Claim Missing Document
Check
Articles

PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TEUK EMPENING KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA Indah Febri Rulyati; Sri Haryaningsih; Abdul Rahim
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2997

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Steers (1980:1) efektivitas yang berasal dari kata efektif yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan menghasilkan unit keluaran. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan indikator keberhasilan program 6T dari program BPNT yaitu 1) tepat sasaran, 2) tepat jumlah, 3) tepat harga, 4) tepat waktu, 5) tepat kualitas, 6) tepat administrasi. Besaran bantuan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai ini berjumlah Rp200.000 dapat diambil di E-Warong dalam bentuk pangan yang berupa beras, telur, kacang tanah, dan kacang hijau dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera. Hasil penelitian menunjukan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang belum terlaksana dengan efekfif karena belum terpenuhinya indikator 6T dari program BPNT meliputi tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Indikator yang belum tercapai adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Data penerima bantuan masih menggunakan data lama, yaitu data BPS 2015. Sedangkan jadwal penyaluran bantuan belum ada kejelasan dan masih tidak menentu. Kata kunci: Efektivitas, Kesejahteraan, Program Bantuan Pangan Non Tunai
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT Hidayat Hidayat; Sri Haryaningsih; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2994

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa (2009: 131) Untuk mewujudkan good governance diperlukan prinsip sebagai berikut: Partisipatoris; Rule of law; Transparansi; Responsiveness; Konsensus; Persamaan hak; Efektifitas dan efisiensi; Akuntabilitas:. Adapun Kesimpulananya penelitian yaitu. 1) Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam membangunan adalah memiliki porsi yang cukup seimbang. Pemerintah Kota berperan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarahan dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan untuk ikut terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan dengan menyumbangkan usulan dan masukan terhadap pemerintah, melakukan pembangunan secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam pengawasan pembangunan.. 2) Faktor pendukung hubungan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan perannya dalam pembangunan serta pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, dorongan dan pendekatan dari Pemerintah kota Pontianak yang manusiawi juga menjadi faktor penting terciptanya pola kerjasama yang mutualistik antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak.Saran untuk kedepanya agar Pemerintah kota Pontianak menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan secara mandiri.Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Masyarakat, Pembangunan.
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA Hanisa Hanisa; Sri Haryaningsih; Elyta Elyta
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2991

Abstract

Penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan program kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah yang dilaksanakan di daerah kelurahan Bangka Belitung Darat kecamatan Pontianak Tenggara. Pelaksanaan pengelolaan sampah ditujukan agar sampah dapat dikelola dengan baik untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori dari Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono 2002:65) Mengenai proses Analisis Kebijakan Publik, dimana dalam proses-proses yang mendukung Analisis Kebijakan tersebut terdapat lima proses yaitu: 1.Formulasi Masalah Kebijakan, kesimpulannya pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. 2.Perumusan Tujuan dan Sasaran, kesimpulannya dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama teutama masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 3.Mengidentifikasi Parameter Kebijakan, kesimpulannya dari Kelayakan Teknis masih dikategorikan layak namun fasilitasnya kurang, dan Kelayakan Administratif, dalam penelitaian ini baik dan mendukung. 4.Mencari Alternatif-Alternatif, kesimpulannya ada beberapa alternatif kebijakan yaitu Alternatif peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dan Alternatif kebijakan pemberian sanksi terhadap pelanggar yang belum diterapkan. 5.Memutuskan Alternatif-Alternatif Pilihan, kesimpulannya melihat kondisi dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang belum efektif maka dengan menambah anggaran dapat mempermudah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.Kata Kunci: Analisis kebijakan, Pengelolaan, Peraturan, Sanksi.
The implementation of MSMEs Protection Policies during the Covid-19 Pandemic Sri Haryaningsih; Yulius Yohanes; Nahot Tua Parlindungan Sihaloho; Farah Devi Andriani
Khazanah Sosial Vol 4, No 4 (2022): Khazanah Sosial Vol 4, No 4 December 2022
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.55 KB) | DOI: 10.15575/ks.v4i4.19250

