Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Penguatan Hukum Lingkungan Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Pada Taman Anyar Balinese Village Desa Penarungan Artajaya, I Wayan Eka; Wedha, Yogi Yasa; Perbawa, Ketut Sukawati Lanang P.; Permadhi, Putu Lantika Oka Permadhi
Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek Vol 6 No Risdamas (2024): Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek No. 6 Vol. Risdamas Desember, 2024
Publisher : Denpasar Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52232/jasintek.v6iRisdamas.181

Abstract

Pariwisata selalu disebutkan menjadi salah satu penyebab utama munculnya degradasi lingkungan yang sangat serius saat berbagai ekosistem di laut, hutan, Sungai, lahan pertanian maupun pegunakan dirusak hanya demi kepentingan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Pergeseran perkembangan pariwisata tentunya akan berpengaruh terhadap keberlangsungan pariwisata pariwisata bali yang didasari oleh pariwisata budaya. Permasalahan yang dikaji yaitu penguatan hukum lingkungan dalam pengembangan desa pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal dengan selalu mengacu pada filosofi tri hita karana. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada salah satu desa di Bali yang telah menjadi sebuah desa wisata adalah Desa Penarungan yang bertempat di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Desa Wisata Penarungan memiliki beberapa daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Dengan Minimnya pengetahuan mitra perihal pemberdayaan terhadap pariwisata budaya berbasis kearifan lokal, serta pemanfaatan warga lokal dalam pengelolaan lingkungan desa adat, hal ini membuat mitra kurang maksimal dalam pemberian pelayanan di bidang pariwisata dilakukan beberapa kegiatan yaitu mengadakan pelatihan terhadap pengelolaan pariwisata budaya dan mensosialisasikan mekanisme pengelolaan dan pelatihan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata budaya berbasis kearifan lokal
Unraveling the Complex Policies Regulating Conflicts of Interest and Criminal Corruption Wedha, Yogi Yasa; I Made Hendra wijaya; Hudali Mukti; Turymshayeva , Arida
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v5i1.486

Abstract

Corruption is significantly influenced by conflicts of interest in a variety of industries. Indonesia has implemented a variety of regulations to prevent corruption and conflicts of interest. Nevertheless, its implementation continues to encounter a variety of obstacles. This investigation aims to evaluate the intricacy of policies that regulate conflicts of interest and corruption and investigate strategies that can enhance the efficacy of corruption prevention and eradication in Indonesia. The research method employed is normative juridical, incorporating a conceptual approach, legislation, and comparative studies with Kazakhstan, which has a more stringent anti-corruption legal system. The study's findings indicate that Indonesia has implemented numerous regulations prohibiting corruption and conflicts of interest. However, there is a lack of transparency in decision-making, poor law enforcement, weak coordination between institutions, and disharmony between regulations. In contrast, Kazakhstan implements more stringent sanctions, centralized institutions, and regulations. A comprehensive approach to the prevention of conflicts of interest and malfeasance necessitates the optimization of legal substance, legal structure, and legal culture. The following strategies must be implemented: the development of clear regulations, the enforcement of stringent laws, the enhancement of transparency and accountability, and the protection of whistleblowers. To guarantee transparency, integrity, and pure governance in Indonesia, it is imperative to implement more comprehensive policy reforms that are not solely based on legal requirements but also consider social and cultural factors.
STRATEGI PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI BERBASIS DESA ADAT PADA JALUR TOL MENGWI GILIMANUK BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; I Made Hendra Wijaya; Yogi Yasa Wedha; Nyoman Ayu Juliana Dewi; I Made Wisnata Putra
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11492

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung. Data kualitatif digunakan dalam penelitian dengan memberikan keterangan dan argumentasi yang menerangkan penelitian bersifat deskriptif atau menggambarkan, dengan menekankan pada nilai kearifan lokal dalam penyelesaian permasalahan keseimbangan antara dunia sekala dan niskala melalui penguatan dan perlindungan kawasan suci. Sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dengan cara wawancara, dan data responden dari tokoh masyarakat setempat. Data ini juga akan dilengkapi dengan data foto, gambar, peta untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder berupa studi pustaka yang relevan dengan menggunakan dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung hasil. Data sekunder diperoleh dari Buku, Jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan Data dianalisis secara deskriptif–kualitatif, kemudian diolah dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian untuk mempersentasikan dan menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.
Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara: Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery Wedha, Yogi Yasa; Wijaya, Made Hendra; Apriliani, Kadek
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.21484

