Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.261
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Collegium Studiosum Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Keadilan Journal of Strafvodering Indonesian
Guntara, Deny
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Copyright Infringement and Legal Effects on Providers and Users of Illegal Streaming Services in the Perspective of Criminal Law Ulandari, Mega; Guntara, Deny; Abas, Muhamad; Pratama, Raka Indra
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 3 (2025): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i3.1344

Abstract

The rapid development of digital technology presents new challenges in enforcing copyright law, especially against illegal streaming sites that distribute copyrighted content without permission. This study examines the legal implications for providers and users of such platforms under Law No. 28 of 2014 on Copyright. It analyzes the regulatory framework and criminal sanctions applicable to both actors using a normative juridical method with statutory and case study approaches. Findings indicate that providers may be directly sanctioned for violating creators’ economic rights under Article 113(2)–(3), while users are only liable if actively involved in unlawful dissemination. Enforcement faces structural and technical barriers, including the complaint-based nature of the offense, digital evidence complexity, and cross-border jurisdiction. Academically, this research enriches digital copyright discourse and offers relevant legal interpretations. Practically, it recommends strengthening cyber law enforcement and updating legal norms to respond effectively to copyright violations in the digital era
Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yulianti, Yuli; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4xbvra82

Abstract

Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama hak cipta. Kemudahan dalam mengakses dan mendistribusikan karya di internet meningkatkan risiko pelanggaran seperti pencurian karya dan pemakaian tanpa izin. Perlindungan hak cipta pada zaman digital masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dalam menghadapi pelanggaran digital yang semakin rumit. Penelitian ini menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital menurut peraturan yang berlaku, dengan fokus pada kemampuan regulasi tersebut dalam melindungi hak cipta, cara pemanfaatan teknologi serta strategi hukum yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hak cipta di Indonesia, dan juga kendala-kendala yang menjadi penghalang dalam penerapan regulasi itu. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada serta penelitian kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Hasil penelitian yaitu bahwasanya Undang-Undang telah mengatur perlindungan hak cipta secara komprehensif, mencakup hak moral dan hak ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih lemah akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta cepatnya perkembangan teknologi. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan regulasi dalam menjangkau pelanggaran lintas platform, dan munculnya teknologi baru seperti blockchain dan AI yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi saat ini. Diperlukan penguatan regulasi, edukasi publik, peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi seperti watermark digital dan pengenalan wajah untuk mendukung penegakan hukum HKI secara efektif.
Sosialisasi Dampak Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Pekerja Informal di Kab. Karawang Abas, Muhamad; Hidayat, Anwar; Guntara, Deny; Targana, Tatang
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 4 (2025): Abdira, Oktober
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i4.1013

Abstract

The government has established a comprehensive labor protection system as a result of the decline in workers' income levels. The aim of this effort is to ensure that workers' fundamental rights are fulfilled and that adequate welfare is provided for workers and their families, while taking into account the evolution of the investment and business industries. To understand the impact of the minimum wage on the welfare of informal workers in Karawang Regency, this study uses a mixed-method approach that combines quantitative and qualitative methods. According to path analysis, there is a path coefficient of 0.31 (p 0.05), which indicates that there is an indirect influence from other variables, such as macroeconomic stability, the effectiveness of social protection programs, and the demographic characteristics of informal workers. However, the results of the study on the adaptation strategies of informal workers and the effectiveness of social protection programs in Karawang Regency show a structural gap between labor policy designs that focus on the formal sector and the real conditions of informal workers, especially those with fluctuating incomes and high mobility.
Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Guntara, Deny; Asyhadi, Farhan; Prawiyogi, Anggy Giri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6392