Abstract

During the crisis in the last two years, the government implemented five policy schemes to protect Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This research aims to seek how the policies scheme recovers MSME activities and provides recommendations to distribute the policies benefits evenly. This qualitative research was conducted through a literature review design. Data were collected from laws and regulations, empirical research results, and credible newspapers. Data were analyzed using the theory of Mazmanian & Sabatier (1983). This research finds that not all MSMEs can recover sales, funding, supply, operations, and diversification. Problem characteristics and policy characteristics have been mapped according to the policy scheme. However, the goals achieved are more influenced by variables outside the law. Not all MSMEs meet bankable criteria and integrate with the digital ecosystem. As a structural problem, these situations can be overcome through a derivative policy with a top-down pattern. As a cultural problem, these situations require an MSMEs mindset change. Therefore, this research recommends MSMEs' digitalization through expanding fund access and protection (insurance). This research concludes that the protection of MSMEs is only effective for the integrated digital ecosystem. Thus, a derivative policy is needed to "force" MSMEs' digitalization ecosystem.
Aktualisasi pemerintah dalam pengawasan perkawinan kontrak di provinsi Kalimantan Barat Haryaningsih, Sri; Mardhalena, Azrita
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol 6, No 2 (2021): JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Publisher : IICET (Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.013 KB) | DOI: 10.29210/30031193000

Abstract

Trafficking (perdagangan manusia) dalam modus pengantin pesanan di Singkawang Kalimantan Barat adalah dipicu oleh kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga para perempuan yang tinggal di Singkawang melakukan kawin kontrak untuk merubah taraf hidup mereka. Faktor berikutnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, ini disebabkan oleh pola pikir orangtuamerekabahwa tidak penting sekolah tinggi-tinggi hanya menghabiskan waktu dan uang saja sehingga seringkalimereka terpaksamenerima pekerjaan yang bersifat eksploratif, faktor lainnya adalah tingkat konsumerisme, para perempuan di Singkawang ingin memiliki barang mewah dan bagus untuk sehinggamereka diakui dilingkungan mereka, dan faktor yang terakhir adalah kesamaan etnis, orangtua mereka mendoktrin anak-anak mereka dengan mengatakan bahwa orang-orang keturunan Cina di Singkawang satu keturunan dengan orang-orang Taiwan, ini dilakukan orang-tua agar anak-anak mereka tidak merasa kalau mereka dijualoleh orangtua mereka.  Kondisi demikian ini dimanfaatkan oleh para calo/perantara perkawianan sebagai sasaran bagi calo-calo pemburu calon pengantin perempuan untuk menjaring korbannya dengan mudah dengan tujuan untukmendapatkan keuntungan berupa uang. Bentuk komunikasi yang terjadi antara pengantin pesanan dengan calo/makelar di Singkawang Kalimantan Barat adalah komunikasi interpersonal yang bersifat dua arah/sirkuler dan satu arah, feedback, persuasive terjadi dengan baik sehingga informasi yang diberikan calo/makelar kepada pelaku pengantin pesanan dapat dengan mudah diterima oleh pelaku pengantin pesanan tanpa noise/gangguan. Jadi bentuk komunikasi interpersonal yang bersifat dua arah, satu arah, feedback, persuasive merupakan bentuk yang efektif untuk mempengaruhi calon korban pengantin pesanan untuk melakukan kawin kontrak
Evaluasi implementasi sistem informasi administrasi (SIAK) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sintang Haryaningsih, Sri; Hardalina, Hardalina
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol 6, No 2 (2021): JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Publisher : IICET (Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.553 KB) | DOI: 10.29210/30031194000