Abstract

Asset confiscation as an effort to recover state financial losses due to corruption crimes in Indonesia still faces substantial challenges. The legal framework stipulated in the Criminal Procedure Code limits confiscation only for evidentiary purposes in the judicial process, these restrictions impact the non-optimal recovery of state financial losses. This research aims to analyze the regulatory and technical substance obstacles in the implementation of asset confiscation and develop a progressive legal strategy based on the theory of justice. This research is normative juridical research that integrates John Rawls' theory of justice, Richard A. Posner's Economic Analysis of Law Theory, and Lawrence Friedman's legal system theory and the theory of legal expediency as an analytical knife as a consideration to provide recommendations for reform of special confiscation arrangements for corruption crimes. The results show that the gap between the Criminal Procedure Code and the Corruption Eradication Law worsens the effectiveness of asset confiscation, especially at the investigation stage. The expansion of objects that can be seized and the Non-conviction based (NCB) asset forfeiture approach are identified as potential solutions that are more efficient and fair in overcoming this obstacle. The proposed strategy includes expanding the scope of confiscation and harmonizing regulations between KUHAP and the Law on the Eradication of Corruption. This research confirms the importance of legal reform to improve the efficiency of recovering state losses due to corruption while strengthening a fair and beneficial legal system. The strategy of expanding asset confiscation arrangements has urgency in efforts to recover....
PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI TABANAN I Gede Nyoman Pandu Raharja; Yogi Yasa Wedha
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan dilakukan dengan cara memperlakukan terdakwa sebagai subyek hukum sesuai haknya sampai dengan putusan berlaku tetap. Setiap terdakwa diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Hakim berpegang pada prinsip objektivitas dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau tekanan eksternal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdakwa diberikan hak yang adil, kesempatan yang sama untuk membeladiri, termasuk hak untuk tetap diam (the right to remain silent), tanpa dapat dianggap sebagai tanda kesalahan. Selain itu terdapat faktorfaktor yang menghambat penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan dimana ada beberapa faktor yang menghambat penerapan asas ini meliputi tekanan publik dan peran media yang dapat menciptakan stigma negative terhadap terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan.
Efektifitas Hukum Adat Desa Kedis dalam Pelestarian Kesakralan Budaya Tari Rejang Keraman Wijaya, Hendra; Wedha, Yogi Yasa; Wira Udytama, I Wayan Wahyu; Rosiana, Febe; Santoso Ratu, Dennis
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p08

Abstract

This discussion examines the role of customary law in preserving Rejang Keraman Dance in Kedis Village, Buleleng, Bali, amid the influence of globalization. The aim is to understand how customary law is able to maintain this tradition from the threat of modernization. this article uses a qualitative juridical emperis method with a legal anthropology approach. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, direct observation of the ceremony, as well as a review of related literature. The results of this discussion show that customary law functions as an effective mechanism in maintaining the sacredness and preservation of Rejang Keraman Dance, by involving the entire village community. The conclusion of this discussion is that customary law in Kedis Village does not only function as a formal rule, but also as a means of protecting culture and social identity that can withstand the pressures of globalization. This discussion provides important insights for the development of customary law-based cultural preservation policies. Pembahasan ini mengkaji peran hukum adat dalam melestarikan Tari Rejang Keraman di Desa Kedis, Buleleng, Bali, di tengah pengaruh globalisasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum adat mampu menjaga tradisi ini dari ancaman modernisasi. artikel ini menggunakan metode kualitatif yuridis emperis dengan pendekatan antropologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pengamatan langsung upacara, serta tinjauan literatur terkait. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai mekanisme efektif dalam menjaga kesakralan dan kelestarian Tari Rejang Keraman, dengan melibatkan seluruh komunitas desa. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa hukum adat di Desa Kedis tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat pelindung budaya dan identitas sosial yang mampu bertahan menghadapi tekanan globalisasi. Pembahasan ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan pelestarian budaya berbasis hukum adat.
Existence Bali Governor Regulation No. 1 of 2020 Concerning Governance of Bali Fermented and or Distilled Beverages Wedha, Yogi Yasa; Wijaya, I Made Hendra; Artajaya, I Wayan Eka; Permadi, Putu Lantika Oka
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 10 (2024): October 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i10.11493