Abstract

The purpose of this study is how the authority of the Central Jakarta Religious Court is in resolving sharia economic disputes and how is the legal reasoning of judges in deciding this sharia economic case. Decision Number 0950/Pdt.G/2019/PA.JP is a sharia economic case regarding a musyarakah contract related to default involving four parties, namely Pelawan as PT. Mofatama Bangun Nusa (Company Legal Entity), Defendant I as PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. and Defendant II as Head of State Assets and Auction Service Office II Jakarta/KPKNL II Jakarta as Co-Defendant I, as well as Private Auction Center PT. Power Astindo Selaras as Co-Defendant II and Mrs. Dian Pertiwi as Defendant III This research is a qualitative descriptive field research, taking place at the Central Jakarta Religious Court. The method used is normative juridical. Based on the results of the research, the judge granted Pelawan's resistance where the Defendant had defaulted/broken his promise during the execution of the auction on 9 July 2019 and thereafter which was carried out by Co-Respondent II/Private Auction Center PT. Power Astindo Selaras, for the Determination of the Co-Opponent I / KPKLN II Jakarta Tender Execution, No. S-1040/WKN.07/KNL. 02/2019, May 9 2019 is invalid and Convicts the Defendant to pay court fees.Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan bagaimana legal reasoning hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah ini. Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2019/PA.JP merupakan perkara ekonomi syariah akad musyarakah terkait wanprestasi yang melibatkan empat pihak, yakni pihak Pelawan selaku  PT. Mofatama Bangun Nusa (Badan Hukum Perusahaan), pihak Terlawan I selaku pihak PT. Bank Muamalat Indoneisa, Tbk. dan Terlawan II selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang II Jakarta/KPKNL II Jakarta selaku turut Terlawan I, serta Balai Lelang Swasta PT. Power Astindo Selaras selaku turut Terlawan II beserta Ny. Dian Pertiwi selaku Terlawan III. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kewenangan absolut dari pengadilan agama untuk memutuskan perkara yang terkait dengan ekonomi syariah, sehingga melalui ini didapatkan sebuah legal reasoning dalam pemutusan perkara ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif.  Berdasarkan hasil penelitian hakim mengabulkan perlawanan Pelawan dengan dimana Terlawan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan eksekusi Lelang tanggal 9 Juli 2019 dan setelahnya yang dijalankan turut Terlawan II/Balai Lelang Swasta PT. Power Astindo Selaras, atas Penetapan Eksekusi Lelang turut Terlawan I / KPKLN II Jakarta, No. S-1040/WKN.07/KNL. 02/2019, tanggal 09 Mei 2019 tidak sah dan Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara. Ekonomi Syariah; Musyarakah; Wanprestasi   
Dampak Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Informal Di Kabupaten Karawang Abas, Muhamad; Hidayat, Anwar; Guntara, Deny; Targana, Tatang
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4443

Abstract

Eskalasi standar upah minimum tahun 2025 di Jawa Barat telah dilegitimasi melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 yang membahas Upah Minimum Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025. Target riset ini difokuskan pada evaluasi dampak regulasi upah minimum terhadap kondisi kesejahteraan tenaga kerja, dengan penekanan spesifik pada dinamika sektor informal di wilayah Kabupaten Karawang. Metodologi pengumpulan informasi diimplementasikan melalui beragam teknik, mencakup diskusi langsung dengan para pekerja informal, kalangan pengusaha, serta stakeholder relevan lainnya seperti representan dari instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi UMK Karawang 2025 sebesar Rp 5.599.593,21 memberikan dampak tidak langsung dan terbatas pada pekerja sektor informal. Kesenjangan antara pendapatan pekerja informal dengan UMK Karawang 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 5.599.593,21 telah mendorong berkembangnya berbagai strategi adaptasi yang kompleks dan beragam. Strategi-strategi ini mencerminkan resiliensi dan kreativitas pekerja informal dalam menghadapi tekanan ekonomi, namun juga menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi
Judges' Considerations On Traffic Accident Cases In Relation To The Law On Road Traffic And Transportation (Decision Study Number: 35/Pid.Sus/2022/Pn.Pwk) Sampurna Banyuaji, Sampurna; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2410

