Garuda - Garba Rujukan Digital

KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU E1032161014 HIASINTA NOVIANTI; Sri Haryaningsih; Ira Patriani
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v10i1.2884

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor camat Balai Kabupaten Sanggau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai negeri sipil pada kantor camat Balai Kabupaten Sanggau. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data terkumpul data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam dan serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bertugas dikantor camat Balai kabupaten Sanggau, yang merupakan pegawai negeri sipil dan honorer. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yaitu Pegawai Negeri Sipil dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling purposive.Bertitik tolak dari teori kinerja pegawai yang baik, maka penulis merumuskan hipotesis sebaagi jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang sebenarnya akan dibuktikan lebih lanjut. Diduga ‘Kinerja Pegawai di Kantor Camat Kecamatan Balai yang terdiri dari kualitas, Kuantitas hasil pekerjaan, Penyesuaian diri, Kedisiplinan , dan Pengetahuan Kurang Baik’.Karena data yang diperoleh dalam Penelitian ini merupakan quisioner dan wawancara untuk menganalisis dan menguraikan kondisi objektif tentang kinerja pegawai pada Kantor Camat Balai Kabupaten Sanggau dengan demikian penelitian ini termasuk Penelitian deskripitif. Dalam melaksanakan Penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kantor Camat Balai Kabupaten Sanggau.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja pegawai negeri sipil masih kurang baik berdasarkan indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur kinerja pegawai negeri sipil yaitu masih rendahnya prestasi kerja pegawai dan kepemimpian pegawai terhadap pekerjaannya pada kantor camat Balai Kabupaten Sanggau. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pegawai kantor camat Balai agar lebih meningkatkan prestasi kerja dan kepemimpinan terhadap para stafnya agar untuk kedepannya kinerja tercapai seperti target yang diharapkan. Kata Kunci : Kinerja Pegawai dan prestasi kerja.

Strategi Pembentukan Sikap Wajib Pajak Dalam Mewujudkan Program Electronic Filing (E-Filing) Di Kota Pontianak Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital Sri Haryaningsih; Antonia Sasap Abao
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 7, No 2: September 2020
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/reformasi.v7i2.1065

This study aims to determine what factors shape taxpayer attitudes in realizing the Electronic Filing (E-Filing) program. The characteristics of taxpayers that are reflected by cultural, social and economic conditions will dominate the behavior of taxpayers which is reflected in their level of awareness in paying taxes. The Compliance Attitude in implementing the Electronic Filing (E-Filing) program is certainly not formed by itself, but is formed by a process, in forming compliance, it must be preceded by the awareness of the taxpayer. There are several factors that influence people's attitudes in paying taxes are still low, namely: a. cultural and historical causes; b. lack of information from the government to the people c. Individual atmosphere (unable to operate the internet, lazy, no direct reward. Tax awareness is the willingness to fulfill its obligations, including being willing to contribute funds to the implementation of government functions by paying tax obligations. This obligation is carried out without any element of coercion from any party. those who have high awareness will carry out their tax obligations in accordance with the applicable tax regulations. That way the Self Assessment System can be implemented properly. In other words, the higher the level of taxpayer awareness, the higher the level of taxpayer compliance in paying. in the optimization of taxpayers to switch to using e-filing by enhancing the image of Good Governance which can lead to mutual trust between the government and the taxpayer community, so that tax payment activities will become a necessity and a willingness, not a obligation. Thus a pattern of relations between the state and society is created in fulfilling rights and obligations that are based on mutual trust. For the sake of realizing the Digital Economy in Indonesia

Implementasi Program Electronic Filing (E-Filing) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Pontianak Kalimantan Barat Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital Sri Haryaningsih; Juniwati Juniwati
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 8, No 1: Maret 2021
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/reformasi.v8i1.1435

The use of digital technology (Electronic Digital Services) has created a new government bureaucratic mechanism, which is known as the Electronic Government (e-Government). There are so many policies that use an e-government system, one of which is the e-Filing program in the tax sector. E-Filing aims to provide convenience in submitting the Personal Taxpayer's Annual Income Tax Return. This study aims to determine how the implementation of the e-Filing program in the Effort of Increasing Individual Taxpayer Compliance in Pontianak City, West Kalimantan Province. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. The data collection technique is carried out by interviewing, observation and recording documents related to the filing of the Annual Tax Return of Individual Taxpayers. The data obtained were then analyzed qualitatively by examining all the data that had been collected which was supported by the results of interviews with the theoretical approach to the model of policy implementation by Donald Van Meter and Carl Van Horn, who argued that the success of a policy was influenced by the size and policy objectives, resources, communication between variables. the executing agency, the characteristics of the executing agency, the social, the economic and political environment, and the attitudes of the executors / dispositions. From the research results, it had been seen that the implementation of the e-Filing program in the Effort to Improve Individual Taxpayer Compliance in Pontianak City, West Kalimantan Province, basically has not run optimally. This is because the provision of resources is still not optimal and the social, the economic and political conditions are less supported

