Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.436
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW LEGAL BRIEF Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Collegium Studiosum Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Dialektika Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan Journal of Strafvodering Indonesian Ipso Jure
Guntara, Deny
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tinjauan Kriminologi dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Kebumen (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kebumen) Ixal, Da'i Safuad; Guntara, Deny; Abas, Muhamad; Pratama, Raka Indra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6374

Abstract

Fenomena maraknya praktik perjudian sabung ayam di Kabupaten Kebumen mencerminkan adanya persoalan sosial dan hukum yang memerlukan pendekatan kriminologis yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab tindak pidana tersebut serta menganalisis strategi penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Kebumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan individu dalam praktik sabung ayam erat kaitannya dengan pengaruh lingkungan sosial, tekanan ekonomi, dan proses pembelajaran perilaku menyimpang melalui interaksi sosial. Teori Differential Association digunakan untuk menjelaskan bahwa perilaku kriminal diperoleh secara sistematis dari lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian mencakup tindakan pre-emtif, preventif, dan represif yang dilaksanakan secara simultan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam membangun ketahanan sosial guna mencegah meluasnya praktik perjudian serupa di masa mendatang.
Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yani, abdul; Guntara, Deny; Rahmatiar, Yuniar; Fauziah, Margie Rahayu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengesahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), serta menilai kesesuaiannya dengan konsep supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan demokratis. Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor - sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme, dan keterlibatan dalam jabatan sipil. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif - analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun revisi UU ini secara formal memenuhi prosedur legislasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keterbukaan dan partisipasi publik. Selain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol sipil dan penegasan batas kewenangan antara militer dan sipil guna menjaga supremasi hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengelolan Dana Asuransi Karyawan (Studi Kasus No. 104/Pdt.G/PN KWG) Triana Dewi, Liza; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6396

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelusuri kewajiban hukum dari perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui dampak hukum jika tiak melaksanakan putusan hakim. Dua sumber data langsung dan tidak langsung digunakan dalam teknik penelitian hukum normatif studi ini. Berdasarkan kesimpulan studi, tanggung jawab hukum perusahaan asuransi, sebagaimana ditetapkan pada Ketetapan No.104/Pdt.G/PN/Kwg, meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi. Dalam Ketetapan No.104/Pdt.G/2022/PN KWG, bentuk tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh tergugat adalah mengembalikan dana, investasi, biaya finalti senilai Rp. 73.622.785.595, membayar bunga moratorium tahunan sebesar 6% dengan jumlah Rp. 4.598.095.429, pembatalan perjanjian antara PT ABCD dengan PT XYZ, dan tergugat membayar biaya perkara yang muncul akibat adanya perkara ini dengan nilai Rp. 6.415.000. Serta, dampak hukum yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan putusan adalah dilakukannya eksekusi berupa pemberian, pembersihan, perobohan, distribusi, serta bertindak terhadap suatu benda dan membayar sejumlah dana yang didapatkan dari menjual barang-barang milik debitur sesuai dengan Pasal 195-197 HIR.
ANALISIS TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 KESEHATAN Iswandi, Erik; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1074

Abstract

Abortion is an act that violates the law because it tries to abort a pregnancy or abort it with various problems and reasons. The reasons for someone having an abortion can be in the form of medical reasons that require an abortion, economic reasons that are not sufficient for the family's needs, social reasons and so on. In (Decision Study Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks), a woman has an abortion on the grounds that if she doesn't have an abortion then she will lose her job while she is the backbone of the family because her husband doesn't work. The purpose of this study is to legally analyze the decision Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks. The research method used is normative juridical with library study data collection methods. The results of this study indicate that the act of abortion is a criminal act regulated in the Health Law and the Criminal Code with several exceptions. The judge decides the case by considering the evidence and facts at trial. The judge in deciding this case was in accordance with the regulations so that the judge's indictment was fair and did not harm the defendant.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Irawan, Surya; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1081

