Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.739
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) STI Policy and Management Journal JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Journal of Innovative and Creativity
Megawati, Suci
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI SAMSAT KABUPATEN MADIUN Darmayanti, Wanda Alvi; Megawati, Suci
Publika Vol. 12 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n4.p1091-1102

Abstract

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi beban administratif bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Program Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pemutihan, rendahnya partisipasi wajib pajak, serta keterbatasan sosialisasi dan koordinasi antar instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemutihan di SAMSAT Kabupaten Madiun dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka analisis, dengan fokus pada enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi implementor, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat SAMSAT dan Bapenda, observasi langsung di lokasi, serta analisis dokumen resmi terkait kebijakan pemutihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan penerimaan PAD, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan rendahnya partisipasi wajib pajak. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan sosialisasi dan koordinasi antar instansi untuk memastikan keberhasilan program di masa depan.
PENGEMBANGAN WATERFRONT CITY SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH DI KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA Arianto, Kurniawan Fery; Megawati, Suci
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 7 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i7.11603

Abstract

Kepadatan penduduk di daerah pesisir akan menjadi permasalahan sosial yang berdampak pada permasalahan lingkungan. Pembangunan Waterfront City dapat dijadikan sebagai solusi terhadap penataan tepian laut di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif pada pelaksanaan pembangunan Waterfront City di Kecamatan Bulak dengan lokasi penelitian di Kecamatan Bulak dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman. Fokus penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, yang terdiri dari enam fokus. Data dalam penelitian ini bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis menggunakan Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembangunan Waterfront City di pesisir laut Kecamatan Bulak masih belum cukup baik sesuai dengan indikator implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan terkait dana, waktu maupun keadaan sosial dari masyarakat. Sehingga saran yang dapat ditawarkan dari permasalahan tersebut seperti, peningkatan kesadaran dari masyarakat melalui sosialisasi dari dinas terkait serta membuka peluang dari kerja sama pada pihak luar. Coastal population density can lead to environmental issues, and Waterfront City development offers a potential solution. Surabaya, a major city in Indonesia, faces challenges in managing its coastal areas, including in Bulak District. This study uses a descriptive qualitative method to examine the development of Waterfront City in Bulak, with data collected through observations, interviews, and documentation. The analysis follows the theory by Van Meter and Van Horn, focusing on six key areas. Findings reveal that the policy implementation of Waterfront City in Bulak District was not fully effective, primarily due to financial and time constraints, as well as community attitudes that hinder long-term maintenance. To address these challenges, this study suggests increasing community awareness and fostering better cooperation between local people to improve future development project.
Analisis Ekonomi Sirkular Pengelolaan Limbah Industri pada Usaha Informal Orang Madura Roesdi , Hannysyah; Herdiansyah, Herdis; Megawati, Suci
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v11i1.92382

Abstract

Pertumbuhan industri nasional Indonesia pada 2012–2022 rata-rata sebesar 3,72%, dengan penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi COVID-19 (-4,36%), sebelum kembali meningkat hingga mencapai 7,00% pada 2022. Dalam konteks ini, limbah industri memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama bagi komunitas tertentu seperti Orang Madura, yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Namun, kegiatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah industri oleh komunitas ini belum optimal. Permasalahan utama terletak pada sistem pengelolaan yang belum sesuai ketentuan, serta kurangnya manajemen terhadap modal, biaya operasional, dan keuntungan usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan limbah industri oleh Orang Madura di Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan limbah, terutama dari proses peleburan, menghasilkan bahan baku padat yang memiliki nilai jual kembali. Keuntungan finansial menjadi indikator utama keberhasilan ekonomi, sementara dampak non-finansial mencakup pencapaian pribadi dan kontribusi sosial. Implikasinya, penguatan manajemen usaha dan edukasi pengelolaan limbah dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi komunitas pengolah limbah.
EVALUASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM MENDUKUNG KABUPATEN SEHAT DAN LAYAK ANAK: STUDI KASUS KABUPATEN MOJOKERTO Ferina, Anggia Citra Okta; Megawati, Suci
Publika Vol. 13 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v13n1.p29-34

