Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN PADA PENGOLAHAN PENGASAPAN IKAN DI XIII KOTO KAMPAR Jamita Purnama Sari; Mubarak; Zulkarnain
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan lingkungan pada pengolahan pengasapan ikan di Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, dengan fokus pada kesesuaian, efektivitas, dan strategi penguatan kebijakan menuju sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis isi kebijakan (policy content analysis) dan pendekatan komparatif berdasarkan kerangka evaluasi Dunn (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional seperti UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021, dan Permen-KP No. 19 Tahun 2021, serta kebijakan daerah seperti Perda Kampar No. 3 Tahun 2017 dan program Kawasan Minapolitan, telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam pengelolaan lingkungan dan perikanan. Namun, penerapannya di Desa Koto Mesjid masih menghadapi kendala berupa keterbatasan modal, rendahnya kesadaran lingkungan, minimnya akses teknologi bersih, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Implementasi kebijakan dinilai belum optimal karena sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan metode pengasapan tradisional yang menghasilkan emisi tinggi. Penelitian ini merekomendasikan empat strategi utama, yaitu: (1) penguatan dukungan teknis dan insentif lingkungan bagi UMKM, (2) integrasi kebijakan lingkungan dengan pengembangan ekonomi lokal berbasis eco-agroindustry, (3) peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan sertifikasi, serta (4) kolaborasi multi-pihak dalam sistem monitoring dan evaluasi. Hasil kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan adaptif dan kolaboratif untuk mendorong industri pengasapan ikan yang ramah lingkungan, efisien, dan sejalan dengan prinsip ekonomi hijau serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN DAN JERAT KEMISKINAN: DAMPAK KEBERADAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF (HTI DAN KELAPA SAWIT) DI PROVINSI RIAU Besta Junandi Nduru1; Mubarak; Zulkarnain
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketimpangan penguasaan lahan dan jerat kemiskinan yang ditimbulkan oleh dominasi industri ekstraktif, khususnya Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit, di Provinsi Riau. Provinsi ini, meskipun memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, memperlihatkan paradoks pembangunan: pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi justru beriringan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa penguasaan lahan yang masif oleh korporasi telah meminggirkan masyarakat adat dan lokal melalui pengalihan hak kelola lahan secara legal-formal, mengakibatkan kehilangan sumber penghidupan tradisional, ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan, serta meningkatnya konflik agraria. Fenomena enklave ekonomi menunjukkan lemahnya keterkaitan antara investasi besar dengan kesejahteraan masyarakat sekitar, sementara mekanisme trickle-down effect tidak berjalan. Hasil kajian ini menegaskan bahwa ketimpangan penguasaan lahan merupakan akar struktural kemiskinan di Riau, yang termanifestasi dalam disparitas spasial antara wilayah kaya sumber daya dan kantong-kantong kemiskinan pedesaan. Rekomendasi penelitian ini mencakup audit menyeluruh izin konsesi, penguatan hak masyarakat adat, reformasi kemitraan yang transformatif, serta penegakan hukum lingkungan yang tegas sebagai langkah menuju keadilan agraria dan keberlanjutan sosial-ekonomi.
STUDI KOMPARATIF MENGENAI KEBIJAKAN KONSERVASI DAN PERSEPSI KONFLIK ANTARA GAJAH SUMATERA YANG ADA DI INDONESIA Ester Silvia; Mubarak; Zulkarnain
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepunahan merupakan masalah yang saat ini semakin dialami oleh beberapa jenis satwa yang ada di Indonesia salah satunya adalah Gajah Sumatera. Konflik yang terjadi antara gajah dengan manusia juga menyebabkan banyak gajah harus mati dan perburuan gading gajah secara illegal menyebabkan penurunan habitat gajah 70 hingga 80 persen. Masalah kepunahan dan konflik gajah Sumatera utamanya disebabkan oleh hilangnya dan fragmentasi habitat akibat perambahan hutan untuk perkebunan, permukiman, dan penebangan liar, yang mendorong gajah keluar dari wilayah jelajahnya dan masuk ke area manusia. Konflik ini menyebabkan kerugian bagi manusia (rusaknya tanaman) dan kematian gajah, yang mengancam kelangsungan populasi gajah Sumatera dan membuat spesies ini berada di ambang kepunahan. Gajah sumatera memerlukan berbagai kondisi dan faktor pendukung habitatnya seperti ketersediaan tempat mencari makan, penutupan tajuk sebagai tempat berlindung dan tersedianya sumber air yang melimpah.