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SELAT REMIS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA E1012141098 Bandi Hermawan; Sri Haryaningsih; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2805

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa di desa Selat Remis,mengetahui dampak-dampaknya dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yangmempengaruhi kebijakan menggunakan argumen George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:149-154) mengenai model implementasi kebijakan publik, yaitu : 1) komunikasi, kesimpulannyaadalah tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat desaterhadap penyelenggaraan pemerintahan; 2) sumber daya, kesimpulannya adalah implementasikebijakan dana desa di Desa Selat Remis bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidakbisa karena sumber daya manusia yang masih rendah. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadifaktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktor yang berperan tidak hanya masyarakat desa,aparat desa juga menjadi kunci. Aparat desa masih rata-rata tamatan SMA dan belum siap untukmenjalankan implementasi kebijakan dana desa secara optimal; 3) disposisi, kesimpulannya adalahimplementasi kebijakan dana desa berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari aparat desayang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentuberpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraanpemerintah desa semakin rendah; 4) stuktur birokrasi, kesimpulannya adalah struktur birokrasidalam implementasi kebijakan dana desa tidak membantu karena kerjasama yang berjalan antaraPemerintah Desa Selat Remis dengan BPD tidak berjalan baik. Dalam hal ini penggunaan dana desatidak sesuai Standar Operating Prosedurs (SOP) karena kepala desa yang mengatur semua prioritaspenggunaan dana desa tanpa musyawarah desa terlebih dahulu.

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS E1011171045 Desi Lestari; Sri Haryaningsih; Dra Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2778

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Segarau Parit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksananaan program BUMDes di desa Segarau Parit belum sesuai dalam Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edaward III (dalam Nugroho 2017, 747-748) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah desa maupun pengurus BUMDes kepada masyarakat Segarau Parit terkait tujuan keberadaan BUMDes serta program didalamnya; 2). Sumberdaya. Sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 3). Disposisi. Kurangnya tanggung jawab antar bagian sehingga menyebabkan pelimpahan wewenang, Tidak transparan kepada masyarakat Desa Segarau Parit mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan; 4). Struktur Birokrasi. Pergantian pengurus, rangkap jabatan dan rangkap tugas yang menyebabkan pengurus bingung dan kerepotan dalam menjalankan wewenangnya, tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengatur pelaksanaan BUMDes. Adapun saran peneliti ini adalah sosialiasi bukan hanya dilakukan pemerintah desa namun pengurus BUMDes juga ikut serta memberikan infromasi, memilih orang yang berkompeten dan memanajemen keuangan dengan baik, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya dan transparan kepada masyarakat mengenai program serta laporan keuangan, konsisten dalam menjalankan tugas yang diberikan dan membuat peraturan pelaksanaan BUMDes yakni SOP (Standar Operasional Prosedur) agar bisa mewujudkan keberhasilan program BUMDes di Desa Segarau Parit

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUKMUSIMAN (KIPEM) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNGDARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARAKOTA PONTIANAK E1011151143 Nussella; Sri Haryaningsih; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2812

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses faktor-faktor yang mempegaruhi implementasi kebijakan kartu idetitas peduduk musiman (KIPEM) yang belum optimal.Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ada penduduk musiman dikelurahanBangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianakbelum membuat kipem.MetodePeneliti ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Penelitian ini menggunakan teori Edward III penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan KIPEM di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak adalah: 1) Komunikasi. dinilai masih kurang karena masih terdapat ketidakjelasan terkait informasi tentang KIPEM; b) Sumber Daya. dinilai belum optimal karena masih ada yang kurang memadai; c) Disposisi. dinilai masih rendah dan kurang responsif; d) Struktur Birokrasi. dinilai masih rumit dan birokratis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan KIPEM di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak masih kurang efektif. Saran sehubung dengan hasil penelitian ini adalah harapan bagi pemerintah daerah Kota Pontianak agar lebih meningkatkan komunikasi yang jelas, meningkatkan sumber daya terkait staf, fasilitas dan dana yang dibutuhkan, memperbanyak pembinaan dan sosialisasi dalam kebijakan KIPEM, dan struktur birokrasi yang lebih baik koordinasinya dari daerah asal dan daerah yang akan didatangi.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 DALAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT E1013161017 Dori Surgadi; Sri Haryaningsih; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2759

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal Pontianak belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori George C. Edward III ( Dalam Agustino 2014:149) bahwa variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan yaitu : 1) Komunikasi: kesimpulan komunikasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak telah dilaksanakan, melalui Koordinasi Satuan Tugas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. 2) Sumberdaya: kesimpulan sumber daya yang utama dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 adalah sumberdaya manusianya (staf). 3) Disposisi:.

