Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Daulat Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Jatiswara Ganesha Law Review Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak el-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Philosophiamundi : Journal of Global Humanistic Studies Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Amicus Curiae: Journal of Law and Justice Dialogue WLRev Cakrawala Hukum
Erowati, Eti Mul
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Perwalian Anak (Studi Putusan No: 234/Pdt.P/2022/ PA.Bms) Anton Raharjo; Doni Adi Supriyo; Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.xf0a2615

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perwalian anak pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum in abstracto ke dalam peristiwa atau perkara yang in concreto. Materi penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang- undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menetapkan perwalian pada Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Bms berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang mengatur perwalian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 serta 111 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perwalian anak di bawah usia 21 tahun berhak mendapat wali yang diambil dari sanak keluarga anak yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Persyararatan tersebut terpenuhi oleh Pemohon selaku bibi dari anak sehingga hakim menilai permohonan perwalian layak dikabulkan demi kemaslahatan dan kepentingan anak.
Hibah Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdata (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg) Okta Luthfiana Budi Cahyani; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.s33nzh38

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan hibah wasiat karena melanggar ketentuan legitieme portie pada Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Hariyanto Pandjojo (Alm), dan berhak atas bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan dari Hariyanto Pandjojo alm. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada penggugat bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan peninggalan Hariyanto Pandjojo (Alm) apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing
Tinjauan Yuridis terhadap Penolakan Hak Waris dan Akibat Hukumnya Eti Mul Erowati; Wiwin Muchtar Wiyono; Teguh Anindito; Aty setyowati; Suprapto Suprapto
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 3 (2026): Juni : Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v3i3.1859

Abstract

This study aims to determine the procedure for rejecting inheritance rights and its legal consequences. Normative Juridical Research Method, secondary data sources, this type of research is library research, such as literature in books and scientific works, then analyzed qualitatively using normative juridical analysis methods. From the results of the research and discussion, it can be concluded that: First, the Inheritance Rejection Procedure, in civil law, the rejection of inheritance is carried out with a written statement / deed. After that, the deed of rejection of inheritance is submitted to the court, then the court will check the completeness of the files and the reasons for the rejection. If deemed to meet the requirements, the court will issue a decision regarding the validity or otherwise of the rejection. Second, the Consequences of Renouncing Inheritance, involve changes in the structure of asset distribution. When an heir renounces inheritance, the portion of assets that should have been received by them will be distributed to other heirs. Legal certainty in asset distribution becomes crucial to prevent disputes among heirs. Furthermore, renouncing inheritance can affect the rights and obligations of other heirs. When an heir renounces inheritance, other heirs may have to bear the obligations left by the inherited assets, such as debts. This can impose additional burdens on heirs who receive a larger portion of the inheritance due to such renunciation.
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Doni Adi Supriyo
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i1.493

Abstract

The purpose of this Community Service is to assist the government in socializing the law and increasing public knowledge of the law, especially about child custody due to divorce in Karangjati Village, Cilacap District. In carrying out this Community Service activity which raises the topic "Child Custody Due to Divorce" in Karangjati Village, Sampang District, Cilacap Regency, the Community Service team of the Faculty of Law, Wijayakusuma University Purwokerto, offers solutions in the form of consultation and assistance for people who will carry out activities related to the definition of marriage, the purpose of marriage, the principles of marriage, the conditions of marriage, the definition of divorce, The reason for divorce, as a result of divorce to the child. This consultation and mentoring is attempted to be carried out in a planned and sustainable manner by involving academics in charge of the topic, village officials, community leaders and youth leaders in Karangjati Village, Sampang District, Cilacap Regency. This community service received a positive response from the community. Before Legal Counseling is carried out, counseling participants are given a pretest and at the end of the counseling is posttested. Conclusion: Before legal counseling was carried out, many people did not know about the legal consequences of divorce for minor children, but after legal counseling was carried out on child custody due to divorce, the public knew and understood about the custody of minor children due to divorce, who has the right to babysit/maintain an adult child, and how the responsibility of parents, especially fathers, if child custody falls into the hands of mothers. The people of Karangjati village, Sampang District, Cilacap Regency want further legal counseling to increase legal knowledge and awareness for the Karangjati village community. Keywords: Child Custody, Consequences of Divorce, Karangjati Village.
Penguatan Ketahanan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual Melalui Pendidikan Seksualitas Pada Siswa Pattanakansuksa Foundation School, Satun-Thailand. Wiwin Muchtar Wiyono; Eti Mul Erowati; Elisabet Pudyastiwi
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i1.499