Abstract

This study aims to evaluate the policy of providing and managing Green Open Spaces (GOS) in Mojokerto Regency as part of the strategy to achieve a Healthy Regency and a Child-Friendly Regency. This qualitative research applies a literature study method, primarily referring to the document Study of Standard Service Facilities for Village Park RTH in Mojokerto Regency 2024. The findings reveal that most village parks do not meet the technical standards stipulated in Ministerial Regulation ATR/BPN No. 14 of 2022 and Ministerial Regulation of Women Empowerment and Child Protection No. 12 of 2022, particularly regarding minimum area, child-friendly play facilities (RBRA), and supporting elements such as sanitation, lighting, and protective vegetation. On the other hand, parks actively managed by village-owned enterprises (BUMDes), such as Ghanjaran Park, demonstrate the importance of multi-stakeholder collaboration in improving RTH quality and generating local economic value. However, challenges remain in cross-sector coordination, community participation, and the integration of health and child-friendly indicators in open space planning. This study recommends strengthening technical regulations, increasing community involvement, and developing culturally themed parks as part of an inclusive and sustainable public space development strategy.
IMPLEMENTASI PROGRAM PARKIR BERLANGGANAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN Wawan Sobarosa, Heris Hendrayana Pratama; Megawati, Suci
Publika Vol. 13 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v13n1.p45-52

Abstract

Implementasi program parkir berlangganan adalah proses penerapan dan pelaksanaan peraturan yang mengatur sistem parkir di suatu daerah, di mana pengguna parkir membayar retribusi secara berkala (misalnya tahunan) untuk mendapatkan izin parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan” yang objek utamanya adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dan sebagian Juru Parkir yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan program parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dapat dikatakan berhasil dalam beberapa aspek berdasarkan faktor ukuran (satuan) dan tujuan kebijakan, faktor sumber daya, faktor komunikasi dan aktivitas pelaksana, faktor karakteistik agen pelaksana, faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta faktor sikap pelaksana. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi untuk memastikan kesuksesan jangka panjang kebijakan ini. Tantangan utama meliputi peningkatan teknologi informasi yang digunakan untuk registrasi dan pembayaran, karena masih terdapat kendala teknis yang menghambat kelancaran layanan. Kata Kunci: Program, Parkir Berlangganan, Dinas Perhubungan
Implementasi Program Prioritas Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan Kunjungan Rumah (Laserku) Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan di Desa Karangsambigalih Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Sholikhah, Putri; Megawati, Suci
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2194

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu indikator derajat kesehatan pada angka harapan hidup suatu daerah. Tinggi atau rendahnya derajat kesehatan suatu daerah dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, maupun kesehatan masayrakat pada daerah sehingga dengan cakupan wilayah yang luas diperlukan sebuah kebijakan untuk memantau secara langsung kondisi masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Laserku di Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi penanggungjawab program, petugas kesehatan, perangkat desa, kader sukarelawan di tiap dusun, serta masyarakat penerima layanan Program Laserku. Landasan teori pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh George Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Laserku di Desa Karangsambigalih berjalan cukup efektif sesuai dengan pedoman standar operasional prosedur, meliputi kegiatan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan untuk memantau kondisi lansia yang hidup sebatang kara, masyarakat kurang mampu yang mengidap penyakit kronis, masyarakat kelas sosial ekonomi rendah yang belum terdata JKN, dan masyarakat yang tinggal di rumah tidak sehat. Dalam pelaksanannya , ditemukan beberapa hambatan, yaitu : pemerintah daerah meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di desa, menambah jadwal rutin pemeriksaan masyarakat sasaran, melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan, serta melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak mengikuti program Laserku. Dan untuk masyarakat sasaran dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan dimulai dengan menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan.
Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Saputri, Berliana Rizky; Megawati, Suci
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2209

