Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)

PUSAT STRATEGI DAN LAYANAN EKONOMI MASLAHAT (SATRYA EMAS) MELALUI EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN PASURUAN Sisman Prasetyo
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 5, No 1 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2019
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v5i1.1653

Abstract

Abstrak: Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam merupakan aspek utama dalam pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya inovasi untuk memperbaiki perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat. Daerah pasuruan yang mayoritas bermata pencarian di sektor pertanian. Membuat Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan inovasi dengan melaksanakan program Pusat Strategi dan Pelayanan Ekonomi Maslahat (SATRYA EMAS) yang merupakan pengembangan konsep Business Development Services (BDS) atau semacam klinik ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Program ini memaksimalkan layanan kewirausahaan yang mandiri, dan profesional untuk menghadapi perkembangan dan tantangan globalisasi dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 adalah berkembangnya kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat.      Kata Kunci : Ekonomi Kreatif, SATRYA EMAS, UMKM
ETIKA DAN AKUNTABILITAS PELAYAN PUBLIK DALAM TATA KELOLA PEMERINTAH TERKAIT KONSEP “DYNAMIC GOVERNANCE” Sisman Prasetyo
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i1.7012

Abstract

The concept of ethics and accountability of public servants in governance from good governance to dynamic governance is a reference concept that is considered to be able to change government activities properly. Any concept of governance adopted implies to reject various forms of government activities based on authoritarian activities, corruption, collusion, and nepotism that will open up opportunities for other evil acts in carrying out government activities. In this context, dynamic governance becomes central in responding to the challenges faced by the current government so that an innovation related to E-government was born which is an effort to support electronically-based government performance in the context of implementing and improving the quality of services to the community effectively. and efficient The purpose of this paper is to contribute to knowledge by exploring conceptual theoretical and comparing between these concepts from the relevant scientific literature. This paper is a synthesis of qualitative research, using the method of meta-theory (the analysis of theory). This paper attempts to identify some of the existing written evidence regarding the research theme. The results of the study revealed that ethics and accountability of public servants in government governance related to dynamic governance were adopted because of the need to respond to various problems of government activities.
PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA HALAL MELALUI SMART TOURISM DI INDONESIA DAN DUBAI Hakim, Muhammad Lukman; Hanif, Nita Aribah; Prasetyo, Sisman
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i2.7348

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sektor pariwisata halal melalui implementasi konsep smart tourism di Indonesia dan Dubai. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dapat digunakan untuk memajukan pariwisata halal di kedua negara tersebut, dengan mempertimbangkan aspek-aspek unik dari masing-masing destinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Dubai memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal, namun menghadapi tantangan berbeda. Di Indonesia, tantangan utama adalah infrastruktur dan promosi, sementara di Dubai tantangannya terletak pada adaptasi dengan standar pariwisata halal yang beragam. Penelitian ini juga menemukan bahwa teknologi smart tourism dapat berperan penting dalam mengatasi tantangan ini, seperti melalui pengembangan aplikasi mobile yang menyediakan informasi tentang destinasi halal, restoran halal, dan fasilitas ibadah.Selain itu, studi ini juga menyoroti pentingnya kerjasama antar-pemerintah dan sektor swasta untuk mempromosikan pariwisata halal. Rekomendasi kebijakan dan strategi pemasaran yang dirancang khusus untuk target pasar pariwisata halal juga diusulkan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang sektor pariwisata halal dan peran smart tourism di dalamnya. Hasilnya dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan praktisi industri pariwisata untuk mengembangkan dan meningkatkan pariwisata halal di Indonesia dan Dubai.
Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pelayanan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pangestu, Angella Rosha; Prasetyo, Sisman; Jaelani, Muhamad Jejen; Nurdin, Deni
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i1.7633

Abstract

Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengendalian Emisi Kendaraan Bermotor harus didukung oleh penerapan infrastruktur yang berkualitas (standardisasi, metrologi dan penilaian kesesuaian) untuk memungkinkan terselenggaranya keputusan dan kegiatan terkait pengendalian kendaraan bermotor. gas buangan. Pemerintah akan mempertimbangkan hal ini. Berdasarkan kajian kualitatif, pelaksanaan infrastruktur terkait peraturan ini, aspek normatifnya memenuhi persyaratan Metode Uji Emisi Kendaraan Bermotor Nasional Indonesia (SNI 19-7118. (Bagian 1-3)-2005). penggunaan bahan standar Gas bersertifikat untuk kalibrasi meter emisi merupakan bagian penting dari metrologi. Dari sisi penilaian kesesuaian, akreditasi SNI/ISO IEC 17025 terhadap laboratorium yang melakukan uji emisi penting untuk menjamin kompetensi pengukuran. Dari ketiga aspek infrastruktur tersebut, karakteristik tersebut saling berkaitan dan memegang peranan penting dalam pelaksanaan Peraturan ini .Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan udara perkotaan adalah: pertumbuhan penduduk, terbatasnya ruas jalan, pertambahan kendaraan bermotor, pola konsumsi dan gaya hidup warga kota serta kualitas bahan bakar yang digunakan. Pencemaran udara di Jakarta terutama berasal dari sumber bergerak atau kendaraan bermotor (sekitar 70-80%). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Belum adanya data maupun informasi tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan uji emisi mobil penumpang pribadi di bengkel pelaksana menjadi fokus permasalahan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, dan gambaran faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas secara kolektif, serta untuk mendapatkan strategi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan uji emisi. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif  strategi pelaksanaan uji emisi di gunakan analisis SWOT dengan pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal. Hasilnya ditemukan banyak pihak menganggap kebijakan ini tidak efektif pada penerapannya. Masyarakat melihat kegagalan kebijakan ini sebagai akibat dari kekurangan infrastruktur dan sosialisasi yang kurang. Selain itu, biaya uji emisi yang tinggi menjadi tantangan bagi beberapa kalangan masyarakat. Kegagalan kebijakan uji emisi juga menjadi perhatian pemerintah. kurangnya penegakan hukum merupakan salah satu masalah utama. Banyak kendaraan yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk uji emisi tetap melaju di jalan tanpa mendapatkan sanksi yang jelas. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penerapan kebijakan tidak efektif dan tidak konsisten.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN Trisnawati, Ade; prasetyo, sisman; Sutarman, Asep; Habibie, Pahman
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i2.7225

