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9451

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara berbisnis, termasuk dalam hal promosi produk. Kini, banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang memanfaatkan aplikasi TikTok sebagai sarana media promosi produk. Namun, penggunaan TikTok sebagai media promosi produk UMKM di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis politik hukum perdagangan dalam penggunaan aplikasi TikTok sebagai sarana media promosi produk UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi dokumen  terhadap peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan putusan pengadilan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa TikTok sebagai media promosi produk UMKM di Indonesia dinilai efektif mengingat algoritma yang dimiliki aplikasi tersebut yakni menjangkau konten yang cocok untuk setiap penggunanya, sehingga promosi UMKM dapat menjadi relevan dengan target audiensnya. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Komunicasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2023 mendorong pemisahan antara bisnis media sosial dan layanan e-commerce, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa promosi produk UMKM melalui TikTok berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal keamanan data dan transparansi informasi.
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA IKLAN PENGEMBANG PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Tatawinarta, Barlian; Widiarty, Wiwik Sri; Betlehn , Andrew
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1714

Abstract

The property sector is the backbone of development in Indonesia, thus property ownership greatly influences developers and impacts 174 other related industries and millions of Indonesian residents. The mismatch between housing advertisements and reality often disappoints consumers due to the breach of promises by housing developers. These breaches can include delays in construction, poor building quality, unfulfilled promised facilities, and even cases where developers misappropriate large sums of money from consumers. Such disparities between advertisements and reality have serious implications for consumer trust in existing developers. A satisfactory resolution to disputes, achieved through a win-win solution, is the desire and hope of all parties involved, as it brings numerous benefits and helps maintain harmonious relationships that have been established, or even allows for mutually beneficial future relationships. From a legal perspective, a just, beneficial, and legally certain dispute resolution is the hope and aspiration of all parties involved in the dispute. H.A. Mukti Arto, quoting Yahya Harahap, suggests that, in principle, the disputing parties seek a resolution that is fast, fair, and inexpensive, which serves as a general principle in dispute resolution.
MENERAPKAN KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL UNTUK MENINGKATKAN PROSEDUR OPERASIONAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM Dinata, Dinata; Erfan, Erfan; Tehupeiory, Aartje; Widiarty, Wiwik Sri
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2169

Abstract

Penelitian ini menggarisbawahi peran penting dari sertifikat aktif dan surat kapal untuk kegiatan laut yang legal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Sejalan dengan ISM Code dan Konvensi SOLAS, yang memprioritaskan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut, studi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis faktor- faktor dan hambatan yang mempengaruhi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Kedua, mengkaji implementasi kebijakan tersebut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung seperti unsur internal dan eksternal, serta faktor penghambat seperti sumber daya manusia yang kurang memadai dan penggunaan sertifikat sementara. Kesimpulannya menekankan perlunya upaya optimalisasi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi yang mempengaruhi kegiatan operasional kapal.
ANALISIS HUKUM MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PANGKALAN LPG 3 KG DAN AGEN LPG 3 KG PERTAMINA Sinaga, Dasma Maduma; Widiarty, Wiwik Sri; Tobing, Gindo L
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dengan PT. Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen LPG 3 Kg Pertamina mengatur hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Terkadang, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini, ada kasus kegagalan atau ketidakpenuhan kewajiban yang telah disepakati, yang disebut sebagai wanprestasi. Dalam artikel ini, permasalahan yang diteliti adalah: 1) Jenis wanprestasi apa yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dan PT. Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen LPG 3 Kg Pertamina, dan 2) Bagaimana cara menyelesaikan kasus wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pangkalan gas LPG 3 Kg melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Ada beberapa jenis wanprestasi yang terjadi, salah satunya adalah menjual gas LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Akibat hukum dari wanprestasi ini adalah sanksi berupa penangguhan distribusi gas LPG 3 Kg selama 2 minggu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian ini mengandung ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban, ada berbagai jenis wanprestasi, serta konsekuensi hukum dari wanprestasi tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi biasanya melalui musyawarah yang dimediasi oleh Pertamina, advokat, atau pihak hukum.
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Medan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN-MDN dan Putusan PN Medan Nomor: 465/Pdt.G/2020/PN Mdn) Rapen A.M.S Sinaga; Gindo L Tobing; Wiwik Sri Widiarty
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2970