Abstract

Stunting menjadi salah satu program prioritas nasional yang perlu ditindak lanjuti di Indonesia. Didasarkan pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program percepatan penurunan stunting di Desa Ngunggahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith terdapat empat komponen penting dalam proses implementasi kebijakan diantaranya 1) Kebijakan yang Diidealkan; 2) Kelompok Sasaran; 3) Organisasi Pelaksana; 4) Faktor Lingkungan. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program sudah terstruktur dan jelas, tetapi masih terdapat tantangan seperti lonjakan kasus stunting yang menyebabkan masuk fokus lokasi penanganan stunting tinggi, sasaran masyarakat belum terjangkau, koordinasi lintas sektor tidak optimal, kesadaran masyarakat masih minim, kegiatan sosialisasi spesifik terfokus kasus stunting ditingkat desa belum ada, serta informasi berbasis media publikasi. Pada program pendataan di aplikasi terkendala oleh sistem error, kemudian kondisi sanitasi air berdekatan kandang ternak sehingga tidak layak konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan disetiap program, mengadakan sosialisasi spesifik dan intens ditingkat desa yang terfokus jumlah kasus stunting, meningkatkan strategi komunikasi antar intansi dan lintas sektor, serta melakukan inovasi penyampaian informasi melalui sarana media publikasi secara online dan offline.
Management Model of Telemedicine Services in Post- Covid-19 Era: A Systems Thinking Approach Megawati, Suci; Ansar, Muhammad Chaeroel; Lestari, Yuni
STI Policy and Management Journal Vol 10, No 1 (2025): STI Policy and Management
Publisher : National Research and Innovation Agency, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/STIPM.2025.409

Abstract

To benefit community welfare, a set of policies to improve access to—and the quality of—basic health services by encouraging thorough efforts via technological adoption is necessary, such as by implementing telemedicine. This study aims to determine the readiness of telemedicine adoption and evaluate telemedicine implementation policies to enhance community welfare in the post-COVID-19 era. Using a case-study and qualitative descriptive method, the data were analyzed using Powersim Studio 10 through systems thinking approach. A post-COVID-19 Telemedicine Service Policy and Management Model was developed using system dynamics through simulation. Secondary data included COVID-19 case numbers and telemedicine platform usage during the pandemic. The findings reveal three key reinforcing loop (R) relationships in telemedicine service management: (1) the enhancement of service speed positively influences users’ convenience; (2) the improvement of telemedicine provision enhances the service simplicity and users’ convenience; and (3) a rise in telemedicine users stimulates improvements in service quality. These loops demonstrate mutual benefits, where advancements in one aspect positively affect others. These findings provide valuable insights for policymakers and providers to optimize telemedicine delivery in the post-pandemic era. Recommended actions include increasing public awareness of telemedicine's benefits and ensuring user-friendly platforms without compromising service effectiveness and efficiency.
Mengurai Kesenjangan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo Febriyan, Deby; Ma'ruf, Muhammad Farid; Pradana, Galih Wahyu; Megawati, Suci
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 1, Juni 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i1.18633

Abstract

Penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas yang berbeda merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap infeksi virus covid-19. Dalam menghadapi covid-19 dan untuk penyandang disabilitas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pencegahan. Regulasi ini harus diimplementasikan secara benar, dikarenakan individu dengan disabilitas memerlukan bantuan untuk melakukan aktivitas mereka karena keterbatasannya. Sehingga pendidikan mengenai protokol kesehatan menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literature, observasi, focus group discussion dan wawancara mendalam.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan strategy dari pemerintah daerah untuk mengedukasi protokol kesehatan untuk orang dengan disabilitas mental melalui optimalisasi Lembaga sosial di Ponorogo. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah setempat, termasuk juga penyandang disabilitas, mempunyai peran yang signifikan dalam menjalankan protokol kesehatan masyarakat. Edukasi protokol kesehatan untuk penyandang disabilitas dapat dilakukan antara lain dengan a) mengikutsertakan pembicara bahasa isyarat; (b) menyusun panduan pelaksanaan komunikasi dan penyediaan informasi yang inklusif, dan (c) membuat pedoman layanan untuk kelas daring. Edukasi protokol kesehatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi dari lembaga sosial non pemerintah merupakan salah satu cara untuk menerapkan protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo. Komunitas Rumah Harapan Karangpatihan adalah salah satu lembaga non pemerintah yang secara langsung aktif dalam edukasi penyandang disabilitas untuk protocol kesehatan di desa mereka. Edukasi bagi keluarga penyandang disabilitas dilakukan secara informatif. Dalam rangka membatasi interaksi langsung, aktivis Rumah Harapan sering mengkoordinasikan dukungan sosial dari berbagai pihak. Namun sangat disayangkan, pengoptimalan proses edukasi protokol kesehatan untuk penyandang disabilitas tidaklah terkoordinasi dengan baik antara rumah harapan dengan otoritas terkait yang ada di Kabupaten Ponorogo. Bagaimanapun juga, jelas bahwa penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian mereka tidak menerapkan protokol kesehatan.
Collaborative Governance for Educational Eco-Tourism and Local Economic Development in Rendeng Village, Bojonegoro Larasati Putri , Herananda Dewi; Rahaju, Tjitjik; Megawati, Suci
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 10 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.10.2.396-411.2025