Abstract

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 98 karyawan PT. Indogear Transmisi Sistem Jakarta. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling. Teknik pengumpulan data adalah dengan pembagian kuesioner. Analisa data menggunakan uji validasi, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi, analisis koefisien korelasi, analasis koefisien korelasi berganda, uji asumsi klasik, dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, pengujian hipotesis uji parsial (uji t), uji simultan (uji F). kesimpulan dalam penelitian bahwa secara silmutan variable Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Secara parsial variabel Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan.
Strategi Pengawasan Bawaslu Dalam Pemilu 2024 Materu, Muhammad Alvin; Wijayanto, Hendra; Prasetyo, Sisman; Ahmad, Masnia; Lukiyana, Lukiyana
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 2 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) JULI-DESEMBER 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i2.7892

Abstract

Elections have become the biggest event every 5 years and are a manifestation of the implementation of the 4th precepts of the Pancasila and the 1945 Constitution, whereby every citizen has the right to vote in the democratic arena every 5 years and implementing organizations are required to oversee these activities. According to (Christian, 2020) organizational strategy refers to the goals to be achieved, a conducive work environment, and actions to deal with existing problems. Bawaslu as a supervisory organization must oversee the course of the upcoming election, in the previous election there was still fraud that occurred in several polling stations in Indonesia such as; ballot papers that have been punched and voted for by minors, so there needs to be an effort or action from the election supervisors to overcome this and in its implementation it is expected to involve the participation of the community in election supervision. Bawaslu conducts outreach to the public, especially inviting the public to actively participate as participatory supervisors, the participatory task is to properly monitor the 2024 election, if there is fraud, report it immediately to the officer. It can be concluded that the synergy between Bawaslu employees in the formulation and socialization of the 2024 election strategy is proceeding as it should. Bawaslu will take firm action against prospective leaders who are found to have committed election fraud or bribed the public to vote for themselves in accordance with statutory procedures and regulations. run for re-election in the next election.
PERAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM GO-DIGITAL BAGI UMKM TANAH ABANG SEBAGAI UPAYA KETAHANAN EKONOMI DI INDUSTRI FASHION Pangestu, Angella Rosha; Prasetyo, Sisman; Jaelani, Muhamad Jejen
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 2 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) JULI-DESEMBER 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i2.7910

Abstract

Perkembangan teknologi mendorong masyarakat beralih ke platform e-commerce untuk transaksi jual beli yang lebih efisien, sehingga berdampak pada kemunduran Pasar Tanah Abang. Program Go Digital diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, khususnya di industri tekstil dan fashion lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah dalam penerapan digitalisasi di Pasar Tanah Abang menggunakan metode kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa pedagang mulai memanfaatkan platform seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, dan TikTok, namun daya saing mereka masih kalah dengan pedagang online sepenuhnya. Transformasi digital belum optimal karena minimnya fasilitas, pendampingan, dan pengembangan dari pemerintah
Pengaruh Entrepreneurial Self Efficacy dan Personal Networks Terhadap Technopreneurship Intention dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi Hidajat, Koerniawan; Tambun, Sihar; Prasetyo, Sisman; Firmansyah, Firmansyah
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 2 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) JULI-DESEMBER 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i2.7939

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh entrepreneurial self efficacy, personal networks dan literasi digital terhadap technopreneurship intention. Penelitian ini juga membuktikan moderasi literasi digital atas pengaruh entrepreneurial self efficacy dan personal networks terhadap technopreneurship intention. Metode penelitian yang digunakan adalah structural equation modelling, dengan bantuan Smart PLS. Data berasal dari survei kepada 150 responden. Hasilnya membuktikan bahwa entrepreneurial self efficacy, personal networks dan literasi digital berpengaruh positif terhadap technopreneurship intention. Literasi digital mampu memperkuat pengaruh positif dari entrepreneurial self efficacy terhadap technopreneurship intention. Namun, literasi digital gagal memperkuat pengaruh positif dari personal network terhadap technopreneurship intention. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital dan kepercayaan diri kewirausahaan untuk mendorong technopreneurship yang lebih mandiri.
KETERKAITAN ANTARA HUKUM DAN ADMINISTRASI PUBLIK: HUBUNGAN YANG MEMASTIKAN BAHWA KEBIJAKAN DILAKSANAKAN DALAM BATASAN HUKUM Matthew, Brian; wagiman, wagiman; Prasetyo, Sisman
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 11, No 1 (2025): THE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v11i1.8196

Abstract

Hubungan antara hukum dan administrasi publik berakar pada pentingnya tata kelola pemerintahan yang terstruktur dan berkeadilan. Hukum berfungsi sebagai landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat sekaligus membatasi kewenangan pemerintah agar tidak bertindak secara sewenang-wenang. Di sisi lain, administrasi publik berkembang sebagai alat untuk melaksanakan ketentuan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Dalam sistem pemerintahan modern, hukum memberikan legitimasi terhadap administrasi publik, sementara administrasi bertanggung jawab dalam menerapkan hukum dalam praktik pemerintahan sehari-hari