Abstract

The abstract here is a representation (not a summary) of the background, objectives, methods and conclusions. Abstract in English written in one paragraph consisting of 150- 200 words, using Times New Roman, font size 11, one space. Abstract serves to briefly present the contents of the journal. The position of consumers in general is still weak in the fields of economy, education and bargaining power, therefore it is very necessary to have laws that protect consumer interests. To be able to provide guarantees for the implementation of consumer protection, the government pours consumer protection into a legal product. This is important because only the law has the power to compel business actors to obey it, and also the law has strict sanctions. This research was conducted at the Consumer Dispute Settlement Agency domiciled in Karawang Regency using normative juridical types and approaches. The author reviews the legal literature on consumer dispute resolution and legal certainty over the Karawang Regency Consumer Dispute Settlement decision which is then collected and classified with detailed, systematic and directed records regarding documents/literature. Furthermore, the author conducts a descriptive data analysis, so that a comprehensive picture of the problems surrounding consumer dispute resolution and legal certainty is obtained for the Karawang Regency Consumer Dispute Settlement decision. The results of the research that the author conducted suggest that consumer settlement in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be pursued by 3 (three) methods / methods, namely, conciliation, mediation and arbitration on the basis of the choice and agreement of the parties to the dispute. The form of award by the method of conciliation and mediation shall be final and binding, without having to be asked for fiat execution to the local District Court, while the form of award taken by the method of arbitration must be requested by fiat execution to the local District Court so that the arbitral award has executory force.
IMPLEMENTASI PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH PADA PERSEROAN TERBATAS BEST LOGISTICS SERVICE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN Sopyan, Sopyan; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.381

Abstract

“Pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala pengupahan di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan,” terang Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. di PT, sejalan dengan hal tersebut. Best Planned operations Administration Indonesia yang merupakan organisasi PMA Jepang yang berpartisipasi dalam administrasi strategi otomotif yang dicanangkan pada tahun 2003 yang merupakan salah satu organisasi Honda Gathering di Indonesia, telah mulai melaksanakan estimasi konstruksi dan skala mulai sekitar tahun 2014. Penelitian hukum empiris adalah istilah untuk studi semacam ini. Dimulai dengan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer dari masyarakat atau lapangan dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara itu, dilihat dari gagasan pemeriksaan ini bersifat ekspresif, artinya memberikan gambaran yang wajar tentang penggunaan Undang-undang Tidak Resmi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan di PT. Administrasi Operasi Terbaik Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pada PT Perusahaan telah menjalankan Best Logistics Service Indonesia sejak tahun 2014, namun perusahaan menghadapi tantangan, seperti kenaikan upah yang meningkat setiap tahunnya sedangkan volume produksi menurun, yang akan berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan untuk menerapkan struktur dan skala upah serta masa kerja pekerja yang rata-rata berusia di atas 10 tahun.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Teori Perspektif Sosiologis (Studi Kasus di Polres Karawang) Hanafi, IVAN; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2384

Abstract

The rise in criminal acts involving stolen goods is a  massive problem for the community, especially in Karawang Regency. There are many cases of theft of motor vehicles and selling them to collectors. In this case, the collectors have quite an important role because the presence of the collectors opens the way for the perpetrators. motor vehicle theft. This research was conducted to find out the causes of crime in burglary cases and how to overcome this action. Therefore, criminology is very much needed for this research to find out what factors make a person commit the crime of stealing motor vehicles in Karawang Regency and what countermeasures are taken—by police officers to prevent such actions. The type of research used is empirical juridical and supported by secondary data conducted at the Karawang Police Station by conducting interview observations and other data collection related to the crime of holding goods stolen from motorized vehicles in Karawang Regency. Based on the results obtained in research on the criminal act of holding goods stolen from motorized vehicles in Karawang Regency, the author concludes that the factors that make a person commit a criminal act of holding are economic, educational, and work pressure factors that encourage him to commit a crime and the efforts of the police in dealing with this criminal act. is with Preventive and Repressive actions.
Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Penghentian Penuntutan Melalui Surat : Tap-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 oleh Kejaksaan Negeri Karawang) Kurnia, Didiek; Guntara, Deny; Akbar, Gary Gagarin; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4530

Abstract

Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai terobosan alternatif dalam sistem penanganan kasus pidana di Indonesia dengan mengedepankan keterlibatan semua pemangku kepentingan: pelaku, korban, negara dan komponen masyarakat. Paradigma ini menawarkan jalur penyelesaian di luar mekanisme pengadilan konvensional melalui proses dialog yang menghasilkan kesepakatan berkeadilan bagi seluruh pihak. Implementasi konsep ini secara formal dimulai dengan diberlakukannya UU No. 11/2012 tentang SPPA yang memperkenalkan konsep diversi. Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif melibatkan koordinasi berbagai institusi penegak hukum. Studi ini melakukan analisis mendalam terhadap implementasi keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan Negeri Karawang berdasarkan regulasi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dengan mengambil studi kasus spesifik pada Surat PenghentianNo: TAP-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 yang dikeluarkan pada 27 Desember 2021. Lingkup penelitian mencakup evaluasi mekanisme penerapan serta batasan penghentian penuntutan yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dalam beragam jenis tindak pidana. Metodologi yang digunakan bersifat penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi serta wawancara mendalam dengan jaksa penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Karawang.
The Role of Village Government in the Orderly Land Administration in Dayeuhluhur Village, Tempuran District, Karawang Regency as an Implementation of Agrarian Reform Guntara, Deny; Wahyudi, Rikes; Gunawan, Endang Ano; Rahman, M. Rafly Dwi; Dewi, Cindy Aulia; Putri, Shilva Alya; Putra, Daffa Fauzan Hanif Angkoso
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i6.745