Abstract

Abstract . This outreach program aims to explore the effectiveness of legal outreach in strengthening adolescent resilience against sexual violence through sexuality education at Pattanakansuksa Foundation School, Satun, Thailand. With the rise in cases of sexual violence among adolescents, providing adequate knowledge regarding legal rights and comprehensive sexuality education is crucial. The outreach program aimed to explore students' understanding of sexual violence and appropriate legal responses. The outreach program's results indicate that a legal outreach program integrated with sexuality education significantly increased adolescents' awareness and resilience against sexual violence. Students demonstrated increased knowledge regarding personal boundaries, legal rights, and self-protection strategies. This activity underscores the importance of integrating legal and sexuality education into the school curriculum to build a more resilient generation against sexual violence. Keywords: Legal outreach, adolescent resilience, sexual violence, sexuality education, Pattanakansuksa Foundation School, Thailand.
ANALISIS REKONSTRUKSI SISTEM PEMASYARAKATAN BERBASIS VIKTIMOLOGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM HUKUM DI INDONESIA Ikama Dewi Setia Triana; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v11i2.101863

Abstract

This study aims to analyze the urgency of implementing the victimology paradigm in the Indonesian correctional system, particularly in the context of protecting the rights of victims of crime. To date, the correctional system has focused more on the development of prisoners as perpetrators, while the role and position of victims tend to be neglected. This is despite the fact that Law Number 22 of 2022 concerning Corrections mandates the principle of protecting victims' rights. Using normative legal research methods and a legislative approach, this study examines legal doctrine, theory, and regulations related to victimology and correctional services. The results show that integrating victimology into the correctional system not only fulfills formal legal aspects but is also crucial for achieving substantive justice goals. The concept of restorative justice serves as an important bridge to integrate the interests of victims, perpetrators, and society. Therefore, this study recommends the need for philosophical and legal reconstruction of the correctional system to be more responsive to the needs of victims, making corrections not merely a place of development but also a forum for recovery and justice for all parties.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUK OBAT SIROP PARACETAMOL PADA ANAK (STUDY KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL) Fitri Handayani; Wiwin Muchtar W; Eti Mul Erowati; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the legal protection for children who use paracetamol syrup and legal liability for losses experienced by consumers related to cases of using contaminated paracetamol syrup and causing Atypical Acute Progressive Kidney Disorders (AKIRD). The research method used is a normative-empirical approach, with primary, secondary and tertiary data sources in the form of cases of atypical acute progressive kidney disorders, the existing data is analyzed using the deductive method. The results of the analysis state that legal protection that can be obtained by consumers can be in the form of criminal lawsuits, civil lawsuits, administrative lawsuits, assistance from consumer institutions and dispute resolution at BPSK. Legal liability due to the occurrence of Atypical Acute Progressive Kidney Disorders (AKIRD) due to consuming contaminated paracetamol syrup, consumers can request such responsibility to business actors as drug manufacturers in accordance with Article 19 paragraphs 1 and 2 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, in the form of compensation or compensation. In this case, consumers can also demand accountability from BPOM in accordance with Law No. 36 of 2009 Article 14 concerning health, the claim is based on BPOM negligence, the claim that can be made can use a personal claim or a class action lawsuit. As a form of BPOM responsibility in the form of revoking the distribution permit and carrying out stricter supervision. To prevent similar cases from recurring, stricter supervision is needed on the production and distribution of drugs increasing the standards of good drug manufacturing practices (CPOB) and improving the mechanism for investigation and withdrawal of products from circulation.
The Strengthening Institutional Capacity in Implementing Corruption Asset Return based on International Standards in Indonesia Agus Prasetia Wiranto; Eti Mul Erowati
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.50771

Abstract

This research is motivated by the urgency of recovering assets derived from corruption as a crucial element in effectively eradicating corruption in Indonesia. Increasingly sophisticated corruption and money laundering, often involving cross-border transactions, pose significant challenges to recovering state financial losses. Although Indonesia has ratified the 2003 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and has a national legal framework, the effectiveness of asset recovery remains hampered by a lack of regulatory harmonization, overlapping institutional authority, weak coordination between law enforcement agencies, limited civil law instruments, and a lack of a specific legal framework related to asset forfeiture. The research method used is normative law with a statute approach and a case approach. Secondary data were collected from various international legal literature (such as the UNCAC), Indonesian national laws and regulations related to the eradication of corruption and money laundering, legal doctrine, scientific journals, and court decisions. This approach aims to understand in-depth the harmonization of international standards with national law and identify factors that influence the effectiveness of the implementation of corruption asset recovery policies in Indonesia. Based on the results and discussion, it is concluded that harmonization of the UNCAC international standards with Indonesian national law in the recovery of corruption assets still requires significant strengthening. Institutional obstacles such as a lack of regulatory harmonization, overlapping authority, weak coordination, limited human resource capacity, and the inadequacy of specific legal instruments for asset confiscation are the main challenges. Solutions to strengthen institutional capacity through the drafting of the Asset Forfeiture Law, harmonization of the Corruption Eradication and Money Laundering Laws, increased inter-agency coordination, strengthened international cooperation, and enhanced officer competence are crucial recommendations for optimizing asset recovery to achieve effective corruption eradication and recovery of state losses.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENEMPATAN SEBAGAI INSTRUMEN PELINDUNGAN HUKUM BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA Suyatno; Edi Sanjaya; Eti Mul Erowati
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.575