Abstract

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  menerapkan SIAK secara online dimulai pada tahun 2010.  Secara teori sistem ini sangat baik, namun dalam pelaksanaannya saat ini, SIAK masih belum berjalan secara optimal. Dengan jumlah penduduk yang mencapai berpenduduk sebesar 413.369 jiwa (2019), penting bagi Disdukcapil Kabupaten Sintang untuk mengelola Database kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir serta terintegrasi. Sudah 94,57% penduduk Kabupaten Sintang melaksanakan perekaman data KTP-el. Dan selebihnya 5% wajib KTP yang belum melaksanakan KTP-el adalah wajib KTP pemula dan pendatang yang belum melaksanakan perekaman di daerah asal. Update data yang harus dilakukan masyarakat tidak dilakukan mengakibatkan pencapaian proses sinkronisasi data Kependudukan masih belum mencapai 100% Teori yang digunakan sebagai landasan dalampenelitian ini adalah evaluasi elemen kebijakan publik yang terdiri dari support,capacity dan value. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualititatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan pada bagian political will, sumber dayamanusia dan value atau manfaat dengan adanya SIAK sudah cukup baik,sedangkan pada infrastruktur, sosialisasi dan anggaran masih terdapat kekurangan. Adapun kendala dihadapi dalam penerapan SIAK adalah sarana dan prasarana yang masih kurang jumlahnya, sosialisasi yang tidak dilakukan berkala, serta anggaran pengadaan sarana prasarana yang masih minim. Peneliti menyaranka nagar perlunya kesadaran untuk melakukan sosialisasi secara berkala kepadamasyarakat serta dengan ditambahnya alokasi anggaran penerapan SIAK agardapat tercapai tujuan SIAK yang telah diatur sesuai dengan landasan hukum.
Kontribusi perubahan kebijakan suku bunga, jumlah anggota, dan dana pihak ketiga terhadap asset perusahaan melalui pembiayaan kredit Windhu Putra; Sri Haryaningsih
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 7, No 2 (2021): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/30031196000

Abstract

Tabungan Kopdit credit union akan menjadi sumber dana potensial untuk dapat menjadi modal kerja bagi masyarakat. Sehingga dilihat kontribusi atau peran dari Kopdit credit union dalam memperbaiki kehidupan dan mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan untuk menjadi lebih sejahtera. Bagaimana Kopdit credit union dapat menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kapasitas usaha kecil dan usaha mikro. Penelitian ini ingin melihat Pengaruh perubahan Kebijakan Suku Bunga,  Jumlah Anggota. Untuk menjawab tujuan digunakan alat analis jalur (Path Analysis) dengan menggunakan data panel terhadap tiga perusahaan Credit Union (CU Khatulitiwa Bakti, CU Bona Ventura, CU Pancur Dangeri) selama 10 tahun. Dari hasil penelitian menunjukan, terjadi hubungan tidak langsung dan signifikan antara pengaruh tingkat suku bunga, jumlah anggota dan dana pihak ketiga terhadap jumlah asset melalui Pembiayaan Kredit secara simultan. Dalam pengelolaan dana pihak ketiga untuk meningkatkan asset harus melalui pembiayaan. Apabila tidak memanfaatkan instument pembiayaan/kredit maka dikwatirkan akan menurunkan jumlah Asset.
Impact implementation of law number 11 in 2012 concerning children's justice system for development of children Sri Haryaningsih; Titik Hariyati
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 7, No 1 (2021): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/02021760

Abstract

Law number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (UU SPPA) which has been published has brought a change in the paradigm of child crime with a prison nuance to a more child-friendly concept towards restorative justice. However, the phenomenon found in minors is still undergoing legal proceedings. Meanwhile, during the legal process, children are detained in detention centers and placed outside the Special Development Institution for Children (LPKA) and Temporary Child Placement Agency (LPAS). This research was conducted using a qualitative method to child prisoners in West Kalimantan Province. This research was conducted by conducting structured interviews and it carried the analysis of this research out with three lines, namely data reduction, data presentation and conclusion/verification. The findings of the study were helping to children in legal conflict in a fairly good range, even though help from expert advocates and the community had not been fully achieved. The reason it still places many children outside the LPKA is because there are no LPKA or LPAS in the district. Therefore, it is necessary to add LPKA or LPAS to pay attention to the needs of education, health and the needs of children of inmates so that it guarantees their growth and development.
Dampak Kebijakan Lockdown oleh Pemerintah Malaysia pada Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat Sri Haryaningsih; Ira Patriani
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 7, No 2 (2021): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/30031195000

