Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Industri Rumah Tangga (Pisang Sale) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”(Studi di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara) Dicky Armanda
JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi & Pembangunan Vol. 10 No. 1 (2024): JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.905 KB) | DOI: 10.56857/jtb.v10i1.32

Abstract

Fokus penelitian ini tentang  “Kebijakan Pemerintah dalam Peemberdayaan  Industri Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahreraan Keluarga” dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan industri rumah tangga (pisang sale) beserta hambatannya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.  Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan  teknik  memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Adapun Informan yang digunakan sebanyak 11 orang yang ditentukan secara purposif  terdiri  dari Camat, tokoh masyarakat, geuchik gampong dan pengelola usaha industri rumahtangga di Kecamatan Langkahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberdayakan industri rumah tangga (pisang sale) diwujudkan melalui tindakan pemberian penyadaran, pemberian kapsitas intelektual (sumberdaya manusia) seperti kemampuan, pengetahuan, keterampilan, fasilitasi modal usaha. Peramasalahannya bahwa  21 industri rumah tangga di Kecamatan Langkahan menghasilkan pendapatan rata-rata Rp.5.000.000 hingga Rp.7.000.000 perbulan. Namun belum mampu mengembangkan usahanya secara maksimal dan kontinyu, karena pemerintah tidak pernah melakukan pemberdayaan. Kesimpulan bahwa kebijakan  pemerintah dalam pemberdayaan industri rumah tangga diwujudkan melalui tindakan pemberian penyadaran, pemberian kapasitas intelekyual  (sumber daya manusia) seperti pengetahuan, pengetahuan dan keterampilan, fasilitasi modal usaha. Kebijakan tersebut belum terwujud secara efektif, karena masih ada berbagai hambatan  seperti rendahnya kesadaran individu, minimnya sumber daya manusia seperti kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, terbatasnya modal kerja, minimnya aktivitas pemasaran serta terbatasnya bahan baku. Disarankan agar pemerintah dapat melakukan tindakan pemberdayaan bagi usaha industri rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan sumber daya manusia, mempermudah akses permodalan, dan memperluas aktivitas pemasaran.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 MELALUI DANA DESA DI GAMPONG PANTE KECAMATAN LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA Alba, Amru; Sari, Dewi Kemala; Armanda, Dicky
Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati (JRAMM) Vol 10, No 2 (2021): Kiinerja Perusahaan dan Bisnis
Publisher : Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jur.jeram.v10i2.5100

Abstract

Corona virus merupakan virus baru yang muncul pada akhir Desember 2019, karena itu disebut covid-19. Virus ini menyebar dengan cepat serta menyerang siapa saja seperti anak-anak, orang dewasa, orang tua lansia, ibu hamil dan ibu menyusui. Virus tersebut menyerang sistim pernafasan yang sangat membahayakan dan mematikan. Oleh karena itu perlu diwaspadai dan ditanggulangi dengan cepat karena memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan  teknik  memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan  implementasi kebijakan penanggulangan wabah covid-19 melalui dana desa di Gampong Pante bersama upaya yang dilakukan oleh geuchik dalam menghadapi penanggulangan covid-19. Teknik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data (kesimpulan). Informan ditentukan secara purposif terdiri  dari, Camat Lhoksukon, Geuchik gampong, Tuha Pheut, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda  dan warga masyarakat yang berstatus ODP. Hasil penelitian bahwa bahwa Geuchik Gampong Pante antara lain telah mengalokasikan dana Rp.597.650.000 untuk memberikan bantuan langsung tunai Rp.600.000/rumah tangga. Upaya lain adalah pembentukan gugus tugas covid-19, melakukan edukasi masyarakat, sistem informasi covid-19 dan menyediakan sarana cuci tangan bagi masyarakat. Kesimpulan bahwa implementasi Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk penanggulangan wabah covid-19 sudah dilaksanakan walaupun belum maksimal, karena terdapat hambatan bahwa dana desa tidak mencukupi apabila diberi bantuan  kepada 2009 rumah tangga yang ada dalam Gampong Pante.  
Stakeholders Mapping on the Sustainability of Halal Tourism Development in Sabang City Armanda, Dicky; D.A, Dyah Kuntorini; Zahara, Ana; Nurmasyahyati; Kurniawan, Rudi
INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW Vol. 6 No. 1 (2024): INFLUENCE: International Journal of Science Review
Publisher : Global Writing Academica Researching and Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper's subjects were the availability and viability of Sabang's halal sites and routes. We create a five-point framework for tourist stakeholders that explains how they can use their positions and teamwork benefits to manage destinations through regulation, conservation, and livelihood. We achieve this by referring to the underlying ideas and practices of sustainability as well as how stakeholder participation and involvement are included in the growth of sustainable tourism. The suggested pathways for halal tourism begin in Sabang, the city's center. The study employed qualitative techniques like field observations, focus groups, and interviews. Additionally, the geographical relationships between tourist attractions were identified, located, and plotted using GIS technology. The study's findings confirm Sabang's abundance of potential tourism resources for halal tourism development. Natural resources and Islamic heritage make up the majority of these resources. After the available tourism resources were identified, numerous potential halal tourism routes were suggested. Proposals for how tourism stakeholders can advance sustainable tourism will be included in the findings. As a result, determining a destination's tourism potential should begin with an inventory of its actual and potential tourism resources.
Perencanaan dan Pengelolaan Dana Infrastruktur Desa di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Fauzan Fauzan; Dicky Armanda; Muhaddis Muhaddis; Nurmasyahyati Nurmasyahyati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 21 No. 2 (2024): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v21i2.1978