Abstract

Development is an important sector to achieve the goals of developing countries like Indonesia. In its development, development continues to be planned every year to support the development of the Indonesian economy. Procurement activities of goods and services in the development process often give rise to negative implications in very complicated legal issues. A conspiracy is an unlawful act by officials implementing goods and service procurement activities between procurement officials and providers of goods and services to play cheating and not in accordance with the objectives, principles, policies, and ethics of government procurement of goods and services. The formulation of the problem in this research is 1) how to find out legal protection for PT. Putri Mahakam Lestari, who had been named the winner of the tender, was unable to carry out the work, even though the Medan PTUN and Medan District Court had strengthened PT. Putri Mahakam Lestari as the tender winner; 2) what is the state's responsibility for unlawful acts committed by government officials, which have been decided by the Medan State Administrative Court Number 4/P/FP/2020/PTUN-MDN and the Medan District Court Number 465/Pdt.G/2020/PN Mdn. This research uses normative juridical research with a descriptive approach through legislation and a case approach. From the research results it was found that in accordance with Article 53 paragraphs (1) and (2) of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, PT. Putri Mahakam Lestari as the winner of the tender should receive a Letter of Appointment as Provider of Goods/Services (SPPBJ) and carry out the contract based on Government Goods/Services Procurement Policy Institute Regulation No. 9 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Procurement of Goods/Services through Providers for Determining Winners and Regulation of the Minister of Public Works No. 07 of 2019 concerning Standards and Guidelines for Procurement of Construction Services through Providers, Preparatory Meeting for the Appointment of Providers, Article 91 paragraph (1) regarding the construction of the Estuary Ferry Port phase III. Then, as a state responsibility, it must be in accordance with the regulations regarding sanctions in the procurement of government goods and services regulated in Articles 78 - 82 of Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services in conjunction with Presidential Decree No. 12 of 2021 concerning Government Procurement of Goods/Services including allegations of conspiracy and attempts to abuse the authority of UKPBJ, PPK and KPA provide: 1) the sanction of being aborted in the election; 2) sanctions for disbursement of collateral; 3) Blacklist Sanctions; 4) compensation sanctions; 5) fine sanctions; 6) sanctions for temporary suspension in the E-purchasing transaction system; and/or 7) sanctions for reducing the provider's inclusion in the electronic catalog. ASN/Government Officials in Procurement/Election Working Group/Procurement Agents who are proven to be involved in conspiracy may be subject to sanctions based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 2014. concerning the Eradication of Corruption Crimes.
Eksplorasi Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Nominee terkait Investasi dan Penanaman Modal Ignatius Sinar Pandin; Hulman Panjaitan; Wiwik Sri Widiarty
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3136