Abstract

Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya perubahan dalam pola mobilitas masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara melalui pintu masuk Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pada kebijakan lockdown terhadap masyarakat di kawasan perbatasan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan jenis peelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian ini yaitu masyarakat pada kawasan perbatasan di dusun Gun Tembawang desa Suruh Tembawang. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat akibat wabah virus covid-19 ini adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi. Kegiatan lockdown dari Negara Malaysia yang terdampak wabah virus corona dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah virus tersebut. Dalam pelaksanaan lockdown ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta perjanjian dengan Negara tetangga dalam hal mobilitas warga terdekat dengan wilayah satu sama lainnya, guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan lockdown oleh pemerintah Malaysia memiliki dampak terhadap mobilitas dan dan ikatan kekerabatan pada masyarakat di kawasan tersebut.
Model Of Management Information System For Village-Owned Enterprises In Increasing Regional Per Capita In Sambas District Farah Devi Andriani; Sri Haryaningsih; Elyta; Mohammad Nabil Almunawar
International Journal of Economics, Business and Innovation Research Vol. 2 No. 03 (2023): May, International Journal of Economics, Business and Innovation Research
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to see how the Management Information System for Village-Owned Enterprises in Improving Regional Per Capita in Sambas Regency. Sambas Regency is one of the regencies directly adjacent to Malaysia. At the level of Village-Owned Enterprises, it is still relatively low in increasing regional per capita. The method used is a qualitative method with a literature study. The results of this study look through the SWOT Analysis in the Strategy that will be carried out to empower and activate VOEs in improving the economy and the Village-Owned Enterprise Management Information System Model.
Co-Authors *, Yulius Yohanes Abdul Rahim Abdul Rahim * Aboa, Antonia Sasap Ananda Pratiwi, Putri Anggi Dwi E1011161042 Febrianty Antonia Sasab Abao Antonia Sasap Abao Antonia Sasap Abao Argo Pambudi Arifin Arifin Arifin Arifin Aryanti, Monica Wiwiek Bandi Hermawan Burhan, Rasidi Darusalam, M Dewi Utami Dhidik Apriyanto Dithya Sri Puji Rizqi E1011151110 Cici Selvia Larasati E1011151143 Nussella E1011161050 Nurlia E1011161069 Livianty E1011171045 Desi Lestari E1013161017 Dori Surgadi E:1012131054 Depi Lispa Sumanti Elyta Elyta Elyta Elyta Elyta Elyta Elyta Farah Devi Andriani Filnaria Eka Sunardi Putri Hairil Anwar Hairil Anwar Hanisa Hanisa Hardalina, Hardalina Hardi Alunaza Hidayat Hidayat Ida Rochmawati Indah Febri Rulyati Ira Patriani Ira Patriani Ira Patriani Juniwati Juniwati Kartika Ningtias M.Wuysang, Julia Mardhalena, Azrita MARKUS MARKUS E1012161063 Martinus * Martinus Martinus Martinus Martinus Martinus, Martinus Maulana, Akbar Meilasari, Indah Mliani, Meliani E1012131062 Mohammad Nabil Almunawar Mukarom, Zaenal. 2016. Komunikasi Politi Vety Lestari NIM:E4301106 Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nikodimus, Nikodimus Patriani, Ira Patriani, Ira Rabiah Nawarisma NIM E1032131022 Rahmawati, Rahmawati Rasidar Redha Fachmi Al Qadrie, Syarif Risna Sari, Ade Rusdiono, Rusdiono Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan Silverius Tey Seran Sri Maryuni, Sri Subiandani Subiandani Titik Hariyati Tri Hutomo * Windhu Putra Yohanes, Yulius YOSEF E1012161111 SIDING ARMANDO Yuliani NIM. E1011151145