Abstract

This study aims to analyze the planning and management strategy of infrastructure fund allocation in Pasar Simpang Tiga Village, Bukit District, Bener Meriah Regency. This research was conducted in Pasar Simpang Tiga Village, Bener Meriah Regency. The research aims to understand the stages of planning and management of the infrastructure budget in Pasar Simpang Tiga Village, Bukit District, Bener Meriah Regency, as well as its impact on infrastructure development in the region. In this study, the researcher applies a qualitative approach with a descriptive analysis method. Data collection was carried out by conducting observations, interviews, and documentation studies. The results of the study show that in Pasar Simpang Tiga Village, Bukit District, Bener Meriah Regency, the planning and management process of village infrastructure funds uses the musrembang method. In this method, planning uses a top-down and bottom-up planning model that refers to the Bener Meriah Regency RPJM, the Bener Meriah Regency RPJMDesa, and the Bener Meriah Regency RTRW. The planning at Simpang Tiga Market was led by a team consisting of eleven members, including village reje, petue, kaur pembangunan , kaur evaluation, imem, and other figures. The results of the village meeting are then submitted to the sub-district to be evaluated and adjusted to the needs of the community. The impact of planning and management of village infrastructure funds in Pasar Simpang Tiga Village, Bukit District, Bener Meriah Regency has accelerated the development process in the village, both physically and non-physically. The positive impact of this is the increase in Village Original Income (PAD) of Pasar Simpang Tiga Village. However, the negative impact is the lack of optimal planning in prioritizing programs that are in accordance with the livelihood of the majority of the residents of Pasar Simpang Tiga Village, most of whom are palawija farmers such as potatoes, kul, carrots, red chilies, and green chilies, so this is not optimal in increasing the PAD of Pasar Simpang Tiga.
Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam Menyelesaikan Sengketa di Tingkat Gampong Junaidi Junaidi; Muhaddis Muhaddis; Dicky Armanda; Taufik Gunawan
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 21 No. 2 (2024): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v21i2.2055

Abstract

Custom and Customary Law are basically complementary laws, and are part of the national legal system, in relation to each other subject to laws and regulations and also subject to the provisions of Customary Law. The purpose of this study is to describe the effectiveness of Aceh Qanun Number 9 of 2008 in resolving disputes at the level of Ulee Blang Mane Village, Banda SaktiDistrict, Lhokseumawe City. This study uses a qualitative research method that is descriptive in nature by using techniques to obtain data through observation, interviews, and documentation. This study used 12 informants who were determined purposively consisting of Geuchik, Village Officials, Customary Figures and the parties to the case (household disputes, division of inheritance and disputes between neighbors) in Ulee Blang Mane Village, District, Lhokseumawe City. The results of the study explain that Aceh Qanun Number 9 of 2008 in resolving disputes at the Gampong Jawa Lhokseumawe level, Banda Sakti District, Lhokseumawe City has not been implemented properly.
Effective Scholarship Strategies: A Motivational Workshop for Undergraduate Students of Islamic Higher Education Institutions Rahman, Fadhlur; Armanda, Dicky; Jailani, Munawar Rizki; Hasanah, Uswatun
Pengabdian Cendekia Vol. 2 No. 2 (2024): Vol. 2 No 2 (Desember 2024) Membangun Kecendekian: Transformasi Melalui Pengabd
Publisher : Indonesian Scholars Global Forum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63107/0wbrdd57

Abstract

One concrete embodiment of community service is the giving of assistance to students who are struggling with academic challenges, such as scholarships. The session was constructed with a participatory and practical design, with the purpose of ensuring that participants not only grasped the theoretical content but could also apply it immediately. On the first day, the workshop session showcased authentic CVs that captivated the interest of scholarship prospective candidates. Participants endeavoured to organize their CVs with the assistance of the speakers. The second day was filled with writing motivational letters and preparing for interviews. In addition, role-playing exercises resembled scheduled interviews. Participants alternated between roles as interviewers and candidates. This practice was intended to improve their confidence and communication abilities. The program was successful in meeting its goal of equipping students with the knowledge and abilities needed to submit scholarship applications. Participants in this exercise not only improved their technical understanding, but also gained confidence in their ability to compete for scholarship opportunities.
Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru (Studi pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara) Bahri, Saiful; Armanda, Dicky; Kurniawan, Rudi
Media Penelitian Pendidikan : Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran Vol 16, No 2 (2022)
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/mpp.v16i2.13695

