Claim Missing Document
Check
Articles

PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR CAMAT TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS E1011161050 Nurlia; Sri Haryaningsih; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2776

Abstract

PenulisanSkripsiinidimaksudkanuntukmendeskripsikan dan menganalisis proses PenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat Kabupaten Sambas. PermasalahanmengenaipenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat yang cukupmenarikuntukditelitikarenamasihterdapatketidaksesuaianpenempatan, yang mana jabatan yang diisibelumsesuaidengan Pendidikan yang seharusnyasesuaidenganjabatan yang diemban. Penelitian initermasukdalampenelitiandeskriptifdenganmenggunakanpendekatankualitatif. Penelitian inimenggunakanteori Saksono yang mengatakanlangkah-langkahpenempatanseorangpegawai, yaitu: 1) LowonganKerja (kebutuhanakantingkatpekerjaanterhadapseseorang), 2) UraianPekerjaan (tugas dan tanggungjawab orang yang akanmengerjakanpekerjaantersebut), 3) Penarikan dan Seleksi, 4) Menempatkan orang tersebut pada pekerjaan yang ada di organisasi (Penempatan). Teknik pengumpulan data berupaobservasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitianinimenunjukanbahwaPenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat belumsesuaidenganprinsipthe right man on the right place, dikarenakanpihak Camat Teluk Keramat tidakmemilikiwewenanguntukmembukalowongankerja, membuaturaianpekerjaan, melakukanpenarikan dan seleksisertamenempatkanpegawai. Dilihatdariadanyapenempatanpegawai yang belumsesuaidenganpendidikan dan pengetahuankerja, penelitianinidapatmemberikan saran agar memperbaikistrukturpenempatanpegawaisesuaidenganlatarbelakangpendidikan dan keahliannya agar pegawaitidakkesulitandalammengerjakantugas/pekerjaannya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 05 TANAH PUTIH KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU E:1012131054 Depi Lispa Sumanti; Sri Haryaningsih; Dewi Utami
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kurikulum 2013 sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Minimnya pengetahuan guru tentang kurikulum 2013. 2. Sumber daya manusia tidak berdasarkan lulusan. 3. Tenaga pendidik masih mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar menggunakan kurikulum 2013. 4. Sarana dan prasarana sebagai penunjang proses belajar mengajar belum memadai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam peneltian ini menggunakan teori Charles O Jones (dalam Agustino, 154:2017), tentang suatu proses implementasi kebijakan yang terdiri dari : 1) Organisasi. Kesimpulannya dari keseluruhan seluruh tenaga pendidik telah menjalankan tugasnya masing-masing akan tetapi ada beberapa hal yang tidak biasa dilakukan oleh implementor tersebut. Ada beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan proses pengorganisasian.tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap menjadi kedala tersendiri. 2) Interpretasi .
PENGELOLAAN PEMANFAATAN DAUN PURIK DI KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT Sri Haryaningsih
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.892 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v22i1.2431

Abstract

Di tengah merosotnya harga komoditi karet, masyarakat Kabupaten Kapuas khusus di Kecamatan Embaloh Hilir memiliki komoditi cadangan unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu daun purik. Daun Purik (kratom) digadang-gadang sebagai komoditi unggulan yang bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat Kapuas Hulu. Budidaya daun purik memang berpeluang meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Embaloh Hilir. Potensi daun purik daerah Kapuas Hulu sangat besar, bahkan sekarang posisinya sudah bisa menggantikan karet dan emas, sehingga daun purik bisa jadi andalan penopang perekonomian masyarakat Kapuas Hulu yang saat ini masih mengandalkan karet. Penanaman dan penjualan Daun purik telah memberikan peluang usaha bagi petani setempat karena daun purik laku dijual ke tengkulak yang datang dari Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Daun Purik Di Kecamatan Embaloh Hilir Kabuapaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat belum berjalan optimal, dikarenakan belum adanya koordinasi, antara pihak masyarakat dan pemerintah (Camat dan Kepala Desa) serta para pedagang atau pengusaha, sehingga memberi kesan pemerintah tidak mau tahu, atau membiarkan masyarakat untuk melakukan penjualan secara individu, baik dalam mencari informasi maupun jaringan pengusaha yang mau membeli, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan komoditi daun purik belum terorganisir dengan baik, bahkan belum adanya legalitas dari pemerintah mengenai pemanfaatan dan penjualan daun Purik.Kata Kunci: Pengelolaan, Pemanfaatan, Daun Purik, Kecamatan Embaloh Hilir.
Religion and Public Policy: Digital-Based Islamic Political Economy and Human Security on Covid-19 Handling Sri Haryaningsih; Elyta Elyta
Al-Albab Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Graduate Program of Pontianak Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/alalbab.v11i1.2176

