Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : IJTIHAD

The Role of a Notary in Executing The Transfer of Land Rights That are Still Pledged to a Bank Partogi Sitanggang, Frengki; Debora
Ijtihad Vol. 18 No. 2 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i2.13096

Abstract

**English**Abstraction A notary is a public official with the authority to create genuine deeds, as stated in Article 1 Number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. The genuine document itself, also known as a notary deed executed by or in front of a notary. The transfer of rights is one of the authentic deeds that a notary frequently creates at the appellant's request. For example, for deeds whose rights are certificates, there are usually deeds of agreement and binding sale and purchase. For the basis of rights that have been certified, the plaintiff must continue the process of changing the name of the certificate to the local land office using the Land Deed Making Officer (PPAT) product. One of the other authentic deed products that can be made by a Notary is the Credit Agreement Deed. This deed is a legal product that is generally encountered when someone wants to borrow money at the Bank. With the running of the process, there are many things happening in the field about debtors who default on their credit payments to banks so banks have to find ways how debtors can return the money that has been borrowed. One of them is by helping debtors sell collateral to parties who are willing to buy.                               **Indonesia**Merujuk pada Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik. Akta autentik, yang sering disebut sebagai akta notaris, adalah dokumen yang disusun oleh dan/atau di hadapan seorang notaris, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Salah satu Akta Autentik yang sering di buat oleh notaris atas permintaan penghadap adalah akta yang berhubungan dengan peralihan hak. Sebagai contoh untuk akta yang alas haknya merupakan sertifikat biasanya ada akta perjanjian dan pengikatan jual beli. Untuk alas hak yang sudah bersertifikat, penghadap harus melanjutkan proses balik nama sertfikat tersebut ke kantor pertanahan setempat dengan menggunakan produk Pejabat Pembuat Akta Tanah. Salah satu produk akta autentik lainnya yang dapat digarap Notaris adalah Akta Perjanjian Kredit. Akta ini merupakan produk hukum yang umumnya ditemui pada saat seseorang ingin meminjam uang di Bank. Dengan berjalannya proses tersebut, sangat banyak terjadi di lapangan tentang debitur yang ingkar dalam pembayaran kreditnya kepada bank sehingga bank harus mencari cara bagaimana debitur dapat mengembalikan uang yang telah dipinjam. Salah satunya adalah dengan cara membantu debitur menjual jaminan kepada pihak yang bersedia membeli.
The Role of Pretrial Procedures in Protecting Human Rights in Indonesia Limbong, Andrew Afrizal; Debora
Ijtihad Vol. 18 No. 2 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i2.13118

Abstract

**English**Law enforcement and its execution in Indonesia remain far from ideal. The primary weakness lies not in the legal system or its instruments but in the enforcement itself. Coercive tactics often employed by law enforcement officers during investigations are among the key issues. Pretrial proceedings were established to protect the human rights of suspects during the investigation process. This study aims to examine the role of pretrial proceedings in safeguarding human rights and the extent to which they can reduce abuses of power by law enforcement authorities. The research outlines two main problems: (1) How do pretrial proceedings protect the human rights of suspects? (2) To what extent can pretrial proceedings minimize the misuse of power by law enforcement officers? The research adopts a normative legal method, also known as library research, focusing on the study of legal norms and principles. The findings reveal that pretrial proceedings are a significant legal instrument for protecting human rights in Indonesia. Despite challenges in implementation, optimizing pretrial proceedings through improved judicial capacity, public awareness, and regulatory reforms can strengthen their role as a human rights safeguard. Thus, pretrial proceedings can serve as an effective shield for upholding justice and protecting individuals' rights from unlawful actions.                                              **Indonesia**Penegakan beserta eksekusi hukum di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Penegakan hukum di negara ini, bukan sistem hukum ataupun perangkat hukumnya, ialah kelemahan utamanya. Taktik pemaksaan yang diterapkan penegak hukum selama penyelidikan ialah salah satunya. Lembaga Praperadilan didirikan guna melindungi hak asasi tersangka selama proses penyidikan. Penelitian ini tujuannya guna mengetahui peran praperadilan dalam perlindungan hak asasi manusia dan sejauh mana praperadilan dapat mengurangi penyalah gunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengajukan rumusan masalah: 1. Bagaimana peran praperadilan dalam melindungi hak asasi tersangka, 2. Sejauh mana praperadilan dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat penegak hukum. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian normatif atau yang di sebut juga dengan penelitian penelitian hukum perpustakaan atau library research. Hasil penelitian ini bahwa Praperadilan merupakan instrumen hukum yang signifikan dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun terdapat kendala dalam implementasinya, optimalisasi praperadilan melalui peningkatan kapasitas hakim, sosialisasi, dan perbaikan regulasi dapat memperkuat peran lembaga ini sebagai penjaga HAM. Dengan begitu, praperadilan dapat menjadi benteng yang efektif dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak individu dari tindakan yang melanggar hukum.  
Co-Authors A. T. Lasar, Hilary Flora Abdul Nurohman Achmad Hermanto Adi Hardian Adi Sujarwo Adi Wiratno, Adi Adinda Nabila Afif Arahman Ahmad Eko Suryanto ALEXANDER , NICO Amelia, Ocdy Anggia Puteri Anggriani, Yulia Ariadi Jimmy Arta Dian Sopinta Maruao Astrid Rudyanto Bambang Harry Adi Kumoro Bambang Wirawan Besse Lidia Binsar Manogu Tua Cassiophea, Lola Dede Juli Setiawan Demitra Devit DEWI ASTUTI, SRIYANTI Dian Tafsirudin Dwi Riyan Ariestantia Elisnawati Esther, July Fatma Nabila Febrianto Saputra Frans Tinus Fransiska Sinaga Gautama, Danar Ariangga Windra Hartani Herlina Manullang Holten Sion, Holten Ian Nurpatria Suryawan Ian Nurpatria Suryawan Inayah Kenia Pratiwi Indra Perdana Irvan Wahyu Dinata Jhonni Rentas Duling Jinner Sidauruk Julisar K. P. S. Putri, Ariesta Tika Kristian Adi Candra Lasar, Hilary Flora Agustina Tulli Lasenna Siallagan Lesson Sihotang Lili Tansliova Limbong, Andrew Afrizal Lori Androvo Lumbantobing, Marko Ayaki Made Suwardike Manesa Mardani Martono Anggusti Mayangsari, Nindya Mendrofa, Viment Valentino Mira Sentia Misrita Nainggolan , Stepen Monang B Napitupulu, Fernanda Martinus Natasya Ndruru, Donius Nila Muhedina Simarmata Nurwijayanti Nyoto Partogi Sitanggang, Frengki Paska Riando Purba Perkasa, Petrisly Permanasuri, Ni Putu Diah Agustin Petrus Poerwadi Piter Joko Nugroho PRAJITNO, SUGIARTO Purnawan, Eldy Indra Ratih Nindha Maylany Putri Regi Muzio Ponziani Riska Ovany Roma Cita Sibatuara Romadhona Al Mustakim Ryan Gig Julindra Samuel Layang Saragih, Yati Virma Siahaan, Yanti Silvianti, Annisa Simanjorang , Tiara Lira Simare Mare, Chandra P Simatupang , Christopel Sitindaon, Risky Sukoy Sitinjak, Tarita Aprilani Sukamdani Sumantri, Febi Supriyadi Supriyadi Tobing, Ananda Yohana Wiyogo Yulianti, Indah Zubaidi, Umar Issa