Abstract

This research discusses the issue of the existence of gubernatorial regulations Bali No. 1 of 2020 concerning the Governance of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks, what is the Legal Certainty and Benefits. The aim of the research is to see to what extent the existence of Bali Gubernatorial Regulation No. 1 of 2020 can regulate the issue of governance of Balinese fermented and/or distilled drinks and whether this regulation can provide legal protection, legal certainty and benefits as expected. The problem that will be discussed is related to the Management of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks Efficacy and Benefits for the people of Bali. Normative legal research methods with a statutory approach, historical approach, and conceptual approach. The research results show that the Governor based on his authority and function can issue Governor regulations, but materially, the substance regulated therein cannot conflict with the substance that has been regulated in the statutory regulations above. This study shows that the substances regulated in PERGUB1/2020 is contrary to the above regulations (PERPRES 74/2013) therefore, based on the principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Gubernatorial Regulation No. 1/2020 cannot normatively be enforced as a product of binding statutory regulations, thus its existence cannot provide legal protection and benefits for the community.
The Dilemma of Judicial Pardon in the Use of Medical Cannabis: A Criminal Law Perspective in Indonesia Ni Putu Noni Suharyanti; Wedha, Yogi Yasa; Sutrisni, Ni Komang
Focus Journal : Law Review Vol 5 No 1 (2025): Focus Journal Law Review Vol. 5 No. 1
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v5i1.372

Abstract

Rechterlijk pardon is not explicitly mentioned in the nomenclature of the National Criminal Code, however, substantively / implicitly the arrangement is in Article 71 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, so that it is sufficient to provide legal certainty for judges in its application. This arrangement, it is possible to apply in the case of medical marijuana. As a response to public discourse and the dynamics of law and the development of science as well as the solution of creating a balance between fair law enforcement and recognition of urgent medical needs. Without leaving the integrity of the applicable law, carried out with the precautionary principle, and having true accountability. In addition, applying rechterlijk pardon in medical marijuana cases is an important step supported by the principles of humanity and human rights. By giving judges discretion to consider the individual circumstances of the accused, the judiciary can contribute to substantive justice. The criminal law implications of medical cannabis use in Indonesia create complex challenges but also offer opportunities for reforms that can improve access and protection for patients. By addressing legal uncertainty and inherent stigma, Indonesia can develop more humane policies and be responsive to public health needs. Constructive dialog between policymakers, legal experts, and the public is essential to balance law enforcement and the need for effective medical care.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP CEDERA PEMAIN SEPAK BOLA DI BALI UNITED FC I Made Tito Wiratama; Yogi Yasa Wedha
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum bagi atlet profesional, khususnya pesepak bola, menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional. Cedera yang dialami pemain selama berkarier seringkali menimbulkan persoalan mengenai jaminan sosial dan pemenuhan hak-hak pekerja olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Keolahragaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jaminan sosial pemain sepak bola yang mengalami cedera, dengan fokus pada kasus Bali United FC. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kontrak kerja pemain, serta data lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bali United FC telah memberikan perlindungan hukum melalui kontrak kerja yang secara jelas memuat hak-hak pemain, termasuk mekanisme penanganan apabila terjadi cedera. Selain itu, keberadaan asuransi, khususnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menjadi faktor pendukung dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sosial dan kesehatan pemain. Implementasi tersebut menunjukkan keselarasan antara praktik klub dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keolahragaan, sehingga para pemain merasa haknya terlindungi dan tidak diabaikan ketika mengalami cedera. Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa model perlindungan yang dilakukan Bali United FC dapat dijadikan contoh bagi klub sepak bola lain di Indonesia untuk memastikan adanya kepastian hukum serta jaminan sosial yang memadai bagi atlet.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR BERKEDOK PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DENPASAR I Made Agus Widiarta; Yogi Yasa Wedha; Putu Angga Pratama Sukma
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena pungutan liar yang berkedok parkir ilegal di Kota Denpasar menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Praktik ini tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pungutan liar sektor perparkiran, serta mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan memadukan analisis normatif dan fakta lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dan aparat terkait, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 dan kerjasama dengan Satgas Saber Pungli, praktik pungutan liar masih terjadi akibat lemahnya pengawasan, kebijakan yang tumpang tindih, serta resistensi masyarakat adat terhadap aturan pajak parkir. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi, penegakan hukum yang konsisten, dan pendekatan sosial kepada masyarakat menjadi kunci dalam pemberantasan pungutan liar di sektor perparkiran Kota Denpasar.