Abstract

The development of educational eco-tourism has become an alternative strategy for promoting local economic growth in rural areas. This study aims to analyze the implementation of collaborative strategic governance in developing Pottery Educational Tourism (WEG) in Rendeng Village, Bojonegoro Regency, Indonesia. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving five key informants from the Village-Owned Enterprises (BUMDes), youth organizations, and local business actors. The results reveal that collaborative efforts between BUMDes and youth organizations play a significant role in enhancing community participation and promoting cultural-based edu-tourism. However, challenges such as limited funding, weak promotion, and inadequate infrastructure hinder the program’s long-term sustainability. The study highlights that effective strategic management through environmental observation, strategy formulation, implementation, and evaluation requires stronger institutional capacity and inter-actor collaboration. The findings contribute to the literature on collaborative governance and rural tourism management, emphasizing the importance of integrating local resources and social capital for sustainable local economic development.
Co-Authors Adri Mufid Ibrahim Agustin, Cindy Pramita Alfarizi, Muhammad Ali Hasbi Ramadani Ana, Rani Rusdi Anang Kistyanto Angelly, Ryke Annafi, Zahra Ansar, Muhammad Chaeroel Arianto, Kurniawan Fery Asmaranti, Anisa Dwi Budiono, Andre Saputra Cahya Pratama, Andy Daniswara, Andika Darmayanti, Wanda Alvi Deby Febriyan Eprilianto Dewi, Deby Cintia Diputra, Dicky Lintang DITA PERWITASARI Eva Hany Fanida, Eva Hany Fadiyah Hidayat, Melda Falaq Al-Amin, M. Noer Febrianti, Eni Febriyan, Deby Ferina, Anggia Citra Okta Fitriaji, Nurul Fitrianingrum, Aditya Pratiwi Fitrie, Revienda Anita Galih Wahyu Pradana H, Mohammad Hermy Hanin Sajida, Rania Heni Purwa Pamungkas Herdis Herdiansyah Herlianto, Rizal Priatama Heru Arizal Hilmi, Ahmad Nizar Huda, Anam Miftakhul Ibad, Dimas Atoul Larasati Putri , Herananda Dewi Ma'ruf, Muhammad Farid Mahadhika, Vita Mahe Edi Bandu Arta Wijaya Mampo, Thomas Aquino Andry MAYA MUSTIKA KARTIKA SARI, MAYA Ma’ruf, Muhammad Farid Meilisa, Atika Dwi Muhamad Arif Mahdiannur Muzayanah Muzayanah Navyantito, Anggi Novita Sari, Mela Dwi Oktariyanda, Trenda Aktiva Palandeng, Audry Lindsey Panie, Geraldine Jillyan Pramudita, Renata Winna Puspita, Dinda Qodriya, Lailatul R, Dwi Anggorowati Rachmadhani, Azzahroh Radwa, Nahdah Dzakiyyah Rahayu, Tjitjik Rahmah, Lathifah Aulia Rifani, Dea Ristiananda, Annisah Roesdi , Hannysyah Romadhon, Akbar Kurnia Saifullah Fatah Wardana, Laskar Intifada Sajida, Rania Hanin Saputri, Berliana Rizky Sari, Lisa Amelia Setyobudi, Gigih Agung Setyowati, Raden Roro Nanik Shobirin, Dewi Rahma Sholikhah, Putri Syahrul R, Syahrul Syamsul, Muhammad Rezky Taqwa, Muhammad Decavarya Amarobit Tjitjik Rahaju Wahyuni, Jauhar Wawan Sobarosa, Heris Hendrayana Pratama Yuni Lestari Yunitasari, Bellina Zubaida, Dinda