Abstract

Abstrak: Penggunaan perjanjian nominee dapat menjadi strategi yang umum untuk melindungi kepentingan atau menyembunyikan identitas investor. Namun, dalam praktiknya, keabsahan perjanjian nominee ini sering dipertanyakan, terutama dalam perspektif hukum perdata. Analisis terhadap keabsahan perjanjian nominee dalam perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa penggunaannya dalam konteks penanaman modal memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap prinsip-prinsip hukum perdata yang mendasarinya, serta dampaknya terhadap transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan penggunaan perjanjian nominee, penting untuk mendapatkan nasihat hukum yang kompeten dan mempertimbangkan implikasi hukumnya secara menyeluruh. Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang bertitik tolak pada penelitian analisis subtansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah. Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian nominee tidak sah. Kedua, perjanjian nominee termasuk dalam perjanjian innominaat yang telah digunakan secara luas dalam praktik. Kata Kunci: Hukum Perdata, Perjanjian Nominee, Penanaman Modal Abstract: Nominee agreements can be a common strategy to protect investors' interests or hide their identities. However, in practice, the validity of these nominee agreements is often questioned, especially from a civil law perspective. An analysis of the validity of nominee agreements from a civil law perspective reveals that their use in the context of investment necessitates careful consideration of the underlying civil law principles, as well as their impact on transparency, legal certainty, and the protection of the parties involved. Therefore, when considering the use of nominee agreements, it is important to obtain competent legal advice and thoroughly consider its legal implications. The normative juridical research method is used in this legal research, which focuses on analyzing the substance of laws and regulations, books, journals, and papers. The author expects data collection to be done through library research. The conclusion of this research is that, first, according to the Civil Code (KUHPerdata), nominee agreements are not valid. Second, nominee agreements are included in innominaat agreements, which have been widely used in practice. Keywords: Civil Law, Nominee Agreement, Investment
Co-Authors Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiory Aartje Tehupeiory, Aartje AB Zulfiqar Adi Prasetya Albertus Mario Ari Setyawan Alva Ruslina Andrew Betlehn Andy Rachmat Soeharjono Anggit Suhandono Anthon Sijabat Anwar, Syamsul Musbahul Ariyani Nathasya B. Bulan, Z. Intan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen, Andrew Betlehn , Andrew Betlehn, Andrew Betlen, Andrew Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Budi Salim Butarbutar, Serirama Charlie S, Julivan Dewi, Silfara Rushana Dhaniswara K. Harjono Dian Arifin Dina Kristina Dina Kristina, Dina Dinata, Dinata Dinata, Efran Edy Kurniawan Tampubolon EL.Tobing, Gindo Ema Irmawati Erfan, Erfan Erika Michelle Angel Faozaro Nduru Fatchurochim, Auwalu Fauzan . Fauzan Fauzan Febrian Febriyanti, Emilia Ferlyadh, Ferlyadh Fernando Silalahi Gindo EL.Tobing Gindo L Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing, Gindo L. Grace Rumiris Gultom Hadi, Ditmar Hamzah Fathoni, Muchamad Hanna M. Simanjuntak Hasibuan, Pittor Parlindungan Heddy Kandou Heryanta, Heryanta Hotben Marchiano Lumban Gaol Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan, Hulman Ignatius Sinar Pandin Jaja Suparman Jephyri Monang Siregar Jian, Zang Huai Jihyun Park John Pieries John Pieries John Pieris Junani, Natalia Kaliey, Ingrid M Kamal, Abu Hena Mostofa Kencanawati, Kumala Khifni, Mokhamad Kristopansen, Kristopansen Lecia, Nana Limbong, Mesta Mamick Rahardian Marchiano Lumban Gaol, Hotben Marihot SIMANJUNTAK Marihot Simanjuntak Marihot Simanjuntak Mario Ari Setyawan, Albertus Md Hasnath Kabir Fahim Meimunah, Meimunah Mohammad Belayet Hossain Monang Siregar, Jephyri Muljanto Muljanto Nadapdap , Binoto Nadapdap, Binton Jhonson Nadappdap, Binoto Nainggoan, Bernard Nduru, Faozaro Nilawati Yuddin Noviyanto, Dedi Eka Octovian, Hesekiel Kevin P.S.I Anthonie, Yoshua Pieries, John Pieris, John Pinantoan, Tuamy Prayudi Budi Utomo Purba, Basar Purba, Benyamin Rachmat Soeharjono, Andy Radhitya Arbenvisar Sadiqien Rahardian, Mamick Rangga Aufar Rizan Rantung, Djoys Anneke Rapen A.M.S Sinaga Richard Marolop Nainggolan Rizaldi, Ardian Rogate Oktoberius Halawa Rr.Ani Wijayati Rudolf Valentino Saragih Saputra, Okky Saragi, Paltiada Sedek K.M, Melky Senopati Silam, Veby Serirama Butar Butar Sianipar, Desi Sidauruk, Sarjani Silvanita, Ktut Sinaga, Comodor Erfisen Sinaga, Dasma Maduma Siregar, Yuliana Minar Puspitasari Sitepu, Yosef Sudjiarto, Tatok Sugiono, Alexander Sukamto, Nur Suprianto Sumantri, Kukuh Dwi Gilang Suparman, Jaja Supratman Ramba, Vermita Sururi Sururi Sururi Sururi, Sururi Suryanto, Parlindungan Swarday, Sryna Rellan Tatawinarta, Barlian Tehupeiori, Aartje Theresia Tiurma Muljanto Thomas Dragono Timotius Tumbur Simbolon Tjen, Yoel Christopher Tobing, Gindo L Tria Sasangka Putra Tumanggor Tumanggor Utomo, Prayudi Budi Veby Senopati Silam Veronika, Caroline Walyadi, Doddi Weku F. Karuntu Widjaja, Andi Arif Wijayati, Ani Yanzalinda, Lisa Yuddin, Nilawati Yunita Latuconsina, Rose Z. Intan B. Bulan Zalfa'na, Najma Zulfiqar, AB