Abstract

Order of village land is the process of managing and regulating land at the village government level. According to Law Number 6 Year 2014, villages are authorized to manage local governance matters, including those related to land issues. This research aims to understand the implementation of land administration systems in Dayeuhluhur Village, Tempuran Subdistrict, Karawang Regency, West Java Province. The method used is juridical-empirical, incorporating interviews and direct observations in Dayeuhluhur Village, along with data analysis from literature as supporting evidence. Data collected is qualitatively analyzed to explain findings derived from observations and journal records. Data was gathered from primary sources such as interviews and observations, as well as secondary sources like documents. The study's findings indicate that the land administration system in Dayeuhluhur Village functions effectively. However, it also reveals that the role of the Dayeuhluhur Village government in land administration is not yet ideal due to several reasons, including weaknesses in human resources, lack of coordination with relevant agencies, deficiencies in village land administration systems and procedures, and inadequate community awareness of the importance of orderly land administration. Therefore, due to these inhibiting factors, the village government is less effective in ensuring orderly land administration, both internally and externally. By addressing these barriers, it is hoped that the village government's role in ensuring orderly land administration can be maximized to benefit the community and the village as a whole.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA SERIKAT PEKERJA YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PENGUSAHA Sopyan, Sopyan; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.699

Abstract

The purpose of this writing is to learn how the Collective Labor Agreement (PKB) is governed by law and what legal recourses can be taken against the alleged rejection of the PKB. This examination is an illustrative subjective exploration. The methodology utilized is an exact juridical methodology, in particular breaking down an issue utilizing regulations and guidelines which are then deciphered with experimental information in the field. The method of legal reasoning, which is an activity to find a legal basis contained in a legal event, is the method of data analysis utilized in this study. whether it is a legitimate demonstration or an unlawful demonstration (criminal, common or regulatory) and remember it for the current lawful guidelines. The consequences of this study show that there are charges that businesses with different reasons reject the presence of an Aggregate Work Understanding (PKB) in their organization despite the fact that the circumstances for worker's guilds have been satisfied to apply for the option to arrange. Conflicts with labor unions followed the implementation of the Collective Labor Agreement (PKB). despite the fact that, in accordance with PERMENAKER RI No. Employers are required to serve trade unions and labor unions that submit written requests to negotiate collective labor agreements (PKB) under Section 28 of 2014, which is about the Procedures for Making and Ratifying Company Regulations and Making and Registering Collective Labor Agreements.
Co-Authors Abas, Muhamad Abbas, Muhamad Abdul Majid, Luky Abdurakhman, Maman Aidina, Fitria Aini, Nida Qurratul Akbar, Gary Gagarin Anggy Giri Prawiyogi Arafat, Zarisnov Asyhadi, Farhan Atmaja, Annisa Tri Darsono, Ahmad Bagas Dwi Dewi, Cindy Aulia Fauzan, Ade Ahmad Fauzi, Muhamad Jiia Fauziah, Margie Rahayu Gugun Gunawan, Gugun Gunawan, Endang Ano Hariri, Mochammad Sofyan Hendri Gunawan Herman, Rizky Nurjulianto Hidayat, Anwar Himim, Aldora Ananda Putra Irawan, Surya Iswandi, Erik Ivan Hanafi Ixal, Da'i Safuad Izdihar, Naufal Kalimanto, Miki Koswara, Wahyu Kurnia, Didiek Lubis, Adyan Mahardika, Fazri Editiya Mahmudi, Afrizal Makhron, Fiki Muzaki Maulida Ridfar, Lulu Minetha, Adelli Ritza Muhamad Abas Mutiara Dewi, Chalidya Nasution, Moh Sofyan Naufal, Raden Hisyam Al Noviandi, Muhamad Topik Nugraha, Tirta Nur Elita, Raden Lita Nurdin Nurdin Panjaitan, Michael Putra Patul Mudin, Arip Pratama, Raka Indra Putra, Daffa Fauzan Hanif Angkoso Putri, Shilva Alya Rahman, M. Rafly Dwi Rahmatiar, Yuniar Ramadani, Trisna Ramdhani, Alvian Ranisya Hadi, Vira Robillah, Robillah Sakum, Sakum Sampurna Banyuaji, Sampurna Sanjaya, Suyono Sopyan Sopyan Suhaeri Suhaeri, Suhaeri Syahida, Nadia Targana, Tatang Triana Dewi, Liza Ulandari, Mega Wahyudi, Rikes Yani, Abdul Yulianti, Yuli