Abstract

The purpose of this study is to describe the management, obstacles and efforts of the principal in improving the professional competence of teachers at Madrasah Tsanawiyah (MTS) Lapang District, North Aceh Regency. This study uses a descriptive qualitative research method using techniques to obtain data through observation, interviews, and documentation. This study used 10 informants who were determined purposively consisting of the Principal of Madrasah Tsanawiyah (MTS) Lapang District, Deputy Principals and their staff, some teachers and students of Madrasah Tsanawiyah (MTS) Lapang. The results showed that the principal's management in improving the professional competence of teachers at Madrasah Tsanawiyah, Lapang District, North Aceh Regency was very effective. The principal's management is to improve the teaching abilities of teachers, optimize the utilization and use of media and educational facilities, establish good cooperation with the community, apply strict discipline for students and teachers and carry out regular supervision of teachers and students. Obstacles in improving the professional competence of teachers at Madrasah Tsanawiyah, Lapang District, include: limited flow of funds and incomplete facilities and infrastructure. The principal's effort in this case is to look for opportunities to increase the injection of funds to schools, either through donors, local governments or the central government. The principal strives for the teaching staff to use the media facilities and infrastructure as much as possible even though they are limited.
POSISI PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMBELAAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA Muhaddis, Muhaddis; Junaidi, Junaidi; Armanda, Dicky; Aruni, Fidhia
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31072

Abstract

Indonesia telah berimplikasi pada luasnya kewenangan pemerintah untuk mencampuri semua bidang kehidupan rakyat atau warga negara. Berbeda halnya dengan negara hukum klasik yang membatasi tugas negara hanya pada bidang keamanan dan ketertiban atau yang dikenal dengan istilah negara penjaga malam (nachtwakkersstaat) sehingga kewenangan pemerintah sangat terbatas. Tulisan ini bertujuan posisi prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dalam pembelaan hukum bagi warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan empat pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan (statutory approach), pendekatan kasus (case approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai kedudukan dalam Hukum Administrasi Negara bukan hanya sebatas teori atau doktrin tetapi eksistensinya telah diakui oleh peraturan perundang-undangan. Serta Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perlindungan hukum bagi warga negara dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dengan menjadikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara dan sebagai alat uji bagi pengadilan tata usaha negara dalam menguji keputusan tata usaha negara yang digugat oleh warga negara.
Kebijakan Turunan Pengelolaan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Wilayah Pesisir (Studi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara) Dicky Armanda
Itqan: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan Vol. 12 No. 2 (2021): Itqan: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3201.287 KB) | DOI: 10.47766/itqan.v12i2.192

Abstract

The policy for managing education based on local excellence in coastal areas is a policy regulated in Law No. 20 of 2003 concerning National Education and is revealed in North Aceh Qanun No. 4 of 2012 concerning the implementation of education. The problem under study is how the derivative policies on education based on local excellence and the obstacles in implementing the derivative policies for managing education based on local excellence in the coastal areas of North Aceh Regency are investigated. In this case the author uses research methods through a qualitative approach with descriptive type, data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. and data analysis techniques, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the form of a derivative policy of local excellence-based education management refers to the national education standard (SNP) with the form of a Dual System, Link and Match Policy which is applied to Vocational Schools. The basis for implementing education policies based on local excellence is in the form of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System, Aceh Qanun No. 5 of 2008 concerning the implementation of education, North Aceh Qanun No. 4 of 2012 concerning the implementation of education. The policy direction is a policy that functions of the educational unit in accordance with its nature and in relation to the surrounding environment, namely developing the potential of students in facing their role in the future according to the needs of the surrounding community. The policy direction is the development of facilities and infrastructure in accordance with the National Education Standards (SNP), Curriculum development in accordance with regional potential and in accordance with school needs and conventions from SMA to SMK.
STRENGTHENING RELIGIOUS MODERATION IN GAMPONG JAWA, LHOKSEUMAWE TO PREVENT CONFLICTS Munawar Jailani; Dicky Armanda; Danial Danial; Iskandar Iskandar
As-Sidanah Vol 6 No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : LP2M Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/assidanah.v6i2.329-344

Abstract

Religious Moderation is a government initiative aimed at preventing religious-based social conflicts in Indonesia. While religion can bring peace, it has also been used to create divisions within the nation. The service provides education and assistance to prevent religious conflict in Gampong Jawa, Lhokseumawe, a village that is at risk of such conflicts due to tensions between residents who hold different religious beliefs. The program uses Participatory Action Research (PAR) by involving community participation and elements of the leadership of Gampong Jawa, Lhokseumawe, in resolving religious conflicts by strengthening Religious Moderation there. The results of the program include: (1) Increased tolerance and understanding in the community, (2) Resolving religious conflict with empathy and dignity, and (3) promoting awareness of brotherhood Gampong Jawa community, leading to peaceful coexistence despite having different religious views.