Abstract

Covid-19 has become a pandemic causing the condition of business income from business actors to decrease drastically. This phenomenon is in contrast to the conditions in Indonesia during the 1998 crisis, where business actors became the most substantial sector to adapt to the monetary turmoil at that time. This article discusses the Covid-19 handling through digital-based Islamic political economy and human security on business people in Pontianak City. The work is based on a quantitative research project conducted in Pontianak, employing a set of questionnaires to collect the data. The findings of this study indicate that in dealing with Covid-19, the Indonesian government has produced important policies to ensure the availability of economic opportunities for the population so that people can adapt rationally sound state policies. The handling of Covid-19 through a digital-based Islamic political economy is carried out by providing digital technology training and mentoring digital business incubators to Small and Medium Enterprises to improve human security. Islamic teachings have been important to the policy making as Indonesia is a home of predominantly Muslims.
Socialization of the human trafficking crimes protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency Hardi Alunaza; Sri Haryaningsih; Arifin Arifin; Ira Patriani; Antonia Sasap Abao
Community Empowerment Vol 7 No 6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.86 KB) | DOI: 10.31603/ce.6502

Abstract

The border region of Sambas has the potential to become a point of entry and exit for human trafficking. The reason for this is that there are more job applicants than the job vacancies. The purpose of this service program is to provide education to the public regarding the causes and prevention of the crime of human trafficking against women and children in Sajingan Besar District. This activity is in the form of socialization and education to the public using three sub-discussions, namely the causes of the crime of human trafficking, forms, and protection. The results of this program indicate that there are changes before and after the program. The target community is better informed about the types of human trafficking and the care and protection they require. The implication of this program is also to make people in Sajingan Besar District more careful with the potential for human trafficking crimes in border areas.
Disfungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Otonomi di Wilayah Perbatasan Sri Haryaningsih; Farah Devi Andriani; Ira Patriani
Jurnal Kawistara Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/kawistara.76496

Abstract

The stagnation experienced by BUMDes has not received serious attention from the government, even though BUMDes as a support for people's lives in rural areas need to be empowered to build village autonomy, especially in border areas. This paper aims to explain the complexity and dysfunction of BUMDes in achieving the goals of village autonomy. The data of this study were based on qualitative research collected through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study showed that the limited space for community participation in planning and implementing policies is a factor that causes BUMDes to stagnate. In addition, the dysfunction of BUMDes occurs because the orientation of activities is more economic and political than community interests. Government policies that are not accommodating to the interests of villages in border areas further hamper the development of BUMDes. The solution that can be done is the cooperation of all parties in carrying out policies and a joint commitment to support village autonomy starting from the central, regional, and rural governments. Thus, the government's target to present a prosperous and empowered village face can be realized 
PEMBANGUNAN PASAR SEJATI PARIT BARU DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYAy Filnaria Eka Sunardi Putri; Sri Haryaningsih; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2987

Abstract

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pembangunan Pasar Sejati Parit Baru di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Etzioni (dalam Indrawijaya 2010:187) yaitu 1) adaptasi, Pasar Sejati Parit Baru kurang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat karena produk yang tersedia di Pasar Sejati Parit Baru tidak lengkap, sehingga apa yang menjadi keperluan masyarakat kurang terpenuhi. 2) integrasi, sosialisasi yang dilakukan masih kurang, sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di dekat bahu jalan. 3) motivasi, Pemerintah mengeluarkan surat peringatan untuk segara mengisi kios/lapak, namun hingga surat peringatan kedua yang dikeluarkan masih belum terdapat perubahan. 4) produksi, pemanfaatan pasar belum dilakukan dengan optimal, belum ada tindakan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pasar. Saran untuk penelitian ini, diharapkan Pemerintah dalam melakukan pembagunan pasar dapat disesuikan dengan keadaan dan kondisi lingkungan sekitar, diharapkan agar Pemerintah melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada para pedagang, diharapkan pembangunan pasar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar pedagang mau kembali berjualan di Pasar Sejati, dan diharapkan agar pemerintah dapat membuat kegiatan untuk dapat menarik minat pembeli agar dapat meramaikan Pasar Sejati Parit Baru kembali.Kata Kunci: Efektivitas, Pembangunan Pasar Sejati Parit Baru, Perencanaan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN DIGULIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA KOTA PONTIANAK Subiandani Subiandani; Sri Haryaningsih; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.3388