ANALISIS KEGAGALAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN INDONESIA: REFLEKSI KRITIS ATAS INSIDEN UDANG TERKONTAMINASI BAHAN RADIOAKTIF DI CIKANDE TAHUN 2025 Julian Harmatrio; Mubarak; Zulkarnain
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Insiden kontaminasi radioaktif pada udang dari Cikande tahun 2025 telah mengekspos kerentanan fundamental dalam kerangka regulasi nasional. Penelitian ini berargumen bahwa insiden tersebut bukanlah kegagalan tunggal, melainkan gejala dari kesenjangan kebijakan (policy gaps) yang telah lama ada. Melalui metode studi literatur terstruktur dan analisis komparatif, penelitian ini mendiagnosis kelemahan sistemik dalam aspek regulasi, kelembagaan, dan implementasi. Hasil analisis mengidentifikasi tiga kesenjangan utama: (1) fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antarlembaga (BAPETEN, KLHK, KKP) yang menjelaskan respons lambat pasca-penemuan; (2) kekosongan hukum berupa ketiadaan standar baku mutu radionuklida dalam pangan, yang melumpuhkan kemampuan regulator untuk bertindak tegas; dan (3) keterbatasan kapasitas monitoring sebagai kegagalan deteksi dini. Analisis komparatif menunjukkan ketertinggalan Indonesia dari standar internasional. Disimpulkan bahwa insiden Cikande adalah manifestasi dari kegagalan sistemik akibat kesenjangan-kesenjangan ini. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, adopsi standar internasional, dan penguatan kapasitas pengawasan sebagai langkah mitigasi krusial pasca-insiden.
LITERATURE REVIEW : EVALUASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN PADA INDUSTRI KELAPA SAWIT Wahyu Indra Juliawan; Mubarak; Zulkarnain
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia yang berkontribusi besar terhadap ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Namun, di balik kontribusi tersebut, aktivitas industri ini menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti deforestasi, degradasi tanah, pencemaran air, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan lingkungan yang diterapkan dalam industri kelapa sawit dengan menggunakan metode literature review terhadap dua studi utama, yaitu penelitian Taslim Harefa et al. (2025) mengenai kebijakan penggunaan pupuk dari limbah pabrik kelapa sawit, dan penelitian Anita Rusianti & Syamsidar Sinaga (2025) mengenai dampak sosial ekonomi perusahaan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Implementasi prinsip ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah pabrik sawit menjadi pupuk organik terbukti mampu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sekaligus menekan dampak pencemaran lingkungan. Meski demikian, hambatan seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran kelembagaan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran kelembagaan, peningkatan penerapan regulasi lingkungan, dan perluasan partisipasi masyarakat sebagai strategi utama dalam mendukung kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan berkeadilan sosial.Kata kunci: kebijakan lingkungan, industri kelapa sawit, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, keberlanjutan.
KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN KUALITAS PERAIRAN DI INDONESIA: TINJAUAN KEBIJAKAN (2022–2025) DAN IMPLIKASINYA BAGI PERMUKIMAN PADAT Putri Cahyani; Mubarak; Zulkarnain
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan lingkungan dalam pengelolaan kualitas perairan di Indonesia pada periode 2022–2025 serta menganalisis implikasinya terhadap kondisi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup di kawasan permukiman padat. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, regulasi pemerintah, dan laporan kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan seperti PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Permen LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Air Limbah telah memberikan arah yang jelas terhadap pengendalian pencemaran air. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dampak kebijakan ini di kawasan padat penduduk bersifat ganda: di satu sisi meningkatkan sanitasi dan pengelolaan limbah, tetapi di sisi lain belum sepenuhnya menekan risiko pencemaran dan penyakit berbasis air. Kajian ini menegaskan perlunya penguatan kolaborasi antarinstansi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan pendekatan terintegrasi untuk mencapai pengelolaan kualitas perairan yang berkelanjutan.
KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGI DARI KERUSAKAN MANGROVE DI DAERAH PESISIR MEDANG KAMPAI  KOTA DUMAI Candra Saputra; Mubarak; Zulkarnain
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah pesisir yang sangat luas, dengan ekosistem beragam seperti mangrove, terumbu karang, dan pantai berpasir. Wilayah pesisir ini penting untuk sektor perikanan, pertanian pesisir, dan pariwisata, namun menghadapi ancaman besar akibat alih fungsi lahan, urbanisasi, dan kerusakan ekosistem. Penelitian ini fokus pada pesisir Medang Kampai, Kota Dumai, yang memiliki ekosistem mangrove dan pantai yang luas. Penurunan kualitas udara, perubahan iklim, kerusakan mangrove, erosi pantai, dan kualitas tanah yang buruk mempengaruhi sektor ekonomi masyarakat pesisir, terutama perikanan dan pariwisata. Peningkatan suhu dan perubahan pola cuaca menyebabkan dampak negatif pada kehidupan nelayan, di mana penurunan hasil tangkapan ikan dan kerusakan terumbu karang serta mangrove semakin mengancam kesejahteraan sosial ekonomi mereka. Penelitian ini menggunakan metode survei dan studi literatur dengan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan pesisir dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan pesisir yang terus berlanjut menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan, peningkatan bencana alam seperti abrasi dan banjir rob, serta dampak sosial ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan konservasi mangrove sangat penting untuk melindungi ekosistem dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: PENDEKATAN BLUE ECONOMY DAN CIRCULAR ECONOMY Khoirunisyah; Mubarak; Zulkarnain
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor perikanan Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, namun menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan sumber daya laut dan ekosistem pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan lingkungan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR). Kajian ini mengidentifikasi berbagai kebijakan yang diterapkan sejak Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017, termasuk konsep blue economy, co-management, serta penerapan teknologi digital dalam pengawasan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung keberlanjutan, implementasi kebijakan masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar sektor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di daerah pesisir, dan ketimpangan akses terhadap teknologi. Keberhasilan pengelolaan perikanan berkelanjutan sangat bergantung pada integrasi lintas sektor, tata kelola yang kolaboratif, dan partisipasi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kebijakan berbasis ekosistem yang melibatkan pemangku kepentingan di semua tingkat pemerintahan, memperbaiki koordinasi antar lembaga, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan. Kebijakan ekonomi biru diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENDUKUNG SDGS DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR A. Nabilla; Mubarak; Zulkarnain
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian literatur ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia dengan menyoroti hambatan dan strategi yang paling efektif untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan berbasis 3R. Latar belakang kajian ini didasari oleh meningkatnya volume sampah dan tantangan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2008 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas. Tujuan penelitian ini adalah memetakan hambatan utama serta mengidentifikasi instrumen kebijakan yang efektif untuk memperkuat peran masyarakat dan pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah. Metode yang digunakan adalah systematic literature review dengan penelusuran artikel tahun 2015–2025 melalui Google Scholar dan SINTA, yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan tema implementasi, hambatan, dan kontribusi terhadap SDGs. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan terbesar terdapat pada aspek tata kelola, teknis, dan sosial. Strategi paling efektif meliputi penyelarasan regulasi daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan edukasi 3R. Kesimpulannya, pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan kolaboratif mampu menurunkan residu ke TPA serta memperkuat kontribusi terhadap SDG 11, SDG 12, dan SDG 13 menuju pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Pengaruh Penyuluhan Metode Ceramah Terhadap Pengetahuan Gizi Ibu Hamil Pada Kelas Ibu Hamil Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Puskesmas Mokoau Kota Kendari Djusiana Eka Cessaria; Alifariki, La Ode; Amiruddin Eso; Mubarak; Asmarani; Nina Indriyani Nasruddin
Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT) Vol. 6 No. 1 (2026): Nursing and Health Care Technology-January to June Period
Publisher : Progres Ilmiah Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56742/nchat.v6i1.257

Abstract

Pengetahuan gizi ibu hamil berperan penting dalam mencegah terjadinya stunting sejak fase kehamilan. Namun, masih banyak ibu hamil yang memiliki pemahaman gizi yang kurang optimal, sehingga diperlukan intervensi edukasi yang efektif seperti penyuluhan metode ceramah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan gizi ibu hamil pada kelas ibu hamil di Puskesmas Mokoau Kota Kendari. Penelitian menggunakan desain pra-eksperimen one-group pretest–posttest dengan sampel 25 ibu hamil yang dipilih melalui teknik total sampling. Pengetahuan diukur menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan. Analisis data dilakukan menggunakan uji paired t-test dengan batas signifikansi p < 0.05. Hasil penelitian dilaporkan bahwa ata-rata skor pengetahuan meningkat dari 65.97 pada pretest menjadi 85.11 pada posttest, dengan hasil uji paired t-test menunjukkan perbedaan yang signifikan (t = 8.115; p = 0.000). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif penyuluhan metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan gizi ibu hamil. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penyuluhan metode ceramah terbukti efektif meningkatkan pengetahuan gizi ibu hamil sebagai upaya pencegahan stunting. Program edukasi berbasis ceramah dapat terus dioptimalkan di fasilitas pelayanan kesehatan.