Abstract

This study analyzes law enforcement in traffic accident cases resulting in fatalities, focusing on Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The main objective is to examine how the law is applied and how judges make considerations in handing down verdicts. Using a normative legal research method, this study analyzes Judgment No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Pwk. The results show that the defendant, who was negligent and caused the victim's death, was indeed charged under this article, which carries a maximum sentence of six years in prison. However, an interesting finding from this study is the gap between the maximum penalty and the sentence imposed. Although the defendant's actions were proven to violate the article and cause death, the judge imposed a sentence of 4 years in prison, which is lighter than the maximum penalty. This decision was based on legal and non-legal considerations, including mitigating and aggravating factors. It is concluded that this lighter sentence than the maximum penalty is considered contrary to the spirit of Article 310(4) of the LLAJ Law.
Law Enforcement By The Satpol PP Against Violations Of Regional Regulation Number 10 Of 2021 Concerning The Control, Supervision And Restrictions Of The Distribution Of Alcoholic Beverages Without A Permit In Karawang Regency Ramadani, Trisna; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2411

Abstract

The distribution of alcoholic beverages without a permit in Karawang Regency has become a serious issue affecting public order and community health. To address this matter, the local government enacted Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the Control, Supervision, and Restriction of Unlicensed Alcoholic Beverages. This study aims to examine the regulation on the control, supervision, and restriction of unlicensed alcoholic beverages in Karawang Regency, as well as the law enforcement efforts by Civil Service Investigators (PPNS) of the Karawang Public Order Agency (Satpol PP), and the obstacles faced in implementing the regulation. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and observations. The results of the study indicate that The regulation on the control, supervision, and restriction of unlicensed alcoholic beverages in Karawang Regency is governed by Regional Regulation Number 10 of 2021, which classifies alcoholic beverages into Group A, Group B, and Group C. It also stipulates administrative sanctions in Article 16, including written warnings, temporary business closures, business license revocations, and business closures. Criminal sanctions are regulated in Article 18, which states that violators may be fined up to IDR 50,000,000 (fifty million rupiahs) or face imprisonment for up to 3 (three) months. Law enforcement efforts by the Karawang Satpol PP against violations of Regional Regulation Number 10 of 2021 are carried out through field operations, confiscation of evidence, and the imposition of sanctions. In addition, PPNS officers prepare investigation reports and coordinate with the public prosecutor’s office for further legal proceedings. The challenges faced include the lack of authority to detain suspects by PPNS officers, lengthy investigation processes due to the need for coordination with the prosecutor’s office, and changes in administrative systems such as the implementation of the e-Berpadu application, which requires official letters for searches and seizures.
PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN DAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM Devi Arviani Arinta; Guntara, Deny; Abas, Muhamad; Arisa Wongchai
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6305

Abstract

Defamation through electronic media has become an increasingly complex issue amid the rapid development of information technology. Social media facilitates information dissemination but also opens opportunities for the misuse of freedom of expression that may harm others. Article 27A of Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (EIT Law) has sparked debate due to its ambiguous wording and potential misuse to suppress legitimate criticism. This research employs a normative juridical method by analyzing relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. Secondary data were obtained through literature studies and qualitatively analyzed to assess the legal certainty and compatibility of Article 27A with human rights principles, particularly freedom of expression. The findings indicate that Article 27A of the EIT Law remains weak both in its drafting and implementation, especially regarding the phrase "another person," which creates ambiguity and may criminalize public criticism. Such provisions risk being used as a tool of criminalization, contradicting the principle of legal certainty and democratic values guaranteed by the 1945 Constitution. Therefore, a more precise interpretation and revision of Article 27A are necessary to ensure consistency with the principles of legality, legal certainty, and the protection of freedom of expression. .
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Cjr) Prilly Larasati, Dwiana; Guntara, Deny; Abas, Muhamad; Mohamad ArdinSuwandi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6626