PROSES IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGALOKASIAN DANA APBDES DI DESA PAL SEMBILAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA E1011161069 Livianty; Sri Haryaningsih; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2790

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes di Desa Pal Sembilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah jumlah pengalokasian dana anggaran bidang pemberdayaan masyarakat yang kecil dan pemilihan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Charles O’ Jones dalam Widodo (2018:89) ada tiga tahap proses implementasi kebijakan publik yaitu: pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan yang dianggarkan dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dan efisien serta penentuan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak didasarkan pada potensi yang ada di desa. Saran perlu adanya penguatan dana anggaran untuk pemberdayaan masyarakat agar program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas dan penentuan kegiatan didasarkan pada potensi yang ada di desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU E1011151110 Cici Selvia Larasati; Sri Haryaningsih; Abdul Rahim
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2748

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis motivasi pegawai dalam bekerja di Kantor Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Motivasi pegawai dalam bekerja mengalami kendala dikarenakan terbatasnya kemampuan pegawai dalam meningkatkan semangat dalam bekerja serta kurangnya disiplin pegawai dalam bekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa menggunakan teori motivasi Cut Zurnali 2013 : 290, ada tiga indikator yang terdiri; 1). Motif (Motive). Dalam motivasi kerja pegawai masih stagnan atau tidak berkembang diakibatkan kurangnya kesadaran dalam diri pegawai untuk membangkitkan motif kerja tersebut melalui pekerjaan yang ada. Pegawai belum disiplin dan belum bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 2). Harapan (Expectancy). Pegawai yang belum tewujud dikarenakan pegawai tidak memahami bahkan kurang aktif dalam bekerja. Pegawai belum mandiri dalam memahami tupoksi; 3). Imbalan (Incentive). Imbalan atau insentif yang belum terlaksana sehingga pegawai tidak maksimal dan tidak terdorong untuk memberikan effort lebih dalam melakukan pekerjaan. Saran dalam meningkatkan motif diperlukan perhatian khusus seperti penambahan tugas atau tanggungjawab dan persaingan yang sehat yang harus camat tumbuhkan dalam diri pegawai, untuk mewujudkan harapan pegawai dibutuhkan komunikasi dan kepedulian satu sama lain, serta diperlukan pemberian imbalan dimana Camat harus lebih tegas dalam mengambil sikap dan keputusan serta diperlukannya evaluasi berkala untuk mengetahui keadaan pegawai.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SELAT REMIS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA E1012141098 Bandi Hermawan; Sri Haryaningsih; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2814

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa di desa Selat Remis,mengetahui dampak-dampaknya dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yangmempengaruhi kebijakan menggunakan argumen George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:149-154) mengenai model implementasi kebijakan publik, yaitu : 1) komunikasi, kesimpulannyaadalah tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat desaterhadap penyelenggaraan pemerintahan; 2) sumber daya, kesimpulannya adalah implementasikebijakan dana desa di Desa Selat Remis bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidakbisa karena sumber daya manusia yang masih rendah. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadifaktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktor yang berperan tidak hanya masyarakat desa,aparat desa juga menjadi kunci. Aparat desa masih rata-rata tamatan SMA dan belum siap untukmenjalankan implementasi kebijakan dana desa secara optimal; 3) disposisi, kesimpulannya adalahimplementasi kebijakan dana desa berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari aparat desayang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentuberpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraanpemerintah desa semakin rendah; 4) stuktur birokrasi, kesimpulannya adalah struktur birokrasidalam implementasi kebijakan dana desa tidak membantu karena kerjasama yang berjalan antaraPemerintah Desa Selat Remis dengan BPD tidak berjalan baik. Dalam hal ini penggunaan dana desatidak sesuai Standar Operating Prosedurs (SOP) karena kepala desa yang mengatur semua prioritaspenggunaan dana desa tanpa musyawarah desa terlebih dahulu.

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search