Abstract

Perjanjian penempatan kerja merupakan instrumen pelindungan hukum yang berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selama proses penempatan. Namun, masih banyak CPMI yang belum memahami isi perjanjian penempatan, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak dan sengketa hukum pada tahap sebelum maupun selama bekerja di luar negeri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum CPMI mengenai pentingnya memahami perjanjian penempatan kerja sebagai instrumen pelindungan hukum. Kegiatan dilaksanakan di PT Graha Mitra Balindo Banyumas dengan menggunakan metode penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Materi penyuluhan meliputi hak dan kewajiban Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), fungsi perjanjian penempatan sebagai dasar hubungan hukum para pihak, serta pentingnya memahami isi perjanjian sebelum penandatanganan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memberikan respons yang positif dan berpartisipasi aktif selama penyuluhan. Selain itu, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian penempatan, pentingnya membaca serta memahami setiap klausul perjanjian, dan konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, diharapkan CPMI mampu melindungi hak-haknya, memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta meminimalkan risiko terjadinya permasalahan hukum dalam proses penempatan maupun selama bekerja di luar negeri.
LEGASISASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA KEPUDANG KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP Eti Mul Erowati; Elly Kristiani Purwendah; Elisabeth Pudyastiwi; Satriya Indra Permana; Dwindra Foiz Mulia
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.582

Abstract

Tujuan dilakukannya Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang Perkawinan Beda Agama di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Di dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang mengangkat topik “ Perkawinan Beda Agama ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan syarat-syarat perkawinan, pengertian perkawinan beda agama, legalitas perkawinan beda agama. Konsultasi dan pendampingan ini diusahakan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut, perangkat desa , tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Pengabdian kepada Masyarakat ini, memperoleh tanggapan yang positif dari warga masyarakat. Sebelum Penyuluhan Hukum dilakukan dilakukan, lebih dahulu peserta penyuluhan diberikan pretest dan diakhir penyuluhan dilakukan posttest. Kesimpulan : Sebelum dilakukan penyuluhan hukum banyak dari Masyarakat yang belum tahu bagaimanakag legalitas perkawinan beda agama. Masyarakat Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap menghendaki adanya Penyuluhan Hukum lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi Masyarakat di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap .
Co-Authors Agoes Djatmiko Agoes M.H. S.H. Djatmiko Agus Prasetia Wiranto Aldi Ferdiansyah Aldi Ferdiansyah Ananda Althof Samudra Anton Raharjo Antony Charles Antony Charles Ati Setyowati Aty setyowati Benedicta Gabriella Aurelie Dewi Setia Triana, Ikama Dewi, Ikama Doni Adi Supriyo Doni Adi Supriyo Dwi Aryani Dwindra Foiz Mulia Edi Sanjaya Elisabet Pudyastiwi Elisabeth Pudyastiwi Elly Kristiani Purwendah Elly Kristiani Purwendah Enggarty Nafebi, Yovensi Fajar Andika Pratama Ferryani Krisnawati Ferryani Krisnawati Ferryani Krisnawati Fitri Handayani Fitri Handayani Handoyo, Dede Sidiq Ilahi, Diki Agam Imam Subekti Iskatrinah - Krisnawati, Ferryani Kusumasari, Prosawita Ririh Mahardina Pradnya Paramita Mauliana, Awanda Luthfia Dwi Mochamad Yunan Raenaldi Mochamad Yunan Raenaldi Monteiro, Seguito Nadia Isna Putri Okta Luthfiana Budi Cahyani Prosawita Ririh Kusumasari Wita Pudyastiwi, Elisabet Ramadhan, M. Akbar Renanggal Rusito Satriya Indra Permana Setiawan, Valen Agus Shalsadilla, Shavira Sugeng Wahyudi, Sugeng Sukrisno, Heru Suprapto Suprapto Suyatno Teguh Anindito Virna Atikasar Virna Atikasari Wiwin Mochtar Wiyono Wiwin Mochtar Wiyono Wiwin Muchtar M.Hum. S.H. Wiyono Wiwin Muchtar W Wiwin Muchtar Wiyono Wiwin Muchtar Wiyono Wiwin Muchtar Wiyono Zahra, Syifa Amalia