Abstract

This study examines law enforcement mechanisms against the illegal distribution of drug solvents without medical prescription under Law No. 17 of 2023 concerning Health, analyzing the legal framework, enforcement challenges, and policy implications through Decision No. 302/Pid.Sus/2023/PN Cjr. The proliferation of illegal drug sales without medical prescription remains a persistent challenge in Indonesia, driven by factors including public demand for convenient access, cost considerations, and systemic weaknesses in pharmaceutical oversight, creating a critical gap between regulatory provisions and effective law enforcement implementation. Employing a normative legal research approach, this study analyzes positive law provisions, particularly Law No. 17 of 2023 concerning Health and relevant criminal law provisions, to evaluate the legal basis and enforcement mechanisms against unauthorized pharmaceutical distribution. Article 435 of Law No. 17 of 2023 provides a robust legal foundation for prosecuting both individual perpetrators and corporate entities involved in producing or distributing drug solvents without compliance with regulatory requirements. This study finds that Decision No. 302/Pid.Sus/2023/PN Cjr demonstrates the application of the ne bis in idem principle, ensuring defendants are not tried twice for the same criminal act. However, the case reveals significant structural weaknesses in the pharmaceutical regulatory and supervisory systems that continue to undermine effective enforcement. While law enforcement efforts against unauthorized drug distribution have commenced, current mechanisms remain insufficient without comprehensive systemic reform. The judiciary has correctly applied fundamental criminal law principles, yet enforcement success depends on strengthening digital oversight systems, harmonizing cross-sector regulations, and enhancing law enforcement capacity and digital forensics capabilities. This study contributes to legal scholarship by demonstrating the need for an integrated approach combining criminal prosecution, regulatory reform, and institutional capacity building, recommending that policymakers and law enforcement agencies prioritize modernizing pharmaceutical surveillance through digital systems, harmonizing regulations across relevant agencies, and developing specialized law enforcement units equipped with advanced forensic capabilities to effectively combat pharmaceutical crimes.
Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 311/Pid.B/2022/Pn. Kwg Himim, Aldora Ananda Putra; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6234

Abstract

Penelitian ini berjudul Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 311/Pid.B/2022/PN. Kwg) yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis pertimbangan hakim dalam menetapkan tindak pidana penganiayaan serta kesesuaian antara fakta hukum dengan pasal yang digunakan dalam putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi dokumen terhadap Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN. Kwg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara unsur perbuatan terdakwa dengan pasal yang dijatuhkan oleh hakim, di mana tindakan membawa senjata tajam dan menyerang bagian vital korban seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat berencana, bukan sekadar penganiayaan biasa. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan substansi hukum dari perbuatan terdakwa. Temuan ini mendorong perlunya peningkatan ketepatan klasifikasi delik dalam praktik peradilan pidana sebagai kontribusi terhadap penguatan penerapan asas legalitas dan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana.
Co-Authors Abas, Muhamad Abbas, Muhamad Abdul Majid, Luky Abdurakhman, Maman Aidina, Fitria Aini, Nida Qurratul Akbar, Gary Gagarin Anggy Giri Prawiyogi Arisa Wongchai Asyhadi, Farhan Atmaja, Annisa Tri Darsono, Ahmad Bagas Dwi Devi Arviani Arinta Dewi, Cindy Aulia Fauzan, Ade Ahmad Fauzi, Muhamad Jiia Fauziah, Margie Rahayu Gugun Gunawan, Gugun Gunawan, Endang Ano Hariri, Mochammad Sofyan Hendri Gunawan Herman, Rizky Nurjulianto Hidayat, Anwar Himim, Aldora Ananda Putra Irawan, Surya Iswandi, Erik Ivan Hanafi Ixal, Da'i Safuad Izdihar, Naufal Koswara, Wahyu Kurnia, Didiek Lubis, Adyan Mahmudi, Afrizal Makhron, Fiki Muzaki Maulida Ridfar, Lulu Minetha, Adelli Ritza Mohamad ArdinSuwandi Muhamad Abas Mutiara Dewi, Chalidya Nasution, Moh Sofyan Naufal, Raden Hisyam Al Noviandi, Muhamad Topik Nugraha, Tirta Nur Elita, Raden Lita Nurdin Nurdin Patul Mudin, Arip Pratama, Raka Indra Prilly Larasati, Dwiana Putra, Daffa Fauzan Hanif Angkoso Putri, Shilva Alya Rahman, M. Rafly Dwi Rahmatiar, Yuniar Ramadani, Trisna Ramdhani, Alvian Ranisya Hadi, Vira Robillah, Robillah Sakum, Sakum Sampurna Banyuaji, Sampurna Sihabillah, Ahlan Sopyan Sopyan Syahida, Nadia Targana, Tatang Triana Dewi, Liza Ulandari, Mega Wahyudi, Rikes Yani, Abdul Yulianti, Yuli