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa bahwa komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dilihat dari transmisi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi penyampaian informasi sudah berjalan dan secara umum sudah baik, seperti adanya website dan media sosial sebagai media komunikasi, bekerja sama dengan banyak LSM dan sekolah-sekolah. Namun kelemahannya yang perlu di perbaiki dalam hal konsistensi agar fungsi komunikasi mengenai RTH tidak sebatas pada tugas semata, namun panggilan hati untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan adanya RTH. Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dilihat anggaran, staf, serta sarana dan prasarana dapat diketahui bahwa mengenai sarana dan prasarana sudah cukup memadai disediakan. Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak meliputi SOP dan pembagian tugas dimana dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kordinasi yang baik antara dinas terkait yang menciptakan hubungan yang harmonis dan pembagian tugas sudah terbagi secara terperinci sehingga peran masing-masing aparatur telah ditetapkan secara jelas, tidak ada permasalahan yang signifikan berdasarkan temuan yang ada. Kata Kunci :  Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Taman Digulis Universitas Tanjungpura,  Kota Pontianak.
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU Studi Kasus Pelayanan Administrasi Pembuatan E-Ktp, Kk, Akta Kelahiran dikantor Desa Suruh Tembawang MARKUS MARKUS E1012161063; Sri Haryaningsih; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2878

Abstract

Penelitian ini menggunakan teori Fitzsimmons dalam Sinambela, dkk (2019:7) Kualitas Pelayanan Publik yaitu: 1) dimensi bukti fisik, belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2) dimensi kehandalan, pegawai dalam menangani setiap keluhan pelayanan belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. 3) dimensi ketanggapan, pegawai sudah menunjukkan sikap tanggap membantu masyarakat ketika mengalami kesulitan pada proses pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga dan akta. 4) dimensi jaminan, ketepatan jaminan tepat waktu pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat. 5) dimensi empati, sudah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan memberikan kesan menyenangkan dalam proses pelayanan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah berupaya meningkatkan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, akta yang mudah dan cepat dalam melayani masyarakat setempat untuk mewujudkan Kantor Desa Suruh Tembawang menjadi panutan bagi Desa-desa di sekecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pelayanan Kependudukan, E-Ktp, Kk, Akte Lahir
Implementasi kebijakan pembelajaran daring di kota Pontianak Sri Haryaningsih; Ira Patriani; Farah Devi Andriani
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol 10, No 1 (2022): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/178300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembelajaran daring di Kota Pontianak. Pelaksanaan model pembelajaran daring selama pandemi virus Covid-19 ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemerintah Kota Pontianak penerbitan surat edaran No 13/DIKDIKBUT/ Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pendidikan Pada Masa Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tahun yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19. Implementasi pembelajaran daring dirumah ini menggunakan media watshapp, google classroom atau zoom. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (communication), Sumber Daya (Resources), Disposisi (Disposition) dan Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure). Hasil penelitian menjukkan bahwa Komunikasi yang terjadi di jajaran Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah cukup baik, terlihat dalam penerbitan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19, selanjutnya di respon oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan mengeluar-kan surat edaran perihal pencegahan covid-19 dengan meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengintruksikan untuk belajar di dalam rumah. Ada beberapa kendala yang dialami saat melaksanakan kebijakan pembelajaran daring, seperti keterbatasan akses jaringan internet dibeberapa wilayah di kota Pontianak, dengan adanya pembelajaran daring ini juga bisa memberatkan orang tua siswa karena harus mempunyai gadget beserta kuota internet untuk mengaksesnya. Ada beberapa Siswa yang kesulitan dalam mengakses materi yang diberikan secara onlinen karena tidak memiliki kuota.