Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI OLEH DPUPR DI KECAMATAN PAKISJAYA KABUPATEN KARAWANG Windi Widyaningsih; Yamardi Yamardi; Zaenal Abidin As
Jurnal Caraka Prabu Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v5i2.716

Abstract

Penelitian ini berjudul: “Efektivitas Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang”. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Pakisjaya adalah kekeringan irigasi. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan air jaringan irigasi di Kecamatan Pakisjaya tidak merata sehingga menghambat produktivitas petani yang ada di Kecamatan Pakisjaya. Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah Efektivitas program menurut Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di Kecamatan Pakisjaya memiliki permasalahan dalam beberapa dimensi yang dikemukakan oleh Makmur sehingga, belum tercapainya efektivitas pada program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam pelaksanaan normalisasi belum sesuai, ketepatan perhitungan biaya yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana kurang memadai, ketepatan dalam pengukuran dalam pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban belum tepat, ketepatan dalam menentukan pilihan sudah tepat dalam metode pelaksanaan kegiatan program, ketepatan berpikir sudah sesuai dalam memahami konsep dan metode mempunyai pedoman untuk memahami dan proses evaluasi dilakukan dengan baik, ketepatan dalam melakukan perintah sudah sesuai karena mempunyai kriteria tertentu dalam pelaksanaan program, ketepatan dalam menentukan tujuan belum sesuai karena dapat dilihat dari ketentuan dan peraturan sudah ada namun dilihat dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum maksimal, ketepatan sasaran belum sesuai karena masyarakat Pakisjaya masih belum terpenuhi kebutuhan airnya. Kata Kunci: Efektivitas Program, Kecamatan Pakisjaya, Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
PENERAPAN CITY BRANDING DALAM MEWUJUDKAN HERITAGE MILITARY TOURISM DI KOTA CIMAHI Muhammad Sachrul Basyari; Titin Rohayatin; Zaenal Abidin AS
Jurnal Caraka Prabu Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i1.1022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan city branding dalam mewujudkan Heritage Military Tourism di Kota Cimahi. Permasalahannya adalah pelaksanaan wisata tersebut yang belum sesuai dengan perencanaannya, minimnya infrastruktur dan kunjungan wisata, dan keuntungan sektor pariwisata lebih dinikmati oleh pemilik modal besar akibat marjinalisasi ekonomi terhadap UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus kolektif, sehingga informan dipilih dari berbagai badan/dinas dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen serta bahan audio/visual. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penyiapan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi Visi dan Strategi, relevansi visi dan strategi belum disertai koordinasi yang baik. Dimensi Sinergi, dukungan pemangku kepentingan belum disertai kesepakatan formal. Komunitas Lokal, identifikasi kebutuhan UMKM belum disertai keterlibatannya dalam forum formal. Dimensi infrastruktur, peningkatan aksebilitas belum optimal. Dimensi Cityscape and Getaways, lingkungan representatif belum signifikan. Dimensi Budaya Internal, pengelolaan dan pemasaran kota belum disertai kemampuan pemerintah kota yang memadai. Dimensi Kesempatan, pengembangan ekonomi belum diintegrasikan dengan city branding. Dimensi Komunikasi, penyelarasan pesan city branding belum optimal. Dengan demikian, penerapan city branding tersebut belum optimal. Kata kunci : City Branding, Wisata, Heritage Military Tourism.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN SURAT PINDAH DAN DATANG DI KELURAHAN BAROS KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI Yustianti Dwi Pratiwi; Zaenal Abidin AS
Jurnal Caraka Prabu Vol 8 No 2 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v8i2.1978

Abstract

This research aims to find out the quality of community service in processing transfer and arrival documents in Baros Village, Central Cimahi District, Cimahi City. The problems are the community's ignorance (procedures) in arranging transfer and arrival letters, the low level of compliance and obedience of the community in the completeness of the Administration for the Management of Transfer and Arrival Letters, the service provided by the apparatus is slow in serving the community for making transfer and arrival letters. The problem identified in this research is the quality of service in processing transfer letters for residents in Baros Village, Central Cimahi District, Cimahi City. The aim of the research is to find out and assess the quality of service in processing transfer letters for residents in Baros Village, Central Cimahi District, Cimahi City. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach with an inductive case study approach. Data collection techniques through literature study, observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include analysis before the field, analysis during the field and analysis after the field. With stages of data collection, editing, statement classification, data entry, testing and data description. Grand theory Arianto(2018:83) Tangible factors, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty. The research results show that overall the quality of public services in processing transfer and arrival letters in Baros Village, Cimahi Tengah District, Cimahi City shows that the Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty factors are quite good.
Evaluation of Collaborative Governance in Realizing Bureaucratic Reform through Smart City Implementation in Cimahi City Zaenal Abidin AS Abidin AS; Titin Rohayatin
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 17 No. 2 (2025): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v17i2.45131

Abstract

Collaborative governance involves public institutions engaging non-state stakeholders in consensus-oriented, deliberative decision-making for public policy. In Cimahi City, stakeholder involvement in bureaucratic reform through the Smart City initiative is vital, yet collaboration remains underdeveloped. This study aims to describe, analyze, and map the roles, challenges, and efforts of Pentahelix actors government, private sector, academia, media, and civil society in implementing the Smart City concept. Using a descriptive-analytical method with a qualitative approach, the research explores collaboration through communication, coordination, and cooperation. Findings show the government is responsible for regulations, procurement, education, and assistance but is perceived as ineffective. The private sector aids job creation, yet opportunities remain limited. Higher education contributes innovation and expertise in policymaking. Media disseminates information and fosters networks. Public participation is low, especially in idea-sharing and technology use. NGOs assist through training and empowerment programs. Key barriers include weak communication, lack of coordination, and differing stakeholder perspectives. To address these issues, the government established a Smart City Expert Council as a collaborative platform. Overall, while roles are defined, actual implementation faces structural and relational challenges, requiring stronger integration and mutual understanding among all Pentahelix pillars to drive effective bureaucratic reform.